PPKn X - Semester 1 - Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara - Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia

PPKn X - Semester 1 - Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara - Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 1
Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara


Pendalam Materi


B. Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia


    Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila di negara tersebut terdapat wilayah yang sah dan di dalamnya terdapat pemerintahan yang berdaulat, serta diberikan kekuasaan mengatur rakyatnya. Kekuasaan yang sah artinya pemerintah yang berdaulat mewakili seluruh rakyat dan yang sah untuk menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Begitu juga pemerintah negara Republik Indonesia.

    Pemerintah negara Republik Indonesia merupakan pemerintah berdaulat yang menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Artinya, rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili, dan mengurus urusan pemerintahan sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

    Pada saat menjalankan roda pemerintahan, pemerintah memerlukan suatu sistem pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan terhadap keseluruhan. Dengan demikian, hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan memengaruhi keseluruhannya itu.

    Sementara itu, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri. Jadi, tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, tetapi juga meliputi tugas-tugas lain termasuk legislatif dan yudikatif. Membahas sistem pemerintahan, sangat erat hubungannya dengan pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu. Bagaimana klasifikasi kekuasaan negara dan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia? Anda dapat menyimak uraian berikut.

1. Pembagian Kekuasaan

    Negara berasal dari bahasa asing, yaitu staat atau state, Kata staat atau state berasal dari bahasa Latin, yaitu status atau statum yang artinya menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata status juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap. Dalam perkembangannya, Niccolo Machiavelli memperkenalkan istilah La Stato dalam bukunya yang berjudul Il Principe yang artinya negara sebagai kekuasaan. Lalu, apa yang dimaksud kekuasaan?

    D. Laswell dan Abraham Kaplan merumuskan kekuasaan sebagai suatu hubungan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok orang lain agar sesuai keinginan atau tujuan dari pihak yang menentukan. Menurut Frederich Engels, kekuasaan itu sesuatu yang berasal dari masyarakat dan berkuasa di atas masyarakat. Dari rumusan tersebut Anda dapat menarik kesimpulan bahwa kekuasaan sebagai suatu kesempatan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan kehendaknya dalam bentuk suatu aksi sosial bagi mereka yang menentang kehendak maupun tidak menentang kehendak.

    Suatu pemerintahan dalam sebuah negara tentu menjalankan begitu banyak dan beragam fungsi. Dalam pemerintahan yang terpusat, pemerintah memiliki fungsi kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut tersebut menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Mengapa demikian?

    Ketika suatu pemerintahan memiliki kekuasaan absolut terhadap beberapa hal, seperti dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan menjalankan fungsi pemerintahan hingga peradilan maka semakin besar bagi pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang. Hal tersebut menjadi masalah besar karena kesewenang-wenangan akan berbuah ketidakadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, beberapa pemikir politik Barat mulai mengembangkan pemikirannya mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemikir politik Barat tersebut antara lain John Locke dan Montesquieu. John Locke dan Montesquieu menjadi pelopor teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan.

    Secara umum, konsepsi pembentukan lembaga negara berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara yang melatarbelakangi dibentuknya suatu lembaga negara. Secara singkat, teori dan praktik pengelompokan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dimulai jauh sebelum Montesquieu memperkenalkan teori Trias Politika. Pada abad XVI pemerintah Prancis telah membagi kekuasaan yang dimilikinya ke dalam lima bagian khusus, yaitu fungsi diplomatice, fungsi defencie, fungsi finance, fungsi justicie, dan fungsi policie. Fungsi-fungsi tersebut kemudian dikaji kembali oleh John Locke dan Montesquieu seperti berikut.

a. Fungsi Kekuasaan Negara Menurut John Locke

    John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga macam fungsi. Ketiga fungsi kekuasaan negara menurut John Locke sebagai berikut.

      1) Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang.
      2) Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
      3) Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri.

b. Fungsi Kekuasaan Negara Menurut Montesquieu

    Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi. Konsep kekuasaan yang dikemukakan Montesquieu dikenal dengan istilah Trias Politika. Ketiga fungsi kekuasaan menurut Montesquieu sebagai berikut.

      1) Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang.
      2) Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.
      3) Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang.

