PPKn X - Semester 1 - Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945 - Wilayah Negara Indonesia

PPKn X - Semester 1 - Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945 - Wilayah Negara Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 2
Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945


Pendalam Materi


    Peta wilayah selalu berhubungan dengan sebuah negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah, mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah, dan ditaati oleh rakyat (KBBI, 2008: 956). Negara tidak dapat dipisahkan dari wilayah negara. Wilayah negara merupakan salah satu syarat berdirinya negara. Bayangkanlah sebuah mobil! Apakah bisa disebut mobil apabila hanya terdapat roda tanpa ada komponen lain? Tentu tidak, mobil terdiri atas beberapa komponen. Ada roda, kemudi, mesin, kerangka, dan sebagainya. Setelah beberapa dirangkai baru bisa disebut mobil. Begitu juga dengan kumpulan yang ingin disebut negara. Kumpulan tersebut harus memenuhi beberapa unsur. Ada empat unsur negara berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, yaitu penduduk, wilayah, pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain (Max Boli Sabon, 2014: 15). Ketentuan tentang wilayah negara Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang wilayah negara. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan negara.


A. Wilayah Negara Indonesia


    Bagaimana ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tentang wilayah negara? Wilayah negara diatur dalam Pasal 25A BAB IXA UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut, berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Coba cermati ketentuan tersebut! Ketentuan tersebut belum dapat mendeskripsikan wilayah Indonesia dengan jelas. Oleh karena itu, pada akhir pasal Anda akan menemukan kalimat "... ditetapkan dengan undang-undang, dijelaskan dengan undang-undang, atau diatur dengan undang-undang". Kalimat tersebut memberitahukan bahwa keterangan lebih lanjut dijelaskan dalam undang-undang. Adapun peraturan perundang- undangan yang menjelaskan pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Bagaimana ruang lingkup wilayah negara Indonesia?

1. Wilayah dan Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

    Coba cermati peta dunia. Anda dapat mencari peta dunia melalui internet atau pada atlas dunia di perpustakaan sekolah. Anda akan menemukan wilayah Indonesia dan wilayah negara lain. Bagaimana Anda mengetahui bahwa wilayah itu wilayah Indonesia? Tentu karena Anda mengenal batas-batasnya. Anda akan melihat wilayah negara Malaysia di utara Indonesia. Di bagian timur Anda akan melihat Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik.Tiap-tiap negara memiliki wilayah tertentu dengan batas batas yang ditentukan berdasarkan perjanjian internasional. Mari memetakan wilayah Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

a. Wilayah NKRI

    Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diidentifikasi wilayah Indonesia terdiri atas tiga bagian yaitu daratan, perairan, dan udara.

1) Wilayah Daratan

    Amati wilayah tempat tinggal Anda! Rumah yang Anda tempati, gedung sekolah, dan pusat perbelanjaan semua dibangun di atas permukaan tanah, itulah daratan. Daratan merupakan bagian permukaan bumi yang padat dan luas. Wilayah daratan dijadikan sebagai tempat permukiman warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan.

    Perhatikan gambar peta Indonesia pada apersepsi di depan. Jika dicermati di wilayah Indonesia terdapat banyak gugusan pulau. Ada lima pulau besar, yaitu Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Terdapat perairan, baik selat maupun laut di antara pulau-pulau tersebut. Ada Selat Karimata di antara Pulau Kalimantan dan Sumatra. Ada Laut Jawa di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Meskipun demikian, bagi Indonesia laut bukan merupakan pemisah. Laut merupakan penghubung sehingga wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah yang dimaksud NKRI seperti yang ditegaskan dalam pasal 25A UUD NRI Tahun 1945.

    Nusantara dijadikan sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia. Nusantara terdiri atas dua kata, yaitu nusa dan antara. Nusa berarti pulau dan antara berarti antara, relasi, seberang, atau luar. Nusantara diartikan sebagai gugusan pulau di antara lautan dengan arti lautan sebagai penghubung sehingga tercipta kesatuan wilayah yang utuh.

2) Wilayah Perairan

    Dua pertiga wilayah bumi adalah perairan atau laut. Tidak mengherankan jika kepemilikan laut diatur dalam hukum internasional. Ada sebuah negara yang membendung air laut untuk dijadikan wilayah negara. Negara tersebut adalah Belanda. Daratan negeri kincir ini sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Mereka membuat bendungan dan mendorong air laut dengan kincir hingga terbentuk daratan baru. Negara Belanda menolak anggapan bahwa laut bisa dimiliki. Jika laut bisa dimiliki, negara lain akan memperebutkan wilayah laut, sedang wilayah Belanda terbentuk karena membendung air laut. Dengan demikian, jika wilayah laut bisa dihaki, Belanda tidak memiliki wilayah negara. Bagaimana dengan wilayah perairan Indonesia?

