PPKn X - Semester 1 - Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Pemerintah Daerah - Pelaksana Otonomi Daerah

PPKn X - Semester 1 - Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Pemerintah Daerah - Pelaksana Otonomi Daerah

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 4
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945


Pendalam Materi


    Tiap-tiap daerah memiliki tata aturan untuk mengelola daerahnya. Objek wisata merupakan salah satu wewenang daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan daerah atas pengelolaan objek wisata merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang tersebut dilakukan dalam upaya melaksanakan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak berarti memutuskan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya tetap mempunyai hubungan struktural dan fungsional.

    Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua tahun 2000. Aturan tersebut dilaksanakan berdasarkan undang undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Amanat pemberlakuan sistem otonomi daerah dapat dipahami dari beberapa pasal, seperti pasal 18 ayat (2), pasal 18 ayat (5), dan pasal 18 ayat (6). Ketentuan tentang penyelenggaraan otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    Untuk mencapai pemerataan pembangunan harus ada kerja sama atau hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Bab IV ini Anda akan mempelajari hubungan pemerintah pusat dan daerah, dengan cara memaknai otonomi daerah menurut UUD NRI Tahun 1945, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.


C. Pemerintah Daerah


    Secara umum pemerintah daerah adalah sekelompok orang yang bekerja menjalankan organisasi negara pada tingkat daerah. Seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari uraian tersebut, bagaimana kewenangan pemerintah daerah?


 3. Pelaksana Otonomi Daerah

   Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) dan perangkat daerah. Kepala daerah dan perangkat daerah menjalankan tugas dan wewenang masing-masing. Bagian ini akan membahas kepala daerah dan perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah.

a. Kepala Daerah

    Penyelenggara pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali kota. Masa jabatannya adalah lima tahun. Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

    Kepala daerah mempunyai tugas sebagai berikut.

      1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bersama DPRD.
      2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
      3) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama dan menetapkan RKPD.
      4) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD dan tentang perubahan APBD dan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
      5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan.
      6) Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dalam menjalankan tugas-tugasnya, kepala daerah memiliki kewenangan sebagai berikut.

      1) Mengajukan rancangan perda.
      2) Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
      3) Menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah.
      4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.
      5) Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


    Dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut.

      1) Membantu kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
      2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
      3) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
      4) Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Daerah

    Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam pasal 209 ayat (1) perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Pada pasal 209 ayat (2) perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Penjelasan perangkat daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota sebagai berikut.

1) Sekretariat Daerah

    Sekretariat daerah disingkat setda adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

2) Sekretariat DPRD

    Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai sebagai berikut.

      a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
      b) Menyelenggarakan administrasi keuangan.
      c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
      d) Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan

3) Inspektorat

    Inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

4) Dinas

    Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Dinas diklasifikasikan sebagai berikut.

      a) Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja besar.
      b) Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja sedang.
      c) Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja kecil.

5) Badan

    Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

6) Kecamatan

    Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda kabupaten/kota yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan membentuk kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 18 ayat (3): "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum." Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki fungsi, hak-hak, tugas, dan kewenangan sebagai berikut.

1) Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut.
      a) Fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah yang dilakukan bersama-sama kepala daerah.
      b) Fungsi anggaran, yaitu bersama kepala daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.
      c) Fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah.

2) Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut.
      a) Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara.
      b) Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
      c) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

3) Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut.
      a) Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama kepala daerah.
      b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten yang diajukan oleh kepala daerah.
      c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
     d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
      e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
      f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
      g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten.
      h). Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
      i) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
      j) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Daerah

    Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Tiap-tiap daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan, baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah.

    Peraturan daerah merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peranan peraturan daerah dalam otonomi daerah sebagai berikut.

      a. Perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab.
      b. Perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
      c. Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah.
      d. Sebagai alat transformasi perubahan daerah.
      e. Harmonisasi berbagai kepentingan.

    Peraturan daerah yang disebut dengan perda provinsi dan perda kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Peraturan daerah dibagi menjadi dua sebagai berikut.

      a. Peraturan daerah provinsi, berlaku di provinsi yang bersangkutan. Peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
      b. Peraturan daerah kabupaten/kota, berlaku di kabupaten/kota yang bersangkutan. Peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/wali kota.

5. Keuangan Daerah

    Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 279 ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan kepada daerah. Berikut aspek-aspek hubungan keuangan daerah.

      a. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.
      b Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
      c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.
      d. Pemberian pinjaman dan hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

    Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai pendanaan sesuai urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai akibat penyerahan pemerintahan. Berikut aspek-aspek dalam pengelolaan keuangan daerah.

      a. Mengelola data secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
      b. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat.
      c. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

    Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

    Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber sumber keuangan sebagai berikut.

      a. Pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
      b. Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.
      c. Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain.





Post a Comment

0 Comments