Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA
Kelas X Semester I
BAB III
Penilaian Harian Lembaga Negara
Penilaian Harian
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Perhatikan bagan berikut!
a. Kebijakan
b. Laporan
c. Catatan
d. Masukan
e. Peraturan
2. Lembaga negara sebagai suprastruktur politik di Indonesia memiliki tugas dan wewenang masing masing. Adanya pembagian tugas lembaga negara menggambarkan bahwa kekuasaan di Indonesia menerapkan sistem . . . .
a. Pengelompokan
b. Penggolongan
c. Pemindahan
d. Pemisahan
e. Pembagian
3. Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. terdapat lembaga negara yang ditiadakan, yaitu . . . .
a. Komisi Yudisial
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Pertimbangan Agung
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
4. Perhatikan gambar berikut!
a. Rule making
b. Rule application
c. Governing bodies
d. Rule adjudication
e. Supporting bodies
5. Perhatikan bacaan berikut!
Arum adalah mahasiswa berprestasi lulusan universitas ternama di Jakarta Beberapa partai menginginkan Arum bergabung menjadi anggota. Partai-partai tersebut berlomba-lomba menyampaikan visi dan misi untuk menarik minat Arum Akhirnya, Arum pun tertarik bergabung dengan partai X.
Berdasarkan bacaan tersebut, partai politik telah melakukan fungsinya, yaitu . . . .
a. Sosialisasi politik
b. Rekrutmen politik
c. Partisipasi politik
d. Pemadu kepentingan
e. Komunikasi politik
6. Kegiatan yang dilakukan oleh interest group institutional tecermin pada gambar . . . .
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
7. Perhatikan bagan berikut!
Agar menjadi bagan yang padu, kotak dengan tanda (?) diisi . . . .
a. Sistem politik
b. Struktur politik
c. Kebijakan politik
d. Sosialisasi politik
e. Partisipasi politik
8. Perhatikan fungsi-fungsi berikut!
1). Fungsi informasi
2). Fungsi edukasi
3). Fungsi korelasi
4). Fungsi kontrol sosial
Pungsi-fungsi di atas merupakan fungsi dari . . . .
a. Tokoh politik
b. Partai politik
c. Kelompok penekan
d. Kelompok kepentingan
e. Media komunikasi politik
9. Setiap warga negara berkewajiban menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Membayar pajak dan mengikuti pemilihan umum merupakan penerapan . . . .
a. Kontrol politik
b. Sosialisasi politik
c. Partisipasi politik
d. Komunikasi politik
e. Pengendalian konflik
10. Perhatikan beberapa asosiasi berikut
1). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
2). Organisasi sosial keagamaan
3). Organisasi kepemudaan
4). Organisasi lingkungan hidup
5). Organisasi pembela hukum dan HAM
6). Yayasan atau badan hukum lainnya
Artis di atas tergolong ke dalam kelompok . . . .
a. Penekan
b. Kepentingan
c. Kepedulian
d. Masyarakat
e. Lembaga negara
11. Perhatikan kewenangan berikut
1). Melantik serta memberhentikan presiden dan wakil presiden
2). Membahas rancangan undang-undang bersama presiden
3). Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
4). Membentuk undang-undang
5). Memberikan persetujuan kepada presiden pengangkatan dan pemberhentian anggota KY.
Kewenangan DPR terdapat pada angka . . . .
a. 1), 2), dan 3)
b. 1), 3), dan 5)
c. 2), 3), dan 5)
d. 2), 4), dan 5)
e. 3), 4), dan 5)
12. Perhatikan bacaan berikut!
Pak Ridho adalah seorang hakim. Sebagai aparat negara, ia menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memutus sengketa kewenangan antarlembaga, ia tidak memihak kepada lembaga mana pun. Ia bersikap netral.
