PPKn X - Semester 1 - Lembaga Negara - Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara - Penerapan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) - Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintahan yang Baik

PPKn X - Semester 1 - Lembaga Negara - Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara - Penerapan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) - Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintahan yang Baik

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 3
Lembaga Negara


Pendalam Materi


C. Penerapan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)


    Good governance berasal dari kata good yang berarti baik dan governance berarti kepemerintahan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2003: 6), good governance berarti proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Menurut LAN, pelaksanaan good governance dapat ditinjau dari seberapa besar pemerintah mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan.

    Partisipasi yang tinggi akan mampu manciptakan pemerintahan yang baik..Partisipasi semua pihak dapat memengaruhi pembuatan keputusan. Menurut Sedarmayanti (2004: 38), dalam hal berpartisipasi terdapat tiga kategori unsur-unsur pemerintahan. Pertama, negara/pemerintah yang melaksanakan kegiatan kenegaraan. Kedua, sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif berinteraksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi. Ketiga, masyarakat madani yang berada di antara pemerintah dan perseorangan, baik perorangan maupun kelompok yang berinteraksi secara politik, sosial, dan ekonomi.

    Ketiga unsur pemerintahan tersebut berkedudukan seimbang dan secara fungsional saling menunjang. Meskipun demikian, ketiga unsur tersebut tidak saling mengintervensi ke dalam urusan masing-masing. Setiap unsur mempunyai logika dan hukumnya sendiri sehingga mereka harus berjalan seiring, sejalan, dan saling mengendalikan.

    Apabila pemerintah memegang peran dominan, demokrasi dinilai tidak akan tumbuh karena dikendalikan oleh kekuasaan negara. Apabila kekuasaan sektor swasta dominan, kekuatan uang akan menentukan segala kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila masyarakat madani lebih dominan, kekacauan akan berkembang tanpa arah yang jelas.

    Penerapan pemerintahan yang baik diperlukan demi terciptanya sistem politik pemerintahan yang berpihak serta faktor-faktor yang kepada rakyat. Penerapan pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai bagian untuk melaksanakan asas-asas demokrasi yang merefleksi terpenuhinya hak-hak rakyat. Dalam menerapkan pemerintahan yang baik, pemerintah hendaknya berpedoman pada asas-asas, prinsip-prinsip, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pemerintahan yang baik.


2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintahan yang Baik

    Di lingkungan negara pelaksanaan pemerintahan tidak terlepas dari faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik sebagai berikut.

a. Faktor Pendukung

    Faktor pendukung merupakan hal-hal yang memengaruhi sesuatu menjadi berkembang, lebih maju, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemerintahan yang baik akan sulit diwujudkan apabila tidak didukung oleh beberapa faktor pendukung berikut ini.

1) Partisipasi Pemerintah

    Penerapan pemerintahan yang baik dapat disesuaikan dengan kapasitas pemerintah karena menyelenggarakan perbaikan pelayanan publik sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang baik atau tidaknya pemerintahan tergantung pemerintahan itu sendiri. Pemerintah dapat baik. Efektivitas pelayanan publik dapat dilihat dari kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan.

2) Partisipasi Masyarakat

    Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan. Adanya transparansi dari pemerintah hendaknya dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang positif untuk mencapai tujuan nasional yang diharapkan.

3) Sarana dan Prasarana

    Sarana dan prasarana yang mendukung sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Perlu adanya perawatan sarana dan prasarana dengan baik agar mampu menunjang pelaksanaan proses pemerintahan.

4) Sumber Daya Manusia

    Sumber daya manusia hendaknya memiliki kompetensi yang memadai serta memiliki komitmen, tanggung jawab, integritas, kecakapan, keramahan, empati, dan mempunyai moralitas dan etika yang tinggi. Apabila keseluruhan kompetensi tersebut tertanam dalam diri pemerintah dan masyarakat maka good governance dapat terwujud.

b. Faktor Penghambat

    Faktor penghambat merupakan hal-hal yang memperlambat bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Faktor penghambat pemerintahan yang baik dalam Effendi (2005) sebagai berikut.

      1) Integritas pelaku pemerintahan yang rendah akan mendorong terjadinya perilaku menyimpang, seperti korupsi.
      2) Kondisi politik dalam negeri yang tidak atau kurang demokratis akan berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan sehingga dapat menghambat terwujudnya good governance.
      3) Krisis ekonomi masyarakat bisa melahirkan berbagai masalah sosial dan akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
      4) Kondisi sosial masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pemerintahan akan mempersulit tegaknya pemerintahan yang baik. Begitu juga dengan kondisi masyarakat yang masih mengalami banyak permasalahan sosial seperti konflik dan anarkisme kelompok. Keadaan ini terjadi karena masyarakat memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan memengaruhi kebijakan pemerintahan. Masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
      5) Sistem hukum yang lemah akan menghambat tercapainya good governance. Kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

    Faktor penghambat seperti yang telah dijelaskan di atas harus diminimalisasi atau dihilangkan demi tegaknya good governance. Good governance dapat ditegakkan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan berikut ini.

