PPKn XI - Semester 3 - Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia - Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia

PPKn XI - Semester 3 - Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia - Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas XI Semester 1





BAB 2
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila di Indonesia


Pendalam Materi


    Demokrasi pada apersepsi diwujudkan melalui sikap menghargai pendapat orang lain. Tahukah Anda, demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mencakup aspek lebih luas. Akan tetapi, sebelum Anda mempelajari penerapan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebaiknya Anda mempelajari makna demokrasi secara umum melalui pembahasan berikut.


B. Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia


    Coba cermati bunyi pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berikut!

    Adanya amandemen ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia merupakan negara demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat diwujudkan dengan adanya keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilu juga diselenggarakan dalam rangka regenerasi kepemimpinan dalam pemerintahan yang demokratis. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang menganut sistem demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Simaklah pembahasan berikut.


1. Demokrasi Pancasila

    Demokrasi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah demokrasi menurut UUD NRI Tahun 1945. Artinya, demokrasi menurut sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku saat ini berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan bukan demokrasi dengan berbagai sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia pada masa lampau seperti demokrasi parlementer maupun demokrasi terpimpin. Adapun konsep demokrasi menurut hukum tata negara Indonesia sekarang ini adalah demokrasi Pancasila.
Konsepsi demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", bunyi pernyataan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 tepatnya pada pasal 1 ayat (2) seperti tampak pada kolom di atas. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Beberapa tokoh memiliki pandangan mengenai makna demokrasi Pancasila seperti berikut.

      a. Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H. menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang besumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti ketentuan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
     b. Sri Sumantri, S.H. menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial
      c. Prof. Dr. Drs. Notonagoro, S.H. menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Selain tokoh di atas, Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967 memberikan pandangannya mengenai demokrasi Pancasila. Menurut beliau, demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin dan mempertahankan bangsa, serta haruslah dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari paham kekeluargaan dan gotong royong (Thaib, 1994, 101).

    Berdasarkan berbagai pernyataan para tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai jiwa demokrasi Indonesia merupakan konsep yang saling terkait dengan sila-sila lainnya dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkeperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Demokrasi Pancasila memiliki corak khas yang membedakan dengan jenis demokrasi lainnya. Ciri-ciri demokrasi Pancasila dapat ditinjau dari ciri pokok dan ciri-ciri pancaran dari ciri pokoknya. Ciri pokok demokrasi Pancasila dan ciri-ciri pancaran demokrasi Pancasila sebagaimana dikutip dari Wasitaatmadja 2018-2020 sebagai berikut.

a. Ciri Pokok Demokrasi Pancasila

    Ciri pokok demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Aspek tersebut disebut sebagai ciri pokok karena prinsip musyawarah mufakat pada hakikatnya adalah prinsip utama yang hanya dapat ditemukan dalam demokrasi Pancasila. Prinsip tersebut yang membedakan prinsip demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal yang menganut sistem voting dan demokrasi rakyat yang menganut prinsip pemusatan kekuasaan (otoriter). Musyawarah untuk mufakat dapat dirumuskan sebagai proses upaya bersama untuk mencari jalan keluar atau pemecahan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Mufakat diperoleh atau dihasilkan oleh mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses musyawarah dalam rangka pemecahan masalah. Kata tidak langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara digunakan terutama oleh lembaga-lembaga perwakilan untuk mencari jalan keluar pemecahan masalah-masalah rakyat.

b. Ciri-Ciri Pancaran Musyawarah untuk Mufakat

    Dalam praktik pelaksanaan demokrasi Pancasila terdapat ciri operasional yang secara materiel memiliki hubungan organik dan fungsional dengan prinsip musyawarah mufakat. Berikut ciri pancaran musyawarah untuk mufakat.
      1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
      2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
      3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
      4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

