PPKn X - Semester 1 - Lembaga Negara - Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara - Lembaga Eksekutif

PPKn X - Semester 1 - Lembaga Negara - Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara - Lembaga Eksekutif

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 3
Lembaga Negara


Pendalam Materi


B. Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara


    Apa peran Anda di lingkungan keluarga? Bagaimana tugas dan kewenangan Anda di lingkungan keluarga? Di lingkungan keluarga Anda berperan sebagai anak. Seorang anak memiliki tugas dan kewenangan untuk belajar, membantu orang tua, dan mematuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga. Begitu juga dalam lingkungan negara. Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan telah membagi fungsi dan kewenangan serta tugas kenegaraan kepada tiap-tiap lembaga negara. Pembagian kekuasaan lembaga negara berarti bahwa dalam menjalankan pemerintahan, lembaga negara saling berhubungan dan terintegrasi. Lembaga negara yang ada di Indonesia sebagai berikut.


2. Lembaga Eksekutif

    Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan melaksanakan undang undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun luar negeri. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri yang melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing.

a. Presiden

    Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Bab III UUD NRI Tahun 1945. Dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden berada dalam satu kelembagaan, yaitu kepresidenan. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

    Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Presiden Republik Indonesia memiliki kedudukan istimewa, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tugas dan wewenang presiden dibagi menjadi dua kedudukan, yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

1) Presiden sebagai Kepala Negara

    Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

      a) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10).
      b) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11 ayat (1)).
      c) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 11 ayat (2)).
      d) Presiden menyatakan keadaan bahaya (pasal 12).
      e) Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13 ayat (1) dan (2)).
      f) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 13 ayat (3)).
      g) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat (1)).
      h) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 14 ayat (2)).
      i) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya (pasal 15).


2) Presiden sebagai Kepala Pemerintahan

    Dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan sebagai berikut.

      a) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar (pasal 4 ayat (1)).
      b) Mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR (pasal 5 ayat (1)).
      c) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat (2)).
      d) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (pasal 16).
      e) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (pasal 17 ayat (2)).
      f) Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR (pasal 20 ayat (2)).
      g) Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (pasal 20 ayat (4)).
      h) Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa (pasal 22 ayat (1)).
      i) Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23 ayat (2)).
      j) Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23F ayat (1)).
      k) Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR (pasal 24A ayat (3)).
      l) Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 24B ayat (3)).
      m) Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi (pasal 24C ayat (3)).


b. Wakil Presiden

    Dalam sistem pemerintahan Indonesia, hubungan antara presiden dengan wakil presiden layaknya mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan antarsisi. Oleh karena itu, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket. Wakil presiden berperan menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang presiden. Berikut tugas dan wewenang wakil presiden.

      1) Membantu presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban presiden.
      2) Wakil presiden melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dalam hal-hal yang didelegasikan presiden kepadanya.
      3) Menggantikan presiden jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

    Dalam menjalankan tugas, wakil presiden dibantu oleh sekretariat wakil presiden. Sekretariat wakil presiden adalah organisasi yang berada di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat wakil presiden menerima penugasan langsung dari wakil presiden.

c. Kementerian Negara

    Kementerian negara adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Adapun menteri negara yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas, para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden.

    Ketentuan tentang kementerian negara diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 dijelaskan tentang bentuk kementerian negara Indonesia.sebagai berikut.

1) Kementerian Koordinator

    Kementerian koordinator bertugas membantu presiden menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Kementerian koordinator dibagi menjadi tiga bidang berikut.

      a) Kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.
      b) Kementerian koordinator bidang perekonomian.
      c) Kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat.

2) Kementerian

    Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas, kementerian menyelenggarakan berbagai fungsi sesuai bidangnya.

3) Wakil Menteri

    Wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Pejabat karier adalah pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon.

4) Staf Khusus Menteri

    Di lingkungan kementerian dapat diangkat paling banyak tiga orang staf khusus menteri yang selanjutnya disebut staf khusus. Staf khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi kementerian. Staf khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan kementerian.

