Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA
Kelas X Semester I
BAB III
Struktur Politik di Indonesia
Uji Kompetensi 1
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan disebut . . . .
a. Budaya politik
b. Sistem politik
c. Struktur politik
d. Sosialisasi politik
e. Partisipasi politik
2. Simaklah bacaan berikut!
Partai A dan partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir penghitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan penghitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam penghitungan.
Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut, yaitu . . . .
a. Presiden
b. Komisi Yudisial
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru maupun lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen terdapat pada pilihan . . . .
a. MA, MK, dan KY
b. MK, KY, dan DPD
c. DPA, MA, dan MK
d. MPR, MA, dan KY
e. MPR, DPR, dan DPD
4. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik merupakan komponen politik yang keberadaannya diibaratkan dua sisi mata uang logam, artinya . . . .
a. Saling melengkapi
b. Memiliki kesamaan
c. Memiliki perbedaan
d. Saling berhubungan
e. Tidak dapat dipisahkan
5. Perhatikan gambar berikut!
a. Partai politik
b. Tokoh politik
c. Kelompok penekan
d. Kelompok kepentingan
e. Media komunikasi politik
6. Partai politik yang mengikuti pemilihan umum tahun ini berlomba-lomba menyampaikan visi dan misi yang diusung. Partai politik berusaha menarik simpati masyarakat agar memberikan hak suaranya saat pemilihan umum mendatang. Upaya yang dilakukan partai politik ini membuktikan bahwa partai politik telah melakukan fungsinya, yaitu . . . .
a. Kontrol politik
b. Komunikasi politik
c. Sosialisasi politik
d. Rekrutmen politik
e. Partisipasi politik
7. Kelompok kepentingan yang berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah dibedakan menjadi empat jenis, salah satunya adalah interest group non asosiasi. Kelompok kepentingan jenis tersebut terdapat pada pernyataan . . . .
a. Pak Sandi sebagai salah satu dokter muda memperjuangkan haknya mendapatkan ijazah profesi dokter.
b. Guru honorer melakukan kegiatan long march demi mendapatkan kenaikan gaji yang telah dijanjikan
c. Sejumlah mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor rektorat terkait kenaikan uang kuliah.
d. Bu Siwi dan teman-teman alumni SMA Cempaka melakukan pertemuan rutin demi menjaga silaturahmi antaranggota
e. Rita sebagai siswa baru sangat ber menyampaikan aspirasi ketidaksetujuan di depan anggota OSIS terkait rencana outbound.
8. Perhatikan lembaga negara berikut!
1). Majelis Permusyawaratan Rakyat
2). Presiden
3). Mahkamah Konstitusi
4). Dewan Perwakilan Daerah
5). Komisi Yudisial
6). Mahkamah Agung
Lembaga negara yang termasuk dalam fungsi suprastruktur politik, terutama rule making ditunjukkan oleh angka . . . .
a. 1) dan 4)
b. 2) dan 5)
c. 4) dan 6)
d. 3) dan 5)
e. 5) dan 6)
9. Infrastruktur politik merupakan lembaga yang dapat memengaruhi suprastruktur politik dalam membuat kebijakan. Salah satu fungsi infra- struktur politik yaitu melakukan . . . .
a. Pembuatan peraturan perundang-undangan
b. Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang undangan
c. Sinkronisasi kepentingan masyarakat dengan kepentingan pribadi
d. Penampungan aspirasi masyarakat yang menguntungkan
e. Penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemegang kekuasaan
10. Media komunikasi sebagai lembaga infrastruktur politik memegang peranan penting dalam proses politik, salah satunya menyampaikan informasi melalui dunia pendidikan. Upaya ini merupakan perwujudan pelaksanaan salah satu fungsi media komunikasi, yaitu . . . .
a. Fungsi edukasi
b. Fungsi korelasi
c. Fungsi informasi
d. Fungsi komunikasi
e. Fungsi kontrol sosial
B. Kerjakan soal-soal berikut!
1. Tuliskan hubungan antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik!
Kelompok infrastruktur yang ada akan menggerakkan sistem perpolitikan. Kelompok ini akan memberikan input, memberikan pendidikan maupun sosialisasi politik, menyelesaikan berbagai permasalahan politik, maupun terlibat langsung dalam proses politik. Input yang diberikan infrastruktur politik dapat ditujukan pada suprastruktur politik demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Suprastruktur maupun infrastruktur politik harus berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945. Kedua kelembagaan politik, baik infrastruktur maupun suprastruktur politik hendaknya dijalankan berdasarkan aturan hukum yang demokratis.
2. Lembaga negara di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jelaskan sistem ketata negara yang dianut Indonesia berdasarkan informasi tersebut!
Sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur dan prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan atau Hubungan kerja antara legislatif eksekutif dan yudikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Sistem tersebut disebut juga trigatra.
Kekuasaan dalam suatu negara menurut montesquien diklasifikasikan menjadi 3, yaitu :
1. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menjalankan undang-undang dan atau kekuasaan menjalankan pemerintahan ada di tangan Presiden dan Wakil Presiden.
2. Kekuasaan legislatif berarti kekuasaan membentuk undang-undang ada ditangan MPR DPR dan DPD.
3. Kekuasaan yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang ada ditangan MA MK dan KY.
3. Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) memegang peranan sebagai dewan yang memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada presiden. Setelah adanya amandemen, kepada siapakah presiden mengajukan berbagai pertimbangannya?
Dewan pertimbangan presiden (watimpres) yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Wantimpres pertama kali dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 sampai sekarang. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung yang dibubarkan setelah Perubahan Ke-4 UUD 1945.
4. Mengapa partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai pengendali konflik harus melakukan musyawarah dengan perwakilan rakyat?
Karena dalam berpolitik harus menggunakan asas demokrasi, terbuka, dan sesuai dg aturan perundang undangan. sedangkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, oleh karena itu partai politik dalam melakukan musyawarah harus di dampingi dan saksikan oleh perwakilan rakyat
5. Sebagai komponen infrastruktur politik, partai politik memiliki fungsi sosialisasi politik. Tuliskan metode sosialisasi politik yang dapat dilakukan oleh partai politik!
Sosialisasi politik dapat disampaikan melalui dua metode, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses mengenalkan dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang dianggap baik. Selain itu, pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan. Sementara itu, indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap baik. Partai politik dapat melakukan pelatihan dengan penuh disiplin melalui berbagai forum pengarahan.
0 Comments