    Idris Israil dalam bukunya berjudul Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan mengungkapkan ciri-ciri demokrasi Pancasila Indonesia sebagai berikut.
      a. Kedaulatan ada di tangan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada pada kehendak rakyat.
      b. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, artinya demokrasi tidak lepas dari prinsip kekeluargaan dan juga gotong royong yang memang sudah menjadi ciri dan budaya masyarakat ketimuran, terutama Indonesia.
      c. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, artinya dalam mengambil keputusan selalu melalui jalan musyawarah bersama bukan dengan memaksakan kehendak golongan saja.
      d. Tidak mengenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi, artinya netral dan tidak memihak karena semua lapisan masyarakat bersama membangun bangsa dan negara, tanpa terkecuali dan tanpa membawa misi pribadi maupun golongan.
      e. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban, artinya demokrasi mengakui persamaan hak serta kewajiban bukan hanya kewajiban saja dan melupakan hak atau sebaliknya. Hak dan kewajiban harus berjalan beriringan demi mencapai masyarakat madani.
      f. Menghargai hak asasi manusia, artinya hak asasi sebagai hak mendasar tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun bahkan oleh negara.
      g. Ketidaksetujuan pada kebijakan pemerintah disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga tinggi negara.
      h. Tidak mendukung adanya demonstrasi maupun pemogokan karena menimbulkan kerugian.
      i. Tidak menganut sistem monopartai atau partai tunggal Dengan kata lain, tidak memonopoli hak politik warga negara yang bertentangan dengan fungsi partai politik itu sendiri.
      j. Pemilu dilaksanakan secara terbuka dan jujur serta adil seperti fungsi pemilu yang selalu dijunjung tinggi di Indonesia.
      k. Tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas, artinya warga negara memiliki kedudukan yang sama di segala bidang.
      l. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum, artinya kepentingan umum menjadi aspek utama yang harus dilaksanakan daripada kepentingan pribadi maupun golongan.

    Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat mendukung unsur-unsur kesadaran hak berketuhanan Yang Maha Esa; menolak ateisme; menegakkan kebenaran berdasarkan budi pekerti luhur; mengembangkan kepribadian Indonesia; menciptakan keseimbangan peri kehidupan individu dan masyarakat serta jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.


2. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

    Ahmad Sanusi dalam tulisannya berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Indonesia menurut Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam tabel berikut. Demokrasi, memberikan pandangannya mengenai sepuluh pilar prinsip demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam tabel berikut.


3. Asas-Asas Demokrasi Pancasila

    Demokrasi Pancasila memiliki dua asas, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Kedua asas tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Asas Kerakyatan
     Asas kerakyatan bermakna kesadaran untuk cinta terhadap rakyat, persamaan nasib, dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas ini menghayati kesadaran senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan rakyat.

b. Asas Musyawarah
     Asas musyawarah merupakan asas yang memperhatikan aspirasi rakyat yang jumlahnya banyak dan dilakukan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat demi tercapainya kesepakatan bersama. Langkah tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan bersama.


4. Fungsi Demokrasi Pancasila

   Demokrasi Pancasila memiliki fungsi sebagai berikut.
      a. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, seperti ikut menyukseskan pemilu, menyukseskan pembangunan, serta memiliki kedudukan dalam badan perwakilan/ permusyawaratan.
      b. Menjamin berdirinya negara Republik Indonesia.
      c. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional.
      d. Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila.
      e. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, dan seimbang mengenai lembaga negara.
      f. Menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab.


5. Dinamika Praktik Demokrasi Pancasila dari Masa ke Masa

    Membahas mengenai demokrasi, tahukah Anda, Indonesia pernah mengalami perkembangan demokrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara? Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi empat periode. Tiap-tiap periodisasi tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Untuk lebih memahaminya, pelajari dan simaklah pembahasan berikut.

a. Pelaksanaan Demokrasi Periode 1945-1949

    Sistem demokrasi ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan Indonesia. Pada periode revolusi kemerdekaan 1945-1949, pelaksanaan demokrasi baru sebatas interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi mendukung revolusi kemerdekaan. Partai politik berkembang begitu cepat. Fungsi partai politik adalah memenangi revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara dan sikap antipenjajahan. Pada periode ini pemilihan umum belum dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, periode ini telah meletakkan aspek-aspek mendasar terkait demokrasi seperti berikut.

