PPKn X - Semester 1 - Lembaga Negara - Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara - Penerapan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) - Asas dan Prinsip Pemerintahan yang Baik

PPKn X - Semester 1 - Lembaga Negara - Fungsi dan Kewenangan Lembaga Negara - Penerapan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) - Asas dan Prinsip Pemerintahan yang Baik

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 3
Lembaga Negara


Pendalam Materi


C. Penerapan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)


    Good governance berasal dari kata good yang berarti baik dan governance berarti kepemerintahan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2003: 6), good governance berarti proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Menurut LAN, pelaksanaan good governance dapat ditinjau dari seberapa besar pemerintah mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan.

    Partisipasi yang tinggi akan mampu manciptakan pemerintahan yang baik..Partisipasi semua pihak dapat memengaruhi pembuatan keputusan. Menurut Sedarmayanti (2004: 38), dalam hal berpartisipasi terdapat tiga kategori unsur-unsur pemerintahan. Pertama, negara/pemerintah yang melaksanakan kegiatan kenegaraan. Kedua, sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif berinteraksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi. Ketiga, masyarakat madani yang berada di antara pemerintah dan perseorangan, baik perorangan maupun kelompok yang berinteraksi secara politik, sosial, dan ekonomi.

    Ketiga unsur pemerintahan tersebut berkedudukan seimbang dan secara fungsional saling menunjang. Meskipun demikian, ketiga unsur tersebut tidak saling mengintervensi ke dalam urusan masing-masing. Setiap unsur mempunyai logika dan hukumnya sendiri sehingga mereka harus berjalan seiring, sejalan, dan saling mengendalikan.

    Apabila pemerintah memegang peran dominan, demokrasi dinilai tidak akan tumbuh karena dikendalikan oleh kekuasaan negara. Apabila kekuasaan sektor swasta dominan, kekuatan uang akan menentukan segala kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila masyarakat madani lebih dominan, kekacauan akan berkembang tanpa arah yang jelas.

    Penerapan pemerintahan yang baik diperlukan demi terciptanya sistem politik pemerintahan yang berpihak serta faktor-faktor yang kepada rakyat. Penerapan pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai bagian untuk melaksanakan asas-asas demokrasi yang merefleksi terpenuhinya hak-hak rakyat. Dalam menerapkan pemerintahan yang baik, pemerintah hendaknya berpedoman pada asas-asas, prinsip-prinsip, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pemerintahan yang baik.


1. Asas dan Prinsip Pemerintahan yang Baik

    Untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik, diperlukan pedoman. Pedoman pemerintahan yang baik di antaranya asas-asas dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

a. Asas-Asas Pemerintahan yang Baik

    Dalam penyelenggaraan negara, perlu asas-asas yang dijadikan landasan menciptakan pemerintahan yang baik. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut.

1) Kepastian Hukum

    Asas ini menghendaki adanya penghormatan terhadap hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Artinya, badan pemerintahan tidak dapat menarik kembali keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada seseorang yang berkepentingan untuk mengetahui hasil keputusan yang telah inkrah. Jadi, sebuah keputusan yang telah ditetapkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran.

2) Keseimbangan

    Asas ini menghendaki adanya persamaan antara hukuman yang dijatuhkan dan pelanggaran atau kelalaian yang telah dilakukan. Perlu adanya kriteria atau kualifikasi pelanggaran yang jelas pada setiap kasus sehingga setiap kasus yang sama akan mendapatkan sanksi yang sama pula. Dengan demikian, tercipta persamaan perlakuan dan kepastian hukum pada setiap kasus yang sama.

3) Ketidakberpihakan/Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

    Asas ini menghendaki agar badan pemerintah mengambil tindakan yang sama atas kasus kasus yang faktanya sama. Pemerintah akan terpaksa menjalankan kebijaksanaan ketika mengalami kesulitan dalam menemukan kesamaan mutlak dalam dua atau lebih kasus. Artinya, pemerintah memiliki kebebasan sesuai aturan atau pedoman yang dibuat sendiri. Adanya aturan aturan kebijaksanaan akan bermuara pada ketidakberpihakan pemerintah pada pihak tertentu, sehingga tercipta perlakuan yang sama bagi setiap orang.

4) Kecermatan

    Asas ini menghendaki badan pemerintah untuk meneliti semua fakta yang relevan sebelum mengambil keputusan. Menurut asas ini, badan pemerintah hendaknya memperhatikan nasihat yang diberikan oleh para ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan sebelum membuat keputusan. Badan pemerintah memiliki hak untuk menolak nasihat atau pertimbangan yang diberikan, tetapi harus menyertai alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi.

5) Motivasi

    Asas ini menghendaki pemerintah memberikan alasan yang benar dan jelas dalam setiap keputusan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan atas ketetapan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah yang baik hendaknya segera mengumumkan dan memberitahukan ketetapan sebuah keputusan. Pemerintah akan dianggap tidak cermat apabila fakta yang dikemukakan sebagai alasan tidak benar.

6) Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

    Pemerintah memiliki kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut mencakup tiga hal, yaitu kewenangan secara materiel, wilayah, dan waktu. Berdasarkan kewenangan tersebut, pemerintah tidak memiliki kapasitas kewenangan yang melebihi ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Kewenangan yang telah dimiliki pemerintah, tidak dapat untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.

