PPKn X - Semester 1 - Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara - Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

PPKn X - Semester 1 - Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara - Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 1
Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara


Pendalam Materi


C. Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan


    Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil kesepakatan nasional bangsa Indonesia. Meskipun demikian, dalam upaya penerapannya masih mengalami berbagai hambatan Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara?


1. Nilai Pancasila sebagai Etika dalam Kehidupan Bernegara


    Sebelum munculnya gerakan reformasi, bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensional di segenap aspek kehidupan masyarakat dan bangsa. Bahkan menurut beberapa pakar dan pemuka masyarakat, bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moral yang sangat serius. Semenjak terjadinya krisis multidimensional, muncul ancaman serius terhadap persatuan bangsa dan kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal ini tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan. berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran, dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan. Berbagai konflik sosial tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri.

    Faktor dari dalam negeri di antaranya sebagai berikut.

      a. Masih lemahnya pengamalan agama serta munculnya pemahaman ajaran agama yang keliru dan sempit.
      b. Sistem sentralisasi pemerintahan pada masa lampau sehingga timbul fanatisme daerah.
      c. Tidak berkembangnya pemahaman kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.
      d. Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam kurun waktu yang panjang sehingga munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika seperti korupsi.
      e. Kurangnya keteladanan bersikap dan berperilaku dari pemimpin bangsa.

    Faktor dari luar negeri di antaranya sebagai berikut.

      a. Pengaruh globalisasi yang luas dengan persaingan bangsa yang semakin tajam.
      b. Makin tingginya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

    Berbagai krisis multidimensional dan konflik sosial yang dialami bangsa Indonesia dapat dihindari dengan adanya kesadaran segenap masyarakat Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Para penyelenggara negara dan elite politik hendaknya memiliki politik kesadaran menerapkan nilai Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara. Bagaimanakah etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

a. Hakikat Etika

    Etika merupakan cabang falsafah dan ilmu kemanusiaan yang membahas sistem dan pemikiran mendasar tentang ajaran moral. Etika sebagai cabang ilmu yang membahas cara dan alasan kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Etika diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa diuraikan etika kehidupan berbangsa, yaitu etika sosial dan budaya; etika politik dan pemerintahan; etika ekonomi dan bisnis; etika penegakan hukum yang berkeadilan; etika keilmuan; serta etika lingkungan.

1) Etika Sosial dan Budaya

    Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu ditumbuhkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Budaya keteladanan juga harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin, baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

    Etika sosial dan budaya dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi. Caranya dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreativitas budaya dari masyarakat.

2) Etika Politik dan Pemerintahan

    Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggaraan negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, sesuai nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alami.

    Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, tidak korupsi, dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

3) Etika Ekonomi dan Bisnis

    Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar tercipta persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing. Dengan demikian, tercipta suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah pada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi. Praktik-praktik tersebut berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan. Selain itu, perlu dihindari perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

4) Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

    Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai Gambar 1.6 Hukum harus ditegakkan secara adil dan alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

5) Etika Keilmuan

    Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi maupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya yang tecermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif (berdaya cipta), dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil terbaik. Selain itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru dan tahan uji serta pantang menyerah.

6) Etika Lingkungan

    Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa dan bernegara diimplementasikan sebagai berikut.

      1) Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat
      2) Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebajikan.
      3) Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

    Kebijakan untuk internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan secara sungguh-sungguh dengan kaidah-kaidah sebagai berikut.

      1) Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut menggunakan pendekatan agama dan budaya.
      2) Internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan persuasif, serta tidak melalui cara indoktrinasi. internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa.
     3) Mendorong swadaya masyarakat secara sinergis dan berkesinambungan untuk melakukan
     4) Mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi, yaitu etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya sesuai pokok-pokok etika kehidupan berbangsa.
     5) Internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan berbangsa merupakan bagian dari pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika kehidupan berbangsa ini disusun untuk diamalkan oleh seluruh warga negara.

    Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di Indonesia. Pancasila sebagai hukum dasar harus mampu menjadi acuan bagi aturan-aturan hukum lainnya. Pada setiap saat dan di mana saja kita berada diwajibkan untuk menerapkan perilaku yang beretika, seperti tercantum pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sungguh sangat diperlukan.

    Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat Nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat mendasar, tetapi juga realistis dan aplikatif. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila apabila benar-benar dipahami, dihayati, dan diamalkan akan memberikan manfaat, misalnya dapat menurunkan angka kasus korupsi.