    Laut Jawa, Selat Karimata, dan Selat Makassar merupakan wilayah perairan Indonesia. Wilayah perairan merupakan wilayah laut yang termasuk kawasan suatu negara. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 wilayah perairan Indonesia adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Ketentuan tentang wilayah perairan Indonesia juga tercantum dalam Deklarasi Djuanda yang dideklarasikan pada 13 Desember 1957.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia mengumumkan suatu pernyataan (deklarasi) mengenai wilayah perairan Indonesia yang berbunyi "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia.. ."

    Konsep yang dibuat pemerintah Indonesia dalam Deklarasi Djuanda kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Konvensi tersebut dilaksanakan di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Dalam konvensi itu dinyatakan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi perairan Nusantara, laut wilayah, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Perhatikan pembagian wilayah laut berikut!
Perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut.

a) Laut Teritorial

    Laut teritorial merupakan wilayah laut milik Indonesia. Laut teritorial disebut juga laut wilayah. Negara Indonesia mempunyai kedaulatan penuh untuk memanfaatkan air, kekayaan laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya. Batas laut teritorial merupakan batas kedaulatan penuh negara Indonesia. Negara-negara lain yang hendak memasuki wilayah teritorial ini harus mendapat izin dari negara Indonesia. Bagaimana jika kapal asing masuk tanpa izin? Jika kapal asing masuk Indonesia tanpa izin berarti kapal tersebut telah melakukan pelanggaran batas wilayah dan harus siap dikejar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Indonesia (sebagai bagian dari masyarakat internasional) menyediakan jalur pelayaran sebagai prasarana lalu lintas damai. Di jalur ini Indonesia mempunyai hak penuh.

    Selain laut teritorial, Indonesia memiliki perairan Nusantara dan zona tambahan. Laut Nusantara disebut perairan Nusantara atau perairan pedalaman, yaitu laut di antara pulau-pulau yang dibatasi garis dasar pulau. Adapun zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial.

b) Landas Kontinen

    Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Batas landas kontinen merupakan batas dasar laut yang sumber daya alamnya dapat dikelola oleh negara yang bersangkutan. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah luar paling jauh 200 mil laut. Bagaimana jika terdapat dua negara dalam satu landas kontinen dengan jarak kurang dari 200 mil? Batas landas kontinen bagi kedua negara ditentukan dengan cara membagi dua. Kedua negara memiliki bagian yang sama jauhnya dari garis pantai masing-masing. Negara memiliki hak penuh mengelola sumber daya alam di dasar laut yang masih dalam wilayah batas landas kontinen dengan tetap menghormati dan tanpa mengganggu jalur lalu lintas pelayaran damai.

c) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

    Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan daerah yang berbatasan dengan laut bebas seperti sebelah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatra yang berbatasan dengan Samudra Hindia atau Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik.
ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling jauh menjorok ke laut (garis dasar). Pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), negara-negara pantai mempunyai hak dan yurisdiksi sebagai berikut.

      (1) Hak kedaulatan untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber-sumber alam, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air yang berdekatan di atasnya. Hak kedaulatan juga mencakup aktivitas-aktivitas lain untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi dari Zona Ekonomi Eksklusif seperti produk energi dari air, aliran laut, dan angin.
      (2) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan mengenai pembentukan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, penelitian, perlindungan, dan pelestarian lingkungan laut.

    Di wilayah ZEE Indonesia memiliki prioritas utama untuk mengelola sumber daya alam di dalamnya tanpa mengganggu jalur lalu lintas damai di wilayah tersebut. Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan. Pemerintah Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hayati dan sumber daya alam nonhayati yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya serta memanfaatkan air lautnya. Pemerintah juga memiliki kebebasan melakukan pelayaran dan penerbangan sesuai prinsip-prinsip hukum internasional di daerah ini. Di luar ZEE adalah laut bebas.

3) Wilayah Udara

    Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi di wilayah suatu negara yang mempunyai hak yurisdiksi. Wilayah udara sama pentingnya dengan wilayah daratan dan perairan, terutama setelah ditemukannya pesawat terbang. Pemetaan wilayah udara menjadi penting untuk mempermudah pemantauan pesawat dan tanggung jawab pemantauan serta lancarnya lalu lintas udara. Berikut beberapa teori yang menjelaskan tentang wilayah udara sebuah negara.

a) Teori Keamanan

    Teori keamanan menyatakan bahwa negara mempunyai kedaulatan wilayah udara yang dibatasi dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan. Pada tahun 1901 batas keamanan ditentukan dengan ketinggian 1.500 m, tetapi pada tahun 1910 diubah menjadi 500 m.

b) Teori Penguasaan

    Teori penguasaan menjelaskan bahwa kedaulatan udara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan dalam menguasai ruang udara di atasnya secara fisik dan ilmiah. Teori ini menguntungkan bagi negara-negara yang mempunyai teknologi tinggi dan merugikan bagi negara-negara berkembang.

c) Teori Udara

    Teori udara menjelaskan bahwa wilayah udara hendaknya sampai ketinggian tertentu seukur kemampuan balon udara atau pesawat udara mengudara. Ketinggian tersebut sekira 30 mil dari muka bumi.

d) Teori Negara Berdaulat di Udara

    Belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai teori ini. Mengenai airspace (ruang angkasa) masih sering menimbulkan salah pengertian terkait batas, jarak, dan ketinggian di ruang udara. Bagi Indonesia, wilayah dirgantara (ruang angkasa dan antariksa) termasuk orbit geostasioner adalah jarak lebih kurang 36.000 km diukur dari titik gunung tertinggi di Indonesia.