3. Lembaga Yudikatif

    Lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ada satu badan lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial.

a. Mahkamah Agung

    Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam pasal 24 dan pasal 24A UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

    Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi beberapa lingkungan peradilan di negara Indonesia, yaitu:

      1) peradilan umum,
      2) peradilan agama,
      3) peradilan militer, dan
      4) peradilan tata usaha negara.

    Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung memiliki wewenang sebagai berikut.

      1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.
      2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
      3) Memilih tiga orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi.
      4) Memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai grasi dan rehabilitasi.

    Anggota Mahkamah Agung terdiri atas hakim agung yang dipilih oleh DPR dan diresmikan oleh presiden. Anggota Mahkamah Agung berjumlah paling banyak enam puluh orang hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa wakil ketua muda.

b. Mahkamah Konstitusi

    Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, serta undang-undang lain yang mengaturnya. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

      1) menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
      2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
      3) memutus pembubaran partai politik; serta
      4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

    Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu Jakarta.

    Selain kedua lembaga yudikatif tersebut, ada satu badan lain yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Komisi Yudisial diatur secara khusus dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial yang bersifat mandiri memiliki wewenang sebagai berikut.

      a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan.
      b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim.
      c. Menetapkan kode etik hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
      d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik perilaku hakim.

    Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Yudisial terdiri atas tujuh orang anggota. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara yang terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Komisi Yudisial berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu Jakarta.

4. Lembaga Eksaminatif

    Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga eksaminatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Wewenang BPK ini sesuai ketentuan yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 Bab VII tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pasal 23 ayat (1) yang berbunyi, "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri." BPK merupakan lembaga independen yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

a. Tanggung Jawab BPK

    BPK bertanggung jawab memeriksa pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai undang-undang. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 23E ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 23E ayat (2) berbunyi, "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya." Pasal 23E ayat (3) berbunyi, "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang."

b. Tugas dan Wewenang BPK

    BPK memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.
      1) Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
      2) Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
      3) Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara; di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan, dan tata usaha keuangan negara; serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

c. Kedudukan BPK

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkedudukan di Jakarta, sebagai ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Kedudukan BPK ini sesuai dengan ketentuan Bab VIII UUD NRI Tahun 1945 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam ketentuan pasal 23G ayat (1) ditegaskan bahwa "Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.”

    Selain lembaga negara yang termasuk dalam lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif, terdapat pula lembaga negara independen. Lembaga negara independen dibentuk berdasarkan konstitusi, undang-undang, maupun keputusan presiden. Lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas tinggi, dan terbebas dari kepentingan politik tertentu. Lembaga negara independen berdasarkan konstitusi di Indonesia antara lain Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), TNI/Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

1. Bank Indonesia

    Keberadaan Bank Indonesia sebagai lembaga independen diatur dalam pasal 23D UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang bank sentral adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas penting bagi perekonomian negara, khususnya menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah. Oleh karena itu, BI dijadikan lembaga independen agar bebas dari kepentingan politik tertentu dan bebas dari tugas-tugas titipan pemerintah yang merancukan peran utamanya sebagai pemelihara moneter.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegakan hukum yang khusus menangani kasus korupsi. KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. KPK diberikan kewenangan istimewa oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK memiliki tiga kewenangan sekaligus, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

3. TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

    TNI dan kepolisian negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini diatur dalam pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Dalam ketentuan pasal 30 ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sementara itu, kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

4. Komisi Nasional HAM

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 1 Keppres Nomor 50 Tahun 1993 yang berbunyi, "Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut Komisi Nasional." Pertanggungjawaban Komnas HAM berdasarkan ketentuan pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, juga perkara-perkara yang ditangani kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

5. Komisi Pemilihan Umum

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap. dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Laporan tahap-tahap penyelenggaraan pemilu disampaikan KPU kepada presiden dan DPR.






Post a Comment

0 Comments