Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA
Kelas X Semester I
BAB I
Penilaian Harian Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara
Penilaian Harian
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Pancasila menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang ditunjukkan dalam sila . . . .
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima
2. Negara Indonesia tidak menerapkan chauvinisme kepada setiap warga negaranya. Akan tetapi. Negara Indonesia lebih memilih patriotisme sesuai nilai Pancasila. Chauvinisme tidak sesuai nilai-nilai Pancasila khususnya pada sila . . . .
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial mengandung arti . . . .
a. Sepadan serta sesuai hak dan kewajiban seseorang
b. Tercapainyakeseimbungan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat
c. Bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam dalam kehidupan sosial
d. Penggunaan pikiran sehat dengan selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat
e. Kesadaran sikap yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan nya dengan norma sosial
4. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat ditunjukkan oleh baris . . . .
a. - Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
- Melantik presiden dan wakil presiden
b. - Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden
- Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK
c. - Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah
d. - Melantik presiden dan wakilpresiden
- Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK
e. - Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah
5. DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksana an suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPR memiliki hak . . . .
a. Menyatakan pendapat
b. Interpelasi
c. Protokoler
d. Imunitas
e. Angket
6. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berwenang mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada . . . .
a. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Agung
c. Mahkamah Konstitusi
d. Dewan Perwakilan Rakyat
e. Badan Pemeriksa Keuangan
7. Perhatikan informasi berikut!
Pada 5 November 2017 Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan kepada empat tokoh Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Almarhum Lafran Pane dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kewenangan presiden seperti pada informasi di atas diatur dengan . . . .
a. Ketetapan MPR
b. Undang-undang
c. Peraturan pemerintah
d. Peraturan presiden
e. Peraturan daerah provinsi
8. Landasan hukum pembentukan kementerian negara terdapat pada pilihan . . . .
a. - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2009
b. - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2018
c. - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2009
d. - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
e. - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018
9. Dalam organisasi kementerian di Indonesia terdapat beberapa urusan pemerintahan, salah satunya urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan . . . .
a. Pendidikan dan kebudayaan
b. Sosial dan ketenagakerjaan
c. Luar negeri dan dalam negeri
d. Hak asasi manusia dan pekerjaan umum
e. Perumahan dan pembangunan daerah tertinggal
10. Perhatikan faktor-faktor berikut!
1). Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara lisan
2). Tidak dapat melaksanakan tugas selama lima bulan secara berturut-turut.
3). Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan.
4). Merangkap jabatan.
5). Memiliki status kewarganegaraan ganda.
Menteri dapat diberhentikan dari jabatannya oleh presiden karena beberapa faktor seperti ditunjukkan oleh angka . . . .
a. 1), 2), dan 3)
b. 1), 2), dan 4)
c. 2), 3), dan 4)
d. 2), 3), dan 5)
e. 3), 4), dan 5)
11. Lembaga ini merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi. Lembaga ini juga menerima permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lembaga yang dimaksud adalah . . . .
a. Komosi Yudisial
b. Mahkamah Agung
c. Mahkamah Konstitusi
d. Dewan Pertimbangan Presiden
e. Komosi Pemberantasan Korupsi
12. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan hakim konstitusi yang diajukan sesuai ketentuan yang terdapat pada pilihan . . . .
a. - Masing-masing tiga orang oleh KY
- Masing-masing tiga orang oleh DPR
- Masing-masing tiga orang oleh presiden
b. - Masing-masing tiga orang oleh MA
- Masing-masing tiga orang oleh DPR
- Masing-masing tiga orang oleh DPD
c. - Masing-masing tiga orang oleh MA
- Masing-masing tiga orang oleh DPR
- Masing-masing tiga orang oleh presiden
e. - Masing-masing tiga orang oleh KY
- Masing-masing tiga orang oleh DPD
- Masing-masing tiga orang oleh presiden
13. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang mempunyai wewenang, yaitu . . . .