      1) Hak politik yang menyeluruh. Hak politik tersebut diwujudkan dengan cara warga negara yang telah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, dan daerah.
      2) Presiden yang secara semula ada kemungkinan untuk menjadi diktator, dibatasi kekuasaannya ketika KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen.
      3) Melalui maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya.

b. Pelaksanaan Demokrasi Periode 1949-1959

    Periode 1949-1959 merupakan periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka. Selama periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950). Dalam rentang waktu tersebut susunan negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan dari presidensial menjadi quasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Berdasarkan UUDS 1950 pemerintahan dilakukan oleh kabinet yang sifatnya parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jatuh bangunnya suatu kabinet tergantung pada dukungan anggota parlemen. Sistem parlementer ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950 badan eksekutif terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

    Demokrasi pada periode ini disebut dengan demokrasi parlementer atau liberal karena masa ini dianggap sebagai kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia. Karakteristik penerapan demokrasi pada periode ini sebagai berikut.

      1) Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang begitu tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pemerintah. Kondisi tersebut mengakibatkan parlemen harus meletakkan jabatannya.
      2) Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Kondisi demikian dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Jatuhnya sejumlah kabinet pada periode demokrasi ini menjadi bukti tingginya akuntabilitas tersebut.
      3) Kehidupan kepartaian dapat dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal Hal tersebut dikarenakan pada periode ini Indonesia menganut sistem multipartai.
      4) Sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antarpartai politik berjalan begitu intensif. Partai politik dapat melakukan nominasi calonnya dengan bebas serta kampanye dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka mencari dukungan dari masyarakat pemilih. Setiap pemilih menggunakan hak pilih dengan bebas tanpa ada diskriminasi dan rasa takut.
      5) Pada umumnya masyarakat dapat merasakan bahwa hak-hak politik mereka tidak dikurangi. Hak berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas melalui terbentuknya partai politik dan sejumlah organisasi peserta pemilihan umum. Pada periode ini pers memainkan kebebasan begitu besar dalam meningkatkan dinamika kehidupan politik, terutama sebagai alat kontrol sosial.
      6) Daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan berpijak dan mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Pada umumnya, kabinet pada masa sebelum pemilihan umum 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dan rata-rata hanya bertahan delapan bulan. Pergantian kabinet yang sering dilakukan ini menghambat perkembangan ekonomi serta politik karena pemerintah tidak mendapat kesempatan melaksanakan program kerjanya. Meskipun pemilihan umum 1955 dikatakan pemilu paling demokratis, pemilihan umum tersebut tidak membawa stabilitas yang diharapkan. Bahkan, tidak dapat menghindarkan perpecahan antara pemerintah pusat dan beberapa daerah.

    Selain masalah pemilihan umum 1955 yang tidak membawa stabilitas, ternyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik. Padahal kekuatan sosial tersebut merupakan kekuatan yang paling penting yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai rubberstamp (presiden yang membubuhi capnya belaka) dan suatu tentara yang karena lahir dalam revolusi merasa bertanggung jawab untuk turut menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

    Dalam pemerintahan berdasarkan UUDS 1950, tidak ada anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara bagi pembentukan undang-undang dasar baru. Beberapa keadaan yang terjadi dalam pemerintahan Indonesia berdasarkan UUDS 1950 tersebut mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia pada periode ini mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret tersebut sebagai berikut.
      1) Pembubaran konstituante.
      2) Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
      3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.
   
    Dikeluarkannya dekret tersebut menandakan bahwa masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer telah berakhir. Tentunya akan menjadi pertanyaan bagi Anda, mengenai sistem kerja pada periode demokrasi liberal sehingga berdampak pada berakhirnya masa demokrasi ini. Berikut ciri-ciri sistem kerja pada masa demokrasi liberal.

      1) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai. Partai politik yang menguasai mayoritas kursi DPR membentuk kabinet sebagai penyelenggara pemerintahan negara.
      2) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada DPR.
      3) Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Adapun kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri,
      4) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.
      5) Jika DPR menilai kinerja menteri/beberapa menteri/kabinet kurang atau bahkan tidak baik, DPR dapat memberi mosi tidak percaya kepada seseorang atau beberapa menteri atau bahkan kabinet secara keseluruhan. Jika diberi mosi tidak percaya, menteri, para menteri, atau kabinet itu harus mengundurkan diri/membubarkan diri.
      6) Jika kabinet bubar, presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru.
      7) Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet yang baru tersebut, DPR dibubarkan kemudian diadakan pemilihan umum.

