PPKn X - Semester 1 - Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Otonomi Daerah menurut UUD NRI Tahun 1945

PPKn X - Semester 1 - Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Otonomi Daerah menurut UUD NRI Tahun 1945

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 4
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945


Pendalam Materi


    Tiap-tiap daerah memiliki tata aturan untuk mengelola daerahnya. Objek wisata merupakan salah satu wewenang daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan daerah atas pengelolaan objek wisata merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang tersebut dilakukan dalam upaya melaksanakan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak berarti memutuskan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya tetap mempunyai hubungan struktural dan fungsional.

    Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua tahun 2000. Aturan tersebut dilaksanakan berdasarkan undang undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Amanat pemberlakuan sistem otonomi daerah dapat dipahami dari beberapa pasal, seperti pasal 18 ayat (2), pasal 18 ayat (5), dan pasal 18 ayat (6). Ketentuan tentang penyelenggaraan otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    Untuk mencapai pemerataan pembangunan harus ada kerja sama atau hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Bab IV ini Anda akan mempelajari hubungan pemerintah pusat dan daerah, dengan cara memaknai otonomi daerah menurut UUD NRI Tahun 1945, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.


A. Otonomi Daerah menurut UUD NRI Tahun 1945


    Negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan bentuk negara merdeka dan berdaulat dengan sistem pemerintahan diatur oleh pemerintahan pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan untuk menjalankan urusan pemerintahan dari pusat hingga daerah. Pemerintah pusat memegang kedaulatan penuh, baik ke dalam maupun ke luar. Urusan pemerintahan yang tidak menjadi kewenangan pemerintah pusat diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sesuai pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang menganut sistem desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan sistem desentralisasi dan asas otonomi daerah? Temukan jawabannya dalam uraian berikut.


1. Pengertian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

    Dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Undang-undang tersebut sebagai penegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah yang berhak menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai desentralisasi, otonomi daerah dan pelaksanaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Desentralisasi

    Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yaitu de yang berarti lepas dan centerum yang berarti pusat. Dalam pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi dapat dibagi dalam dua kelompok sebagai berikut.

1) Kelompok Kontinental

    Kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

2) Kelompok Anglo Saxon

    Menurut kelompok Anglo Saxon, desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat di daerah (dekonsentrasi) maupun kepada badan-badan otonom daerah (devolusi). Devolusi merupakan penyerahan sebagian kekuasaan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan, baik secara politis maupun administratif.

    Menurut Amran Muslimin, dalam buku Otonomi Daerah dan Implikasinya, desentralisasi dibedakan atas tiga bagian sebagai berikut.

      1) Desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
      2) Desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani.
      3) Desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti mengatur pendidikan dan agama.

    Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya. Dengan demikian, urusan-urusan pemerintah pusat tersebut beralih ke daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 yang tercantum dalam alinea keempat, pelaksanaan desentralisasi mempunyai tujuan utama, yaitu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah demi terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.

    A.F. Leemans dalam Changing Patterns berpendapat bahwa dengan tujuan desentralisasi terjadi kecenderungan sebagai berikut.

      1) Memangkas jumlah susunan daerah otonom.
      2) Mengorbankan demokrasi dengan cara membatasi peran dan partisipasi lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga kebijakan dan lembaga kontrol.
      3) Keengganan pusat untuk menyerahkan wewenang dan diskresi yang lebih besar kepada daerah otonom.
      4) Mengutamakan demokrasi daripada desentralisasi.

    Tujuan utama desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengurangi beban kerja pemerintah pusat dalam upaya menyejahterakan masyarakat di daerah. Selain itu, tujuan desentralisasi adalah merangsang kepekaan elit lokal terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat daerah.

    Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kekuasaan pemerintahan tidak seluruhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan pemerintah pusat itu sebagian diserahkan kepada daerah-daerah. Tujuan penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat agar daerah-daerah dapat berpartisipasi dalam mengatur daerahnya sendiri secara bertanggung jawab. Hak untuk mengatur daerahnya sendiri disebut otonomi Daerah yang diserahi wewenang oleh pemerintah pusat disebut daerah otonom.

    Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan negara sebagai berikut.

