PPKn XI - Semester 3 - Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia sesuai UUD NRI Tahun 1945 - Sistem Hukum Indonesia

PPKn XI - Semester 3 - Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia sesuai UUD NRI Tahun 1945 - Sistem Hukum Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  SMA/MA

Kelas XI Semester 1





BAB 3
Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia sesuai UUD NRI Tahun 1945


Pendalam Materi


    Pemberian sanksi hukuman melalui proses peradilan harus sesuaikan dengan sistem hukum yang berhku Sistem adalah suatu kesatuan yang di dalamnya terdiri atas beberapa komponen atau bagian yang saling berhubungan. Artinya, komponen-komponen tersebut akan saling memengaruhi dan melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu (Bakri, 2013, 20).

    Hukum Indonesia merupakan suatu sistem. Artinya, hukum Indonesia bukan sekadar kumpuan peraturan- peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Untuk mengetahui sistem hukum Indonesia, simaklah penjelasan berikut.


A. Sistem Hukum Indonesia

  
    Sistem hukum di Indonesia akan saling berhubungan memengaruhi, dan melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu yaitu ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian dakım masyarakat Lawrence M. Friedman (1975, 16) dalam Bakri (2013, 20) menyatakan bahwa sistem hukum memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur, substansi, dan kultur (budaya) hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang atau aparat penegak hukum. Substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang beriku. Adapun budaya hukum merupakan sikap atau tindakan warga masyarakat terhadap hukum yang berlaku.


1. Mengenal Hukum

    A. Ridwan Halim menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat Prof. Dr. P. Borst mengartikan bahwa, hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakukan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapat keadilan dan kedamaian. Adapun menurut Suardi Tasrif, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa dibuat oleh pihak yang berwenang, berisikan perintah/larangan/izin untuk herbuat sesuai, serta bertujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat Berdasarkan pengertian hukum menurut tiga tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bersifat memaksa untuk mengatur kelakuan manusia dalam masyarakat.

a Sifat-Sifat Hukum

    Hukum memiliki tugas menjamin kepastian hukum dalam masyarakat Hukum juga memiliki sifat yang tidak bisa diabaikan. Sifat-sifat hukum sebagai berikut

    1) Mengatur
  Hukum berisi perintah maupun larangan yang mengatur tingkah laku manusia. Keberadaan hukum diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

    2) Memaksa
  Hukum bertindak sebagai peraturan yang dapat memaksa seseorang untuk menaati serta mematuhi. Hukum yang bersifat memaksa disertai dengan sanksi tegas bagi pelanggar hukum.

    3) Melindungi
  Hukum dibentuk untuk melindungi dan menjamin hak warga masyarakat Hukum yang bersifat melindungi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan, keadilan, dan ketertiban di antara berbagai kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum diberikan kepada siapa pun tanpa memandang perbedaan sehingga tidak ada diskriminasi.

b. Unsur-Unsur Hukum

    Hukum di suatu negara bertujuan memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Ketertiban akan terjaga apabila masyarakat menaati hukum. Penerapan sebuah hukum dalam masyarakat tidak terlepas dari unsur-unsur pembentuknya. Ada empat unsur yang harus ada dalam suatu hukum. Keempat unsur tersebut sebagai berikut.

1) Peraturan tentang Tingkah Laku Manusia

    Hukum berisi perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat Sebagai contoh, agar masyarakat terhindar dari tindak kejahatan, diberlakukan hukum pidana.

2) Dibuat oleh Badan Resmi yang Berwenang

    Hukum tidak dibuat oleh orang biasa, tetapi oleh lembaga yang berwenang. Hal ini dikarenakan pihak yang berwenang telah diberi kepercayaan untuk membuat hukum yang sah. Sebagai contoh, hukum tentang peraturan daerah hendaknya dibuat oleh pemerintah daerah yang berwenang, bukan camat atau lurah dari daerah lain.

