PPKn XI - Semester 3 - Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara - Hak Asasi Manusia

PPKn XI - Semester 3 - Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara - Hak Asasi Manusia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas XI Semester 1





BAB 1
Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara


Pendalam Materi


    Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang telah amandemen mengamanatkan bahwa salah satu tujuan didirikan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Dalam rangka memenuhi hak tersebut pemerintah membuat program jaminan sosial bagi warga negara salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

    Jaminan sosial merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Dalam Bab I ini Anda akan memahami tentang HAM dalam perspektif Pancasila. Selain itu, Anda akan mengidentifikasi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dan penegakan HAM di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Pahami satu per satu uraian berikut demi meningkatkan kepedulian Anda terhadap HAM.


A. Hak Asasi Manusia



    Salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat suatu negara dan masyarakat internasional yaitu hak asasi manusia. Isu HAM tidak boleh diabaikan begitu saja oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Segala upaya dilakukan demi tegaknya hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia hendaknya dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat ataupun negara. Hak asasi manusia dimiliki oleh manusia tanpa harus meminta atau menunggu orang lain memberikan haknya.

    Hak asasi manusia (HAM) merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran masyarakat internasional untuk memperjuangkan HAM muncul setelah Perang Dunia II. Perang Dunia II sering disebut konflik militer global karena melibatkan sebagian besar negara-negara di dunia. Dalam keadaan "perang total", seluruh perekonomian negara, industri, sumber daya sipil, dan militer dikerahkan untuk perang. Sumber daya militer dan sipil tidak lagi dibedakan sehingga terjadi kematian massal warga sipil di berbagai negara. Tindakan tidak manusiawi dalam peperangan dan kesengsaraan yang ditimbulkan memotivasi berbagai kalangan untuk me rumuskan perlindungan HAM dalam naskah internasional

    Istilah hak asasi manusia muncul pada 1948 seiring lahirnya Universal Declaration of Human Rights. Istilah Human Right dimunculkan oleh Anna Eleanor Roosevelt. Sebelum muncul istilah Human Right penyebutan hak asasi manusia menggunakan istilah The Right of Man. Penggunaan istilah ini dianggap belum mencakup hak asasi wanita. Dengan demikian, penyebutan istilah Human Right dianggap lebih tepat dan dapat mewakili, baik hak kaum pria maupun kaum wanita.

    Selain pengertian tentang hak asasi manusia tersebut, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pengertian hak asasi manusia seperti berikut.

      1. John Locke, filsuf asal Inggris ini berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, hak asasi manusia ini melekat pada diri setiap manusia dan tidak ada kekuasaan apa pun yang dapat mencabutnya.
      2. Jack Donnelly, dalam buku berjudul Universal Human Rights in Theory and Practice mengemukakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.
      3. Jan Materson, pemikir HAM Barat ini berpendapat bahwa hak asasi manusia dapat diartikan secara hukum sebagai hak-hak yang melekat pada diri kita (manusia) dan tanpanya (hak asasi manusia) kita tidak dapat hidup layak sebagai manusia.
      4. Koentjoro Poerbopranoto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya ini memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci.

    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 juga menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

    Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri setiap orang. Dengan demikian, tidak seorangpun diperkenankan merampas hak asasi manusia. Selain itu, hak asasi manusia merupakan instrumen dalam upaya menjaga harkat dan martabat manusia sesuai kodrat kemanusiaannya.

    Konsep dan implementasi HAM di setiap negara berbeda sesuai ideologi dan filosofi negara masing masing. Bagaimana HAM di beberapa negara? Untuk mengetahui jawabannya Anda dapat memindai QR Code di samping. Setelah menyaksikan video pada laman yang dipindai melalui QR Code, Anda dapat mengetahui perkembangan HAM di berbagai negara.

    Hak asasi manusia memiliki sifat; unsur, dan prinsip tertentu yang berbeda dari hak-hak lainnya. Adapun sifat, unsur, dan prinsip hak asasi manusia sebagai berikut.


