PPKn X - Semester 1 - Lembaga Negara - Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara - Lembaga Legislatif

PPKn X - Semester 1 - Lembaga Negara - Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara - Lembaga Legislatif

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 3
Lembaga Negara


Pendalam Materi


B. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara


    Apa peran Anda di lingkungan keluarga? Bagaimana tugas dan kewenangan Anda di lingkungan keluarga? Di lingkungan keluarga Anda berperan sebagai anak. Seorang anak memiliki tugas dan kewenangan untuk belajar, membantu orang tua, dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga. Begitu juga dalam lingkungan negara. Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan telah membagi fungsi dan kewenangan serta tugas kenegaraan kepada tiap-tiap lembaga negara. Pembagian kekuasaan lembaga negara berarti bahwa dalam menjalankan pemerintahan, lembaga negara saling berhubungan dan terintegrasi. Lembaga negara yang ada di Indonesia sebagai berikut.


1. Lembaga Legislatif

    Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memiliki wewenang membuat undang-undang. Lembaga ini terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga lembaga ini memiliki tugas dan wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

    Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. MPR berkedudukan di ibu kota negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Apabila dalam keadaan mendesak dan dikehendaki, MPR dapat bersidang lebih dari sekali. MPR juga bisa mengadakan sidang istimewa. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. MPR menjalankan beberapa tugas dan wewenangnya seperti berikut.

      1) Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
      2) Melantik presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.
      3) Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang undang dasar.
      4) Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti dan diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya.
      5) Memilih wakil presiden dari dua orang yang diajukan oleh presiden apabila terjadi kekosongan.jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
      6) Memilih presiden dan/atau wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya.
      7) Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

    Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diemban, anggota MPR mempunyai hak dan kewajiban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut.

      1) Mengajukan usul perubahan pasal UUD NRI Tahun 1945.
      2) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
      3) Memilih dan dipilih.
      4) Membela diri.
      5) Imunitas disebut juga hak kekebalan hukum anggota MPR yaitu hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat MPR dengan pemerintah dan rapat-rapat MPR lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
      6) Protokoler adalah hak anggota untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
      7) Keuangan dan administratif.

    Tata cara penggunaan hak-hak tersebut diatur dalam peraturan tata tertib MPR. Selain mempunyai hak-hak tersebut MPR mempunyai kewajiban-kewajiban. Salah satu kewajiban MPR adalah melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. MPR juga harus selalu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan (termasuk kepentingan partai, daerah, ras, dan suku).


b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-udang akan disahkan oleh presiden.

    DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat berkedudukan di pemerintahan pusat. Adapun lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan daerah disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota). DPR juga dikenal dengan istilah parlemen. Keanggotaan DPR dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Anggota DPR dipilih dari partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan legislatif.

1) Tugas dan Wewenang

    Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang yang termuat dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Beberapa wewenang yang dimiliki DPR sebagai berikut.

      a) Membentuk undang-undang.
      b) Membahas rancangan undang-undang bersama presiden atau DPR.
      c) Membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
      d) Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
      e) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
      f) Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
      g) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
      h) Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan.
      i) Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi.
      j) Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
      k) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

2) Fungsi DPR

    DPR mempunyai fungsi sebagai berikut.

      a) Fungsi legislasi, yaitu fungsi membuat undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
      b) Fungsi anggaran, yaitu fungsi menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
      c) Fungsi pengawasan, yaitu fungsi mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Hak dan Kewajiban DPR

    a) DPR mempunyai hak-hak sebagai berikut.

      (1) Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
      (2) Hak angket, yaitu hak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang dan/atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
      (3) Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai rekomendasi penyelesaiannya.

    b) Anggota DPR mempunyai kewajiban-kewajiban antara lain membina dan memperhatikan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihannya; serta menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.


c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD memiliki fungsi, yaitu mengajukan usul dengan cara ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Selain itu, DPD memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu.

1) Tugas dan Wewenang

    DPD menjalankan beberapa tugas dan wewenang seperti berikut.

      a) Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
      b) Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
      c) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
      d) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.

2) Hak dan Kewajiban Anggota

      a) Anggota DPD mempunyai hak-hak, yaitu bertanya, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, serta keuangan dan administratif.
      b) Anggota DPD mempunyai kewajiban yaitu membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, serta memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.

3) Kedudukan dan Fungsi DPD

    DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. DPD mempunyai fungsi sebagai berikut.

      a) Mengajukan usul, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan di bidang legislasi (pembahasan rancangan undang-undang).
      b) Pengawasan atas pelaksanaan legislasi tertentu yaitu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
      c) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran.





Post a Comment

0 Comments