7) Keterbukaan

    Asas keterbukaan tidak dapat diabaikan dalam menjalankan pemerintahan karena asas keterbukaan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

      a) Fungsi partisipasi, ditunjukkan oleh pemerintah dengan memberikan kebebasan bagi setiap warganya untuk ikut serta dalam proses pemerintahan secara mandiri.
      b) Fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan keterbukaan sebagai konsekuensi peran pemerintah sebagai alat bagi warga untuk mengawasi kinerja penguasa.
      c) Fungsi kepastian hukum, yang diwujudkan dengan mempublikasikan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah kepada para warga demi kepentingan umum.
      d) Fungsi hak dasar, yang dapat diperoleh para warga dengan adanya keterbukaan pemerintah. Hak-hak dasar para warga antara lain hak pilih, hak berpendapat, dan hak berkumpul.

8) Kepentingan Umum

    Pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan umum sebelum bertindak. Berikut penyelenggaraan kepentingan umum yang dapat diwujudkan pemerintah.

      a) Memelihara kepentingan negara, misal nya berkaitan dengan permasalahan pertahanan dan keamanan.
      b) Memelihara kepentingan warga negara, misalnya berkaitan dengan kesejahteraanan.
      c) Memberikan bantuan kepada seluruh warga negara demi kepentingan ber sama, seperti pendidikan dan kesehatan.
      d) Memberikan bantuan kepada setiap individu demi kepentingan perseorangan, seperti pemeliharaan anak yatim dan fakir miskin.
      e) Memelihara ketertiban, keamanan, dan kemakmuran, seperti adanya peraturan lalu lintas.

9) Pelayanan yang Baik atau Asas Keadilan dan Kewajaran

    Asas ini menghendaki pemerintah untuk bertindak adil kepada setiap orang sesuai haknya. Pemerintah juga diharapkan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, baik berkaitan dengan agama, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. Suatu harapan yang telah diberikan kepada warga negara tidak dapat ditarik kembali oleh pemerintah.

    Asas-asas yang tercantum di atas ditujukan untuk penyelenggara negara secara keseluruhan. Asas-asas pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pegangan atau penuntun bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan urusan kenegaraan. Bagi masyarakat, asas-asas tersebut dapat digunakan untuk mencari keadilan. Bagi hakim tata usaha negara, asas-asas tersebut berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara. Lembaga legislatif juga dapat berpedoman pada asas-asas yang tersebut di atas dalam merancang undang-undang.

b. Prinsip Pemerintahan yang Baik

    Pemerintahan akan dikatakan sebagai pemerintahan yang baik apabila memenuhi karakteristik good governance. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip yang menjadi karakteristik pemerintahan yang baik sebagai berikut.

1) Akuntabilitas

    Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan yang telah ditetapkan, baik kepada atasan (secara vertikal) maupun kepada masyarakat (secara horizontal). Tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dapat diberikan melalui pelayanan publik yang maksimal. Pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang cepat dan jelas sesuai aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah dapat dikatakan telah memenuhi prinsip akuntabilitas apabila telah memenuhi hal-hal berikut.

      a) Mampu menciptakan sistem pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
      b) Memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.
      c) Mengefektifkan proses pengawasan secara intensif dan terintegrasi terhadap proses pemerintahan.
      d) Menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing.
      e) Menyediakan informasi yang relevan, nyata, dan aktual terkait penyelenggara an pemerintahan kepada berbagai pihak.

2) Transparansi

    Pemerintah hendaknya memberikan kejelasan terkait sebuah informasi yang menimbulkan keraguan dalam masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat setiap masyarakat memiliki hak memperoleh informasi berkaitan dengan kepentingan publik. Adanya transparansi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Contohnya, memasang papan pengumuman di instansi pemerintahan sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada para warga. Dengan adanya transparansi masyarakat akan mendapatkan kepastian waktu terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Prinsip transparansi secara konkret dapat dijabarkan sebagai berikut.

      a) Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum terkait program pemerintah.
      b) Adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan publik dalam proses implementasi atau pelaksanaannya.


3) Keterbukaan Partisipasi Masyarakat

    Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mewakili kepentingannya. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya memberikan kesempatan bagi warganya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Partisipasi masyarakat terlihat dari keikutsertaan dan keterlibatan warga negara dalam proses pencapaian visi dan misi, pelaksanaan program yang telah dijalankan oleh pemerintah, serta ikut mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara konkret melalui beberapa komponen berikut.

      a) Menyediakan ruang partisipasi masyarakat dalam membuat keputusan.
      b) Memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinu.
      c) Melakukan pemberdayaan masyarakat.
      d) Mengembangkan kebebasan pers dalam mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat.

4) Efisiensi dan Efektivitas

    Pemerintah menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Tujuan utama penerapan prinsip ini adalah kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat.

5) Supremasi Hukum

    Supremasi hukum berarti pemerintah menempatkan hukum sebagai sumber pedoman dalam kehidupan di atas segala-galanya. Pemerintah hendaknya memberikan kepastian hukum kepada warganya, mengingat setiap orang dijamin kedudukannya oleh hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Penerapan supremasi hukum dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut.

      a) Adanya penegakan hukum secara utuh.
      b) Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas serta mengikat seluruh pemerintahan.
      c) Adanya lembaga peradilan yang bebas KKN.






Post a Comment

0 Comments