PPKn X - Semester 1 - Lembaga Negara - Struktur Politik di Indonesia

PPKn X - Semester 1 - Lembaga Negara - Struktur Politik di Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 3
Lembaga Negara


Pendalam Materi


    Pembentukan pengurus kelas bertujuan untuk menjalankan kelembagaan di lingkup kelas. Kelas diibaratkan sebuah sistem. Sebuah sistem akan berjalan jika komponen-komponen di dalamnya saling mendukung. Pengurus kelas berperan sebagai komponen terstruktur yang menjalankan sebuah sistem. Sistem, komponen, dan struktur merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan, terlebih dalam kehidupan bernegara.


A. Struktur Politik di Indonesia


    Dalam kehidupan bernegara, sebuah sistem politik tidak akan dapat terselenggara tanpa adanya komponen pokok yang menjalankannya. Komponen tersebut adalah lembaga negara yang berperan sebagai struktur yang menjalankan sebuah sistem. Sistem dan struktur harus mampu terintegrasi dan berjalan beriringan demi tercapainya kehidupan bernegara yang harmonis sehingga tercipta kehidupan yang tertib, aman, dan teratur.

1. Hakikat Sistem Politik

    Sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan bersama pada wilayah tertentu. Sistem politik suatu negara akan berbeda dengan sistem politik negara lain. Menurut Carter dan Herz, perbedaan tersebut dapat dilihat dari pihak yang memerintah dan seberapa besar ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas beberapa orang maka sistem politik ini disebut pemerintahan "dari atas" atau disebut oligarki, otoriter, ataupun aristokrasi. Di lain pihak, apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang maka sistem politik ini disebut demokrasi.

    Pelaksanaan sistem politik pada suatu negara akan memengaruhi struktur politik negara yang bersangkutan. Apabila sistem politik demokratis, struktur politik negara tersebut juga demokratis. Perhatikan bagan hubungan antara sistem politik dan struktur politik sebagai berikut.

2. Struktur Politik di Indonesia

    Pelaksanaan sistem politik di Indonesia tidak terlepas dari hubungan antar struktur politik. Struktur politik mencakup lembaga-lembaga formal dan informal yang berperan menjalankan sistem politik yang ada. Struktur politik merupakan organisasi yang menjalankan berbagai keputusan berdasarkan kewenangannya. Struktur politik Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

a. Suprastruktur Politik

    Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada. Suprastruktur politik merupakan lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Suprastruktur politik berperan melakukan perubahan undang-undang dasar, pembuatan undang-undang, serta pembuatan keputusan lainnya yang berlaku umum. Lembaga negara sebagai suprastruktur politik bertugas mengkonversikan input berupa aspirasi masyarakat, seperti tuntutan, dukungan, dan masukan yang nantinya akan diproses dan menghasilkan output berupa kebijakan publik.

    Suprastruktur politik di Indonesia dikelompokkan menurut teori Montesquieu (Trias Politica). Menurut teori ini, kekuasaan pemerintah terbagi menjadi kekuasaan atau lembaga legislatif (pembuat undang-undang), lembaga eksekutif (pelaksana undang-undang), dan lembaga yudikatif (pengawas pelaksanaan undang-undang). Trias politica juga diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaannya berbeda. Ada perubahan yang signifikan antara lembaga negara sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Coba perhatikan bagan susunan lembaga negara Indonesia sebelum amandemen dengan sesudah amandemen berikut.

    Apakah Anda melihat perbedaan di antara kedua gambar tersebut? Coba sebutkan perbedaan yang tampak pada kedua gambar! Perbedaan tersebut membuktikan bahwa lembaga negara In indonesia mengalami perubahan setelah dilakukan amandemen. Amandemen merupakan proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan, baik penambahan maupun penghapusan pada bagian yang sudah ada. Perubahan susunan lembaga negara Indonesia berkaitan dengan permasalahan berikut.

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

    Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara Indonesia. Setelah amandemen, MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar (pasal 1 ayat (2)). Ketentuan ini menunjukkan tidak ada lagi lembaga negara tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Saat ini, anggota MPR RI terdiri atas anggota DPR RI dan DPD RI yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, tidak ada lagi anggota MPR RI atas dasar pengangkatan.

    Setelah amandemen, MPR berkedudukan sederajat dengan lembaga negara lainnya. Ketentuan ini terbukti pada pasal 3 ayat (2). Dalam pasal tersebut MPR tidak lagi memilih atau mengangkat presiden dan/atau wakil presiden, tetapi MPR hanya melantik.

2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

    Keberadaan DPD sebagai lembaga baru diatur dalam Bab VIIA yang memuat dua pasal dengan delapan ayat. DPD merupakan lembaga baru yang mempunyai fungsi menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah, yang semula dilakukan oleh utusan daerah dalam MPR.

