Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA
Kelas X Semester I
BAB I
Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Uji Kompetensi 3
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Hakikat Tuhan Yang Maha Esa, manusia, dan makhluk lainnya merupakan contoh nilai dasar yang bersifat . . . .
a. Khusus
b. Konkret
c. Abstrak
d. Universal
e. Instrumental
2. Prinsip pokok nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila ditunjukkan oleh pilihan . . . .
a. - Ketuhanan
- Keadilan
b. - Keadilan
- Keadaban
c. - Keadilan
- Persatuan
d. - Persatuan
- Keadaban
e. - Persatuan
- Kerakyatan
3. Peristiwa penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Piagam Jakarta yang disetujui sebagian besar anggota PPKI menunjukkan contoh nilai . . . .
a. Ketuhanan
b. Kemanusiaan
c. Persatuan
d. Kerakyatan
e. keadilan
4. Dalam sila kedua Pancasila disebutkan kata adil. Kata adil tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks . . . .
a. Sosial
b. Spiritual
c. Kerja sama
d. Pengorbanan
e. Cinta tanah air
5. Nilai persatuan yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila menghasilkan nilai-nilai . . . .
a. Ketaatan dan toleransi
b. Kesusilaan dan penghormatan
c. Pengorbanan dan cinta tanah air
d. Kepedulian dan kesejajaran ekonomi
e. Kesetaraan dan menghargai perbedaan
6. Pancasila dapat menjadi tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena Pancasila dapat . . . .
a. Menghilangkan segala macam perbedaan yang ada
b. Menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan
c. Menjadi filter terhadap masuknya budaya an asing di Indonesia
d. Mengenai segala ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri
e. Menyamakan pandangan tentang cita-cita bersama di atas keanekaragaman
7. Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, pemuda-pemudi di Jakarta mengadakan kegiatan pertunjukan kebudayaan. Mereka ber asal dari berbagai daerah, suku, agama, dan ras. Akan tetapi, masalah tersebut tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Perilaku yang ditunjukkan oleh pemuda-pemudi tersebut merupakan bentuk pengamalan nilai Pancasila terutama nilai . . . .
a. Ketuhanan
b. Kemanusiaan
c. Persatuan
d. Kerakyatan
e. Keadilan
8. Keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan merupakan perwujudan sila Pancasila, yaitu . . . .
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:
9. Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia karena . . . .
a. Diusulkan oleh founding fathers Indonesia
b. Dapat dijadikan alat pemersatu bangsa
c. Dianggap sangat demokratis sehingga cocok untuk NKRI
d. Nilai dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia
e. Sejarah bangsa Indonesia sangat terkait dengan sejarah lahirnya Pancasila
10. Contoh upaya penerapan nilai kepribadian bangsa Indonesia sesuai sila pertama Pancasila adalah . . . .
a. Mendisiplinkan diri waktu belajar
b. Membantu teman-teman di sekolah
c. Memupuk diri dengan akhlak yang baik
d. Melestarikan gotong royong dan kerja sama
e. Menegakkan ajaran agama dengan segala cara
11. Pancasila merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran dan kebaikan. Pernyataan tersebut menunjukkan nilai nilai Pancasila merupakan . . . .
a. Etika hidup bangsa
b. Pedoman hidup bangsa
c. Perjanjian luhur bangsa
d. Jiwa kepribadian bangsa
e. Pandangan hidup bangsa
12. Perhatikan pernyataan dibawah ini
1). Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana fasilitas kesehatan gratis.
2). Pemerintah menyalurkan kredit usaha kecil menengah melalui bank.
3). Sekolah-sekolah di daerah mendapatkan dana bantuan operasional sekolah.
4). Pemerintah menggalakkan program produksi padat karya.
5). Puskesmas di daerah terpencil mendapat bantuan tenaga medis.