1. Sifat dan Unsur Hak Asasi manusia

    Hak asasi manusia (HAM) bersifat kodrati. Artinya HAM melekat dalam kodrat kemanusiaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. HAM sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian masyarakat atau pemberian negara. HAM tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. HAM merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap hak melekat sebuah kewajiban. Oleh karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki sifat tertentu yang berbeda dari hak-hak lainnya. Adapun sifat hak asasi manusia sebagai berikut.

      a. Universal atau menyeluruh, artinya hak asasi manusia berlaku bagi semua manusia, tanpa kecuali.
      b. Utuh, artinya hak asasi manusia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Alasannya, setiap manusia berhak atas seluruh haknya secara utuh.
      c. Hakiki, artinya hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Hak asasi manusia dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar atau hak pokok atas karunia Tuhan Yang Maha Esa.
      d. Permanen atau kekal, artinya hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dipindahtangankan atau dicabut oleh kekuatan lain.

    Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi orang lain. Kewajiban tersebut penting agar tidak terjadi benturan hak yang berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia. Sikap saling menghargai, menghormati, toleransi, dan semangat persatuan dari setiap individu.

    Secara umum, hak dipandang memiliki struktur internal terdiri atas empat komponen atau unsur dasar. Keempat unsur dasar tersebut sebagai berikut (Iskandar, 2012: 23-25).

a. Keistimewaan (Previlege)

    Keistimewaan berarti keadaan saat seseorang memiliki sebuah keistimewaan untuk melakukan sesuatu, bukan karena diwajibkan. Sebagai contoh, setiap berulang tahun Anda mendapatkan hadiah dari orang tua. Pemberian hadiah ini bukan berarti orang tua Anda diwajibkan memberi hadiah setiap hari ulang tahun. Akan tetapi, hadiah tersebut diberikan karena hari ulang tahun merupakan hari yang istimewa.

b. Klaim (Claim)

    Klaim berarti suatu situasi ketika seseorang memiliki hak untuk menuntut atau meminta. Sebagai contoh seorang tukang mekanik dan tukang jahit diberikan upah sesuai jasa yang telah diberikan.

c. Kuasa (Power)

    Seseorang dikatakan memiliki kuasa ketika ia memiliki kemampuan untuk mengubah elemen orang lain atau milik sendiri. Sebagai contoh, seorang guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan soal latihan. Dengan menggunakan kuasa ini, guru telah melaksanakan hak mengubah situasi normatif peserta didik, yaitu membebankan kewajiban baru peserta didiknya.

d. Kekebalan (Immunity)

    Seseorang dapat mengubah sesuatu apabila ia memiliki kuasa. Akan tetapi, seseorang yang memiliki kualitas khusus dapat dipastikan memiliki kekebalan. Contoh hak berupa kekebalan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan advokat bebas dalam melaksanakan tugas profesinya termasuk bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpedoman pada kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud bebas yaitu melaksanakan tugas profesi advokat tanpa tekanan dan ancaman yang akan menimbulkan rasa takut atau adanya perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.


2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

    Pada dasarnya hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yaitu hak persamaan dan kebebasan. Selanjutnya, dari kedua hak tersebut diturunkan menjadi hak untuk melanjutkan keturunan, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan. Hak persamaan dan hak kebebasan memiliki peranan penting dalam penegakan HAM. Tanpa adanya hak persamaan dan kebebasan, hak-hak yang lain sulit untuk ditegakkan. Hak asasi manusia bisa diklasifikasikan menjadi hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya.

a. Hak Asasi Pribadi/Personal Right


    Hak asasi pribadi atau personal right merupakan hak kebebasan setiap individu untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan diri pribadi. Hak-hak yang termasuk hak asasi pribadi antara lain hak untuk bergerak, menyatakan pendapat, dan hak untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan, serta memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Selain itu, hak pribadi meliputi hak hidup dan hak merdeka dalam mempertahankan diri dari sesuatu yang dapat menghambat kemerdekaan dirinya.

b. Hak Asasi Politik/Political Right


    Hak asasi politik merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu dalam bidang politik dan pemerintahan. Hak-hak yang masuk dalam golongan hak asasi politik antara lain hak untuk memilih dan dipilih, berkumpul dan mengikuti organisasi, menjadi anggota partai politik, dan mengikuti kampanye, serta mengemukakan pendapat dalam forum diskusi ataupun musyawarah.

c. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Right

    Hak asasi hukum merupakan hak asasi yang dimiliki setiap individu dalam bidang hukum. Beberapa hak yang termasuk hak asasi hukum antara lain hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum serta hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai contoh hak asasi hukum, yaitu hak mendapatkan kepastian hukum, mendapat perlindungan hukum, dan menjadi aparat penegak hukum.

d. Hak Asasi Ekonomi/Property Right

    Hak asasi dalam bidang ekonomi merupakan hak kebebasan setiap individu untuk me lakukan dan mengembangkan dirinya dalam kegiatan ekonomi. Hak yang termasuk dalam kelompok hak asasi ekonomi sebagai berikut.