3) Mahkamah Konstitusi

    Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru hasil amandemen. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan khusus yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sebelum amandemen, kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dipegang oleh Mahkamah Agung sesuai ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

4) Komisi Yudisial

    Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang berwenang mengajukan usul calon Hakim Agung serta berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (pasal 24A ayat (3) dan pasal 24B ayat (1)). Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR (pasal 24B ayat (3)).


    Dalam sistem politik, suprastruktur politik berfungsi menetapkan kebijakan. Setiap kebijakan yang akan ditetapkan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat sehingga kebijakan tersebut merupakan cerminan kehendak rakyat. Menurut Gabriel A. Almond ahli politik dari Amerika Serikat, pembagian kekuasaan pada suprastruktur politik memiliki fungsi sebagai berikut.

1) Membuat Undang-Undang (Rule Making)

    Kewenangan membuat peraturan perundang-undangan dijalankan oleh lembaga legislatif. Di Indonesia lembaga legislatif dilaksanakan oleh lembaga DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan badan atau lembaga baru yang dibentuk setelah amandemen undang-undang dasar. DPD dibentuk untuk melaksanakan ke pentingan daerah seperti pembuatan RUU tentang otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pemekaran daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2) Melaksanakan Undang-Undang (Rule Application)

    Fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya. Lembaga eksekutif terdiri atas dua bagian, yaitu governing bodies dan supporting bodies. Governing bodies adalah struktur politik yang menjalankan fungsi pemerintahan secara langsung. Sementara itu, supporting bodies adalah struktur politik yang mendukung governing bodies dan tidak melakukan fungsi pemerintahan. Governing bodies terdiri atas presiden dan/atau wakil presiden, dewan pertimbangan presiden, kementerian negara, dan pemerintah daerah. Adapun supporting bodies meliputi elemen militer (Tentara Nasional Indonesia) terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta lembaga kepolisian negara.

3) Mengawasi dan Mengadili Pelaksanaan Undang-Undang (Rule Adjudication)

    Pelaksanaan peraturan perundang-undangan diawasi oleh lembaga yudikatif. Selain berfungsi sebagai pengawas, lembaga yudikatif berfungsi sebagai lembaga pelaksana peradilan Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

b. Infrastruktur Politik

    Infrastruktur politik merupakan lembaga yang dapat memengaruhi suprastruktur politik sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan membuat kebijakan. Infrastruktur politik berarti suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga kemasyarakatan. Infrastruktur politik sering disebut bangunan bawah atau mesin politik masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan kesamaan lainnya. Infrastruktur politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

      1) Memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
      2) Mempertemukan kepentingan yang beragam dalam kehidupan bermasyarakat.
      3) Menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemegang kekuasaan.
      4) Melakukan seleksi terhadap calon pemimpin bagi masyarakat.

    Infrastruktur politik terbagi menjadi lima komponen, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.

1) Partai Politik

    Partai politik merupakan organisasi perwakilan masyarakat yang mempunyai kegiatan berkesinambungan. Artinya, masa hidupnya tergantung pada masa jabatan dan masa hidup pemimpinnya. Partai politik merupakan organisasi terbuka dan permanen tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat lokal. Para pemimpin di tingkat pusat dan lokal berkehendak kuat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Mereka berupaya membuat keputusan politik secara sendiri maupun dengan berkoalisi dengan partai lain. Kegiatan mencari dukungan dari para pemilih melalui pemilihan umum dilakukan. Jadi, ciri-ciri partai politik antara lain melakukan kegiatan secara terus-menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, dan ikut serta dalam pemilihan umum.

    Berdasarkan ciri-ciri tersebut, suatu organisasi politik yang tidak berakar di tengah-tengah masyarakat, tidak memiliki cabang di daerah-daerah, tidak mempunyai kegiatan secara berkesinambungan, tidak ikut serta dalam pemilihan umum, dan tidak mempunyai wakil di parlemen, tidak dapat dikategorikan sebagai partai politik. Tanpa memenuhi persyaratan ini, organisasi politik sulit menjalankan fungsi untuk memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan memperjuangkan melalui proses politik.

    Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik berfungsi sebagai sarana berikut.

      a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
      b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
      c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
      d) Partisipasi politik warga negara Indonesia.
      e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

    Ramlan Surbakti dalam bukunya berjudul "Memahami ilmu Politik" menjelaskan bahwa dalam menjalankan sistem politik, partai politik melaksanakan sejumlah fungsi sebagai berikut.

a) Sosialisasi Politik

    Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses sosialisasi politik dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non formal, maupun informal secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari.