Berdasarkan bacaan di atas, Pak Ridho bekerja di salah satu lembaga negara, yaitu . . . .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Mahkamah Konstitusi
d. Mahkamah Agung
e. Komisi Yudisial
13. Setiap lembaga negara harus mendahulukan kepentingan . . . .
a. Negara
b. Pribadi
c. Daerah
d. Kelompok
e. Golongan
14. Kunjungan petinggi negara identik dengan pengawalan. Pengawalan tersebut perlu dilakukan, meng ingat setiap lembaga negara memiliki hak . . . .
a. Angket
b. Imunitas
c. Interpelasi
d. Protokoler
e. Menyatakan pendapat
15. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang berasal dari usulan beberapa lembaga negara. Lembaga yang ber wewenang mengusulkan tiga hakim konstitusi yaitu . . . .
a. MA, DPR, dan Presiden
b. DPR, KY, dan Presiden
c. MA, KY, dan Presiden
d. MA. DPR, dan KY
e. MA, Presiden, dan Wakil Presiden
16. Seorang terpidana mengajukan pengurangan masa tahanan kepada presiden. Permohonan ini akhirnya dikabulkan. Ia mendapat keringanan hukuman 6 tahun. Dalam hal ini presiden melaksanakan kewenangannya, yaitu memberikan . . . .
a. Abolisi
b. Grasi
c. Amnesti
d. Rehabilitasi
e. Pengampunan
17. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diber hentikan oleh . . . atas persetujuan . . . .
a. Presiden, DPR
b. Presiden, MPR
c. DPR, presiden
d. MPR, presiden
e. DPR, MPR
18. Selain lembaga negara yang termasuk dalam lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan eksaminatif, terdapat lembaga negara independen. Lembaga independen yang bertugas menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, yaitu . . . .
a. Perum Peruri
b. Bank Indonesia
c. Bank negara
d. Bank nasional
e. Bank internasional
19. Perhatikan kewenangan di bawah ini!
1). Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan.
2). Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran, dan perilaku hakim
3). Menetapkan kode etik hakim bersama-ga dengan Mahkamah Agung.
Kewenangan di atas merupakan kekuasan lembaga . . . .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Mahkamah Konstitusi
d. Mahkamah Agung
e. Komisi Yudisial
20. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelola dan bertanggung jawab pada keuangan negara adalah lembaga . . . .
a. Eksekutif
b. Legislatif
c. Yudikatif
d. Federatif
e. Eksaminatif
21. Perhatikan ilustrasi berikut!
Pak Gading merupakan seorang anggota salah satu lembaga negara. Beliau menjadi anggota salah satu lembaga negara yang dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD Setelah dipilih, beliau diresmikan oleh presiden.
Berdasarkan ilustrasi tersebut Pak Gading merupakan anggota . . . .
a. MPR
b. BPK
c. MK
d. MA
e. KY
22. Perhatikan tindakan berikut!
1). Melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
2). Menambah prajurit TNI di daerah perbatasan.
3). Membuat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik untuk memberikan rasa aman bagi pengguna teknologi informasi.
Tindakan tersebut dilakukan pemerintah demt menciptakan good governance. Tindakan tersebut mencerminkan bahwa pemerintah telah menerapkan asas . . . .
a. Keadilan
b. Keseimbangan
c. Kepastian hukum
d. Kepentingan umum
e. Pelayanan yang baik
23. Simaklah bacaan berikut
Pak Karim seorang pejabat negara. Bulan depan ia akan menikahkan anak sermats wayarıgnya. Pik Karim menghendaki pesta yang meriah. Akan tetapi, keuangan Pak Karim sedang tidak stabil. Pak Karim pun menggunakan uang kas pemerintah lantaran ia menduduki jabatan bendahara.