      1) Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat.
      2) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
      3) Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
      4) Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
      5) Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
      6) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.
      7) Bagi organisasi skala besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing.
      8) Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu sehingga rencana dapat diubah.
      9) Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi.
      10) Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu.
      11) Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi dacrah karena sifatnya langsung

    Banyak kelebihan dari sistem desentralisasi. Akan tetapi, banyak pula kelemahannya. Kelemahan desentralisasi sebagai berikut,

      1) Besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang menyebabkan struktur pemerintah bertambah kompleks berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
      2) Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan darah dapat lebih mudah terganggu.
      3) Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
      4) Keputusan yang diambil memerlukan waktu lama karena memerlukan perundingan bertele-tele.

b. Otonomi Daerah

    Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos mempunyai arti "sendiri" serta namos memiliki arti "aturan" atau "undang-undang". Dengan demikian, otonomi daerah bisa diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur (mengurus) sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

    Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membantu serta mempermudah dalam berbagai urusan penyelenggaraan negara. Daerah mempunyai hak yang lebih besar untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya dengan adanya sebuah otonomi daerah. Untuk lebih memahami pengertian otonomi daerah, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian otonomi daerah sebagai berikut.

      1) F. Sugeng Istianto, berpendapat otonomi daerah ialah suatu wewenang dan hak dalam mengurus dan memerintah rumah tangga daerah.
      2) Syarif Saleh, berpendapat otonomi daerah adalah suatu hak mengurus dan memerintah daerahnya secara mandiri. Adapun hak tersebut adalah hak yang diberikan oleh pemerintah pusat.
      3) Philip Mahwood, pakar ilmu politik Afrika Selatan, berpendapat otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri dan keberadaanya terpisah dengan otoritas dari pemerintah guna mengalokasikan sumbuer-sumber materiil yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda.

    Selain pendapat para tokoh di atas, pemerintah menegaskan pengertian otonomi daerah dalam undang-undang. Salah satu undang-undang yang menjelaskan pengertian otonomi daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut undang-undang tersebut, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


    Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak, wewenang, dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah dari masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan perundang undangan.


2. Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

    Penerapan otonomi daerah Indonesia didasari oleh beberapa landasan hukum. Landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar hukum yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dijelaskan dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

b. Undang-Undang

    Sejak tahun 1945 Indonesia sudah menetapkan otonomi daerah. Berikut undang-undang yang dijadikan landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia saat ini.

      1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
      2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
      3) Ruang Lingkup Otonomi Daerah

    Otonomi daerah merupakan bentuk kewenangan berkaitan cara penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerah masing-masing. Bagaimana ruang lingkup otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Simak ulasannya dalam uraian materi berikut.


a. Tujuan Otonomi Daerah

    Dalam pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa tujuan yang akan dicapai. Menurut Mardiasmo dalam bukunya Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut.

      1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
      2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
      3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

    Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tujuan otonomi daerah adalah pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Dengan demikian, pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.


b. Prinsip Otonomi Daerah

    Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan ke pentingan setempat sesuai peraturan perundang undangan. Adapun prinsip-prinsip otonomi daerah sebagai berikut.

      1) Prinsip Otonomi Dinamis Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Oleh karena itu, otonomi selalu mengalami perubahan, tidak statis.
      2) Prinsip Otonomi Nyata Daerah diberikan kebebasan dalam menangani berbagai urusan pemerintahan dengan berdasarkan tugas, wewenang, serta kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi dapat tumbuh, hidup, berkembang, serta sesuai potensi yang ada dan ciri khas daerah.
      3) Prinsip Otonomi yang Bertanggung Jawab

    Artinya dalam sistem penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan pemberian otonomi, yaitu pemberdayaan daerah masing-masing termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Selain itu, terdapat lima prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Prinsip Penyebaran

    Penyelenggaraan asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya.

2) Prinsip Pemberdayaan

    Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

3) Prinsip Keserasian

    Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan selain aspek pendemokrasian.

4) Prinsip Kesatuan

    Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkukuh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

5) Prinsip Riil dan Tanggung Jawab

    Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah.


c. Nilai dan Dimensi Otonomi Daerah

    Pada dasarnya otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Nilai dasar tersebut sebagai berikut.

1) Nilai Unitaris

    Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (Eenheidstaat). Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah.

2) Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial

    Nilai dasar desentralisasi teritorial bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

    Berdasarkan dua nilai dasar tersebut, desentralisasi di Indonesia diselenggarakan dengan berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan atau pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut.

    Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten/kots dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut.

1) Dimensi Politik

    Dimensi politik memandang bahwa kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim.

2) Dimensi Administratif

    Dalam dimensi administratif penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.

3) Dimensi Kabupaten/Kota

    Dalam dimensi ini kabupaten/kota adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten/kota yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.


d. Asas-Asas Otonomi Daerah

    Berdasarkan pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 selain menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menggunakan asas sebagai berikut.

1) Asas Desentralisasi

    Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Asas Dekonsentrasi

    Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3) Asas Tugas Pembantuan

    Menurut pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah provinsi, kabupaten/kota, dan/atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.





Post a Comment

0 Comments