a. Memutus pembubaran partai politik
b. Mengusulkan pengangkatan hakim agung
c. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
d. Menguji undang-undang terhadap undang undang dasar
e. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam memberikan grasi
14. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada . . . .
a. DPR, DPD, dan DPRD
b. MPR, DPR, dan DPD
c. DPR, DPD, dan MA
d. DPR, DPD, dan MK
e. DPR, MA, dan MK
15. Contoh sikap positif yang perlu dikembangkan sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah . . . .
a. Bergaya hidup individualistik
b. Senang dengan pujian orang asing
c. Menaati norma dan peraturan yang berlaku
d. Selalu mengikuti perkembangan budaya asing
e. Pantang menyerah jika keinginan belum tercapai
16. Penyaring utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menangkal arus negatif globalisasi adalah . . . .
a. Sikap pemimpin bangsa
b. Kebiasaan masyarakat
c. Pandangan para ahli
d. Tradisi dan rutinitas
e. Nilai-nilai Pancasila
17. Salah satu dampak negatif sifat ekstrimisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu . . . .
a. Menimbulkan perpecahan
b. Menumbuhkan sikap menang sendiri
c. Menimbulkan rasa saling curiga
d. Menguatkan rasa individualisme
e. Mendorong berkembangnya nasionalisme sempit
18. Contoh perilaku tenggang rasa dalam kehidupan masyarakat, yaitu . . . .
a. Menghindari perbedaan pendapat
b. Memenuhi kebutuhan hidup masing-masing
c. Meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga
d. Menyadari hak dan kewajiban dalam masyarakat
e. Mengatur kehidupan seseorang yang kurang beruntung
19. Perhatikan fungsi-fungsi kekuasaan negara berikut
1). Legislatif
2). Eksekutif
3). Yudikatif
4). Federatif
5). Eksaminatif
Fungsi kekuasaan negara menurut John Locke ditunjukkan oleh angka . . . .
a. 1), 2), dan 3)
b. 1), 2), dan 4)
c. 2), 3), dan 4)
d. 2), 3), dan 5)
e. 3), 4), dan 5)
20. Pernyataan yang benar mengenai mekanisme perubahan undang-undang dasar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah . . . .
a. Diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. Disetujui sekurang-kurangnya 25% ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
e. Disetujui sekurang-kurangnya 50% ditambah dua anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
21. Eksekutif selain sebagai pelaksana undang-undang sekaligus terlibat dalam pembuatan undang-undang bersama . . . .
a. Komisi Yudisial
b. Mahkamah Agung
c. Mahkamah Konstitusi
d. Dewan Perwakilan Rakyat
e. Dewan Perwakilan Daerah
22. Kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah dijalankan oleh . . . .
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Badan Pemeriksa Keuangan
c. Dewan Perwakilan Daerah
d. Dewan Perwakilan Rakyat
e. Bank Indonesia
23. Kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dasar hukum pemberian kekuasaan kehakiman kepada pihak-pihak yang berwenang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu . . . .
a. Pasal 5 ayat (1)
b. Pasal 20 ayat (1)
c. Pasal 20 ayat (2)
d. Pasal 24 ayat (2)
e. Pasal 34 ayat (2)
24. Di negara Indonesia selain terdapat kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, juga ada kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif dijalankan oleh . . . .
a. Bank Indonesia
b. Badan Usaha Milik Negara
c. Badan Pemeriksa Keuangan
d. Dewan Pertimbangan Presiden
e. Komisi Pemberantasan Korupsi
25. Perhatikan ketentuan pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 berikut!
Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbungan keuangan pusat dan daerah.