3) Bersifat Memaksa dan Mengikat

    Hukum harus bersifat memaksa. Peraturan hukum bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dipatuhi. Hukum yang tidak memaksa tentu akan mengurangi respons dari masyarakat untuk mematuhinya. Oleh karena itu, perbuatan hukum harus dilandaskan pada konsep kebenaran dan sanksi bagi pelanggarnya. Sebagai contoh, pengendara hendaknya mematuhi aturan berlalu lintas, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Memiliki Sanksi yang Tegas

    Hukum mempunyai sanksi pada setiap pelanggaran. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum. Hukum dengan sanksi tegas akan membuat masyarakat merasa jera dan enggan melakukan pelanggaran. Sebagai contoh, hukuman penjara dengan denda maksimal akan diberikan kepada koruptor.

c. Tujuan Adanya Hukum

    Hukum merupakan serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman perilaku manusia dalam masyarakat. Pembentukan hukum bertujuan menciptakan ketertiban, ketenteraman, dan kedamaian dalam masyarakat Tujuan hukum secara umum sebagai berikut.
      1) Mendatangkan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat.
      2) Mengatur pergaulan hidup manusia agar tercipta kedamaian dalam masyarakat.
      3) Mencegah tindakan diskriminatif.
      4) Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang.
      5) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.
      6) Sarana penggerak pembangunan.

    Tujuan hukum Negara Republik Indonesia menurut hukum positif tertuang dalam alinea keempat UUD NRI Tahun 1945. Hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan (Raharjo, 10-11). Beberapa ahli telah mengemukakan teori berkaitan dengan tujuan hukum. Untuk lebih memahami tujuan hukum, pindailah QR Code di samping!

d. Klasifikasi Hukum

    Klasifikasi hukum bertujuan memberikan gambaran lebih terperinci tentang hukum. Menurut Achmad Sanusi, pengklasifikasian hukum bertujuan untuk memperoleh pengertian lebih baik tentang hukum serta dapat lebih mudah menemukan dan menerapkan hukum. Pengklasifikasian hukum sebagai berikut:

1) Hukum Menurut Isinya

   Menurut isinya, hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut.
      a) Hukum publik (hukum negara) adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warga negara (perorangan). Hukum publik meliputi beberapa hukum berikut.
      b) Hukum privat (perdata) adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum perdata dapat dibagi sebagai berikut.

    Selain hukum-hukum di atas, hukum perdata dibagi empat kelompok. Keempat kelompok tersebut yaitu hukum perorangan, keluarga, harta kekayaan, dan waris. Untuk mengetahui penjelasannya, pindailah QR Code di samping.

2) Hukum Menurut Sifatnya

   Hukum mempunyai sifat berbeda beda. Hukum berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua seperti berikut.
      a) Hukum bersifat mengatur, artinya hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan/atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat.
      b) Hukum bersifat memaksa, artinya hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan menerima sanksi.

3) Hukum Menurut Bentuknya

   Menurut bentuknya, hukum dapat di kelompokkan menjadi dua jenis berikut.

      a) Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis bersifat kaku serta memiliki sanksi yang tertulis secara jelas. Sebagai contoh, UUD NRI Tahun 1945, undang undang, dan peraturan daerah. Hukum tertulis dibedakan atas hukum yang terkodifikasi dan hukum yang tidak terkodifikasi.
         (1) Hukum terkodifikasi, yaitu hukum yang tersusun secara sistematis dalam sebuah kitab, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang.
         (2) Hukum yang tidak terkodifikasi, yaitu hukum yang tidak tersusun dalam sebuah kitab, seperti undang-undang merek, hak cipta, dan perseroan terbatas.

      b) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan dalam masyarakat serta dianut dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan.

4) Hukum Menurut Waktu Berlakunya

   Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi seperti berikut.
      a) Hukum positif (ius constitutum), yaitu hukum yang berlaku sekarang pada masyarakat dan wilayah tertentu. Hukum positif disebut tata hukum. Sebagai contoh, UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
      b) Hukum antarwaktu (ius constituendum), yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Sebagai contoh, rancangan undang-undang X akan menjadi hukum positif apabila sudah disetujui oleh presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dan diundangkan dalam lembaran negara.
      c) Hukum universal (hukum alam), yaitu hukum yang dianggap berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu, berlaku sepanjang masa, di mana pun, dan terhadap siapa pun.

5) Hukum Menurut Tempat Berlakunya

   Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi sebagai berikut.
      a) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
      b) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lain
      c) Hukum asing yaitu hukum yang berlaku di negara lain.
      d) Hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu.
      e) Hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.

6) Hukum Menurut Wujudnya

   Menurut wujudnya, hukum dibagi sebagai berikut
      a) Hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Sebagai contoh, hukum perdata, pidana, dan dagang.
      b) Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Sebagai contoh, wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjian sewa-menyewa pada hukum perdata.

