Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA
Kelas X Semester I
BAB IV
Otonomi Daerah menurut UUD NRI Tahun 1945
Uji Kompetensi 1
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah, yaitu . . . .
a. Pemerintah mengundang seluruh gubernur dalam acara perayaan 17 Agustus 1945
b. Wali kota dan bupati menjalin kerja sama dalam pembuatan jalan kabupaten dan kota
c. Presiden melimpahkan wewenangnya kepada gubernur
d. Kepala negara menghadiri acara kirab budaya di daerah
e. Lurah mendapatkan tugas dari pemerintah pusat
2. Salah satu bentuk pendidikan politik yang diperoleh masyarakat daerah berkat pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu . . . .
a. Menentukan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau melaksanakan gotong royong maupun menjaga ketertiban lingkungan
b. Peserta didik sedang belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
c. Masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa
d. Menentukan bersama tentang batas waktu membayar pajak
e. Ikut menentukan retribusi sampah di tingkat desa
3. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah bukan semata-mata kerja pemerintah. Masyarakat mempunyai peran besar dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Kesimpulan dari uraian tersebut adalah . . . .
a. Pelaksanaan otonomi daerah berhasil karena adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat
b. Pemerintah daerah ikut andil dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah
c. Keberhasilan otonomi daerah menjadi ukuran keberhasilan pemerintah pusat
d. Keberhasilan otonomi daerah menjadi kebanggaan pemerintah daerah
e. Unsur kesuksesan otonomi daerah adalah masyarakat
4. Masyarakat dapat memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah dengan cara . . . .
a. Belajar ilmu pendidikan politik
b. Menjadi pengurus partai politik
c. Membentuk organisasi masyarakat
d. Ikut dalam sosialisasi kebijakan daerah
e. Menyaksikan pelaksanaan pemilihan kepala desa
5. Pemerintah kabupaten X diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan proyek besar. Berkaitan dengan tugas tersebut, pemerintah kabupaten X mempunyai kewajiban . . . .
a. Mengawasi proyek pemerintah pusat
b. Membuat laporan pertanggungjawaban proyek
c. Menolak proyek karena kurangnya sumber daya manusia
d. Mengerjakan proyek dengan menambah sumber daya yang kurang
e. Menyatakan sarana dan prasarana kurang mendukung terhadap proyek
6. Pemerintah pusat mempunyai program kesehatan masyarakat, tetapi dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan program tersebut. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan upaya pelaksanaan . . . .
a. Tugas pembantuan
b. Pelimpahan tugas
c. Otonomi daerah
d. Dekonsentrasi
e. Desentralisasi
7. Kegiatan yang mencerminkan rasa syukur atas pelaksanaan otonomi daerah dapat diwujudkan dalam bentuk . . . .
a. Melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah
b. Mencari titik kelemahan pelaksanaan otonomi daerah untuk diperbaiki
c. Memberlakukan kebijakan daerah secara proporsional kepada semua warga daerah
d. Memberikan pengetahuan dasar mengenai otonomi daerah kepada para pejabat daerah
e. Mengawal pelaksanaan otonomi daerah supaya sesuai prosedur yang sudah di tetapkan
8. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada . . . .
a. Peningkatan pendidikan
b. Tercapainya kedamaian bersama
c. Terwujudnya ekonomi kerakyatan
d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
e. Terwujudnya keseimbangan antardaerah
9. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sejatinya memuat pendidikan karakter, yaitu . . . .
a. Kesetiakawanan
b. Tanggung jawab
c. Kebersamaan
d. Cinta damai
e. Dermawan
10. Kehidupan masyarakat di daerah semakin baik dengan adanya otonomi daerah. Pemerintah lebih mudah membuat kebijakan dengan melibatkan rakyat. Berkaitan dengan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa . . . .
a. Otonomi daerah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
b. Otonomi daerah mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintah
c. Akses informasi akan diberikan oleh pe merintah kepada masyarakat secara terus menerus
d. Otonomi daerah telah memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat dan pemerintah
e. Masyarakat daerah semakin mengerti proses pembuatan kebijakan daerah dan implementasinya
B. Kerjakan soal-soal berikut!
1. Tuliskan manfaat pelaksanaan otonomi daerah!
Agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar. Pemerintahan bukan hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah juga terlibat.
2. Memberdayakan masyarakat merupakan salah satu tujuan otonomi daerah. Bagaimana cara otonomi daerah memberdayakan masyarakat dalam bidang politik?
Caranya dengan mengadakan pertemuan antar masyarakat dengan para pemerintah untuk mensosialisasikan masyarakat dengan politik di daerah masing-masing
3. Perhatikan wacana berikut!
Peringatan hari otonomi daerah setiap tanggal 25 April merupakan refleksi dari eksistensi, dan ekspektasi masyarakat kepada pemerintah untuk memperkukuh tanggung jawab dan kesadaran bersama terhadap prinsip otonomi daerah menjadi lebih mandiri, maju, dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Analisislah makna yang terkandung dalam wacana tersebut!
Makna yang terkandung dalam wacana tersebut adalah masyarakat mengharapkan pelaksanaan otonomi daerah secara lebih baik. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita otonomi nasional. Jika tidak dilakukan dengan baik, otonomi justru akan menciptakan celah yang lebih besar akan terjadinya KKN.
Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan di daerah. Hal ini dilakukan dengan pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Dengan demikian, diharapkan daerah tidak lagi terlalu bergantung ke pemerintah pusat.
4. Mengapa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia justru dianggap sering mencederai pelaksanaan otonomi daerah?
Karena dalam pelaksanaanya masih banyak campur tangan pihak di luar otonomi daerah yang selalu mengintervensi
5. Perhatikan berita berikut!
Pemerintah daerah Kabupaten Sragen mengembangkan unit pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah Kabupaten Sragen menerapkan single data base yang terintegrasi antara kabupaten, kecamatan, hingga desa. Penerapan digital mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Itulah sebabnya pelayanan publik berbasis teknologi di Sragen mendapatkan penghargaan dari United Nation Public Services Award (UNPSA) pada tahun 2015. Program inovasi tersebut menjadi wujud nyata dari keberhasilan otonomi daerah dan komitmen pemerintahan Kabupaten Sragen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan kutipan berita tersebut, buatlah analisis berkaitan dengan otonomi daerah di pemerintahan Kabupaten Sragen!
Kemiskinan memang ada di daerah manapun dan salah satu masalah yang sangat sulit ditanggulangi. Tapi dengan perjuangan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut patut diacungi jempol.
Dilihat dari kutipan berita tersebut pemerintah Kabupaten Sragen berjuang untuk menanggulangi masalah tersebut dengan mengembangkan suatu unit pelayanan yang terpadu. Dengan teknologi tersebut pemerintah semakin mudah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sulit didengar pemerintah. Program inovasi tersebut mendapat berbagai penghargaan atas inovasinya dalam meningkatkan inovasi masyarakat.
0 Comments