PPKn X - Semester 1 - Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Kewenangan Pemerintah Pusat

PPKn X - Semester 1 - Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Kewenangan Pemerintah Pusat

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 4
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945


Pendalam Materi


    Tiap-tiap daerah memiliki tata aturan untuk mengelola daerahnya. Objek wisata merupakan salah satu wewenang daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan daerah atas pengelolaan objek wisata merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang tersebut dilakukan dalam upaya melaksanakan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak berarti memutuskan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya tetap mempunyai hubungan struktural dan fungsional.

    Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua tahun 2000. Aturan tersebut dilaksanakan berdasarkan undang undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Amanat pemberlakuan sistem otonomi daerah dapat dipahami dari beberapa pasal, seperti pasal 18 ayat (2), pasal 18 ayat (5), dan pasal 18 ayat (6). Ketentuan tentang penyelenggaraan otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    Untuk mencapai pemerataan pembangunan harus ada kerja sama atau hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Bab IV ini Anda akan mempelajari hubungan pemerintah pusat dan daerah, dengan cara memaknai otonomi daerah menurut UUD NRI Tahun 1945, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.


B. Kewenangan Pemerintah Pusat


    Pemerintah merupakan syarat mutlak berdirinya sebuah negara. Pemerintah Indonesia terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang keduanya saling terkait, baik secara struktural maupun fungsional. Kedudukan pemerintah pusat mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional serta agama. Selain itu, kedudukan pemerintah pusat meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. Bagaimanakah fungsi dan peran pemerintah pusat tersebut? Perhatikan uraian berikut.


1. Fungsi Pemerintah Pusat

    Sebelum mengetahui fungsi pemerintah pusat, Anda perlu mengetahui pengertian pemerintah. Banyak ahli yang memberikan pendapatnya tentang pengertian pemerintah sebagai berikut.

a. Suradinata

    Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.

b. Woodrow Wilson

    Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata. Pengorganisasian yang dimaksud adalah dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisani untuk mewujudkan maksud maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan ketenangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan sekelompok

c. David Apter

    Pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

d. R. Mac. Iver

    Pemerintah sebagai organisasi orang-orang yang memiliki kekuasaan, bagaimana orang bisa diatur.


    Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pemerintah adalah sekelompok orang yang menyatu membentuk sebuah organisasi dan bertugas membuat hukum atau undang-undang di daerah tertentu. Dalam banyak hal pemerintah dapat diartikan sebagai kelompok yang mengatur jalannya pelaksanaan kenegaraan. Berdasarkan konsep pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah secara luas dan pemerintah secara sempit. Pemerintah secara luas terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan pemerintah secara sempit hanya mencakup atas lembaga eksekutif yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri. Setiap negara mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kegiatan-kegiatan yang menunjang. Perbuatan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan negara disebut pemerintahan.

    Pemerintah biasa disebut pemerintah pusat. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu presiden dengan dibantu seorang wakil presiden dan olch menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat merupakan pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Pemerintah pusat terdiri atas presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat. Lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.


    Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki tiga fungsi sebagai berikut.

a. Fungi Layanan (Servicing Function)

    Tugas dari pemerintah adalah untuk melayani masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan tidak membedakan masyarakat satu dengan yang lain (diskriminatif) dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, semua orang memiliki hak sama, seperti hak untuk dilayani, dihormati, diakui, dan diberi kesempatan (kepercayaan).

b. Fungsi Pengaturan (Regulating Function)

    Fungsi pengaturan yang dimaksud adalah dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan yang dibuat berguna untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.


    Fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah sebagai berikut.

1) Menyediakan Infrastruktur Ekonomi

    Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, dan hak paten.

2) Menyediakan Barang dan Jasa Kolektif

    Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods (barang publik) yang tersedia bagi umum, ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya.

3) Menjembatani Konflik dalam Masyarakat

    Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.

4) Menjaga Kompetisi

    Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan terjadi kompetisi dalam perdagangan yang tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut.

5) Menjamin Akses Minimal Setiap Individu terhadap Barang dan Jasa

    Pemerintah wajib memberikan jaminan penuh kepada warganya untuk memperoleh kebutuhan, baik itu terhadap kebutuhan barang maupun jasa. Akses terhadapnya patut dilindungi, misalnya membentuk badan logistik nasional.

6) Menjaga Stabilitas Ekonomi

    Melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

c. Fungsi Pemberdayaan

    Selain mempunyai fungsi layanan dan pengaturan, pemerintah mempunyai fungsi pemberdayaan. Fungsi pemberdayaan ini dimaksudkan bahwa pemerintah akan menjadi fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi setiap persoalan hidup.

    Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selain kewenangan tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan sebagai berikut.

      1) Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
      2) Dana perimbangan keuangan.
      3) Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara.
      4) Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
      5) Pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis.
      6) Konservasi dan standardisasi nasional.

    Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang ingin dicapai sebagai berikut.

      1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
      2) Pemerataan dan keadilan.
      3) Menciptakan demokratisasi.
      4) Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional.
      5) Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional.

    Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sebagai berikut.

      1) Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara.
      2) Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara.
      3) Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
      4) Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal dan berisiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, dan penerbangan antariksa.
      5) Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal.
      6) Menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai kemampuan dan kondisi daerahnya.
      7) Memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

    Keinginan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik melalui otonomi daerah memang bukan hal yang mudah. Masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan otonomi daerah secara maksimal demi menciptakan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah yang lebih baik.


2. Peran Pemerintah Pusat

    Pemerintah pusat berperan dalam menyelenggarakan beberapa urusan pemerintahan. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri 6. atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Gambaran pembagian urusan pemerintahan sebagai berikut.

a. Urusan Pemerintahan Absolut

    Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkannurusan pemerintahan absolut sebagai berikut.

1) Politik Luar Negeri

    Urusan politik luar negeri, misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, serta menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri.

2) Pertahanan

    Urusan pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, serta bela negara bagi setiap warga negara.

3) Keamanan

    Urusan keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.

4) Moneter dan Fiskal Nasional

    Urusan moneter dan fiskal nasional, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, serta mengendalikan peredaran uang

5) Yustisi

    Urusan yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.

6) Agama

    Urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, serta menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan.

    Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Kriteria urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagai berikut.

      1) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
      2) Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
      3) Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
      4) Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat; dan/atau urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

    Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

    Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau dengan melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dengan cara memberi tugas kepada daerah berdasarkan asas tugas pembantuan. Instansi vertikal dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Penugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

c. Urusan Pemerintahan Umum

    Urusan pemerintahan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai APBN. Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Urusan pemerintahan umum meliputi hal-hal sebagai berikut.

      1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
      3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
      4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
      5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
      6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
      7) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

    Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Artinya, pemerintah mengalokasikan belanja dalam rangka asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang bersifat langsung ke daerah tanpa melalui APBD. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Dengan demikian, pertanggungjawaban keuangan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan melalui pelimpahan kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi adalah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bertanggung jawab kepada menteri pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Adapun pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan adalah pemerintah daerah bertanggung jawab kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menugaskannya.





Post a Comment

0 Comments