Ketentuan tersebut menunjukkan bentuk kekuasaan . . . .
a. Eksaminatif
b. Eksekutif
c. Yudikatif
d. Legislatif
e. Moncler
26. Setiap aspek kehidupan harus berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pernyataan tersebut menunjukkan Pancasila sebagai . . . .
a. Sumber tertib hukum Indonesia
b. Pandangan hidup bangsa Indonesia
c. Perjanjian luhur bangsa Indonesia
d. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
e. Filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia
27. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia berkedudukan sebagai kausa . . . .
a. Efektif
b. Efisien
c. Finalis
d. Formalis
e. Materialis
28. Semua nilai Pancasila harus bisa dikembangkan dalam sistem hukum nasional agar . . . .
a. Pelaksanaan kehidupan sesuai aturan yang diinginkan pemerintah
b. Sistem hukum nasional menjadi sistem hukum terbaik di dunia
c. Tercipta sistem hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila
d. Rakyat bisa dipaksa mematuhi aturan yang berlaku
e. Hukum bisa mempunyai daya ikat yang kuat
29. Bentuk pengamalan sila keempat Pancasila dapat terlihat dari kegiatan . . . .
a. Niat memberi santunan kepada fakir miskin
b. Wakil presiden meresmikan pembangunan jalan tol
c. Masyarakat Desa Sukamaju bermusyawarah di balai desa
d. Dina dan teman-temannya membagikan makanan kepada anak panti asuhan
e. Ega dan Uzan mengikuti perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus di lapangan
30. Sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum yang dianut bangsa Indonesia. Penjelasan yang sesuai sistem hukum Pancasila adalah . . . .
a. Masyarakat Indonesia harus taat pada ajaran agama
b. Setiap warga negara harus memiliki jiwa nasionalis
c. Pemerintah harus mengembangkan sistem ekonomi pasar
d. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai nilai Pancasila
e. Untuk melaksanakan keadilan sosial diperlukan penyamarataan pendapatan
B Kerjakan soal-soal berikut!
1. Jelaskan secara singkat tentang arti nilai kemanusiaan yang adil dan beradab!
Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma- norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadar dan hewan.
2. Apakah yang dimaksud permusyawaratan dalam sila keempat Pancasila?
Permusyawaratan merupakan suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kedaulatan pendapat atau keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan merupakan suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan.
3. Jelaskan kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan!
Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dimiliki oleh presiden dibantu oleh wakil presiden. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif vindkan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
4. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jelaskan yang dimaksud urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut!
a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945,
b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945,
c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, kordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan.
5. Bagaimana konsep kekuasaan menurut Montesquieu?
Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi. Konsep kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu dikenal dengan istilah Trias Politika. Ketiga fungsi kekuasaan menurut Montesquieu sebagai berikut.
1) Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang.
2) Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.
3)ekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mem pertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang.
6. Tuliskan tiga alasan bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan. tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan!
Dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar." UUD NRI Tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan Trias Politika sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan disebabkan beberapa faktor berikut.
a). UUD NRI Tahun 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.
b). UUD NRI Tahun 1945 tidak membatasi kekuasaan dibagi atas tiga bagian dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh tiga bagian.
c). UUD NRI Tahun 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, akan tetapi dibagi kepada lembaga-lembaga negara lainnya seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (2).
7. Bagaimanakah pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia?
Pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan dan oleh karena itu, politik Indonesia yan dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan ata kelompok dan golongan, sebagaimana ditunjukkan oleh Kaelan. Menurut Kaelan, sistem politik Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk in sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat.
8. Jelaskan sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila!
Sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang berasaskan nilai dan moral pancasila. Sistem ekonomi ini menjadi identitas perekonomian Indonesia. Sebutan lain dari sistem ekonom pancasila adalah sistem demokrasi ekonomi. Dalam ekonomi pancasila terkandung undur demokrasi, maka bisa disebut juga demokrasi ekonomi
9. Jelaskan nilai-nilai subjektif Pancasila!
Nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung atau melekat pada bangsa Indonesia sendiri.
Pancasila bukan hanya simbol tapi merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia sendiri dan melekat pada diri setiap orang, Pancasila merupakan jati diri bangsa yang mendasari perilaku seluruh bangsa Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antar sesama manusia serta manusia dan lingkungannya.
10. Jelaskan penerapan Pancasila dalam kebijakan negara di bidang politik seperti yang dituangkan dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945!
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara, baik mengenai haknya maupun kewajibannya.
0 Comments