    Apabila warga negara Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi. Para koruptor berpandangan bahwa kebahagiaan materiel dianggap segala galanya dibandingkan dengan kebahagiaan spiritual yang lebih agung, mendalam, dan jangka panjang, Keinginan mendapatkan kekayaan dan kedudukan secara cepat menjadikannya nilai-nilai agama dikesampingkan. Oleh karena itu, perlu upaya memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat menjauhkan diri dari tindakan korupsi.

    Penanaman satu nilai tentu tidak cukup dan memang tidak bisa dalam konteks Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi kekuatan moral besar ketika keseluruhan nilai Pancasila dijadikan landasan moral dan diejawantahkan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pemberantasan korupsi.

    Penanaman nilai-nilai Pancasila paling efektif dilakukan melalui pendidikan dan media. Pendidikan informal di keluarga harus menjadi landasan utama dan didukung oleh pendidikan formal di sekolah dan nonformal masyarakat. Media harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju, namun tetap berkepribadian Indonesia.

b. Nilai Dasar Pancasila

    Dalam perspektif filosofis makna nilai dasar Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Pancasila harus dimaknai sebagai satu kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis. Artinya, Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga kelima silanya memiliki esensi makna yang utuh.

    Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan nilai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritik, dan hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    Nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis, dan religius dimanifestasikan sesuai hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber dari kepribadian bangsa. Pada dasarnya nilai-nilai Pancasila bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Selain itu, Pancasila bercirikan asas kekeluargaan, gotong royong, dan pengakuan atas hak-hak individu.

c. Pancasila sebagai Dasar Etika

    Setiap sila Pancasila mempunyai nilai yang saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik, dan antara nilai satu sila dengan sila lainnya memiliki tingkatan. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya, Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai religius, adat istiadat, kebudayaan, dan setelah disahkan menjadi dasar negara terkandung di dalamnya nilai kenegaraan

    Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilainya harus dijabarkan dalam suatu norma yang merupakan pedoman pelaksanaan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara. Ada dua macam norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu norma hukum dan norma moral atau etika. Dalam norma hukum positif. Pancasila dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang eksplisit dan secara konkret dijabarkan dalam tertib hukum Indonesia.

    Pancasila dalam pelaksanaannya memerlukan suatu norma moral sebagai dasar pijak pelaksanaan tertib hukum di Indonesia. Sebaik apa pun suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak dilandasi oleh moral luhur dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan negara, tentu saja hukum tidak akan mencapai suatu keadilan bagi kehidupan kemanusiaan. Secara kausalitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut.

      1) Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat terdalam yang menunjukkan adanya sifat-sifat umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai.
      2) Inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan.
      3) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah fundamental negara sehingga merupakan suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi.

    Pancasila secara objektif tidak dapat diubah secara hukum sehingga terlekat pada kelangsungan hidup negara. Sebagai konsekuensinya jika nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu diubah, sama halnya dengan pembubaran negara. Pernyataan ini sebagaimana terkandung dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, diperkuat Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1997, Jo. Tap. Nomor IX/MPR/1978. Sebaliknya, nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung atau melekat pada bangsa Indonesia sendiri.

    Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar, serta motivasi atas segala perbuatan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila merupakan cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Saat ini tampaknya kebutuhan akan norma etika untuk kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu bahkan amat penting untuk ditetapkan.

    Hal ini terwujud dengan keluarnya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat.

    Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan sebagai berikut.
      1) Memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek
      2) Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
      3) Menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

    Pancasila harus dijadikan sebagai etika dalam segala aspek kehidupan dan diterapkan sesuai nilai-nilai luhur yang ada. Dengan demikian, setiap tindakan warga negara selalu mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yaitu nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

d. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Nilai Fundamental terhadap Sistem Etika Negara

    Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia". Pernyataan tersebut menunjukkan sebagai sumber hukum.

    Nilai dasar fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan kuat dan tidak dapat berubah mengingat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai cita-cita negara (staatsidee). Selain itu, nilai-nilai Pancasila merupakan suatu landasan etika moral dalam kehidupan kenegaraan yang ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa ". .. yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

    Konsekuensi penyelenggaraan kenegaraan antara lain operasional pemerintahan negara, pembangunan negara, pertahanan dan keamanan negara, politik negara, serta pelaksanaan demokrasi
negara harus senantiasa berdasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan
tiap-tiap silanya.





Post a Comment

0 Comments