PPKn XI - Semester 3 - Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara - Penegakan HAM di Indonesia dalam Perspektif Pancasila

PPKn XI - Semester 3 - Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara - Penegakan HAM di Indonesia dalam Perspektif Pancasila

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas XI Semester 1





BAB 1
Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara


Pendalam Materi


    Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang telah amandemen mengamanatkan bahwa salah satu tujuan didirikan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Dalam rangka memenuhi hak tersebut pemerintah membuat program jaminan sosial bagi warga negara salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

    Jaminan sosial merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Dalam Bab I ini Anda akan memahami tentang HAM dalam perspektif Pancasila. Selain itu, Anda akan mengidentifikasi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dan penegakan HAM di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Pahami satu per satu uraian berikut demi meningkatkan kepedulian Anda terhadap HAM.


D. Penegakan HAM di Indonesia dalam Perspektif Pancasila



    Adanya deklarasi HAM dan undang-undang yang mengatur tentang HAM tidak dengan sendirinya menjamin penghormatan terhadap HAM. Faktanya, masih dijumpainya pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar. Akan tetapi, upaya penegakan HAM terus dilakukan meskipun banyak hambatan yang menghadang. Apa saja hambatan penegakan HAM di Indonesia? Bagaimana upaya penegakan HAM di Indonesia? Bagaimana peran serta masyarakat dalam upaya penegakan HAM di Indonesia? Simaklah uraian berikut ini.


1. Hambatan Penegakan HAM


    Pemerintah menghadapi hambatan dalam penegakan hak asasi manusia. Hambatan penegakan hak asasi manusia dipengaruhi oleh beberapa hal seperti berikut.

a Hukum dan Peraturan


    Hukum atau peraturan terkadang memiliki kelemahan. Kelemahan yang terdapat dalam peraturan dapat menghambat penegakan hukum. Seperti contoh adanya perbuatan yang dapat merugikan subjek hukum belum dirumuskan dalam undang-undang. Apabila hal tersebut terjadi, subjek hukum yang melakukan perbuatan merugikan subjek hukum hi tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut belum bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum.

b. Aparat Penegak Hukum


    Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum. Hambatan penegakan hukum dapat berasal dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Mentalitas penegak hukum yang baik, akan mendorong tegaknya hukum di Indonesia.

c. Sarana dan Prasarana


    Sarana dan prasarana bukan faktor utama yang dapat menghambat penegakan hukum. Akan tetapi, sarana dan prasarana juga tidak bisa dipisahkan dalam proses penegakan hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam penegakan hukum. Apabila sarana dan prasarana tidak ada, penegak hukum tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Seperti contoh apabila polisi tidak dilengkapi dengan mobil patroli, proses patroli tidak bisa maksimal Oleh karena itu, walaupun bukan yang utama, sarana dan prasarana bersifat penting sebagai penunjang penegakan hukum.

d. Masyarakat


    Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum. Bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan masyarakat antara lain melaporkan kepada polisi apabila terjadi tindak pelanggaran hukum dalam lingkungan masyarakat dan tidak menolak dijadikan saksi di pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat jangan bersifat apatis dengan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada aparat penegak hukum.

    Itulah faktor-faktor penghambat penegakan HAM di Indonesia. Tiap-tiap warga negara hendaknya menghindari aspek tersebut demi tegaknya HAM di Indonesia.


2. Upaya Penegakan HAM di Indonesia dalam Perspektif Pancasila


    Perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara, mengindikasikan bahwa negara tersebut adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin, memenuhi, dan memastikan perlindungan terhadap HAM. Ketentuan tentang perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia terdapat pada pasal 281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Upaya penegakan HAM di Indonesia dibagi menjadi dua sebagai berikut.

a. Upaya Pencegahan (Preventif)


    Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran HAM. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Upaya tersebut bertujuan menciptakan suasana kondusif bagi penegakan dan perlindungan HAM. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah sebagai berikut.

      1) Menetapkan peraturan perundang-undangan tentang HAM dan meratifikasi instrumen internasional HAM.
      2) Menyusun instrumen kelembagaan HAM.
      3) Memberikan penyuluhan dan pendidikan HAM kepada masyarakat serta pentingnya kontrol masyarakat terhadap upaya-upaya penegakan HAM.
      4) Menunjukkan peranannya sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa.
      5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dari pemerintah.

    Adapun upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan pelanggaran HAM yaitu dengan membentuk beberapa instrumen kelembagaan HAM sebagai berikut.

