PPKn X - Semester 1 - Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara - Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila Pancasila

PPKn X - Semester 1 - Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara - Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila Pancasila

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 1
Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara


Pendalam Materi


    Masyarakat Indonesia berlomba-lomba menggalang dana untuk membantu korban bencana alam. Tindakan masyarakat Indonesia tersebut mencerminkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan merupakan salah satu nilai dalam sila kedua Pancasila. Bagaimana dengan nilai-nilai sila Pancasila yang lainnya? Bagaimana juga bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara? Silakan Anda pahami satu per satu dalam uraian berikut.


A. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila Pancasila

    Nilai merupakan suatu bobot atau kualitas perbuatan baik yang terdapat dalam berbagai hal dan dianggap sebagai sesuatu yang berharga, berguna, serta memiliki manfaat. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara merupakan satu kesatuan nilai. Nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Meskipun demikian, Pancasila sebenarnya juga merupakan nilai universal yang dapat diterima oleh siapa pun dan kapan pun.

    Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan tiap-tiap silanya. Makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut juga tidak dapat ditukarbalikkan letak dan susunannya karena telah menjadi satu kesatuan. Dalam kelima sila Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang tidak dapat dipisah-pisahkan (Ngadino, 2015: 113). Nilai yang dimaksud sebagai berikut.

1. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

    Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan pencipta seluruh alam semesta, sedangkan Yang Maha Esa berarti Yang Maha Tunggal. Tuhan mempunyai sifat sempurna yang tiada dapat disamai oleh siapa pun atau apa pun. Tiada yang menyamai Tuhan. Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila pertama terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah penjelmaan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

    Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Jadi, bukan suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran. Dengan keyakinan tersebut, negara Indonesia memberi jaminan sesuai keyakinannya untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

    Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan Yang Maha Esa, serta antikeagamaan. Dengan kata lain, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (ateisme), dan yang seharusnya ada ialah Ketuhanan Yang Maha Esa (monoteisme) dengan toleransi beribadat menurut agama dan kepercayaan nya masing-masing.

    Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sila pertama juga menjiwai dan membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Hakikat pengertian tersebut sesuai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Selain itu, pengertian tersebut sesuai pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 29 ayat (1) berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 29 ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

    Ada beberapa nilai dasar yang terkandung dalam sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa makna nilai dasar yang terkandung dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut.

      a. Pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta.
      b. Menciptakan sikap taat menjalankan agama menurut ajaran-ajaran yang diperintahkan dalam agama yang dianutnya.
      c. Mengakui dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
      d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
      e. Menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati antarumat beragama serta menjauhi sikap diskriminatif antarumat beragama.

    Berdasarkan makna yang terkandung dalam nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, di negara Indonesia tidak dibolehkan adanya sikap dan perbuatan yang bersifat anti-ketuhanan serta anti-kehidupan beragama atau ateis. Selain itu, negara Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang religius. Hal ini karena sila pertama Pancasila mencakup nilai religi yang mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai yang menyangkut hak asasi yang paling hakiki yaitu hak beragama.

2. Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

    Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan potensi tersebut manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti hakikat dan sifat sifat khas manusia sesuai martabatnya.

    Kata adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai hak dan kewajiban seseorang. Keputusan dan tindakan didasarkan pada sesuatu yang objektif. Di sinilah yang dimaksud dengan wajar atau sepadan. Kata beradab atau adab berarti sopan, berbudi luhur, dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, ber kesopanan, dan susila. Maksudnya sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan, dan kesusilaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.

    Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama terhadap undang-undang negara, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama. Setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan seseorang, dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai hak-hak dasar manusia.

    Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk pribadi yang menjadi anggota masyarakat sekaligus hamba Tuhan. Hakikat pengertian tersebut sesuai alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan."

    Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diartikan sebagai kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani. Beberapa makna yang terkandung dalam nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut.

      a. Kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani.
      b. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
      c. Mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan.
      d. Mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban.
      e. Memunculkan sikap tenggang rasa dalam hubungan sosial.

    Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila menjadikan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia yang meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

3. Nilai Sila Persatuan Indonesia

    Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

    Persatuan Indonesia merupakan persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan tersebut didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Pernyataan tersebut sesuai alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."

    Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit (chauvinisme), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, serta keturunan.

    Makna nilai Persatuan Indonesia dapat diperinci sebagai berikut.

      a. Mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia.
      b. Menjalin kerja sama yang erat dalam wujud kebersamaan dan kegotongroyongan
      c. Kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa.
      d. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
      e. Memiliki rasa bangga dan cinta pada bangsa dan kebudayaan Indonesia.
      f. Rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia.

    Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa makna nilai persatuan Indonesia merupakan perwujudan paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnik di Indonesia. Pemberian tempat bagi keragaman budaya atau etnik tersebut sebagai wujud asas kebersamaan, solidaritas, dan rasa bangga, serta kecintaan kepada bangsa dan kebudayaan Indonesia.

4. Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

    Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh masyarakat Indonesia yang tidak dibedakan fungsi dan profesinya. Kerakyatan merupakan rakyat yang hidup dalam ikatan negara. Dengan sila keempat berarti bangsa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi tidak langsung (perwakilan) sangat penting dalam wilayah negara yang luas serta penduduk yang banyak. Pelaksanaan demokrasi langsung sekalipun sulit diwujudkan dalam alam modern, tetapi dalam hal tertentu dapat dilaksanakan, seperti memilih kepala negara.

    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong dengan itikad baik sesuai hati nurani.

    Permusyawaratan merupakan suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kedaulatan pendapat atau keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan merupakan suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan

    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila keempat ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat, sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ".. , maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang

    Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat..."

    Makna yang terkandung dalam nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dala permusyawaratan/perwakilan dapat diuraikan sebagai berikut.

      a. Pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.
      b. Mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.
      c. Pengambilan keputusan bersama mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.
      d. Menghormati dan menghargai keputusan yang telah disepakati bersama.
      e. Bertanggung jawab melaksanakan keputusan.

    Berdasarkan makna nilai kerakyatan tersebut, muncul sikap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Nilai kerakyatan menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat. Tanggung jawab ini tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, nilai kerakyatan mengandung pengakuan atas nilai kebenaran dan keadilan dalam menegakkan kehidupan yang bebas, adil, dan sejahtera.

5. Nilai Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

    Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiel maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di dalam negeri maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai UUD NRI Tahun 1945, keadilan sosial itu mencakup pula pengertian adil dan makmur.

    Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalistis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat. Tidak boleh terjadi praktik dalam masyarakat sosialistis dan komunalistis yang hanya mementingkan masyarakat, dan juga sebaliknya seperti yang berlaku dalam negara liberal yang segala sesuatu dipandang titik beratnya dari pribadi atau individu.

    Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia meliputi kehidupan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, keadilan pun meliputi keadilan dalam memenuhi tuntutan kehidupan jasmani serta keadilan memenuhi tuntutan kehidupan rohani secara seimbang (keadilan materiel dan spiritual).

    Hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

    Beberapa makna nilai yang terkandung dalam nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut.

      a. Keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya.
      b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
      c. Menyeimbangkan, menyelaraskan, dan menyerasikan antara hak dan kewajiban.
      d. Saling bekerja sama untuk mendapatkan keadilan.
      e. Mengembangkan kedermawanan kepada sesama.
      f. Membiasakan hidup hemat, sederhana, dan kerja keras.
      g. Menghargai hasil karya orang lain.
      h. Membiasakan tolong-menolong dengan orang lain.
      i. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.

    Berdasarkan makna dari nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut dapat dipahami bahwa nilai keadilan memberi jaminan untuk mencapai taraf kehidupan yang layak dan terhormat sesuai kodratnya. Selain itu, nilai keadilan menempatkan nilai demokrasi dalam bidang ekonomi dan sosial.





Post a Comment

0 Comments