PPKn X - Semester 1 - Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Pemerintah Daerah - Kewenangan Pemerintah Daerah

PPKn X - Semester 1 - Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945 - Pemerintah Daerah - Kewenangan Pemerintah Daerah

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 4
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UUD NRI Tahun 1945


Pendalam Materi


    Tiap-tiap daerah memiliki tata aturan untuk mengelola daerahnya. Objek wisata merupakan salah satu wewenang daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan daerah atas pengelolaan objek wisata merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang tersebut dilakukan dalam upaya melaksanakan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak berarti memutuskan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keduanya tetap mempunyai hubungan struktural dan fungsional.

    Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua tahun 2000. Aturan tersebut dilaksanakan berdasarkan undang undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. Amanat pemberlakuan sistem otonomi daerah dapat dipahami dari beberapa pasal, seperti pasal 18 ayat (2), pasal 18 ayat (5), dan pasal 18 ayat (6). Ketentuan tentang penyelenggaraan otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    Untuk mencapai pemerataan pembangunan harus ada kerja sama atau hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Bab IV ini Anda akan mempelajari hubungan pemerintah pusat dan daerah, dengan cara memaknai otonomi daerah menurut UUD NRI Tahun 1945, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah.


C. Pemerintah Daerah


    Secara umum pemerintah daerah adalah sekelompok orang yang bekerja menjalankan organisasi negara pada tingkat daerah. Seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari uraian tersebut, bagaimana kewenangan pemerintah daerah?


1. Kewenangan Pemerintah Daerah

    Pemerintahan daerah menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian pemerintah daerah dipertegas pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

    Penyelenggara pemerintahan yang baik merupakan landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara demokratis pada era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan fenomena tersebut, muncul sebuah konsep baru, yaitu konsep tata kepemerintahan yang baik (good governance). Good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Penilaian baik buruknya pemerintahan bisa dinilai jika telah bersinggungan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.

      a. Partisipasi masyarakat.
      b. Tegaknya supremasi hukum.
      c. Transparansi.
      d. Peduli terhadap stakeholder (para pihak yang berkepentingan).
      e. Berorientasi pada konsensus atau kesepakatan menyeluruh.
      f. Kesetaraan.

    Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas-asas tersebut sebagai berikut.

      a. Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
      b. Tertib penyelenggara negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
      c. Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
      d. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara.
      e. Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
      f. Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      g. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
      h. Efisiensi, yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja terbaik.
      i. Efektivitas, yaitu asas berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
      j. Keadilan, yaitu setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

    Berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

      a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
      b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
      c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
      d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
      e. Penanganan bidang kesehatan.
      f. Penyelenggaraan pendidikan.
      g. Penanggulangan masalah sosial.
      h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
      i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
      j. Pengendalian lingkungan hidup.
      k. Pelayanan pertahanan.

    Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom pasal 2 ayat (3), kewenangan provinsi sebagai daerah otonom meliputi bidang pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, kepariwisataan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan nasional, sosial, penataan ruang, pertahanan, permukiman, pekerjaan umum dan perhubungan, lingkungan hidup, politik dalam negeri dan administrasi publik, pengembangan otonomi daerah, perimbangan keuangan daerah, kependudukan, olahraga, hukum dan perundang-undangan, serta penerangan.

    Dalam pelaksanaan otonomi daerah kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat. Indikator untuk menentukan pelaksanaan kewenangan tersebut berjalan dengan baik dapat diukur dari tiga indikasi berikut.

      a. Terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik berskala lokal maupun nasional.
      b. Terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata.
      c. Tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.

    Untuk merealisasikan ketiga indikator tersebut, aparat pemerintah harus memiliki sikap-sikap

      a. Kapabilitas (kemampuan aparatur).
      b. Integritas (mentalitas).
      c. Akseptabilitas (penerimaan).
      d. Akuntabilitas (kepercayaan dan tanggung jawab).


2. Satuan-Satuan Khusus dan Istimewa Pemerintahan Daerah

    Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh undang undang. Satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa adalah daerah yang diberikan otonomi khusus dan istimewa. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus dan istimewa tersebut adalah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, dan Otonomi Khusus Papua. Penjabaran dari daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus dan istimewa sebagai berikut.

a. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

    Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Undang-undang ini mengatur kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota negara, Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

    Beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut.

      1) Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
      2) Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi.
      3) Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta berperan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
      4) Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
      5) Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
      6) Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan.
      7) Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai ibu kota Negara ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pada sejarah dan hak asal-usul. Kewenangan istimewa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pengakuan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga didasarkan pada peranannya dalam sejarah perjuangan nasional.

    Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut.

      1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur.
      2) Kelembagaan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
      3) Kebudayaan
      4) Pertanahan
      5) Tata ruang

    Di antara keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Syarat khusus bagi calon gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam Provinsi Aceh yang bertakhta.

c. Provinsi Aceh

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, peng ganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, keistimewaan Provinsi Aceh sebagai berikut.

      1) Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama.
      2) Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.
      3) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai syariat Islam.
      4) Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh.
      5) Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai peraturan perundan-undangan.

d. Otonomi Khusus Papua

    Otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai berikut.

      1) Pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.
      2) Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.
      3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri-ciri sebagai berikut.

          a) Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan.
          b) Pelaksanaan pembangunan yang diarah kan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
          c) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

      4) Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.





Post a Comment

0 Comments