1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)


    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya penegakan HAM. Komnas HAM dibentuk pada 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Untuk memperkuat kedudukan Komnas HAM, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah membentuk Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM diatur dalam satu bab khusus, yaitu Bab VII pasal 75-99.

    Berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pembentukan Komnas HAM memiliki tujuan di antaranya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, pembentukan Komnas HAM bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan.

    Komnas HAM memiliki beberapa fungsi di antaranya fungsi pengkajian dan peneliti an, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berwenang melaku kan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM. Komnas HAM mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan berdasar kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

2) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan


    Komisi Nasional Anti Kekerasan ter hadap Perempuan merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya penegakan HAM. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berdiri pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan didirikan karena sering terjadi kekerasan yang menimpa perempuan. Berdirinya Komnas Perempuan ini diharapkan mampu mencegah kekerasan terhadap perempuan, baik dalam rumah tangga maupun di tempat kerja.

   Pembentukan Komnas Perempuan mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut.

      (a) Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan.
      (b) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan.
      (c) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

   Peran yang diemban oleh Komnas Perempuan dalam menjalankan mandatnya sebagai berikut.

      (a) Menjadi resource center tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM.
      (b) Menjadi negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan dengan menitikberatkan pada kepentingan korban.
      (c) Menjadi inisiator atau pencetus perubahan serta perumusan kebijakan.
      (d) Menjadi pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan pemenuhan hak korban.
      (e) Menjadi fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan, dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

3) Komisi Perlindungan Anak Indonesia


    Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan upaya penegakan hak asasi manusia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003. Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaga ini secara khusus menangani masalah anak.

    Tugas yang diemban oleh KPAI di antaranya melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Selain itu, KPAI menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepada pihak-pihak berwenang. KPAI juga bertugas menyampaikan dan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada berbagai pihak, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), presiden, dan instansi pemerintah terkait di tingkat pusat dan daerah. Mengumpulkan data dan informasi tentang masalah perlindungan anak, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang perlindungan anak termasuk laporan untuk Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Committe on the Rights of the Child) di Genewa, Swiss termasuk tugas yang diemban oleh KPAI.

    Berdirinya KPAI diharapkan mampu memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak anak. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak begitu rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Anak-anak merupakan masa depan suatu bangsa sehingga terjaminnya hak anak diharapkan mampu menjamin masa depan bangsa yang lebih baik.

4) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian Hukum dan HAM) mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Fungsi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut.

      (a) Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia.
      (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.
      (c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
      (d) Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
      (e) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada presiden.

5) Kontras


    Kontras merupakan kependekan dari komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Kontras dibentuk pada tanggal 20 Maret 1998. Kontras sangat gigih dalam memperjuangkan nasib orang-orang hilang atau para korban kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat militer maupun sipil Dalam perjalanannya Kontras tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Kontras juga menangani masalah yang diadukan korban, baik dalam bentuk kekerasan secara vertikal maupun horizontal.

    Kontras memiliki visi mewujudkan demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apa pun, termasuk yang berbasis gender. Selain itu, kontras memiliki misi sebagai berikut.

      (a) Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara.
      (b) Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara.
      (c) Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

    Sebagai sebuah organisasi, Kontras berusaha memegang prinsip-prinsip antara lain non partisipan dan nonprofit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, serta keadilan sosial.

6) ELSAM


    Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang gigih dalam memperjuangkan hak asasi manusia, yaitu lembaga studi dan advokasi masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy) yang biasa disingkat ELSAM. Lembaga ini memiliki tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaan. Lembaga ELSAM bertujuan turut berpartisipasi dalam usaha menumbuh kembangkan, memajukan, dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya.

    ELSAM secara intensif mempromosikan pengadopsian pendekatan keadilan tradisional untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggar an HAM berat pada masa lalu. Tujuannya untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korbannya, serta mencegah keberulangan. Sebagai bagian dari upaya promosi dan penguatan kapasitas para aktor, ELSAM terus menyelenggarakan pendidikan HAM melalui kegiatan berikut.
(a) Kursus HAM untuk pengacara yang di selenggarakan setiap tahun.
(b) Menyelenggarakan pelatihan dengan topik topik khusus, seperti penanganan kasus HAM yang berat, HAM di wilayah konflik, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

    ELSAM sebagai salah satu lembaga hak asasi manusia juga melakukan pelatihan untuk mempromosikan penggunaan pendekatan berbasis hak bagi pengambilan kebijakan, termasuk pemerintah daerah dan sektor bisnis.

b. Upaya Penindakan (Represif)


    Upaya represif merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Upaya represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini karena upaya represif merupakan penindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Upaya represif dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti berikut.

