PPKn X - Semester 1 - Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945 - Warga Negara dan Penduduk Indonesia - Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

PPKn X - Semester 1 - Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945 - Warga Negara dan Penduduk Indonesia - Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 2
Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945


Pendalam Materi


D. Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia


    Tontonlah berita televisi atau bacalah media massa. Cermati kasus-kasus kriminal yang membahayakan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh, kasus pencurian ikan oleh kapal asing. Jelas kapal asing tersebut telah melakukan pelanggaran wilayah Indonesia. Tindakan tersebut dapat digolongkan sebuah ancaman yang mengganggu pertahanan Indonesia. Simak cuplikan berita berikut!

Berita
    Kapal pengawas perikanan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap dua kapal asing yang diduga melaksanakan kegiatan pencurian ikan di perairan Indonesia. Penangkapan dilakukan Kamis, 1 Mei 2018. Berawal dari kecurigaan, petugas kemudian mendekati serta menghentikan laju dua unit kapal berbendera Filipina yang sedang melintas di perairan utara Sulawesi.
    Kapal pertama bernama F/B Hanadorea Five dengan kapasitas 13 GT berjenis "light boat”. Kapal kedua bernama JRV.02 dengan kapasitas 6 GT berjenis "pump boat". Saat diperiksa, nakhoda kedua kapal yang tergolong berkapasitas kecil tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen sah dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Petugas KKP kemudian membawa kedua kapal tersebut menuju stasiun PSDKP Tahuna, Sulawesi Utara agar awak kapal ditindaklanjuti sesuai proses hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Penangkapan dua kapal pencuri ikan tersebut menambah panjang daftar kapal asing yang ditangkap oleh KKP.

    Lantas, apa yang harus dilakukan rakyat Indonesia? Seluruh rakyat Indonesia harus bersatu melakukan upaya bela negara. Di Indonesia bela negara dilakukan dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Bagaimana ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tentang pertahanan dan keamanan negara?

1. Makna Pertahanan dan Keamanan Negara

    Pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya mewujudkan kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

    Ketentuan mengenai pertahanan dan keamanan negara dijelaskan dalam pasal 30 BAB XII UUD NRI Tahun 1945. Simak ketentuan pasal 30 BAB XII UUD NRI Tahun 1945 berikut.

ВАВ XI
Pertahanan dan Keamanan Negara
Pasal 30

    (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
    (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
    (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
    (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
    (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warganegara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

    Ketentuan dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang undang tersebut dijelaskan mengenai pengertian, dasar, tujuan, dan fungsi pertahanan negara.

a. Pengertian Pertahanan Negara

    Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dijelaskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

b. Hakikat Dasar, Tujuan, dan Fungsi Pertahanan Negara

    Hakikat, dasar, tujuan, dan fungsi pertahanan negara diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Inti dari ketentuan Bab II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 seperti berikut.

2. Kesadaran Bela Negara

    Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games 2018. Putra dan putri Indonesia berjuang mengharumkan nama Indonesia. Semangat putra dan putri Indonesia dibuktikan dengan keberhasilan mencapai posisi keempat dari puluhan negara yang berpartisipasi. Indonesia berhasil mengumpulkan 98 medali. Upaya luar biasa dari putra-putri Indonesia tersebut merupakan wujud bela negara. Bela negara tidak melulu dengan mengangkat senjata. Bela negara juga bukan kewajiban TNI/Polri saja. Akan tetapi, bela negara merupakan hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia sesuai ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam ketentuan itu dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Bagaimana penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia?

a. Penyelenggaraan Pertahanan Negara

    Penyelenggaraan pertahanan negara diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Penyelenggaraan pertahanan negara merupakan segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Adapun penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

    1) Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
    2) Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorang pun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
    3) Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan jika semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai.
    4) Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Oleh karena itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain.
    5) Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.
    6) Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

b. Sistem Pertahanan Negara Indonesia

    Sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagaimana dijelaskan dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pertahanan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Berdasarkan pasal 1 angka 2, sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta. Artinya, sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Penyelenggaraan sistem pertahanan negara dilakukan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut dengan tujuan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

      1) Kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
      2) Kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
      3) Kewilayahan yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

    Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

    Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Adapun komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

c. Bentuk-Bentuk Usaha Pertahanan Negara

    Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keikutsertaan rakyat dalam pertahanan dan keamanan negara dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui berbagai bentuk seperti berikut.

