PPKn X - Semester 1 - Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945 - Warga Negara dan Penduduk Indonesia - Agama dan Kepercayaan

PPKn X - Semester 1 - Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945 - Warga Negara dan Penduduk Indonesia - Agama dan Kepercayaan

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 2
Ketentuan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam UUD NRI Tahun 1945


Pendalam Materi


C. Agama dan Kepercayaan


    Amati kalender yang ada di rumah Anda! Pada kalender tersebut Anda akan menemukan tanggal yang dicetak merah. Biasanya tanggal yang dicetak merah menandakan hari libur. Di bagian bawah kalender terdapat keterangan terkait hari libur tersebut. Sebagai contoh tanggal 25 Desember akan dicetak merah sebagai hari libur nasional memperingati hari besar agama Kristen/Katolik. Tanggal yang menunjukkan hari raya Idul Fitri/Idul Adha juga dicetak merah. Begitu juga pada hari raya Nyepi, Waisak, dan Imlek. Pemerintah memberikan kebijakan yang sama untuk semua agama di Indonesia. Tiap-tiap penduduk dibebaskan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan tersebut merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

1. Jaminan Kebebasan Beragama

    Ada berapa agama di Indonesia? Sejauh ini ada enam agama yang diakui negara yaitu Hindu. Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Bayangkan jika kebebasan agama tidak dijamin. Akan terjadi kekisruhan dalam penyelenggaraan kegiatan peribadatan. Tidak ada saling menghormati dan menghargai. Kerukunan dalam kehidupan beragama tidak akan tercipta.

    Kebebasan beragama merupakan hak manusia yang paling asasi karena menyangkut hubungan manusia dengan pencipta-Nya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan beragama merupakan sebuah kondisi bebas, merdeka, tanpa paksaan, dan intimidasi dari siapa pun dalam hal beragama dan berkeyakinan. Seseorang memiliki hak untuk memilih agama yang akan dianut sesuai hati nurani tanpa campur tangan dan tekanan siapa pun.

    Ketentuan mengenai agama terdapat dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 29 Bab XI UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

      a. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali."
      b. Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."
      c. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."
      d. Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

    Ketentuan tersebut merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia memberi kemerdekaan kepada penduduk untuk beragama. Selain itu, ketentuan tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, negara Indonesia tidak mendeklarasikan diri sebagai negara agama. Negara agama adalah negara yang menjadikan agama tertentu sebagai dasar berdirinya negara dan menjadikan agama tersebut sebagai satu-satunya agama yang dianut. Tidak demikian dengan Indonesia. Pemerintah membebaskan penduduk untuk beragama dan beribadat menurut agamanya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan falsafah negara. Kebebasan beragama juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal-pasal berikut.

      a. Pasal 4 "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun".
      b. Pasal 22 ayat (1) "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal 22 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
      c. Pasal 55 "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali."

    Negara Indonesia berketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara agama atau negara tanpa agama. Tiap-tiap penduduk dibebaskan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Akan tetapi, kebebasan yang diberikan bukan kebebasan seperti pada negara liberal. Contohnya kebebasan beragama di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat memberikan kebebasan kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama atau tidak beragama. Negara Indonesia didirikan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penduduk Indonesia harus beragama sebagai wujud pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

    Kebebasan beragama yang diberikan bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui pemerintah, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Tiap-tiap agama memiliki tata cara dan tempat ibadah berbeda. Kenyataan tersebut mengharuskan semua pemeluk agama mengembangkan sikap toleran. Pemeluk agama berkewajiban menjaga kerukunan dengan menerapkan tri kerukunan beragama.

    Melalui sikap toleran kemerdekaan beragama tidak akan berujung pada konflik agama. Tiap-tiap pemeluk agama menyadari bahwa kebebasannya dibatasi dengan hak orang lain. Pemeluk agama lain juga memiliki hak yang sama untuk dihormati. Dengan demikian, kerukunan hidup antarumat beragama dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

2. Membina Kerukunan Beragama

    Kerukunan umat beragama di Denpasar, Bali patut diteladan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemkot Denpasar mengeluarkan seruan kesepakatan bersama saat Nyepi jatuh pada hari Jumat. Dalam seruan tersebut umat Hindu diharapkan mampu melaksanakan caturbrata penyepian dengan sebaik-baiknya. Bagi umat Islam dapat melakukan salat Jumat di masjid, musala, atau langgar terdekat dari tempat tinggalnya dengan berjalan kaki.

    Masyarakat Bali sangat menghormati keputusan tersebut. Umat Hindu dengan penuh ketenangan melaksanakan caturbrata penyepian, sedangkan umat Islam tetap mendapatkan haknya untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Umat Islam menuju masjid tanpa mengendarai kendaraan bermotor, mereka berjalan kaki menuju masjid terdekat. Mereka tidak menggunakan pengeras suara saat azan dan khotbah Jumat. Toleransi beragama sangat indah ditunjukkan masyarakat Bali kepada rakyat Indonesia.

    Kerukunan umat beragama dapat dibina melalui kesadaran memupuk sikap toleran terhadap keragaman agama. Sikap tersebut dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila terutama sila pertama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memainkan peranan sebagai "Leitstar" atau bintang pembimbing yang akan membimbing bangsa dan negara dalam mengejar kebaikan. Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa bagi kehidupan umat beragama sebagai berikut.

      a. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
      b. Jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama bagi tiap-tiap penduduk.
      c. Tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku.
      d. Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
      e. Menghendaki tumbuhnya toleransi antarumat beragama.
      f. Negara memosisikan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama.

    Membina kerukunan beragama dapat dilakukan dengan menerapkan trikerukunan beragama. Trikerukunan umat beragama terdiri atas kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Bentuk nyata yang bisa dilakukan untuk menciptakan kerukunan umat beragama sebagai berikut.

      a. Memberi kesempatan umat beragama untuk beribadah.
      b. Menjaga ketenangan saat umat beragama melaksanakan ibadah.
      c. Mengutamakan kepentingan umum dalam masyarakat.
      d. Menjalin pertemanan dengan siapa pun tanpa membeda-bedakan sara.
      e. Membiasakan hidup gotong royong saling membantu.

    Masih banyak lagi sikap yang dapat diterapkan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama. Rakyat Indonesia harus menyadari kemajemukan yang ada. Tanpa kesadaran tersebut sikap individualis dan egois akan muncul. Masyarakat Indonesia selalu hidup berdampingan dengan keberagaman. Rakyat Indonesia harus yakin bahwa membangun kerukunan jauh lebih penting dibandingkan mempermasalahkan adanya perbedaan.





Post a Comment

0 Comments