      1) Memberikan pelayanan dan konsultasi serta mendampingi dan memberikan pembelaan kepada masyarakat yang menghadapi perkara HAM.
      2) Menerima pengaduan dari korban pelanggaran HAM.
      3) Menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan. pelanggaran HAM.
      4) Melakukan pencarian data, informasi, dan fakta atas peristiwa yang diduga sebagai
      5) Menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

    Di Indonesia pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM ada dua mekanisme pengadilan sebagai berikut.

1) Pengadilan Hak Asasi Manusia


    Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

    Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM bukan merupakan sistem peradilan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari peradilan umum atau bagian dari peradilan negeri. Pembentukan pengadilan HAM dimaksudkan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya pengadilan HAM menumbuhkan harapan bagi bangsa Indonesia. Diharapkan para pelaku pelanggaran HAM dapat diadili dan menerima sanksi yang sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc


    Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc (Pengadilan HAM ad hoc) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ad hoc merupakan pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran terhadap hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

    Pemerintah membentuk pengadilan HAM demi menegakkan HAM dan menciptakan keadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Akan tetapi, pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah delapan belas tahun pada saat kejahatan dilakukan.

    Pengadilan HAM berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan HAM yang bersangkutan. Pelanggaran HAM berat akan diproses oleh pengadilan HAM mealui proses berikut.

1) Penangkapan


    Penangkapan dilakukan demi kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah kepada tersangka. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah.

2) Penahanan

    Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti yang cukup. Jaksa agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, penahanan dilakukan oleh hakim pengadilan HAM. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan dapat dilakukan paling lama 90 hari. Sementara itu, penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 hari. Apabila penyelidikan atau penuntutan belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, penahanan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan HAM sesuai daerah hukumnya.

    Penahanan untuk kepentingan banding dan kasasi dilakukan paling lama 60 hari. Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 30 hari oleh ketua Mahkamah Agung.

3) Penyelidikan


    Penyelidikan dilakukan oleh komnas HAM. Komnas HAM dapat membentuk tim Ad Hoc yang terdiri atas komnas HAM dan unsur masyarakat. Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik berwenang:

      (a) melakukan penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran HAM;
      (b) menerima laporan atau pengaduan serta mencari keterangan dan bukti;
      (c) memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta didengar keterangannya;
      (d) memanggil saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya:
      (e) meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
      (f) memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
      (g) atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan tempat yang diduduki atau dimiliki, serta mendatangkan ahli.

    Hasil penyelidikan akan diserahkan kepada penyidik apabila komnas HAM sudah menyatakan bahwa bukti permulaan telah cukup. Hasil penyelidikan diserahkan paling lambat tujuh hari setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan kepada penyelidik dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan.

4) Penyidikan


    Penyidikan dilakukan oleh jaksa agung dengan mengangkat penyidik Ad Hoc yang terdiri atas unsur pemerintah maupun masyarakat. Penyidikan dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan maupun dengan perpanjangan waktu. Setelah jaksa agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan. Apabila proses penghentian ini tidak diterima oleh pihak korban, mereka berhak mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

5) Penuntutan

    Penuntutan dilakukan oleh jaksa agung. Komnas HAM sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada jaksa agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM berat.

    Setelah melalui proses tersebut, pelanggaran HAM berat akan diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 hari, terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM. Permohonan banding atas pelanggaran HAM berat dapat diajukan kepada pengadilan tinggi, sedangkan permohonan kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung.


3. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Penegakkan HAM


    Peran serta dan upaya penegakan HAM di Indonesia, tidak terlepas dari kesadaran internal atas perkembangan opini dunia terhadap masalah-masalah demokratisasi dan hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat pada pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang mencantumkan prinsip prinsip pelaksanaan HAM. Masalah penegakan HAM di Indonesia tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga peran serta seluruh warga negara. Keberhasilan penegakan hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain instrumen HAM, aparatur pemerintah, masyarakat, dan proses pengadilan HAM. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat wajib bersinergi dalam upaya penegakan HAM. Bagaimana peran serta pemerintah dan masyarakat dalam upaya penegakan HAM?

a. Peran Serta Pemerintah dalam Upaya Penegakan HAM di Indonesia


    Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sesuai UUD NRI Tahun 1945 tentang hak asasi manusia sebagai berikut.

