Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA
Kelas X Semester I
BAB IV
Pemerintah Daerah
Uji Kompetensi 3
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Penyelenggaraan pendidikan masuk dalam kewenangan . . . .
a. Perangkat pemerintahan
b. Pemerintahan pusat
c. Menteri pendidikan
d. Pemerintah daerah
e. Warga masyarakat
2. Satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah . . . .
a. Provinsi Papua
b. Provinsi Jawa Barat
c. Provinsi Jawa Timur
d. Provinsi Jawa Tengah
e. Provinsi Kalimantan Utara
3. Peraturan daerah diundangkan dalam . . . .
a. Lembaran negara
b. Lembaran daerah
c. Berita daerah
d. Berita negara
e. Arsip daerah
4. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan otonomi khusus karena . . . .
a. Memiliki daya juang tinggi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia
b. Memiliki semangat juang tinggi dalam melawan kelompok separatis
c. Terkenal sebagai serambi Mekah bagi bangsa Indonesia
d. Memiliki hak istimewa dalam bidang agama dan politik
e. Berhasil mempersatukan bangsa Indonesia
5. Fungsi pengawasan DPRD dapat diwujudkan dalam bentuk . . . .
a. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah
b. Melakukan pengawasan terhadap proses pembentukan undang-undang
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
d. Melaksanakan pengawasan terhadap perumusan kebijakan teknis moneter dan fiskal
e. Bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD
6. Perhatikan beberapa kewenangan berikut!
1). Penentuan nilai mata uang.
2). Penentuan kebijakan luar negeri.
3). Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
4). Penyelenggaraan pendidikan.
5). Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
6). Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota ditunjukkan oleh angka . . . .
a. 1), 2), dan 3)
b. 1), 2), dan 4)
c. 2), 4), dan 6)
d. 2), 3), dan 5)
e. 3), 4), dan 6)
7. Retribusi pajak objek wisata berhak dipungut oleh setiap daerah yang ada di wilayahnya. Retribusi tersebut termasuk sebagai . . . .
a. Penerimaan pinjaman daerah
b. Dana perimbangan asli daerah
c. Pendapatan asli daerah
d. Dana cadangan daerah
e. Lain-lain pendapatan
8. Perhatikan berita berikut.
Puluhan bangunan liar di Jalan Nusantara masuk di wilayah Kecamatan Pancoran las dan Kecamatan Beji, Kota Depok, bongkar paksa petugas satuan polisi pamong praja (satpol PP) Kota Depok, Rabu (18/4/ 2018). Menurut kepala satpol PP Kota Depok keberadaan bangli tidak pada tempatnya Taruna menutup pedestrian jalan. Oleh karena itu, mereka dianggap melanggar perda Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.
Makna yang terkandung dalam kutipan berita tersebut adalah . . . .
a. Satpol PP memiliki tugas seperti polisi
b. Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah
c. Satpol PP bertugas mempertahankan wilayah negara
d. Satpol PP melindungi masyarakat miskin dan kurang mampu
e. Satpol PP membantu masyarakat miskin dan kurang mampu
9. Berikut yang termasuk perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah . . . .
a. Dinas daerah
b. Kejaksaan tinggi
c. Kepolisian daerah
d. Dewan Perwakilan Daerah
e. Dewan Perwakilan Rakyat
10 Simaklah berita berikut!
Rancangan peraturan daerah (raperda) Tentang penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Demak resmi disahkan oleh DPRD Demak menjadi perda. Pengesahan ruperda itu mendesak dilakukan seiring menjamurnya usaha karaoke di Kota Wali Jawa Tengah itu.
Sebelum disahkan, rancangan perda tersebut harus disetujui oleh . . . .
a. DPRD dan gubernur
b. DPRD dan bupati
c. Wali kota
d. Gubernur
e. Presiden
B. Kerjakan soal-soul berikut
1. Siapakah yang dimaksud pemerintah daerah?
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota.
2. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Jelaskan per nyataan tersebut!
Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.
3. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut DPRD memiliki hak interpelasi. Jelaskan pengertian dan contoh hak yang dimiliki DPRD!
Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :
a). Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara.
b). Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
c). Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
4. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai keistimewaan dalam pengisian jabatan kepala daerah karena DIY merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus dan istimewa olx pemerintah. Jelaskan tata cara pengisian jabatan kepala daerah tersebut!
Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan Undang-Undang ini dan kewenangan berdasarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Namun, kewenangan yang telah dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota di DIY tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tuliskan contoh permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan jelaskan upaya penyelesaiannya!
Permasalahan :
a). Adanya ekploitasi pendapatan daerah
b). Pemahaman terhadap konsep dan desentralisasi otonomi daerah yang belum mantap
c). Korupsi yang makin marak di daerah
Solusinya :
a). Jadi setiap daerah pendapatan per kapitanya harus di sama ratakan agar tidak ada perbedaan atau ekspoitasi pendapatan
b). Jadi harus juga di lakuakan sosialisasi tentang konsep,pengertian, dan tata cara otonomi daerah baik itu untuk pegawai negara maupaun masyarakat
c). Jika korupsi itu memeang yg sulit masalah korupsi bukan hanya taggung jawab pemerintah tetapi masyarakat juga harus ikut mawas diri dan lingkungan terhadap tindak korupsi
0 Comments