1) Agenda Politik

    Acuan konsep politik yang tidak atau kurang demokratis pada berbagai persoalan sering menjadi penghambat terciptanya good governance. Perlu adanya pembaruan politik yang berkaitan dengan permasalahan berikut.

      a) Amandemen UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaan amandemen bertujuan memperjelas beberapa peraturan, seperti pemilihan presiden langsung, susunan serta kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian kejaksaan agung, dan penambangan pasal-pasal tentang hak asasi manusia.
      b) Mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI.
      c) Penegakan supremasi hukum.

2) Agenda Ekonomi

    Kaitannya dengan aspek ekonomi, perlu adanya kepastian hukum serta penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. Permasalahan ekonomi yang berlarut-larut dan belum dapat terselesaikan dapat melahirkan berbagai masalah sosial yang mengganggu kinerja pemerintahan. Permasalahan ini perlu diselesaikan dengan langkah memprioritaskan kebijakan yang mendesak. Pemerintah dapat memprioritaskan hal-hal berikut.

a) Otonomi Daerah

    Perlu adanya strategi, kebijakan program, serta persiapan institusi di tingkat pusat dan daerah untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kewenangan yang optimal dalam membuat keputusan politik.

b) Sektor Keuangan dan Perbankan

Perlu adanya pengembalian fungsi sektor keuangan dan perbankan. Pemerintah dapat melakukan hal-hal berikut.

      (1) Perlu kinerja yang tinggi karena tidak adanya pembagian antara bank nasional dan bank asing
      (2) Perlu adanya merger atau penggabungan antara bank BUMN maupun bank swasta.
      (3) Mendorong pasar modal.


c) Kemiskinan dan Ekonomi Rakyat

    Pemulihan ekonomi diperlukan untuk membantu penguatan legitimasi pemerintah sebagai bekal percepatan proses pembaruan yang komprehensif.

3) Agenda Sosial

    Permasalahan sosial yang dihadapi perlu diselesaikan agar terwujud good governance. Permasalahan sosial dapat berupa konflik antarkelompok sosial. Pemerintah perlu melakukan berbagai pencegahan terhadap pertikaian vertikal maupun horizontal yang berpotensi mengorbankan kepentingan bangsa.

4) Agenda Hukum

    Hukum memegang peranan penting dalam menciptakan good governance. Sistem hukum yang lemah akan memengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan, sehingga good governance tidak akan berjalan mulus. Lemahnya sistem hukum akan berdampak pada ketidakpercayaan dan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum demi terwujudnya good governance.

a) Reformasi Konstitusi

    Konstitusi merupakan sumber hukum bagi seluruh tata penyelenggaraan negara. Perlu adanya penataan konstitusi yang masih lemah untuk mengembalikan sistem hukum yang kuat.

b) Reformasi Penegakan Hukum

    Perlu adanya perbaikan elemen-elemen penegak hukum. Reformasi penegak hukum dirasa penting untuk dilakukan sebab hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum dapat memengaruhi kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Good governance tidak akan berjalan di atas sistem hukum yang lemah.

c) Reformasi Mahkamah Agung

    Reformasi Mahkamah Agung dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem rekrutmen (pengangkatan), pemberhentian, pengawasan, dan penindakan yang lebih menekankan aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Perbaikan ini dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang independen.

d) Reformasi Kejaksaan

    Perlu adanya tes terkait integritas anggota kejaksaan serta perlu dibentuk sebuah komisi pengawas kejaksaan yang independen. Dengan demikian, kinerja kejaksaan khususnya dalam menangani kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM dapat maksimal.

e) Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

    Pemberantasan KKN dapat dilakukan dengan pencegahan (upaya preventif) dan penanggulangan (upaya represif). Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan jaminan hukum bagi perwujudan pemerintahan terbuka. Adapun upaya penanggulangan dapat diatasi dengan memaksimalkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

f) Pemberdayaan Eksekutif. Legislatif, dan Yudikatif

    Perlu dilakukan penataan ulang keanggotaan perwakilan daerah yang dipilih rakyat secara langsung. Perwakilan yang dimaksud, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.





Post a Comment

0 Comments