    Pelaksanaan kekuasaan negara dapat diterapkan sesuai sistem pembagian kekuasaan atau sistem pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan (divisions of power) adalah pembagian sistem kekuasaan setiap lembaga negara dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi satu sama lain tidak dipisahkan. Hal ini memungkinkan terjadinya koordinasi antarlembaga negara. Adapun pemisahan kekuasaan (separations of power) adalah sistem kekuasaan setiap lembaga negara dilakukan secara terpisah. Dengan kata lain, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain tanpa memerlukan koordinasi. Lantas, Indonesia menganut sistem kekuasaan yang mana? Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan.

    Dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar." UUD NRI Tahun 1945 tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan Trias Politika sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan disebabkan beberapa faktor berikut.

      a. UUD NRI Tahun 1945 tidak membatasi secara tajam bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan.
      b. UUD NRI Tahun 1945 tidak membatasi kekuasaan dibagi atas tiga bagian dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh tiga bagian.
      с. UUD NRI Tahun 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, akan tetapi dibagi kepada lembaga-lembaga negara lainnya seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat (2).

2. Pembagian Kekuasaan dalam Pemerintahan Indonesia

    Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Pembagian kekuasaan yang dijalankan bukanlah bagi-bagi tanggung jawab semata dalam menjalankan praktik penyelenggaraan negara. Lebih dari itu, pembagian kekuasaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dilakukan secara bersama-sama dalam satu sistem checks and balances. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian yaitu secara horizontal dan vertikal.

a. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

    Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan secara horizontal dipengaruhi oleh perubahan UUD NRI Tahun 1945. Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945, pembagian kekuasaan dibagi atas enam kekuasaan seperti berikut.

1) Kekuasaan Konstitutif

    Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini, yaitu pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang undang dasar.

    Mekanisme perubahan undang-undang dasar secara tegas diatur dalam pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Apabila ditelaah dalam pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 diketahui bahwa undang-undang dasar Indonesia tidak akan pernah bisa berubah seluruhnya. Hal itu didasarkan pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

    Mekanisme perubahan undang-undang dasar berdasarkan pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.

      a) Usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
      b) Setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
      c) Untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
      d) Putusan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
      e) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

2) Kekuasaan Eksekutif

    Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dimiliki oleh presiden dibantu oleh wakil presiden. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif oleh presiden dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

    Pengajuan rancangan undang-undang merupakan pelaksanaan sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ketentuan ini jelas menunjukkan adanya sistem pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Eksekutif selain sebagai pelaksana undang-undang sekaligus terlibat dalam pembuatan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, secara umum kekuasaan membentuk undang-undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Kekuasaan Legislatif

    Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan Dewan Per wakilan Rakyat dalam membuat undang undang tidak mutlak seluruhnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana yang dijelaskan sebelum nya bahwa pembuatan undang-undang melibatkan presiden selaku eksekutif. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah dilibatkan dalam pengajuan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

4) Kekuasaan Yudikatif

    Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dimiliki oleh Mahkamah Agung beserta lingkungan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat Komisi Yudisial sebagai lembaga pendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 24B UUD NRI Tahun 1945.

5) Kekuasaan Eksaminatif/Inspektif

    Kekuasaan eksaminatif/inspektif adalah kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dasar hukum pemberian kekuasaan ini diatur dalam pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

6) Kekuasaan Moneter

    Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Dasar hukum pemberian kewenangan diatur dalam pasal 23D UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

    Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia melaksanakan berbagai tugas seperti berikut.

      a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
      b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
      c) Mengatur dan mengawasi bank.

    Pembagian kekuasaan pemerintahan di tingkat daerah berlangsung antara lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini terjadi berhubungan dengan sistem pembagian tanggung jawab dan urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kekuasaan konstitutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif dan kekuasaan moneter tidak tampak dalam hubungan kekuasaan di pemerintahan daerah. Hubungan kekuasaan di tingkat provinsi antara pemerintah daerah (gubernur) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi. Hubungan kekuasaan di tingkat kabupaten antara pemerintah daerah (bupati) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten. Hubungan kekuasaan di tingkat kota antara pemerintah daerah (wali kota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota.

b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

    Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahannya. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang Uraian dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa sistem kekuasaan pemerintahan Indonesia dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.

    Pembagian kekuasaan ini menjadi ciri negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Konsep pembagian kekuasaan pemerintahan negara kesatuan seperti Indonesia berbeda dengan konsep negara federal. Negara-negara federal tidak mengenal adanya pembagian kekuasaan seperti yang ada di Indonesia. Negara federal terbagi atas negara-negara bagian dan negara federal itu sendiri. Contoh negara federal, yaitu Amerika Serikat.

    Munculnya kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari ditetapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.




Post a Comment

0 Comments