7) Hukum Menurut Cara Mempertahankannya

   Menurut cara mempertahankannya, hukum dibagi sebagai berikut
      a) Hukum materiil, yaitu hukum yang isinya memuat peraturan-peraturan mengenai kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan serta sanksi sanksi. Sebagai contoh, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang.
      b) Hukum formil, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil Sebagai contoh, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan tata usaha negara (Warjiyati, 2018, 47-50).

8) Hukum Menurut Sumbernya

   Menurut sumbernya, hukum dibagi sebagai berikut.
      a) Undang-Undang, yaitu peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat Undang-undang dapat dikelompokkan dalam arti materiel dan formal Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan yang dikeluarkan negara dan isinya langsung mengikat masyarakat umum. Sebagai contoh perpu, peraturan pemerintah, serta peraturan daerah provinsi dan Kabupaten/Kota. Adapun undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan negara yang karena bentuk dan cara pembentukannya disebut sebagai undang-undang. Sebagai contoh, undang-undang yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR. Undang-undang secara materiel sering disebut dengan istilah peraturan, sedangkan undang-undang secara formal disebut dengan istilah undang-undang.
      b) Kebiasaan, yaitu perulangan perilaku yang sama dalam masyarakat setiap kali terjadi situasi yang sama. Suatu kebiasaan baru menjadi hukum kebiasaan apabila kebiasaan itu di yakini oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum karena dirasakan sesuai dengan tuntutan keadilan.
      c) Yurisprudensi, yaitu putusan hakim (vonis) dalam suatu kasus yang di jadikan dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa di kemudian hari. Yurisprudensi dapat diartikan sebagai keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.
      d) Doktrin, yaitu pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya.
      e) Traktat, yaitu perjanjian antarnegara yang telah disahkan berlaku mengikat negara peserta, termasuk warga negaranya. Hukum traktat dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut.
        (1) Traktat bilateral yaitu perjanjian internasional yang disusun serta disepakati oleh dua negara.
        (2) Traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang dibuat dan disusun oleh lebih dari dua negara.
        (3) Perjanjian kolektif, yaitu perjanjian internasional yang memperbolehkan negara lain bergabung
Indonesia merupakan negara yang pernah melakukan berbagai perjanjian internasional, baik secara bilateral maupun multilateral Contoh hukum traktat di Indonesia sebagai berikut.

(1) Perjanjian Renville
      Perjanjian Renville dilakukan oleh Indonesia dan Belanda pada 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal Amerika Serikat USS Renville sebagai tempat netraL Dalam perjanjian tersebut Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Sumatra, dan Jawa Tengah sebagai wilayah resmi Indonesia.

(2) Perjanjian Linggajati
      Perjanjian Linggarjati merupakan perjanjian internasional yang pernah dilakukan Indonesia dengan Belanda. Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat. Perjanjian ini menghasilkan be berapa keputusan penting, seperti pengakuan secara de facto tiga wilayah Indonesia oleh Belanda yang meliputi Jawa, Sumatra, dan Madura.

(3) Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB)
      Perjanjian KMB berlangsung antara Belanda, Amerika Serikat, dan Indonesia. Salah satu isi perjanjian dalam KMB adalah pengakuan Belanda mengenai kedaulatan Indonesia.

    Pada umumnya, traktat mengatur hal-hal seperti batas negara, per janjian ekstradisi, hubungan ekonomi, kerja sama bidang pertahanan. Per janjian internasional yang dilakukan antardua negara atau lebih bertujuan untuk membuat sebuah kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Selain ketiga perjanjian tersebut, Indonesia pernah melakukan per janjian atau hukum traktat dengan negara lain. Untuk mengetahuinya, pindailah QR Code di samping.


2. Sistem Hukum Nasional

    Sistem hukum tidak akan berjalan baik tanpa ditunjang struktur hukum yang baik. Hukum tidak akan mendatangkan manfaat baik apabila tidak ditunjang dengan substansi hukum yang baik. Hukum tidak dapat dirasakan eksistensinya apabila tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat Hukum dapat berperan baik apabila ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dan memainkan peran secara serasi dan seimbang sesuai fungsinya (Prasetyo, Teguh, 2012, 311-312).