      1) Hak melakukan kegiatan jual beli.
      2) Hak mengadakan kegiatan kontrak atau perjanjian.
      3) Hak menyelenggarakan sewa menyewa.
      4) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
      5) Hak mendapatkan upah.
      6) Hak ikut serta dalam serikat buruh.

e. Hak Asasi Peradilan/Procedural Right

    Hak asasi peradilan merupakan hak asasi yang dimiliki setiap individu berkaitan dengan perlindungan hukum di muka peradilan. Hak yang termasuk hak asasi peradilan adalah hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan peradilan, dan hak mendapatkan perlindungan. Contoh pelaksanaan hak asasi peradilan, yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan.

f. Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Right


    Hak asasi sosial budaya merupakan hak asasi yang dimiliki setiap individu di bidang sosial dan budaya. Hak yang termasuk hak asasi sosial budaya antara lain hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mengembangkan kebudayaan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak meningkat kan kesejahteraan hidup.


3. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

    Prinsip-prinsip HAM merupakan landasan orientasi berpikir dalam penegakan hak asasi manusia secara universal Sesuai pendapat Rhona K.M. Smith, ada tiga prinsip HAM sebagai berikut.

a. Prinsip Kesetaraan (Equality)

    Satu gagasan tertinggi dalam hak asasi manusia adalah meletakkan setiap individu dalam satu tingkatan yang sama dalam penghormatan terhadap martabatnya. Prinsip kesetaraan meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Artinya, pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula. Kesetaraan yang dimaksud berarti kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, maupun kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair. Apabila seseorang yang berasal dari posisi berbeda diperlakukan sama, akan muncul permasalahan. Sebagai contoh, Indonesia berupaya melestarikan suku anak dalam dengan cara memberikan akses sekolah gratis.

    Dalam prinsip kesetaraan, dikenal tindakan afirmatif (diskriminasi positif). Hal ini muncul ketika seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda, tetapi diperlakukan sama. Jika perlakuan sama ini terus diberlakukan maka perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar HAM telah ditingkatkan. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan dengan catatan tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam ukuran tertentu hingga kesetaraan tersebut dicapai. Apabila kesetaraan telah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan.

b. Prinsip Pelarangan Diskriminasi (Non Discrimination)

    Diskriminasi adalah kesenjangan perlakuan yang seharusnya sama atau setara. Diskriminasi terdiri atas dua bentuk sebagai berikut.

      1) Diskriminasi langsung, yaitu memperlakukan seseorang secara berbeda, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, sikap seseorang yang membedakan perlakuan kepada orang lain karena ciri fisik atau penampilannya.
      2) Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Sebagai contoh, pembatasan pada hak ke hamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki laki.

    Sesuatu akan dikatakan sebagai tindakan diskriminasi apabila berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalisme atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda, status kelahiran atau status lainnya. Jika semua orang dianggap setara, seharusnya tidak ada perlakuan diskriminasi.

c. Prinsip Kewajiban Positif Setiap Negara

    Menurut prinsip ini, setiap negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan warganya. Untuk kebebasan berekspresi, negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Untuk hak hidup, negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak dan kebebasan warganya. Berdasarkan alasan ini, negara membuat aturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Selain tiga prinsip HAM menurut Rhona K.M. Smith di atas, masih ada prinsip ain yang dikemukakan oleh Manfred Nowak. Prinsip HAM yang dimaksud sebagai berikut.

a. Prinsip Universal (Universality)

    Prinsip universal selaras dengan pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Prinsip universal merupakan prinsip tertinggi, artinya HAM berlaku secara keseluruhan di mana pun seseorang berada. Suatu hak tidak dapat diserahkan secara sukarea atau dicabut.

b. Prinsip Ketergantungan (Interdependence)

    Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak sering bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu hak untuk mendapatkan pendidikan atau hak memperoleh informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain.

c. Prinsip Saling Terkait (Interrelated) atau Prinsip Tidak Terbagi (Indivisibility)

    Prinsip ini merupakan pengembangan dari prinsip ketergantungan. Hak sipil, politik, sosial budaya, dan ekonomi mempunyai sifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Sebagai contoh, hak setiap orang untuk memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan atau hak atas kesehatan.