      1) Pemerintah wajib bertanggung jawab, menghormati, melindungi menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
      2) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

    Selain itu, program pemerintah dalam penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, serta penanganan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan kegiatan-kegiatan pokok penegakan HAM dan berupaya menerapkan peraturan perundang-undangan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Adapun kegiatan pokok dalam upaya penegakan HAM di Indonesia seperti berikut:

      1) Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga/institusi hukum atau lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia.
      2) Peninjauan atau penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses
hukum yang lebih sederhana, cepat dan tepat serta dengan biaya yang terjangkau dalam semua lapisan masyarakat.
      3) Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum. Upaya ini dilakukan melalui keteladanan kepala negara serta pimpinan lainnya untuk mematuhi atau menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten atau konsekuen.
      4) Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan seadanya.
      5) Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi.
      6) Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotik serta obat lainnya.
      7) Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.
      8) Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan.

b. Peran Masyarakat dalam Upaya Penegakan HAM di Indonesia


    Peran serta masyarakat dalam upaya penegakan HAM sangat diperlukan. Komitmen masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat membantu upaya penegakan HAM. Apabila anggota masyarakat turut melakukan usaha untuk menghormati dan menegakkan HAM, penghormatan dan penegakan HAM akan segera terwujud. Bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam upaya penegakan HAM? Simaklah uraian berikut.

1) Berperan secara Individu


    Setiap warga negara termasuk Anda secara individu berhak untuk berperan serta dalam upaya penegakan HAM. Peran serta secara individu dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan berikut ini.

      a) Aktif dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO) yang programnya terfokus pada demokratisasi dan pengembangan HAM. Banyak LSM yang bergerak di bidang HAM, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan Esam.
      b) Menerapkan perilaku yang sesuai nilai-nilai HAM, seperti menghormati dan menghargai setiap orang tanpa membedakan, baik suku bangsa, bahasa, jabatan, maupun status sosialnya.
      c) Berusaha menerapkan berbagai ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan HAM.
      d) Memanfaatkan media massa untuk membangun opini publik (misalnya menulis surat pembaca, menulis opini, membuat, serta mengirimkan berita tentang HAM ke berbagai media massa) sebagai wujud keikutsertaan dalam upaya penegakan HAM.
      e) Melaksanakan kewajiban dan hak dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak orang lain.
      f) Mengamati berbagai perkembangan kebijakan HAM dan peristiwa pelanggaran HAM terutama yang terjadi di lingkungan sekitar.
      g) Turut membantu korban pelanggaran HAM, baik secara moral maupun materiel.
      h) Mengontrol berbagai kebijakan pemerintah agar sejalan dengan HAM.
      i) Melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada pihak yang berwenang.
      j) Memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam menegakkan HAM melalui pengadilan HAM dan Komnas HAM.

2) Berperan melalui Organisasi


    Peran serta dalam upaya penegakan HAM dapat dilakukan melalui organisasi. Peran serta melalui organisasi dapat dilakukan dengan cara bersedia melibatkan diri secara aktif dalam organisasi sukarela yang bergerak dalam upaya penegakan HAM. Organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia dapat kita temui di Indonesia. Organisasi ini dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Bagaimana cara kita berperan serta dalam upaya penegakan HAM melalui organisasi?

    Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud peran serta dalam upaya penegakan HAM melalui organisasi sebagai berikut.

      a) Melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan tentang HAM melalui kerja sama dengan Komnas HAM.
      b) Turut serta berdiskusi dan pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh Komnas HAM atau lembaga HAM lainnya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya HAM.
      c) Mengajukan usul kepada Komnas HAM atau lembaga HAM lainnya tentang perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAM.
      d) Mengadakan kampanye untuk membantu membentuk opini publik tentang pentingnya penghormatan dan penegakan HAM bekerja sama dengan lembaga HAM. Kampanye ini dapat dilakukan melalui seminar, program media massa, konferensi, dan debat publik.
      e) Melakukan pengembangan informasi dan dokumentasi mengenai berita-berita yang berhubungan dengan upaya penegakan HAM dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas bekerja sama dengan lembaga HAM.
      f) Menjadi anggota lembaga HAM dan turut serta secara aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan.





Post a Comment

0 Comments