    Ruang udara nasional merupakan salah satu sarana atau media sebagai tempat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi. Pada saat Perang Dunia I terdapat pengakuan mengenai ruang udara dari tiap-tiap negara. Tiap-tiap negara bersepakat untuk menerima teori kedaulatan negara atas wilayah udara, yaitu usque ad coelum. Teori ini mengakui bahwa ruang udara tiap-tiap negara ketinggiannya tidak terbatas. Selanjutnya, pengakuan teori tersebut ditegaskan dalam Konvensi Paris tahun 1919 untuk Pengaturan Navigasi Udara.

    Pasal 1 Konvensi Paris (Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation) menjelaskan bahwa "Pihak-pihak agung yang menjadi peserta dari konvensi ini mengakui bahwa setiap kekuasaan memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya." Senada dengan Konvensi Paris, dalam Konvensi Chicago 1944 ditegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya dan tidak dikenal adanya hak lintas damai. Jadi, tidak ada satu pun pesawat asing diperbolehkan melalui ruang udara nasional suatu negara tanpa izin negara yang bersangkutan.

    Negara Indonesia juga menerima teori kedaulatan negara atas wilayah udara. Oleh karena itu, dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dijelaskan bahwa pemerintah berwenang memberi izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia juga berwenang menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan.

b. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

    Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga. Batas tersebut ada pada 92 pulau terluar Indonesia. Pulau-pulau terluar merupakan penentu garis pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain. Batas wilayah negara termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan atau trilateral. Dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

    Berikut batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan.

1) Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Utara

    Wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia bagian utara berbatasan langsung dengan laut lima negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

2) Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Barat

    Tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia dengan wilayah India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

3) Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Timur

    Indonesia bagian timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, Fly, dan Sandaun.

4) Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Selatan

    Wilayah Indonesia di bagian selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste tepatnya di Kabupaten Belu. Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas-landas kontinen.

    Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 6 dijelaskan bahwa batas wilayah negara sebagai berikut.

2. Kekayaan Alam Indonesia

    Kata Koes Plus, tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tanah air Indonesia memang sangat subur. Indonesia memiliki banyak gunungapi sehingga tanahnya sangat subur. Selain itu, wilayah Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Kondisi ini membuat Indonesia semakin kaya dengan ragam flora dan fauna. Di bumi Indonesia terkandung kekayaan alam yang melimpSah terutama minyak bumi, timah, besi, bauksit, mangan, batu bara, dan emas. Di manakah tambang emas terbesar di dunia? Tambang tersebut berada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua. Provinsi Papua sangat kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam. Sebagaimana berita yang dilansir detik.com, sektor pertambangan di Papua sudah mampu memberikan kontribusi lebih dari 50% perekonomian Papua. Di bidang pertambangan, provinsi ini memiliki potensi 2,5 miliar ton batuan biji emas dan tembaga, semuanya terdapat di wilayah konsesi Freeport.

    Milik siapakah kekayaan Indonesia tersebut? Siapakah yang berhak atas kekayaan alam Indonesia? Simak ketentuan pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berikut.

      a. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."
      b. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

    Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara memikul kewajiban-kewajiban berikut. Pertama, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Ketiga, mencegah segala tindakan dari pihak mana pun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Pengelolaan wilayah negara dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai berikut.

a. Pemerintah

    Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan serta pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah berwenang:

      1) menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan;
      2) mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
      3) membangun atau membuat tanda batas wilayah negara;
      4) melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;
      5) memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
      6) memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
      7) melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial;
      8) menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan.
      9) membuat dan memperbarui peta wilayah negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali; serta
    10) menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara, serta kawasan perbatasan.

b. Masyarakat

    Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah negara diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah negara khususnya wilayah perbatasan dilakukan dengan mengembangkan pembangunan kawasan perbatasan dan menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan.

    Dalam menjaga kawasan perbatasan setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas wilayah negara. Bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut akan dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun serta pidana denda paling sedikit dua miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Setiap orang juga dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda tersebut tidak berfungsi. Bagi yang melakukannya akan dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun serta pidana denda paling sedikit lima miliar rupiah dan paling banyak dua puluh miliar rupiah. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, pidana denda ditambah sepertiga dari jumlah denda yang ditetapkan. Selain itu, korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. Larangan dan ketentuan pidana tersebut diatur dalam pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

    Seluruh rakyat Indonesia wajib menjaga dan mengelolanya dengan baik. Alasannya wilayah negara dan segala yang terkandung di dalamnya merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan wilayah yang baik akan memperkukuh persatuan NKRI.


Post a Comment

0 Comments