      Dikutip dari Kaelan dalam Sulaiman (2016, 91), demokrasi parlementer pada periode 1949-1959 menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Kelemahan demokrasi parlementer pada masa itu memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan dan kesatuan yang digalang pada masa perjuangan melawan musuh menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan yang konstruktif sesudah kemerdekaan. Penerapan sistem parlementer pada masa demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong sehingga penerapan demokrasi ini dianggap gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

c. Pelaksanaan Demokrasi Periode 1959-1965

      Ciri-ciri perkembangan demokrasi periode 1959-1965 yaitu dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, ber kembangnya pengaruh komunis, dan meluas nya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan ke kepemimpinan yang kuat. Melalui dekret tersebut, kedudukan presiden tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Mengapa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan presiden? Untuk mengetahui alasannya, Anda dapat memindai QR Code di samping.

      Sejak diberlakukan Dekrit Presiden 1959, presiden memperkenalkan sistem demokrasi baru yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintahan yang keputusan dan kebijakan yang dijalankan berpusat pada kekuasaan satu orang yaitu presiden. Apabila konsep demokrasi terpimpin dihubungkan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan seperti berikut.

      1) Sebagai akibat DPR menolak RAPBN yang diajukan oleh presiden, pada tahun 1960 dengan serta-merta DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan oleh presiden. Padahal menurut penjelasan UUD 1945 dengan tegas dinyatakan "kedudukan DPR adalah kuat. Dewan tidak bisa dibubarkan oleh presiden."
      2) MPRS telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Tindakan ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 Bab III pasal 7 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
      3) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) diangkat sebagai menteri. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 1945 sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislatif sejajar dengan kedudukan presiden selaku lembaga eksekutif. Adapun dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa kedudukan menteri sebagai pembantu presiden. Dengan demikian, diangkatnya ketua DPR-GR sebagai menteri berarti telah merendahkan martabat lembaga legislatif. Tindakan presiden seperti ini secara tidak langsung menghancurkan pilar Trias Politika yang secara implisit sistem ini dapat ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945.
      4) Presiden mengeluarkan produk-produk legislatif dalam bentuk penetapan presiden tanpa persetujuan DPR dengan mengacu pada Dekrit Presiden sebagai sumber hukumnya. Padahal semestinya produk-produk seperti itu adalah hak DPR.
      5) Didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti front nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan front nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat.

    Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi ditutup, tidak dibenarkan, dan dibredel, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi bertambah suram. Peristiwa G30S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila.

d. Pelaksanaan Demokrasi Periode 1959-1998

    Periode 1959-1998 dikenal dengan Orde Baru. Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Ir. Soekarno (Orde Lama) dengan masa Soeharto. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Orde Baru berupaya meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pemerintah Orde Baru telah melaksanakan sejumlah tindakan korektif sebagai berikut.

      1) Ketetapan MPRS Nomor III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap lima tahun. Ketetapan MPRS Nomor XIX/1966 telah menentukan ditinjaunya kembali produk-produk legislatif dari masa demokrasi terpimpin. Atas dasar itulah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tehh diganti dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan kembali pada asas kebebasan badan-badan pengadilan.
      2) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) diberi beberapa hak kontrol selain tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pemimpinnya tidak lagi mempunyai fungsi status menteri. Begitu pula tata tertib DPR-GR yang baru telah meniadakan pasal yang memberi wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat mencapai mufakat antaranggota badan legislatif.
      3) Golongan Karya dan anggota ABRI sebagai pemegang peranan penting diberi landasan konstitusional yang lebih formal Selain itu, beberapa hak asasi diusahakan supaya diselenggarakan lebih penuh dengan memberi kebebasan lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat serta kepada partai-partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatannya, terutama menjelang pemilihan umum 1971. Dengan demikian, diharapkan terbinanya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat selain diadakan pembangunan ekonomi secara teratur dan terencana.