Upaya pemerintah dalam rangka memberikan kesejahteraan ekonomi terdapat pada angka . . . .
a. 1) dan 2)
b. 2) dan 3)
c. 2) dan 4)
d. 3) dan 4)
e. 4) dan 5)
13. Bentuk sikap yang menunjukkan penegakan hukum dengan adil tampak pada pernyataan . . . .
a. Polisi membiarkan pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm karena alasan kemanusiaan.
b. Hakim membuat keputusan berlandaskan hukum positif dan rasa kemanusiaan.
c. Pelaksanaan sidang mengenai kesusilaan dilakukan secara terbuka.
d. Jaksa menuntut terdakwa pelaku terorisme dengan hukuman ringan
e. Pengadilan anak dipersamakan dengan pengadilan orang dewasa.
14. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap orang berhak mendapat jaminan sosial yang dibutuhkan. Kebijakan pemerintah tersebut menunjukkan adanya pemenuhan hak . . . .
a. Keadilan
b. Rasa aman
c. Kesejahteraan
d. Kebebasan pribadi
e. Pengembangan diri
15. Kebijakan pemerintah di bidang politik erat kaitannya dengan hak asasi manusia seperti yang dinyatakan dalam pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah . . . .
a. Memanfaatkan media massa untuk mengajak masyarakat dalam upaya penegakan hak asasi manusia
b. Mengikuti dan mengamati berbagai kebijakan tentang hak asasi manusia
c. Melaporkan adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pihak yang berwenang
d. Melakukan kampanye yang bertujuan meng gerakan masyarakat untuk turut serta dalam upaya penegakan hak asasi manusia
e. Menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan
16. Perhatikan informasi berikut!
Penerapan Pancasila dalam kebijakan negara di bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.
Pasal 33 ayat (1) menunjukkan adanya hak asasi manusia atas . . . .
a. Demokrasi ekonomi
b. Kemakmuran rakyat
c. Usaha perekonomian
d. Kesejahteraan sosial
e. Penghidupan yang layak
17. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemu kan jalan keluar dan memecahkan segala per masalahan. Peran tersebut dapat diwujudkan sebagai bentuk realisasi kebijakan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Fungsi yang dimaksud adalah . . . .
a. Pelayanan
b. Pengadaan
c. Pengaturan
d. Pengawasan
e. Pemberdayaan
18. Sistem perekonomian yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia adalah sistem . . . .
a. Liberal
b. Individu
c. Monopoli
d. Persaingan bebas
e. Ekonomi kerakyatan
19. Nilai dasar merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sila keempat adalah . . . .
a. Nasionalitas
b. Soverenitas
c. Humanitas
d. Religiositas
e. Sosialitas
20. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa ditunjukkan oleh pilihan . . . .
a. - Tidak memaksakan agama
- Fanatik terhadap suatu agama
- Kerja sama antarumat beragama
b. - Memaksakan agama tertentu
- Kerja sama antarumat beragama
- Kerukunan intern umat beragama
c. - Memaksakan agama tertentu
- Kerja sama antarumat beragama
- Kerukunan intern umat beragama
d. - Kerukunan antarumat beragama
- Kerukunan intern umat beragama
- Fanatik berlebihan terhadap agama yang dianut
e. - Kebebasan beribadah
- Penghormatan kepada agama
- Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
B. Kerjakan soal-soal berikut!
1. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif. Jelaskan pernyataan tersebut!
Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut :
a). Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat terdalam yang menunjukkan adanya sifat-sifat umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai.
b). Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan.
c). Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah fundamental negara sehingga merupakan suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi.
2. Sebutkan tujuan etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat!
a). Memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek.
b). Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
c). Menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Bagaimana pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia?
Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan dan oleh karena itu, politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok dan golongan, sebagaimana ditunjukkan oleh Kaelan. Menurut Kaelan, sistem politik Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat.
4. Jelaskan sistem perekonomian dan pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia!
Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan.
Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan demikian, sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia.
5. Jelaskan kebijakan negara Indonesia dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya berdasarkan Pancasila!
Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, sesuai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Perbenturan kepentingan politik dan konflik sosial yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia harus dapat diselesaikan melalui kebijakan negara yang bersifat humanis dan beradab.
0 Comments