Sejarah Indonesia XI - Semester 3 - Dampak Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa di Indonesia - Dampak di Bidang Politik-Pemerintahan dan Ekonomi

Sejarah Indonesia XI - Semester 3 - Dampak Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa di Indonesia - Dampak di Bidang Politik-Pemerintahan dan Ekonomi

SEJARAH INDONESIA SMA/MA

Kelas XI Semester 1




BAB 3
Dampak Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa di Indonesia


Pendalam Materi


    Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia turut membawa perubahan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya dalam bidang pendidikan seperti tampak pada gambar 3.1. Selain bidang pendidikan, penjajahan bangsa-bangsa Eropa mengakibatkan perubahan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Lantas, apa saja dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia? Pada bab ini Anda akan diajak mengkaji dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa terhadap kehidupan bangsa Indonesia.


A. Dampak di Bidang Politik-Pemerintahan dan Ekonomi


    Perhatikan gambar 32! Gambar tersebut menunjuk kan kehidupan bangsa Indonesia akibat penjajahan bangsa Belanda. Pada masa penjajahan bangsa Belanda, rakyat dipaksa menanam tanaman perkebunan yang laku di pasar Eropa. Kebijakan tersebut dikenal dengan sistem tanam paksa. Sementara itu, pemerintah kolonial Belanda menugaskan para penguasa pribumi untuk mengawasi kegiatan tanam paksa tersebut. Penjajahan yang dilakukan bangsa Belanda dan bangsa-bangsa Eropa lainnya menyebabkan penderitaan rakyat. Lantas, apa saja dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa dalam bidang politik dan ekonomi? Perhatikan uraian berikut untuk menemukan jawabannya.


1. Bidang Politik dan Pemerintahan

    Kedatangan bangsa-bangsa Eropa pada pertengahan abad XVI membawa perubahan dalam kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, sistem pemerintahan, struktur birokrasi, dan sistem hukum yang berlaku adalah sistem pemerintahan tradisional yang berbentuk kesultanan atau kerajaan. Setelah bangsa-bangsa Eropa menanamkan kekuasaannya di Indonesia, kerajaan-kerajaan lokal harus tunduk terhadap dominasi bangsa-bangsa Eropa.

    Pada awalnya dominasi bangsa-bangsa Eropa hanya terbatas dalam bidang ekonomi. Dalam perkembangannya, bangsa-bangsa Eropa selalu memanfaatkan konflik lokal antarkerajaan untuk menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang politik dan pemerintahan, Anda dapat memperhatikan uraian berikut.

a. Masa Kekuasaan VOC

    Kedatangan VOC di Indonesia mengakibatkan kondisi pemerintahan di beberapa kerajaan lokal mengalami perubahan. Perubahan tersebut terlihat pada pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan lokal. Kondisi tersebut terjadi karena VOC ikut campur dalam proses pengangkatan raja atau putra mahkota di kerajaan. Bahkan, VOC sering menerapkan politik adu domba (devide et impera) untuk memecah belah keluarga kerajaan.

    Praktik politik devide et impera terlihat saat VOC ikut campur dalam konflik internal di Kerajaan Banten antara Sultan Haji (Putra Mahkota Banten) dan Sultan Ageng Tirtayasa yang berselisih karena pergantian kekuasaan. Dalam konflik tersebut, VOC memberikan bantuan kepada Sultan Haji untuk melengserkan Sultan Ageng Tirtayasa dari takhta kerajaan. Setelah berhasil melengserkan Sultan Ageng Tirtayasa, VOC meminta imbalan berupa hak kekuasaan atas wilayah Banten. Selain itu, VOC mendapatkan hak monopoli perdagangan di Banten.

    Selain di Kerajaan Banten, VOC menerapkan politik devide et impera di beberapa kerajaan lokal Indonesia. Di kerajaan mana saja VOC menerapkan politik devide et impera? Coba temukan jawabannya melalui berbagai literatur.

    Kondisi pemerintahan yang tidak stabil memudahkan VOC memegang kendali pe pemerintahan di suatu kerajaan. VOC mengambil keuntungan dari penguasa lokal/kerajaan yang bersedia diajak kerja sama. Bahkan, penguasa lokal tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dapat dikatakan, masa kekuasaan VOC merupakan awal kolonialisme di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena para penguasa dan rakyat pribumi menjadi bawahan penguasa kolonial.

