PPKn X - Semester 1 - Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

PPKn X - Semester 1 - Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 4
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945


Pendalam Materi


    Tiap-tiap daerah memiliki tata aturan untuk mengelola daerahnya. Objek wisata merupakan salah satu wewenang daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan daerah atas pengelolaan objek wisata merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang tersebut dilakukan dalam upaya melaksanakan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak berarti memutuskan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya tetap mempunyai hubungan struktural dan fungsional.

    Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua tahun 2000. Aturan tersebut dilaksanakan berdasarkan undang undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Amanat pemberlakuan sistem otonomi daerah dapat dipahami dari beberapa pasal, seperti pasal 18 ayat (2), pasal 18 ayat (5), dan pasal 18 ayat (6). Ketentuan tentang penyelenggaraan otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    Untuk mencapai pemerataan pembangunan harus ada kerja sama atau hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Bab IV ini Anda akan mempelajari hubungan pemerintah pusat dan daerah, dengan cara memaknai otonomi daerah menurut UUD NRI Tahun 1945, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.


D. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia


    Indonesia memiliki wilayah luas. Wilayah Indonesia yang luas ini tentu perlu dibagi-bagi agar lebih mudah penataan serta pengelolaannya. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah. Daerah-daerah tersebut terbagi atas provinsi, kabupaten, dan kota. Pada tingkat daerah inilah terdapat pemerintahan daerah yang berada di bawah pemerintahan pusat.

    Indonesia menganut asas otonomi sesuai aturan dalam pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar aturan inilah pemerintah menjalankan otonominya secara luas pada berbagai bidang, kecuali pada urusan pemerintahan pusat yang diatur undang-undang.

    Otonomi daerah melahirkan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara khusus, terdapat hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut penjelasan tentang hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah.


1. Hubungan Struktural Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

    Setelah dilakukan amandemen pada UUD NRI Tahun 1945, Indonesia menganut sistem desentralisasi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara memberikan sebagian kekuasaannya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah (otonomi). Pemerintah daerah juga berwenang membuat peraturan sesuai kondisi daerah asal peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan penyelenggara pemerintahan di wilayah daerahnya, sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya. Berikut contoh hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

a. Hubungan Struktural Eksekutif dengan Pemerintah Daerah

    Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan satu kali dalam satu tahun kepada pemerintah pusat dan memberikan per tanggung jawab kepada DPR. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan digunakan sebagai dasar evaluasi penyelenggara an pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Perangkat Daerah

    Secara struktural pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintah di tingkat nasional. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Adapun pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi perangkat daerah kabupaten/kota yang dibantu dengan perangkat daerah. Perangkat daerah yang dimaksud meliputi perangkat daerah provinsi yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD inspektorat, dinas, dan badan. Adapun perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

    Di dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Desa mempunyai kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

    Secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara pemerintahan di tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) merupakan penyelenggara di daerah masing-masing, sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah secara garis besar dapat dipisah menjadi tiga pembagian dasar, yaitu fungsi, urusan, tugas, serta wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berikut.

      a. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
      b Fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
      c. Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat dan tidak memerlukan tingkat standar, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

    Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk lebih jelasnya hubungan struktural tersebut dapat dilihat pada bagan berikut.

    Bagan tersebut menunjukkan adanya hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah adalah hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah yang menitikberatkan pada struktur organisasi atau kelembagaan. Walaupun daerah diberi wewenang untuk mengatur daerahnya, pemerintah dalam hal ini merupakan wakil pemerintah di daerah. Jadi, hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah masih terjalin. Pemerintah pusat mengawasi jalannya kebijakan yang dibuat di daerah, sedangkan pemerintah daerah harus memperhatikan kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan-peraturan dari pusat.


2. Hubungan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

    Selain dilihat dari aspek hubungan struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari aspek hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang menitikberatkan pada fungsi atau pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fungsional menyangkut urusan antara pemerintah pusat dan daerah.

    Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram, dan damai.

    Sementara itu, fungsi pemerintah pusat dan daerah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

    Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras.

    Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah. Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Urusan pemerintah dapat diklasifikasikan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Penyelenggara urusan pemerintahan selain tunduk pada asas-asas penyelenggaraan negara, didasarkan pada kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam membina hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam membina hubungan dengan pemerintahan daerah dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut.

a. Eksternalitas

    Eksternalitas maksudnya penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

b. Akuntabilitas

    Akuntabilitas maksudnya penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

c. Efisiensi

    Efisiensi maksudnya penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh.


    Pelaksanaan urusan pemerintah oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah daerah dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/ kota ke desa. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Urusan Wajib

    Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan wajib dapat Anda cermati pada bagan di samping

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

    Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai potensi yang dimiliki daerah. Ketentuan mengenai pembagian urusan pe pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan sebagai berikut.

      1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
      2) Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
      3) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
      4) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.






Post a Comment

0 Comments