Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA
Kelas X Semester I
BAB IV
Kewenangan Pemerintah Pusat
Uji Kompetensi 2
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Bentuk permasalahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu . . . .
a. Retribusi
b. Kesehatan
c. Kemacetan
d. Politik luar negeri
c. kesenjangan sosial
2. Pemerintah berupaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan di daerah masing-masing. Tindakan tersebut merupakan perwujudan realisasi kegiatan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi . . . .
a. Kesetaraan
b. Pelayanan
c. Pengaturan
d. Pengawasan
e. Pemberdayaan
3. Komponen utama penyelenggara sistem pertahanan dan keamanan di negara Indonesia adalah . . . .
a. TNI dan warga negara.Indonesia
b. Seluruh masyarakat Indonesia
c. TNI dan Polri
d. Linmas
e. Satpam
4. Bentuk fungsi pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang politik adalah . . . .
a. Mengeluarkan peraturan batas umur warga negara dalam pemilihan umum
b. Memberikan hak kepada semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan
c. Berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan menjadi calon kepala daerah
d. Menciptakan stabilitas politik yang aman dan nyaman
e. Menjadi anggota dari salah satu partai politik
5. Pembentukan lembaga peradilan termasuk dalam urusan pemerintahan pusat, yaitu dalam bidang . . . .
a. Yustisi
b. Moneter
c. Keamanan
d. Pertahanan
e. Politik luar negeri
6. Warga negara diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah. Salah satu bentuk dukungan tersebut yaitu . . . .
a. Masyarakat berunjuk rasa menentang kenaikan harga bahan bakar minyak
b. Tidak menyalurkan hak pilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden
c. Membentuk organisasi masyarakat
d. Menuntut kenaikan UMR
e. Membuat KTP elektronik
7. Indeks kepuasan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pelayanan oleh pemerintah Indeks kepuasan masyarakat dapat berperan sebagai . . . .
a. Pedoman masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pemerintah
b. Alat evaluasi terhadap program pemberdayaan pemerintah
c. Tolok ukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah
d. Dasar pelaksanaan fungsi pelayanan bagi masyarakat
e. Alat ukur tingkat partisipasi masyarakat
8. Perhatikan wacana berikut!
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Dalam ilmu hukum, grasi merupakan upaya hukum luar biasa bersama dengan peninjauan kembali dari seseorang terpidana yang telah melewati proses hukum biasa, yaitu pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.
Urusan pemerintah pusat yang terdapat pada berita di atas adalah . . . .
a. Agama
b. Yustisi
c. Keamanan
d. Pertahanan
e. Politik luar negeri
9. Perhatikan wacana berikut!
Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.
Wacana tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi . . . .
a. Pemberdayaan
b. Pengayoman
c. Perlindungan
d. Pengaturan
e. Pelayanan
10. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan adalah urusan . . . .
a. Pemerintahan konkuren
b. Pemerintahan umum
c. Pemerintahan daerah
d. Pemerintahan absolut
e. Pemerintahan negara
B. Kerjakan soal-soal berikut!
1. Apakah tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan?
Tujuan umum diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain :
- Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional.
- Pemerataan dan keadilan HAM.
- Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
- Menciptakan demokratisasi di berbagai daerah.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Tujuan khusus diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain :
- Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.
- Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dsb.
- Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional dan menyeluruh.
- Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
- Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya masing-masing.
- Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.
- Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
2. Tuliskan kegiatan pemerintah pusat berkaitan dengan pelaksanaan urusan pertahanan!
Urusan pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, serta bela negara bagi setiap warga negara.
3. Bedakan antara pemerintah dan pemerintahan!
Pemerintah
Pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang menjalankan kekuasaan dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial sebuah negara. Pemerintah memikul tanggung jawab yang sifatnya terbatas terkait kekuasaan. Pemerintah juga diartikan sebagai penguasa di suatu Negara atau badan tertinggi pada suatu Negara dan sebagainya.
Sederhananya, Pemerintah adalah pelaku pemerintahan.
Pemerintahan
Pemerintahan diartikan sebagai suatu proses atau cara atau perbuatan dalam memerintah. Pemerintahan juga diartiken sebagai segala urusan yang dilaksanakan Negara dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat
4. Siapakah yang dimaksud dengan pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bagaimana seharusnya pelaksanaan fungsi pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat?
Tugas dari pemerintah adalah untuk melayani masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan tidak membedakan masyarakat satu dengan yang lain (diskriminatif) dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, semua orang memiliki hak sama, seperti hak untuk dilayani, dihormati, diakui, dan diberi kesempatan (kepercayaan).
0 Comments