    Ada dua sistem hukum yang banyak berlaku di dunia, yaitu civil law dan common law. Dari kedua sistem hukum tersebut, Indonesia menganut sistem hukum civil law. Pada sistem hukum civil law, putusan pengadilan didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Bagaimana perbedaan sistem hukum civil law dengan common law? Untuk mengetahui perbedaan kedua sistem hukum tersebut, pindailah QR Code di samping!

a. Lahirnya Tata Hukum Nasional

    Sejarah hukum bangsa Indonesia telah ada sebelum kedatangan Belanda dan Jepang ke Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, penduduk asli Indonesia telah mempunyai tata hukum sendiri yang berbeda dengan tata hukum Belanda, baik hukum adat maupun hukum Islam. Akan tetapi, kedatangan Belanda membawa pengaruh terhadap hukum Indonesia. Belanda yang datang menguasai berbagai wilayah Indonesia turut membawa serta ketentuan hukum yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di negara jajahannya. Perkembangan tata hukum Indonesia pun mengalami perubahan seiring pengaruh Belanda (Amin, 2019, 17-18).

    Pada masa pemerintahan Jepang, tata hukum yang berlaku di Indonesia adalah seluruh hukum yang sebelumnya berlaku pada zaman pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, antara lain ketentuan hukum pidana, perdata, dan hukum dagang yang telah dikodifikasi serta susunan peradilannya sudah disesuaikan dengan pemerintah Jepang. Peristiwa kekalahan Jepang atas Sekutu pada 14 Agustus 1945 dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk segera menyusun kemerdekaan. Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia bebas mengambil sikap untuk menentukan nasib bangsanya. Bangsa Indonesia mulai mengatur, menyusun, serta menetapkan tata hukumnya sendiri dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

    Tata hukum Indonesia yang ditandai sejak Proklamasi kemerdekaan dapat disimpulkan dari bunyi proklamasi berikut.

"Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya."

Ketentuan tersebut dipertegas lagi setelah Indonesia mempunyai UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal II aturan peralihan, sebagai berikut.

"Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

    Kata "pemindahan kekuasaan" dapat dimaknai bahwa adanya pemindahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang pada saat itu berada di tangan penjajah. Dengan adanya proklamasi, ketiga kekuasaan itu berpindah ke pemerintahan Indonesia. Sebagai wujudnya, pada 18 Agustus 1945 lahir UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.

    Berdasarkan dua ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Tata hukum Indonesia terdiri atas aturan aturan hukum yang disusun sedemikian rupa serta saling berhubungan dan saling menentukan. Sebagai contoh, hukum pidana pada dasarnya saling berhubungan dengan hukum acara pidana. Keduanya saling menentukan satu sama lain. Hukum pidana tidak dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Sebaliknya, jika tidak ada hukum pidana, hukum acara pidana tidak akan berfungsi.

    Aturan-aturan hukum yang berlaku di suatu tempat, termasuk Indonesia, berkembang secara dinamis sesuai perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat Aturan akan diganti dengan yang baru apabila aturan lama dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, suatu aturan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat perlu diganti dengan yang baru.

b. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional

    Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata hukum yang berlaku di Indonesia mengalami beberapa perubahan seiring perkembangan zaman. Tata urutan peraturan perundang-undangan nasional mengalami perubahan sejak di keluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan urutan sebagai berikut.
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi). UUD NRI Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat rangkaian amendemen. Perubahan tersebut mengakibatkan adanya penambahan maupun penghapusan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan perubahan undang-undang dasar diatur dalam Bab XVI UUD NRI Tahun 1945 seperti berikut.

Pasal 37

      (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
      (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
      (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
      (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
      (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

2) Ketetapan MPR

    Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR. Putusan MPR terdiri atas dua macam, yaitu ketetapan dan keputusan. Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat, baik ke dalam atau ke luar majelis. Adapun keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.

    Kedudukan Ketetapan MPR sebelum perubahan undang-undang dasar memang menjadi salah satu produk hukum yang berada setingkat dengan undang-undang dasar. Hal tersebut mengacu pada kewenangan dan kedudukan MPR sebagai lembaga perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 3 Undang Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dinyatakan bahwa "Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam lima tahun Majelis mempertimbangkan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari."