Berdasarkan bacaan di atas, Pak Karim telah melanggar asas . . . .
a. Kewajaran
b. Keterbukaan
c. Ketidakberpihakan
d. Kepentingan umum
e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
24. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik juga termin di lingkungan kelas Anda. Seorang bendahara yang bertugas mengelola keuangan selalu memberi laporan kepada seluruh anggota kalus. Tindakan bendahara telah mencerminkan prinsip . . . .
a. Akuntabilitas
b. Transparansi
c. Efisien
d. Efektif
e. Jujur
25. Perhatikan gambar berikut!
Asas pemerintahan yang baik sesuai lambang sila lensebut terdapat pada pernyataan . . . .
a. Pemerintah menyiapkan rumah aspirasi bagi masyarakat.
b. Shinta sebagai seorang bendahara selalu memberikan laporan pada akhir bulan
c. Polisi melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian yang terjadi di Jakarta
d. Dini mendapatkan hukuman lebih ringan karena ia anak kepala sekolah.
e. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait ITE untuk menjamin masyarakat dalam menggunakan teknologi.
26 Amandemen tahapan akhir UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan pada . . . .
a. 1999
b. 2000
c. 2001
d. 2002
e. 2004
27. Melakukan penataan konstitusi untuk me ngembalikan sistem hukum yang kuat merupakan salah satu langkah . . . .
a. Rotasi
b. Revolusi
c. Reformasi
d. Rekonstruksi
e. Transformasi
28. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus menegakkan hukum agar terwujud keadilan. Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah guna menegakkan keadilan adalah . . . .
a. Mengabulkan setiap tuntutan dari masyarakat
b. Mempertahankan undang-undung yang telah ada
c. Menambah aparat penegak hukum sebanyak banyaknya
d. Menghukum berat orang yang diduga terlibat kasus korupsi
e. Memberi sanksi kepada penegak hukum yang terbukti bersalah
29. Perhatikan gambar berikut!
a. Tanggung jawab
b. Keseimbangan
c. Transparansi
d. Keadilan
e. Motivasi
30. Setiap lembaga negara hendaknya terbebas dari tindak pidana korupsi sebagai bentuk pelaksanaan prinsip . . . .
a. Supremasi hukum
b. Akuntabilitas
c. Transparansi
d. Efektivitas
e. Efisiensi
B. Kerjakan soal-soal berikut
1. Tuliskan perbedaan antara susunan lembaga negara di Indonesia sebelum amandemen dengan sesudah amandemen!
Perbedaan susunan lembaga negara sebelum amandemen UUD 45 sebelum dan sesudah amandemen adalah :
a. Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara.
b. Sebelum amandemen, presiden dipilih oleh MPR dan dapat dipilih ulang tanpa batas. Setelah amandemen, presiden dipilih oleh rakyat dan dapat dipilih hanya untuk 2 masa jabatan.
c. Sebelum amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) saja. Setelah amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
d. Sebelum amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari MA (Mahkamah Agung) saja. Setelah amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari MA dan MK (Mahkamah Konsitusi).
2. Mengapa perlu dilakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945?
Tujuan amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 antara lain sebagai berikut :
a. Menyempurnakan aturan dasar bernegara dalam mencapai tujuan nasional.
b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat.
c. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
d. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas diantara lembaga - lembaga negara.
e. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Demikianlah tujuan dari amandemen atau terhadap UUD 1945, demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
3. Pengangkatan tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek. Coba sebutkan aspek-aspek tersebut!
a. ASPEK KOGNITIF merupakan aspek yang menguji tingkat pemahaman masyarakat perihal politik
b. ASPEK AFEKTIF merupakan aspek yang berasal dari dalam diri seseorang yang mendorong dirinya utnuk menerima atau menolak politik.
a. ASPEK EVALUATIF merupakan aspek yang berfokus pada orientasi politik seseorang sekaligus aspek yang ditentukan oleh penilaian pribadi seseorang
4. Bagaimana jika presiden dan wakil presiden ber henti secara bersamaan dalam masa jabatannya Siapa yang akan memimpin negara selanjutnya?
Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
5. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, jelaskan hubungan antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka menjalankan hak legislasi!