4. Instrumen Hukum dan Peradilan HAM

    Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum negara lain. Dengan adanya perbedaan sistem hukum tersebut secara otomatis terdapat perbedaan pandangan terhadap permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan warga negara, seperti masalah hak asasi manusia. Perbedaan sistem hukum inilah yang menyebabkan lahirnya beberapa instrumen hukum HAM nasional jauh sebelum disepakatinya Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia sedunia pada 10 Desember 1948 (sebagai standar instrumen hukum HAM internasional).

    Beberapa instrumen hukum HAM nasional yang lahir sebelum disepakatinya Universal Declara tion of Human Rights antara lain Piagam Madinah, Magna Charta dan Bill of Rights di Inggris, dan Declarations des droits de l'homme et du citoyen di Amerika. Instrumen-instrumen hukum HAM nasional tersebut akhirnya mendasari pembentukan standar instrumen hukum internasional HAM dan peradilan HAM internasional.

a. Instrumen Hukum HAM Internasional

    Lahirnya instrumen hukum HAM nasional di beberapa negara telah mendorong masyarakat dunia untuk membuat standar instrumen hukum HAM internasional Secara internasional, HAM termasuk dalam sistem hukum internasional, yaitu sistem hukum yang dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri atas negara-negara di dunia. Negara mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum internasional, baik melalui kebiasaan, perjanjian internasional maupun deklarasi. Selanjutnya, negara yang menyetujui akan terikat dalam hukum internasional tersebut. Instrumen hukum internasional dapat diperinci sebagai berikut.

1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)

    Deklarasi universal hak asasi manusia merupakan salah satu tonggak utama pengakuan dan komitmen negara-negara di dunia untuk saling menghormati serta menjunjung tinggi HAM. Deklarasi HAM ini dicetuskan dalam sidang PBB pada 10 Desember 1948. Norma norma yang terdapat dalam deklarasi HAM merupakan kerangka tujuan sekaligus sebagai sumber utama dalam pembentukan instrumen HAM lainnya.

2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)


    Ketentuan HAM yang diatur dalam kovenan ini merupakan penjabaran lebih terperinci dari hak-hak yang diatur dalam deklarasi universal hak asasi manusia, Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik memuat tentang hak sipil dan politik seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas persamaan kedudukan di peradilan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana, serta hak-hak yang dimiliki kelompok minoritas dan larangan propaganda perang atau provokasi terhadap diskriminasi. Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil dan politik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights)

    Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1976. Ketentuan yang diatur dalam kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan pengukuhan dan penjabaran pokok-pokok HAM dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam deklarasi universal hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi kovenan ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Kovenan ini mengakui hak asasi manusia setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak atas pekerjaan, hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, hak membentuk serikat buruh, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, serta hak ikut serta dalam kehidupan budaya.

4) Konvensi Genosida (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)

    Konvensi ini menetapkan genosida (pemusnahan kelompok tertentu) sebagai kejahatan internasional dan memuat ketentuan untuk mencegah dan menghapuskan kejahatan genosida. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM menetapkan genosida sebagai pelanggaran HAM yang berat.

5) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)

    Indonesia telah mengesahkan konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Konvensi ini mengatur tentang larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, konvensi ini menjamin hak setiap orang untuk diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan ras, asal-usul dan suku bangsa.

    Setiap kali ada masalah atau sengketa internasional, seperti kejahatan perang, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selalu berusaha untuk menyelesaikannya. Peradilan HAM internasional merupakan bagian dalam upaya penghormatan dan penegakan HAM. Peradilan internasional menjadi bagian upaya penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum internasional oleh peradilan nasional yang dibentuk secara teratur. Ada beberapa peradilan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan upaya penegakan HAM. Peradilan yang dimaksud sebagai berikut.