    Perkembangan lebih lanjut pada masa Orde Baru peranan presiden semakin besar. Lambat laun tercipta pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Setelah pemilihan umum 1971 pemerintah kembali berusaha menyederhanakan partai politik. Penyederhanaan partai politik baru terealisasi pada tahun 1973. Pada tahun 1973 partai politik di Indonesia berjumkah tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

    Masa Orde Baru menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu diadakan secara teratur dan berkesinambungan sehingga selama periode tersebut berhasil diadakan enam kali pemilu, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dari awal Orde Baru memang menginginkan adanya pemilu. Ini terlihat dari dikeluarkan undang-undang pemilu pada tahun 1969, hanya setahun setelah Presiden Soeharto dilantik sebagai presiden oleh MPRS pada tahun 1968 atau dua tahun setelah ia dilantik sebagai pejabat presiden pada tahun 1967. Hal ini sesuai dengan slogan Orde Baru pada masa awalnya yaitu melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

    Pada pertengahan dasawarsa 1980-an, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan ekonomi pada masa itu tidak diikuti dengan kemampuan memberantas korupsi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berkembang dengan pesat seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi. Keadaan ekonomi dan pemerintahan yang semakin terpuruk memicu kekecewaan rakyat. Kelompok kelompok penentang Presiden Soeharto dan Orde Baru semakin menguat. Mahasiswa menjadi pelopor penentang pemerintah yang korup dan otoriter. Gerakan mahasiswa pada bulan Mei 1998 berhasil menduduki gedung MPR/DPR di Senayan, Gerakan tersebut merupakan langkah awal kejatuhan Presiden Soeharto dan tumbangnya Orde Baru. Dengan semakin kuatnya dukungan para mahasiswa dan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia terhadap gerakan tersebut akhirnya berhasil memaksa elite politik untuk berubah sikap terhadap Presiden Soeharto.

     Pimpinan DPR secara terbuka meminta presiden mengundurkan diri. Selanjutnya, empat belas orang menteri Kabinet Pembangunan menyatakan penolakan mereka untuk bergabung dengan kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden Soeharto yang berusaha untuk memenuhi tuntutan mahasiswa. Melihat perkembangan politik seperti ini, Presiden Soeharto merasa yakin bahwa ia tidak mendapat dukungan yang besar dari rakyat dan orang-orang dekatnya sendiri sehingga memutuskan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998.

e. Pelaksanaan Demokrasi Periode 1998-sekarang

    Coba perhatikan gambar di samping! Gambar di samping adalah pengucapan sumpah pelantikan Bacharuddin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Republik Indonesia. Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden untuk menggantikan masa ke kepemimpinan Presiden Soeharto. Pengambilan sumpah tersebut dilakukan di hadapan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat di istana negara pada 21 Mei 1998. Pelantikan B.J. Habibie tidak dilakukan di gedung DPR/MPR karena pada saat itu kondisi negara sedang tidak stabil dan gedung DPR/MPR diduduki oleh mahasiswa yang menuntut reformasi.

    Pergantian kepemimpinan dari presiden Soeharto kepada B.J. Habibie dapat dianggap sebagai presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai langkah-langkah demokratisasi dalam orde reformasi. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pemerintahan B.J. Habibie adalah mempersiapkan pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi. Undang-undang politik yang meliputi undang undang partai politik, undang-undang pemilu, serta undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999.

    Undang-undang politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan undang-undang politik sebelumnya sehingga pemilu 1999 menjadi pemilu yang demokratis dan diakui oleh dunia internasional. Pada masa pemerintahan Habibie juga terjadi demokratisasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu penghapusan dwifungsi ABRI. Fungsi sosial-politik ABRI (sekarang Tentara Nasional Indonesia atau TNI) dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI.

    Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap rangkaian selama empat tahun (1999-2002). Perubahan undang-undang dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut.
      1) Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum (pasal 1 ayat (3)) dengan menempat kan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.
      2) Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti hakim.
      3) Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (checks and balances).
      4) Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
      5) Adanya penataan kembali terhadap lembaga-lembaga negara dan membentuk lembaga negara baru sesuai dengan hukum dan konstitusi yang berlaku.
      6) Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan tiap-tiap lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

    Ituah aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 demi menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Peranan DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat semua anggota DPR dipilih dalam pemilu, pengawasan terhadap presiden lebih diperketat dan hak asasi manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung (pilpres). Pilpres pertama dilakukan pada 2004 setelah pemilihan umum lembaga legislatif.

