PPKn X - Semester 1 - Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945 - Warga Negara dan Penduduk Indonesia - Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

PPKn X - Semester 1 - Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945 - Warga Negara dan Penduduk Indonesia - Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 2
Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945


Pendalam Materi


    Peta wilayah selalu berhubungan dengan sebuah negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah, mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah, dan ditaati oleh rakyat (KBBI, 2008: 956). Negara tidak dapat dipisahkan dari wilayah negara. Wilayah negara merupakan salah satu syarat berdirinya negara. Bayangkanlah sebuah mobil! Apakah bisa disebut mobil apabila hanya terdapat roda tanpa ada komponen lain? Tentu tidak, mobil terdiri atas beberapa komponen. Ada roda, kemudi, mesin, kerangka, dan sebagainya. Setelah beberapa dirangkai baru bisa disebut mobil. Begitu juga dengan kumpulan yang ingin disebut negara. Kumpulan tersebut harus memenuhi beberapa unsur. Ada empat unsur negara berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1933, yaitu penduduk, wilayah, pemerintah, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain (Max Boli Sabon, 2014: 15). Ketentuan tentang wilayah negara Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang wilayah negara. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan negara.


B. Warga Negara dan Penduduk Indonesia


    Dunia memasuki abad XXI. Abad serbamodern dan serba praktis. Seluruh aktivitas masyarakat berbasis.pada teknologi. Batas negara seakan luruh. Informasi dari suatu negara begitu mudah diakses oleh negara lain. Contoh informasi keelokan pulau dewata Bali yang menjadikan tempat wisata ini populer di luar negeri. Jadi tidak mengherankan jika kita sering menjumpai "orang asing" di Indonesia. Mereka bahkan menetap di Indonesia. Ada juga yang menikah dengan orang Indonesia. Lantas, apakah mereka termasuk warga negara Indonesia?


2. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia


    Cristian Gonzales seorang warga asing yang berhasil memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Gonzales adalah pesepak bola dari Uruguay. Dia telah menetap di Indonesia dan menikah dengan orang Indonesia. Gonzales pernah bergabung dengan Tim Nasional Sepak bola Indonesia. Salah satu alasannya menjadi WNI adalah untuk memperkuat Timnas Indonesia. Gonzales memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan kepada menteri hukum dan HAM melalui kantor pengadilan negeri setempat. Cara ini sering disebut naturalisasi.

    Menentukan status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut dijamin dalam pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali." Berdasarkan pasal tersebut, sangat jelas bahwa tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memilih menjadi warga negara Indonesia ataupun memilih kewarganegaraan lain.

    Ada beberapa cara yang dapat ditempuh agar seseorang memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagai berikut.

a. Melalui Kelahiran

    Kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia menurut undang-undang dapat digunakan sebagai dasar memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu, dasar kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia dipergunakan untuk menghindarkan adanya orang tanpa kewarganegaraan yang lahir di wilayah Republik Indonesia.

b. Melalui Pengangkatan

    Cara lain untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah melalui pengangkatan (adopsi). Jika ada anak yang orang tuanya berkewarganegaraan asing kemudian anak tersebut diadopsi oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia, anak tersebut akan menjadi warga negara Indonesia. Adopsi sebaiknya dilaksanakan sebelum anak berusia lima tahun.

c. Melalui Naturalisasi

    Pengertian naturalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal menjadi warga negara; dan pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Dalam masalah pewarganegaraan (naturalisasi) terdapat dua cara, yaitu naturalisasi secara biasa dan naturalisasi istimewa. Berikut ini diuraikan tentang naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa.

1) Naturalisasi Biasa

    Naturalisasi biasa dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada menteri hukum dan HAM melalui kantor pengadilan negeri setempat atau di Kedutaan Besar Republik Indonesia apabila di luar negeri. Permohonan naturalisasi dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Apabila lulus, ia harus mengucapkan sumpah setia di hadapan pengadilan negeri. Naturalisasi biasa sering disebut dengan istilah naturalisasi aktif.

    Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Undang

    Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut.

      a) Berusia 18 tahun atau sudah kawin.
      b) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut.
      c) Sehat jasmani dan rohani.
      d) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
      e) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih.
      f) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarga negaraan ganda.
      g) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
      h) Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

2) Naturalisasi Istimewa

    Proses naturalisasi ini diberikan kepada orang yang berjasa kepada negara. Naturalisasi istimewa sering disebut dengan istilah naturalisasi pasif.

d. Melalui Pernyataan Memilih

    Cara lain untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pernyataan memilih. Simaklah beberapa ketentuan dalam pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berikut ini.

      1) Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, d, h, i, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
      2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat tiga tahun setelah anak berusia delapan belas tahun atau sudah kawin.

3. Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia

    Selain dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Faktor penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan dijelaskan dalam pasal 23 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut.

      a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
      b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
      c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
      d. Masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
      e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
      f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
      g. Tidak diwajibkan, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
      h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
      i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.


    Demikianlah beberapa penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 32-35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berikut.

Pasal 32

    (1) Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf i dan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17.

    (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

    (3) Permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusnya perkawinan.

    (4) Kepala perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Pasal 33

    Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh menteri atau pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34

    Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam berita negara Republik Indonesia.

Pasal 35

    Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah.

    Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan dapat Anda ketahui bahwa seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

4. Hak Warga Negara

    Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Hak adalah segala sesuatu yang bersifat mutlak (semestinya di dapat). Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Seseorang dapat menuntut hak apabila dia telah melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Ketentuan mengenai hak warga negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

      a. Pasal 27 ayat (1): segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
      b. Pasal 27 ayat (2): tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
      c. Pasal 27 ayat (3): setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

    Hak warga negara dan penduduk juga dijamin dalam pasal 28A-28J UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

      a. Pasal 28A memberikan jaminan tentang hak hidup dan mempertahankan hidup.
      b. Pasal 28B terdiri atas dua ayat. Pasal tersebut memberikan jaminan tentang hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta hak tumbuh kembang anak.
      c. Pasal 28C terdiri atas dua ayat. Pasal tersebut memberikan jaminan tentang hak mengembangkan diri dan hak untuk memajukan diri.
      d. Pasal 28D terdiri atas empat ayat. Pasal tersebut memberikan jaminan tentang hak kepastian hukum, hak memperoleh pekerjaan dengan perlakuan adil dan layak, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak atas status kewarganegaraan.
      e. Pasal 28E terdiri atas tiga ayat. Pasal tersebut memberikan jaminan tentang kebebasan memeluk agama dan kebebasan berserikat.
      f. Pasal 28F memberikan jaminan tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi.
      g. Pasal 28G terdiri atas dua ayat. Pasal tersebut memberikan jaminan tentang perlindungan diri pribadi.
      h. Pasal 28H terdiri atas empat ayat. Pasal tersebut memberikan jaminan tentang hak hidup sejahtera, jaminan sosial, dan hak milik pribadi.
      i. Pasal 281 terdiri atas lima ayat. Pasal ini memberikan jaminan tentang hak hidup dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.
      j. Pasal 28J terdiri atas dua ayat. Pasal ini memberikan jaminan tentang kewajiban saling menghormati dan tunduk pada aturan perundang-undangan.

    Itulah beberapa ketentuan tentang warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah negara Republik Indonesia berupaya menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai hak asasi manusia.





Post a Comment

0 Comments