Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA
Kelas X Semester I
BAB III
Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara
Uji Kompetensi 2
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Perhatikan gambar berikut
a. Mengadili pada tingkat kasasi
b. Memutus pembubaran partai politik
c. Mengusulkan pengangkatan hakim agung
d. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
e. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim
2. Anggota MPR memiliki hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Hak ini disebut dengan hak . . . .
a. Angket
b. Imunitas
c. Protokoler
d. Interpelasi
e. Menyampaikan pendapat
3. DPR, presiden, dan DPD memiliki hubungan kewenangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hubungan ketiga lembaga tersebut termuat dalam pernyataan . . . .
a. DPR memberikan pertimbangan kepada DPD dan presiden terkait RAPBN
b. DPR membahas RAPBN bersama DPD dengan pertimbangan presiden
c. DPR membahas RAPBN bersama presiden dengan pertimbangan DPD
d. Presiden bersama DPD memberi per timbangan kepada DPR terkait RAPBN
e. DPR bersama DPD mempertimbangkan pendapat presiden terkait RAPBN
4. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi . . . .
a. Legislasi, anggaran, dan pengawasan
b. Legislasi, anggaran, dan pelaksanaan
c. Legislasi, pelaksanaan, dan pengawasan
d. Anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
e. Pelaksanaan, pengawasan, dan pengujian
5. Pasangan yang tepat antara lembaga negara dengan kewenangannya ditunjukkan oleh pilihan . . . .
a. MPR, Membentuk undang-undang
b. Mk, Membahs RUU bersama presiden
c. DPR, Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
d. MA, Memberi pertimbangan kepada presiden terkait grasi dan rehabilitasi
e. KY, Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
6. Perhatikan gambar berikut!
a. Federatif
b. Legislatif
c. Eksekutif
d. Yudikatif
e. Eksaminatif
7. Simaklah bacaan berikut!
Pada 27 Juni 2018 Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Akan tetapi, di provinsi Xmasih kekurangan logistik pilkada, yaitu beberapa formulir C6. Persentase ke kurangan logistik C6 sekira 5%.
Peristiwa seperti ini menjadi tanggung jawab lembaga . . . .
a. Mahkamah Konstitusi
b. Komisi Pemilihan Umum
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Perwakilan Rakyat
e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
8. Setiap partai politik memiliki visi dan misi. Partai A merupakan partai baru. Sebagai partai politik partai Memiliki visi dan misi. Akan tetapi, salah satu misi partai A tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia. Akhirnya, salah satu lembaga negara memutuskan membubarkan partai A, Lembaga yang berwenang menindaklanjuti partai A, yaitu . . . .
a. MPR
b. DPR
c. MA
d. MK
e. KY
9. BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya diserahkan kepada . . . .
a. DPR, DPD, dan DPRD
b. MPR, DPR, dan DPD
c. DPR, MA, dan presiden
d. DPD, MK, dan presiden
e. MPR, DPR, presiden
10. Selain lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terdapat pula lembaga negara independen. Salah satu lembaga negara independen adalah Komisi Nasional HAM. Dasar hukum lembaga tersebut adalah . . . .
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
B. Kerjakan soal-soal berikut!
1. Kementerian negara Indonesia memiliki beberapa organisasi. Tuliskan organisasi tersebut beserta tugasnya!
Hal 108
1). Kementerian Koordinator Kementerian koordinator bertugas membantu presiden menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Kementerian koordinator dibagi menjadi tiga bidang berikut :
a. Kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.
b. Kementerian koordinator bidang perekonomian.
c. Kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat.
2). Kementerian kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas, kementerian menyelenggarakan berbagai fungsi sesuai bidangnya.
3). Wakil Menteri Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet.
2. Perhatikan gambar berikut!
Dalam melakukan wewenang pengujian, kedua lembaga yang bertugas dalam gedung pada gambar di atas memiliki perbedaan. Tuliskan perbedaan tersebut!
a. Anggota MA dipilih oleh DPR dan Anggota MK dipilih oleh MA
b. MA menguji peraturan dibawah UU dan MK menguji UU
3. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Salah satu lembaga tersebut adalah Mahkamah Agung yang memiliki empat lingkungan peradilan di bawahnya. Tuliskan empat peradilan tersebut dan berikan penjelasan secara singkat!
a. Peradilan umum
Adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
b. Peradilan agama
Adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
c. Peradilan militer
Adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer.
d. Peradilan tata usaha negara
Adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
4. Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif memegang peranan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tuliskan masing-masing tugas dan wewenangnya!
Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.
a. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10).
b. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11 ayat (1)).
c. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 11 ayat (2).
d. Presiden menyatakan keadaan bahaya (pasal 12).
e. Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13 ayat (1) dan (2).
f. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 13 ayat (3)).
g. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung (pasal 14 ayat 1)).
h. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat (pasal 14 ayat (2)).
i. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya (pasal 15).
5. Tuliskan tugas dan wewenang BPK!
BPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
1). Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentu kan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
2). Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
3). Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara; di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara; serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
0 Comments