1) Pendidikan Kewarganegaraan

    Bela negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) dan cinta tanah air (patriotisme). Pendidikan Kewarganegaraan membantu warga negara dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

2) Pelatihan Dasar Kemiliteran

    Pelatihan dasar kemiliteran merupakan usaha yang dilakukan untuk membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Pelatihan dasar kemiliteran bukan hanya diikuti oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), melainkan oleh para mahasiswa di perguruan tinggi yang tergabung dalam organisasi resimen mahasiswa (menwa). Anggota menwa adalah komponen bangsa yang dianggap telah memiliki pemahaman dasar-dasar kemiliteran dan dapat didayagunakan dalam upaya bela negara.

    Para mahasiswa yang telah menjadi anggota menwa wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan mereka siap untuk ikut serta dalam usaha membela negara. Pelatihan dasar kemiliteran bertujuan membentuk sikap dan jiwa patriotis. Pelatihan dasar kemiliteran juga dapat diikuti peserta didik, contohnya dengan tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

3) Pengabdian sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia

    Tentara Nasional Indonesia mempunyai Tentara Nasional Indonesia mempunyai peranan pokok dalam sistem pertahanan nasional. TNI berkedudukan sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Segenap prajurit Tentara Nasional Indonesia harus siap sedia menjaga, serta mengawal negara dan bangsa, baik dalam keadaan damai maupun sedang mendapat ancaman dari dalam dan dari luar negeri. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dalam menghadapi ancaman dari luar ataupun dalam, setiap negara pasti memiliki kekuatan militer.

4) Pengabdian Secara Profesi

    Pengabdian secara profesi merupakan pengabdian warga negara melalui profesinya untuk kepentingan pertahanan negara. Selain itu, pengabdian secara profesi dilakukan untuk menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Tiap-tiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pertahanan negara sesuai profesi yang ditekuni. Mereka yang berprofesi sebagai paramedis dapat mengobati warga masyarakat dengan baik, tim SAR dapat melakukan pencarian terhadap para korban yang hilang, anggota PMI dapat memberikan pertolongan pertama dengan cepat, dan petugas bantuan sosial dapat memberikan bantuan makanan dengan layak. Selain itu, para nelayan dalam mencari ikan tidak menggunakan bahan peledak, tetapi dengan cara yang benar. Begitu juga para pengusaha, dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan upah yang layak.

    Profesi lainnya adalah pertahanan sipil (hansip). Hansip merupakan rakyat terlatih yang diberi pengetahuan dan sedikit keterampilan ketentaraan, budaya kemiliteran, cara meng hormati, upacara militer, pakaian seragam, alat tugas dan bela diri, cara patroli, cara berjaga, jenis-jenis ancaman dan bahaya yang mungkin terjadi, taat aturan dan hukum, taat perintah atasan, serta mengatur ketertiban dan keamanan. Saat ini hansip berubah menjadi perlindungan masyarakat (linmas). Jika membantu pekerjaan polisi, hansip berfungsi menjadi komponen keamanan rakyat (kamra). Komponen rakyat terlatih seperti hansip sampai saat ini masih ada tetapi kurang terbina dengan baik. Hansip dan kamra berperan penting ketika polisi membutuhkan bantuannya menurut kebutuhan undang-undang seperti dalam penyelenggaraan pemilu atau tenaga bantuan untuk mengatasi bencana alam.





Post a Comment

0 Comments