    Pada era reformasi, muncul upaya menghapuskan Ketetapan MPR sebagai sumber hukum sistem perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi, apakah tidak dimasukkannya Ketetapan MPR dalam peraturan perundang-undangan berarti menghilangkan keberadaan Ketetapan MPR? Tentu saja tidak. Eksistensi Ketetapan MPR seharusnya tetap diakui meskipun dengan sifat dan norma yang berbeda. Mahfud M.D. menegaskan bahwa sebagai sumber hukum, Ketetapan MPR dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiel (bahan pembuatan hukum) bukan sebagai sumber hukum formal (peraturan perundang- undangan). Sebagai sumber hukum materiel Ketetapan MPR bisa menjadi bahan hukum, seperti halnya nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, warisan sejarah, dan budaya bangsa.

    Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, keberadaan Ketetapan MPR kembali dimasukkan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut membawa konsekuensi-konsekuensi logis dalam penataan sistem hukum Indonesia, baik norma, kedudukan, maupun ruang pengujian akibat pertentangan antara sesama produk perundang-undangan hinnya. Akibatnya, Ketetapan MPR secara otomatis menjadi rujukan dalam pembentukan dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, yaitu undang-undang/perpu, peraturan pemerintah, perpres, serta perda provinsi dan perda Kabupaten/Kota.

3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

    Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan presiden. Undang-undang mempunyai kekuatan hukum yang mulai berlaku berdasarkan fictie. Artinya, setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang undang, sehingga setiap orang tidak boleh membela diri dengan alasan karena belum mengetahui undang-undang yang berlaku. Undang-undang tidak berlaku lagi apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Amin, 2019, 44).

      a) Jika undang-undang itu jangka waktu berlakunya sudah habis.
      b) Jika hal-hal atau keadaan/objek yang diatur oleh undang-undang itu sudah habis.
      c) Jika undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh pembentuknya atau instansi yang lebih tinggi
      d) Jika telah dikeluarkan undang-undang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang terdahulu atau yang dahulu berlaku.

    Dengan demikian, sejak undang-undang disahkan oleh DPR dan presiden, kemudian dituangkan dalam lembaran negara, undang-undang akan berlaku sebagai hukum positif dengan ketentuan bahwa setiap orang dianggap mengetahul adanya undang-undangntersebut dan tidak ada alasan tidak mengetahuinya.

    Adapun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu dapat diajukan ke DPR dalam persidangan DPR dapat menerima atau menolak perpu tanpa melakukan perubahan. Apabila disetujui oleh DPR. perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Akan tetapi, apabila ditohk oleh DPR, perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4) Peraturan Pemerintah

    Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Peraturan pemerintah dibuat oleh presiden hanya untuk melaksanakan undang-undang. Tidak ada peraturan pemerintah untuk melaksanakan UUD NRI Tahun 1945. Artinya, peraturan pemerintah harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuan undang-undang.

    Peraturan pemerintah memiliki beberapa karakteristik sehingga dapat disebut sebagal sebuah peraturan pelaksana suatu ketentuan undang-undang atau verordnung. Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, mengemukakan beberapa karakteristik peraturan pemerintah seperti berikut.

      a) Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk sebelum ada undang-undang yang menjadi "induknya".
      b) Peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
      c) Ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
      d) Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meskipun ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara tegas.
      e) Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan atau penetapan.

5) Peraturan Presiden (Perpres)

    Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

6) Peraturan Daerah Provinsi

    Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Apabila terjadi pergantian gubernur, apakah perda yang telah dibentuk pada masa kepemimpinannya menjadi tidak berlaku? Tentu saja tidak. Suatu peraturan daerah dinyatakan tidak berlaku apabila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan daerah setingkat atau lebih tinggi. Perda juga dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan undang-undang dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Syarat pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya perda berlaku bagi perda provinsi maupun perda kabupaten/kota.

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

    Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/wali kota. Peraturan daerah kabupaten/kota tidak subordinat terhadap perda provinsi.

    Sistem hukum Indonesia merupakan sistem terbuka. Selain tiap unsur saling memengaruhi, faktor di luar sistem juga dapat memberikan pengaruh. Faktor politik, sosial, ekonomi, sejarah, dan kebudayaan dapat memengaruhi proses pembentukan peraturan perundangan atau putusan hakim. Sistem hukum Indonesia yang bersifat terbuka dapat ditengarai dari kemungkinan hakim melakukan penafsiran yang berbeda terhadap suatu peraturan perundang-undangan (Bakri, 2013, 20).





Post a Comment

0 Comments