1) Mahkamah Internasional (International Court of Justice atau ICJ)


    Mahkamah Internasional merupakan badan peradilan dunia yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Lembaga Mahkamah Internasional berperan mencegah terjadinya pertikaian antarnegara, Mahkamah Internasional merupakan kelanjutan dari Mahkamah Tetap Peradilan Internasional yang dibentuk berdasarkan pasal XIV Covenant Liga Bangsa-Bangsa.

    Mahkamah Internasional merupakan bagian integral dari PBB. Oleh karena itu, semua anggota PBB merupakan anggota Statuta Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional terdiri atas lima belas orang hakim. Mereka dipilih berdasarkan suara mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan terpisah di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Mahkamah Internasional memiliki wewenang mengadili semua sengketa yang diserahkan para pihak dalam semua persoalan yang ditetapkan oleh Piagam PBB, perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berlaku.

2) Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court atau ICC)


    Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk sebuah lembaga peradilan bernama Mahkamah Pidana Internasional Pembentukan lembaga ini disahkan melalui Konferensi Internasional di Roma, Italia Juni 1998. Mahkamah Pidana Internasional terdiri atas delapan belas orang hakim yang bertugas selama sembilan tahun tanpa dapat dipilih kembali. Para hakim dipilih berdasarkan dua pertiga suara Majelis Negara Pihak, yang terdiri atas negara negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional ini adalah bidang hukum pidana internasional Lembaga ini mengadili individu pelanggar hak asasi manusia internasional berupa kejahatan perang, genosida, kejahatan humaniter (kemanusiaan), dan kejahatan agresi.

3) Panel Khusus dan Panel Spesial Pidana Internasional


    Panel Khusus Pidana Internasional dan Panel Spesial Pidana Internasional adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka yang melakukan kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen atau hanya untuk sementara. Komposisi penuntut dan hakim ad hoc Panel Khusus Pidana Internasional sepenuhnya ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan internasional Pada Panel Spesial Pidana Internasional komposisi penuntut dan hakim ad hoc-nya merupakan gabungan antara peradilan nasional dan internasional. Yurisdiksi atau kewenangan Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional menyangkut tindakan kejahatan perang dan genosida tanpa melihat negara dari si pelaku tersebut sudah meratifikasi Statuta Roma atau belum. Hal ini berbeda dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang didasarkan pada negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma.

b. Instrumen HAM Nasional Indonesia

    Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang bersifat kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM harus dihormati, dijaga, dan dilindungi, baik oleh setiap individu, masyarakat, maupun negara. Sebagai upaya perlindungan, pengembangan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia dibentuk instrumen HAM dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional.

1) Pancasila

    Pancasila sebagai landasan idiil bagi pelaksanaan, penegakan, dan perlindungan HAM di Indonesia, terutama sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Landasan idiil merupakan landasan filosofis dan moral bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa memberikan penghormatan, pengakuan, penegakan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia memuat ketentuan pokok mengenai hak asasi manusia. Secara garis besar ketentuan mengenai hak asasi manusia tercantum pada:

a) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      (1) Alinea I, sebagai bentuk gambaran pengakuan terhadap kebebasan (kemerdekaan) sebagai bagian dari hak asasi setiap manusia (bangsa).
      (2) Alinea II, sebagai bentuk gambaran pengakuan hak asasi manusia di bidang politik.
      (3) Alinea III, sebagai bentuk gambar an pengakuan atas kemerdekaan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
      (4) Alinea IV, sebagai bentuk gambar an pengakuan hak-hak asasi manusia yang bersifat universal.
b) Pasal 28A-28J UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia.
c) Pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, serta pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

    Ketentuan mengenai hak asasi manusia juga diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini memuat ketentuan untuk menugaskan kepada lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,

4) Undang-Undang

    Ketentuan tentang HAM telah diatur secara khusus dalam pasal 28A-28J UUD NRI Tahun 1945. Sebagai aturan pelaksana dari ketentuan HAM tersebut dibentuk undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang HAM seperti berikut.

a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

    Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan ketentuan hukum yang mengatur secara terperinci tentang pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus yang mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Undang-undang ini juga mengatur tentang kedudukan dan kewenangan pengadilan HAM serta mengatur proses peradilan di pengadilan HAM.






Post a Comment

0 Comments