PPKn X - Semester 1 - Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara - Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan - Penerapan Nilai Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945

PPKn X - Semester 1 - Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara - Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan - Penerapan Nilai Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas X Semester I




BAB 1
Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara


Pendalam Materi

C. Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

    Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil kesepakatan nasional bangsa Indonesia. Meskipun demikian, dalam upaya penerapannya masih mengalami berbagai hambatan Bagaimana aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara?


2. Penerapan Nilai Pancasila dalam Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945


    Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itu dijabar kan dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

    Hubungan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat Pancasila dengan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam pasal-pasal, Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi juga telah menjadi hukum positif.

    Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung empat pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam pasal-pasal.Keempat pokok pikiran tersebut sebagai berikut.

      a. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
      b. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
      c. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
      d. Pokok pikiran keempat berintikan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

    Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara menurut pokok pikiran pertama ini, mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan

    Pokok pikiran kedua merupakan causa finalis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran ini dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam undang-undang dasar sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Aliran ini sesuai sifat masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat.

    Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan penyelenggara negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara.

    MPR telah melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 dalam empat tahap pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2002. Keseluruhan pasal UUD NRI Tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian sebagai berikut.

      a. Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara.
      b. Pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
      c. Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan.

    Berdasarkan hasil amandemen dan pengelompokan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, berikut diuraikan beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

a. Sistem Pemerintahan Negara dan Kelembagaan Negara

    Pasal yang terkait dengan sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara, yaitu pasal I ayat (3) dan pasal 3 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

    Berdasarkan prinsip negara hukum, penyelenggara negara tidak saja bertindak sesuai hukum tertulis dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Penyelenggara negara juga membuat kebijakan yang bermuara pada upaya mencapai kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia.

    Pasal 3 ayat (1) berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pasal 3 ayat (2) berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan/atau wakil presiden. Pasal 3 ayat (3) berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Ketentuan yang terkait dengan wewenang atau kekuasaan MPR tersebut menunjukkan bahwa dalam ketatanegaraan Indonesia dianut sistem horizontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antarlembaga negara.

b. Hubungan antara Negara dan Penduduknya

    Pasal yang terkait dengan hubungan antara negara dan penduduknya yaitu pasal 26 ayat (2), pasal 27 ayat (3), pasal 29 ayat (2), pasal 31 ayat (2) dan (3), pasal 33 ayat (1), dan pasal 34 ayat (2). Pasal 26 ayat (2) berbunyi: Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang menetap di wilayah Indonesia memiliki status hukum sebagai penduduk Indonesia. Sebagai penduduk, pada diri orang asing itu melekat hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial) sekaligus tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum (general international law).

    Pasal 27 ayat (3) berbunyi: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) tersebut bermaksud untuk meneguhkan konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pertahanan negara, yaitu bahwa upaya pembelaan negara bukan monopoli TNI, tetapi juga hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.

    Pasal 29 ayat (2) berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa negara menjamin salah satu hak manusia yang paling asasi, yaitu kebebasan beragama. Kebebasan beragama bukanlah pemberian negara atau golongan tetapi bersumber pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

    Pasal 31 ayat (2) berbunyi: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 ayat (3) berbunyi: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pendidikan dasar menjadi wajib dan bagi siapa pun yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Sementara itu, pemerintah wajib membiayai kewajiban setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa, Ketentuan ini juga mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

    Pasal 33 ayat (1) berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Dasar pertimbangan kepentingannya tidak lain adalah seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai paham demokrasi ekonomi yang mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia.

    Pasal 34 ayat (2) berbunyi: 'Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dari ketentuan pasal 34 ayat (2) tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa sistem jaminan sosial merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) schingga rakyat dapat hidup sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

c. Materi Lain Berupa Aturan Bendera Negara, Bahasa Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

    Pasal yang terkait dengan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan, yaitu pasal 35, 36, 36A, dan 36B. Pasal 35 menyatakan bahwa bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 36A menyatakan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B menyatakan bahwa lagu kebangsaan ialah "Indonesia Raya".

    Bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan merupakan simbol yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia di tengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara dan bangsa, tak terkecuali bangsa dan negara Indonesia. Dalam pengertian yang simbolis itu, bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan memiliki makna penting untuk menunjukkan identitas dan kedaulatan negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.


3. Penerapan Nilai Pancasila dalam Kebijakan Negara

    Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sesuai jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Ir. Soekarno bahwa dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu "harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus memiliki tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini."

    Selanjutnya, Ir. Soekarno menegaskan dengan berkata, "Saya beri uraian itu tadi agar saudara saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi leitstar dinamis." Leitstar adalah istilah dari bahasa Jerman yang berarti "bintang pimpinan" (Ngadino, 2015: 59). Pancasila sebagai dasar negara dapat diterapkan dalam menentukan kebijakan negara di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, agama, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

a. Kebijakan Negara Bidang Politik

    Penerapan Pancasila dalam kebijakan negara di bidang politik dituangkan dalam pasal 22E ayat (1), 26 ayat (2), pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28D ayat (1), dan pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia. Selain orang berkebangsaan Indonesia asli, orang berkebangsaan lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara dan juga menjadi warga negara Republik Indonesia.

    Pasal 26 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Adapun pada pasal 26 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk Indonesia diatur dengan undang-undang.

    Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara, baik mengenai haknya maupun kewajibannya.

    Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, yang diatur dengan undang-undang. Dalam ketentuan ini ditetapkan adanya tiga hak warga negara dan penduduk yang digabungkan menjadi satu, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

    Pasal 22E, 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28 serta pasal 28D ayat (1) dan pasal 28E ayat (3) merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia.

    Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila sebagaimana dikatakan oleh Notonagoro bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara dan oleh karen itu politik negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia.

    Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia haru memperhatikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan dan oleh karena itu, politik Indonesia yang dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat, bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok dan golongan, sebagaimana ditunjukkan oleh Kaelan. Menurut Kaelan, sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat.

    Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Dalam hal ini, kebijakan negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar filsafat manusia. Pernyataan tersebut didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Dalam proses reformasi dewasa ini pengembangan politik negara harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya. Dengan demikian, praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri.

b. Kebijakan Negara Bidang Ekonomi

    Penerapan Pancasila dalam kebijakan negara di bidang ekonomi dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 28D ayat (2), pasal 28E ayat (1), pasal 33, dan pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini memancarkan asas kesejahteraan atau asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak asasi manusia atas penghidupan yang layak.

    Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih dan kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pada pasal 33 ayat (2) ditetapkan bahwa cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pada ayat (3) ditegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Pasal 33 ayat (1) menunjukkan adanya hak asasi manusia atas usaha perekonomian, sedangkan pasal 33 ayat (2) menetapkan adanya hak asasi manusia atas kesejahteraan sosial, Pasal 33 ayat (3) menunjukkan adanya hak asasi manusia atas kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pada pasal 33 ayat (4) ditetapkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai pasal 33 ayat (5), pelaksanaan seluruh ayat dalam pasal 33 diatur dalam undang-undang.

    Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

    Ketentuan dalam pasal 34 ayat (2) ini menegaskan adanya hak asasi manusia atas jaminan sosial. Adapun pasal 34 ayat (3) ditetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelaksanaan mengenai isi pasal 34 ini selanjutnya diatur dalam undang-undang sebagaimana dinyatakan pada pasal 34 ayat (4).

    Pasal 27 ayat (2), pasal 28D ayat (2), pasal 28E ayat (1), pasal 33, dan pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang telah disebutkan adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dalam kehidupan ekonomi nasional.

    Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan.

    Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan demikian, sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia.

    Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Persaingan bebas dalam bidang ekonomi tidak sesuai Pancasila yang lebih tertuju pada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan melainkan demi kemanusiaan, dan demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa.

c. Kebijakan Negara Bidang Agama serta Sosial Budaya

    Penerapan Pancasila dalam kebijakan negara di bidang agama serta sosial budaya seperti dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (1) menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pasal 29 ayat (2) ditetapkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini jelas merupakan pernyataan tegas tentang hak asasi manusia atas kemerdekaan beragama.

    Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia. Selanjutnya, pasal 31 ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Dari ketentuan pasal 31 ayat (2) ini diperoleh pemahaman bahwa mengikuti pendidikan dasar merupakan kewajiban asasi manusia.

    Sebagai upaya memenuhi kewajiban asasi manusia itu, dalam pasal 31 ayat (3) diatur bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyeleggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Demikian pula dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat (4) ditetapkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

    Dalam pasal 31 ayat (5) ditetapkan pula bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat (1) menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ketentuan ini menegaskan bahwa mengembangkan nilai-nilai budaya merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, pasal 32 ayat (2) menyatakan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

    Pasal 29. pasal 31, dan pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional.

    Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, sesuai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Perbenturan kepentingan politik dan konflik sosial yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia harus dapat diselesaikan melalui kebijakan negara yang bersifat humanis dan beradab.

    Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam proses reformasi dewasa ini terkadang kita saksikan adanya masalah sosial budaya dalam masyarakat sehingga terjadi berbagai gejolak yang bermuara pada masalah politik. Oleh karena itu, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik. Artinya, nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

d. Kebijakan Negara Bidang Pertahanan dan Keamanan

    Penerapan Pancasila dalam kebijakan negara di bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 27 ayat (3) menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dalam ketentuan ini, hak dan kewajiban warga negara merupakan satu kesatuan, yaitu bahwa untuk turut serta dalam upaya bela negara pada satu sisi merupakan hak asasi manusia, tetapi pada sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia.

    Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan kewajiban asasi manusia. Pasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, pada pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

    Dalam pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan wewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

    Pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 merupakan penjabaran pokok persatuan sebagai pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pikiran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional.

    Berdasarkan pokok pikiran persatuan tersebut, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, demi tegaknya hak-hak warga negara, diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Dalam hal ini, segala sesuatu yang terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan harus diatur dengan memperhatikan tujuan negara untuk melindungi segenap wilayah dan bangsa Indonesia.

    Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas kemanusiaan sehingga kebijakan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan Indonesia harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia.

    Pada hakikatnya negara merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu, kita harus mendasarkan kembali pada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan berkehendak mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut.

      1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
      2) Memajukan kesejahteraan umum.
      3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
      4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Secara sistematis, pertahanan dan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama dan kedua), berdasar pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara (sila ketiga), harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila keempat), dan ditujukan untuk terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (sila kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum.



Post a Comment

0 Comments