    Sosialisasi politik dapat disampaikan melalui dua metode, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses mengenalkan dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang dianggap baik. Selain itu, pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi, dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan. Sementara itu, indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap baik. Partai politik dapat melakukan pelatihan dengan penuh disiplin melalui berbagai forum pengarahan.

b) Rekrutmen Politik

    Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik. Tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

c) Partisipasi Politik Partisipasi politik merupakan

    Kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum serta ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Partisipasi politik warga negara dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti membayar pajak, mengajukan tuntutan dan kritikan, serta melaksanakan keputusan. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik dalam rangka memengaruhi proses politik.

d) Pemadu Kepentingan

    Beragamnya kepentingan dalam masyarakat sering menimbulkan pertentangan. Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan, dibentuklah partai politik. Partai politik berperan sebagai pemadu kepentingan, artinya partai politik menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum yang diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

e) Komunikasi Politik

    Komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Informasi yang hendak disampaikan oleh partai politik telah dirumuskan sedemikian rupa agar mudah dipahami dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dengan demikian, proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik. Pemerintah dapat memahami aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat yang telah dirumuskan partai politik. Sementara itu, masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah yang telah dirumuskan partai politik.

f) Pengendalian Konflik

    Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi mengendalikan konflik melalui dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik. Partai politik akan menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik. Selanjutnya, partai politik akan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk men dapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi di antara para wakil rakyat yang berasal dari partai politik.

g) Kontrol Politik

    Kontrol politik merupakan kegiatan menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi atau pelaksana an suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam melakukan kontrol politik perlu adanya tolok ukur yang jelas. Tolok ukur tersebut berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik (ideologi) yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik, yaitu meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru. Dengan demikian, kebijakan dan pelaksanaannya akan sejalan dengan tolok ukur yang ada. Partai politik yang berfungsi sebagai pengontrol konflik harus menggunakan tolok ukur sebab tolok ukur merupakan hasil kesepakatan yang dijadikan pegangan bersama.

2) Kelompok Kepentingan (Interest Group)

    Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah tanpa mengharapkan jabatan politik. Kelompok ini menampung saran, kritik, dan tuntutan masyarakat, serta menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Menurut Gabriel A., kelompok kepentingan dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

a) Interest Group Asosiasi

    Kelompok kepentingan ini didirikan untuk memperjuangkan kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun mencakup kepentingan masyarakat luas. Sebagai contoh, organisasi masyarakat seperti Kadin (Kamar Dagang dan Industri).

b) Interest Group Institutional

    Kelompok kepentingan ini terdiri atas berbagai kelompok dari lembaga yang ada dengan tujuan memperjuangkan kepentingan orang yang menjadi anggota lembaga tersebut. Sebagai contoh, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan organisasi profesi lainnya.

c) Interest Group Non Asosiasi

    Kelompok kepentingan ini tidak dijalankan secara teratur, tetapi aktivitasnya terlihat dari luar, dalam keadaan mendesak. Sebagai contoh, masyarakat satu tempat tinggal, masyarakat satu keturunan, dan masyarakat alumni sekolah yang sama.

d) Interest Group Anomik

    Kelompok kepentingan ini terbentuk secara mendadak dan tidak memiliki nama. Kelompok ini akan menjalankan beberapa aksi berupa demonstrasi atau aksi-aksi bersama. Apabila kegiatan demonstrasi tidak mampu dikendalikan maka menimbulkan keresahan dan kerusuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak buruk dari aksi demonstrasi, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

    Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik. Tujuan dibentuk partai politik adalah menduduki jabatan politik, sedangkan kelompok kepentingan hanya bertujuan memengaruhi kebijakan pemerintah tanpa mengharapkan jabatan. Kelompok kepentingan bertujuan memperoleh output berupa keputusan sesuai tuntutan mereka.

3) Kelompok Penekan (Pressure Group)

    Kelompok penekan adalah sekelompok orang yang tergabung menjadi anggota lembaga kemasyarakatan yang bertujuan memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Kelompok ini akan memberikan berbagai kritikan terhadap kebijakan para pelaku politik dengan tujuan membuat perpolitikan menjadi maju. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi seperti berikut.

      a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
      b) Organisasi sosial keagamaan.
      c) Organisasi kepemudaan.
      d) Organisasi lingkungan hidup.
      e) Organisasi pembela hukum dan HAM.
      f) Yayasan atau badan hukum lainnya.


4) Media Komunikasi Politik

    Media komunikasi politik berperan menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah Media komunikasi sebagai alat komunikasi akan menyebarkan atau memberitakan segala informasi yang berkaitan dengan politik. Melalui media komunikasi, program kerja yang telah direncanakan pemerintah dapat menyebar luas kepada masyarakat. Media komunikasi politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

a) Fungsi Informasi

    Media komunikasi mampu menyebarluaskan informasi politik serta memberikan sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.





Post a Comment

0 Comments