PPKn X - Semester 1 - Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945 - Warga Negara dan Penduduk Indonesia - Warga Negara Indonesia

PPKn X - Semester 1 - Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945 - Warga Negara dan Penduduk Indonesia - Warga Negara Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 2
Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945


Pendalam Materi


    Peta wilayah selalu berhubungan dengan sebuah negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah, mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah, dan ditaati oleh rakyat (KBBI, 2008: 956). Negara tidak dapat dipisahkan dari wilayah negara. Wilayah negara merupakan salah satu syarat berdirinya negara. Bayangkanlah sebuah mobil! Apakah bisa disebut mobil apabila hanya terdapat roda tanpa ada komponen lain? Tentu tidak, mobil terdiri atas beberapa komponen. Ada roda, kemudi, mesin, kerangka, dan sebagainya. Setelah beberapa dirangkai baru bisa disebut mobil. Begitu juga dengan kumpulan yang ingin disebut negara. Kumpulan tersebut harus memenuhi beberapa unsur. Ada empat unsur negara berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, yaitu penduduk, wilayah, pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain (Max Boli Sabon, 2014: 15). Ketentuan tentang wilayah negara Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang wilayah negara. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan negara.


B. Warga Negara dan Penduduk Indonesia


    Dunia memasuki abad XXI. Abad serbamodern dan serba praktis. Seluruh aktivitas masyarakat berbasis.pada teknologi. Batas negara seakan luruh. Informasi dari suatu negara begitu mudah diakses oleh negara lain. Contoh informasi keelokan pulau dewata Bali yang menjadikan tempat wisata ini populer di luar negeri. Jadi tidak mengherankan jika kita sering menjumpai "orang asing" di Indonesia. Mereka bahkan menetap di Indonesia. Ada juga yang menikah dengan orang Indonesia. Lantas, apakah mereka termasuk warga negara Indonesia?


1. Warga Negara Indonesia

    Coba amati kartu tanda penduduk (KTP) milik kedua orang tua Anda. Pada kartu tersebut tertulis keterangan kewarganegaraan WNI atau WNA. Apa pengertian warga negara? Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam UUD NRI Tahun 1945, warga negara atau penduduk dijelaskan dalam BAB X pasal 26 dan pasal 27.

BAB X

Warga Negara dan Penduduk Pasal 26

    (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
    (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
    (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

    (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
    (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
    (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

    Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut dijelaskan lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan lain. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini merupakan aturan operasional dari ketentuan UUD NRI Tahun 1945 terutama pasal 26 dan pasal 27.

    Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun pengertian penduduk dijelaskan dalam pasal 26 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

    Pengertian warga negara Indonesia dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kalimat "orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

    Ketentuan mengenai warga negara dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud warga negara Indonesia sebagai berikut.

      a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
      b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
      c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
      d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
      e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
      f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu tiga ratus hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
      g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
      h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh.seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia delapan belas tahun atau belum kawin.
      i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
      j. Anak baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
      k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
      l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
      m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

    Ketentuan pada pasal tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi status penduduk yang ada di Indonesia. Jika memenuhi kriteria pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berarti penduduk tersebut termasuk WNI. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut berarti termasuk WNA.

    Tiap-tiap negara mempunyai kebebasan menentukan pihak yang menjadi warga negaranya melalui penentuan asas kewarganegaraan yang hendak diterapkan. Dilihat dari segi kelahiran, terdapat dua asas kewarganegaraan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang.

      a. Asas ius soli (law of the soil) adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Negara yang menganut asas ini akan mengakui status kewarganegaraan seorang anak apabila anak tersebut lahir di wilayah negaranya. Negara yang menganut asas ius soli antara lain Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canada, Kosta Rika, dan Cile.
      b. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan seorang anak sebagai warga negaranya apabila orang tua anak tersebut memiliki status kewarganegaraan negara setempat. Jadi, seorang anak yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan berdasarkan ius sanguinis berhak mendapatkan status kewarganegaraan ayah ibunya. Negara yang menganut asas ius sanguinis antara lain Italia, Jepang, Jerman, Islandia, Tiongkok, Finlandia, dan India.

    Berdasarkan ketentuan bahwa setiap orang berhak mendapat kewarganegaraan, negara Indone sia juga mengakui mekanisme tata cara memperoleh kewarganegaraan melalui pewarganegaraan. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

    Penerapan asas-asas kewarganegaraan tersebut dalam sebuah negara akan menimbulkan beberapa hal sebagai berikut.

      a. Apatride, yaitu seseorang tidak mendapat kewarganegaraan. Contohnya seseorang yang dilahirkan oleh orang tua yang negaranya menganut asas ius soli, sedangkan negara tempat seseorang tersebut dilahirkan menganut asas ius sanguinis.
      b. Bipatride, yaitu seseorang yang memperoleh dua kewarganegaraan. Contohnya seseorang yang dilahirkan oleh orang tua yang negaranya menganut asas ius sanguinis, sedangkan negara tempat seseorang tersebut dilahirkan menganut asas ius soli.

    Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut.

      a. Stelsel, aktif yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa).
      b. Stelsel, pasif yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu (naturalisasi istimewa).

    Berkaitan dengan stelsel tersebut, seorang warga negara pada dasarnya mempunyai dua opsi untuk memilih atau tidak dari salah satu stelsel tersebut. Opsi tersebut dikenal dengan istilah hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif). Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).





Post a Comment

0 Comments