    Langkah demokratisasi selanjutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengharuskan semua kepala daerah di seluruh Indonesia dipilíh mealui pilkada muli pertengahan 2005. Semenjak itu semua kepala daerah yang telah habis masa jabatannya harus dipilih melalui pilkada. Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. Hal ini tentu saja berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karena dipilih oleh DPRD.

    Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2004 merupakan tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia modern. Terpilihnya presiden dan wakil presiden yang didahului oleh terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah berhasil membentuk pemerintah Indonesia yang demokratis karena nilai nilai demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan perundangan mulai dari UUD 1945. Memang benar bahwa demokratisasi adalah proses tanpa akhir karena demokrasi adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun demikian, adanya perubahan-perubahan tersebut menjadikan demokrasi di Indonesia mempunyai dasar yang kuat untuk berkembang.

    Pada masa reformasi saat ini telah dilaksanakan berbagai perubahan di segala bidang untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi seutuhnya. Namun, tampaknya pelaksanaan demokrasi yang sempurna memerlukan adanya pembenahan yang dilakukan secara terus-menerus agar sejalan dengan harapan rakyat. Faktanya, demokrasi yang seutuhnya belum dapat diwujudkan dengan sempurna. Aspek tersebut dibuktikan dengan masih adanya perilaku tidak demokratis yang ditunjukkan oleh segelintir golongan seperti tindakan berikut.
      1) Masih ditemukannya kekerasan dan tindakan main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan.
      2) Adanya pihak yang memaksakan kehendak kepada orang lain.
      3) Masih adanya pelanggaran HAM.
      4) Rendahnya pendidikan politik masyarakat.
      5) Masih adanya diskriminasi dalam pengambilan keputusan.

    Masih ditemukannya tindakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan belum
sepenuhnya berjalan demokratis. Bagaimanakah pemerintahan demokratis itu? Dalam pemerintahan demokratis kegiatan pemerintah harus memenuhi dua syarat sebagai berikut.
      1) Mempunyai dasar hukum, artinya setiap tindakan pemerintah harus ada landasan hukum yang jelas, sebagai dasar dikeluarkannya suatu kebijaksanaan,
      2) Mempunyai tujuan yang jelas, artinya setiap kegiatan pemerintah harus benar-benar untuk mewujudkan tujuan negara yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan untuk memelihara ketertiban umum.

    Dalam perkembangan demokrasi secara konstitusional, rakyat berkeinginan menyelenggarakan hak-hak politiknya secara efektif yang diwujudkan dalam bentuk konstitusi. Demokrasi dalam bentuk konstitusi ini dimaksudkan untuk membatasi kewenangan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, demokrasi tersebut diwujudkan dengan tegaknya rule of law yang memiliki tiga ciri utama sebagai berikut.
      1) Supremasi hukum.
      2) Persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan.
      3) Terjaminnya hak-hak warga negara dalam undang-undang dasar.

    Bagaimana ciri negara demokratis? Afan Gaffar mengemukakan bahwa ciri-ciri negara yang mengatur sistem demokrasi antara lain akuntabilitas, adanya rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, terselenggaranya pemilihan umum, dan pemenuhan hak-hak dasar. Untuk mengetahui kelima aspek tersebut, simaklah penjelasan berikut.
      1) Akuntabilitas, artinya setiap pemegang jabatan dalam pemerintahan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
      2) Rotasi kekuasaan, artinya pergantian kekuasaan suatu negara wajib dilaksanan secara teratur. Aspek ini bertujuan untuk menghindari adanya kekuasaan yang berpusat pada satu orang saja, sehingga setiap orang memilik kesempatan untuk duduk dalam kursi kekuasaan tersebut.
      3) Rekrutmen politik yang terbuka, artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam berkompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut.
      4) Pemilihan umum, merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan hak sesuai kehendak hati nurani.
      5) Pemenuhan hak-hak dasar, artinya setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas.






Post a Comment

0 Comments