Hubungan antara DPR dam Presiden terletak pada hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut antara lain adalah,
a. Mengenai proses pembuatan undang-undang antara presiden dan DPR yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5. Yaitu setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama (ayat 2),
b. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan itu (ayat 3),
c. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, (ayat 4) dan apabila presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama, undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (ayat 5),
d. Untuk terbentuknya undang-undang, maka harus disetujui bersama antara presiden dengan DPR. Walaupun seluruh anggota DPR setuju tapi presiden tidak, atau sebaliknya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diundangkan.
6. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya pemerintahan yang baik. Apa yang akan terjadi apabila masyarakat memegang peran dominan dalam pemerintahan?
Apabila pemerintah memegang peran dominan, demokrasi dinilai tidak akan tu kekuasaan negara. Apabila kekuasaan sektor swasta dominan, kekuatan uang akan menentukan segala kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila masyarakat madani lebih dominan, kekacauan akan berkembang tanpa arah yang jelas.
7. Sebutkan dan deskripsikan tiga asas pemerintahan yang baik!
1). Keseimbangan
Asas ini menghendaki adanya persamaan antara hukuman yang dijatuhkan dan pelanggaran atau kelalaian yang telah dilakukan. Perlu adanya kriteria atau kualifikasi pelanggaran yang jelas pada setiap kasus sehingga setiap kasus yang sama akan mendapatkan sanksi yang sama pula. Dengan demikian, tercipta persamaan perlakuan dan kepastian hukum pada setiap kasus yang sama.
2). Ketidakberpihakan/kesamaan dalam Mengambil Keputusan
Asas ini menghendaki agar badan pemerintah mengambil tindakan yang sama atas kasus kasus yang faktanya sama. Pemerintah akan terpaksa menjalankan kebijaksanaan ketika mengalami kesulitan dalam menemukan kesamaan mutlak dalam dua atau lebih kasus. Artinya pemerintah memiliki kebebasan sesuai aturan atau pedoman yang dibuat sendiri. Adanya aturan aturan kebijaksanaan akan bermuara pada ketidakberpihakan pemerintah pada pihak tertentu, sehingga tercipta perlakuan yang sama bagi setiap orang.
3). Kecermatan
Asas ini menghendaki badan pemerintah untuk meneliti semua fakta yang relevan sebelum mengambil keputusan. Menurut asas ini, badan pemerintah hendaknya memperhatikan nasihat yang diberikan oleh para ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan sebelum membuat keputusan. Badan pemerintah memiliki hak untuk menolak nasihat atau pertimbangan yang diberikan, tetapi harus menyertai alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi.
8. Asas-asas pemerintahan yang baik tidak hanya berlaku bagi pemerintah, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Apa manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat?
Bagi masyarakat, asas-asas tersebut dapat digunakan untuk mencari keadilan. Bagi hakim tata usaha negara, asas-asas tersebut berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara. Lembaga legislatif juga dapat berpedoman pada asas-asas yang tersebut di atas dalam merancang undang-undang.
9 Bagaimana hubungan antara asas-asas dan prinsip-prinsip pemerintahan? Apa yang akan terjadi apabila pemerintah hanya menerapkan asas-asas pemerintahan?
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat dengan AUPB. AUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
jadi asas merupakan penjabaran dari prinsip pemerintahan.
Untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
10. Perhatikan gambar berikut!
Pada gambar di atas, air diibaratkan sebagai aspirasi masyarakat dan ember menggambarkan wakil rakyat yang menampung aspirasi masyarakat. Deskripsikan makna yang tersirat jika aspirasi masyarakat dikondisikan seperti pada gambar!
Wakil rakyat memiliki tugas untuk menampung pendapat atau aspirasi rakyat yang sangat berguna untuk negara misalnya tetapi jika wakil rakyat tidak bisa menampung aspirasi masyarakat dan hanya mengabaikannya maka wakil rakyat tersebut sama saja seperti ember yang bocor tidak bisa menampung aspirasi masyarakat dan lalai dalam tugasnya maaf kalo salah.
0 Comments