    Pada perkembangannya, VOC memusatkan kegiatan di Banten, Maluku, dan Batavia. Untuk mengatur jalannya pemerintahan, VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal Dalam menjalankan kekuasaannya, gubernur jenderal dibantu oleh dewan bernama Raad van Indie. Dewan ini bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada gubernur jenderal.

b. Masa Pemerintahan Republik Bataaf

    Pada masa pemerintahan Republik Bataaf terjadi pembaruan dalam bidang politik dan administrasi pemerintahan. Perubahan tersebut dilakukan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Pada masa pemerintahannya, Gubernur Jenderal Daendels menerapkan sistem pemerintahan sentralistik. Artinya, seluruh unsur birokrasi berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Selain itu, pada masa ini Raad van Indie berperan sebagai dewan penasihat pemerintah. Pada masa ini Gubernur Jenderal Daendels membagi Pulau Jawa menjadi delapan wilayah besar (hoofafdeling) yang disebut keresidenan (residentie). Tiap-tiap karesidenan dibagi menjadi beberapa kabupaten (regentschap).

    Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, terjadi dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi (inlands bestuur). Pada masa ini kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah Eropa (Europees bestuur) yang dipegang oleh residen. Residen bertugas memimpin wilayah keresidenan. Di bawah residen terdapat asisten residen. Asisten residen bertugas mengepalai suatu wilayah bagian dari keresidenan yang dinamakan afdeling. Di bawah asisten residen terdapat pegawai kontrolir (controleur) yang bertugas memimpin wilayah controle-afdeling.

    Pada struktur pemerintahan pribumi, kekuasaan tertinggi di lingkungan pemerintahan dijabat oleh bupati (regent). Dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh patih. Di bawah bupati dan patih terdapat wedana. Wedana bertugas memimpin sebuah distrik dan membawahi asisten wedana atau camat yang bertugas memimpin onderdistrik. Selanjutnya, di bawah onderdistrik terdapat pemerintahan desa. Untuk mengetahui struktur pemerintahan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, perhatikan gambar 3.3 dan 3.4.

    Saat menjabat sebagai gubernur jenderal di Indonesia, Daendels mengangkat para penguasa pribumi sebagai pegawai pemerintah kolonial (pegawai negeri/binnenland bestuur). Para pegawai pemerintah tersebut digaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Dengan demikian, pada masa ini penguasa pribumi, khususnya para bupati kehilangan jabatan secara turun temurun. Sementara itu, para pegawai Eropa diberi kekuasaan besar untuk memperketat pengawasan administrasi dan keuangan penguasa pribumi. Kondisi ini berdampak pada merosotnya kedudukan bupati dan berkurangnya kekuasaan bupati.

c. Masa Pemerintahan Inggris

    Pada masa pendudukan Inggris, Indonesia diperintah oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Pada awal pemerintahannya, Raffles yang berpandangan liberal berkeinginan mereformasi sistem pemerintahan di Indonesia menjadi sistem pemerintahan Eropa. Reformasi tersebut berupa pembaruan di bidang ketatanegaraan, penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

    Dalam struktur pemerintahan, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi delapan belas karesidenan. Raffles juga menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu pemerintah pusat memerintah rakyat melalui perantara penguasa lokal Akan tetapi, pengawasan langsung atas tanah-tanah dilakukan oleh pemerintah kolonial Adapun untuk menghapus feodalisme dalam masyarakat Jawa, Raffles menerapkan beberapa kebijakan berikut.

      1) Menjauhkan penguasa lokal dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri.
      2) Mempersempit ruang gerak bupati dengan cara mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah di bawah residen.
      3) Menghapus sistem penyerahan paksa dan kerja paksa agar rakyat memiliki kebebasan berusaha.
      4) Mengurangi peran penguasa lokal agar tidak lagi mempunyai kekuasaan besar terhadap rakyat. Para pegawai penguasa lokal tersebut hanya berperan sebagai pegawai pemerintah, bukan penarik pajak.

    Raffles juga berupaya membangun sistem peradilan model Barat. Akan tetapi, sistem peradilan tersebut dianggap masih asing bagi kalangan penduduk pribumi. Oleh karena itu, kebijakan tersebut tidak terlaksana. Berbagai kebijakan yang diterapkan Raffles di Indonesia menimbulkan dampak sebagai berikut.

      1) Para penguasa pribumi tidak mampu mencari keuntungan bagi diri sendiri.
      2) Ruang gerak para bupati dipersempit karena diawasi oleh residen.
      3) Rakyat memiliki kebebasan berusaha karena tidak ada sistem kerja paksa.
      4) Penguasa pribumi tidak lagi memiliki kuasa yang besar atas rakyat.

d. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

    Pada masa kolonial Belanda pemerintah berusaha memperbaiki sistem pemerintahan sebelumnya. Pada masa ini kekuasaan tertinggi masih dipegang oleh gubernur jenderal Sekain itu, Raad van Indie masih bertugas sebagai dewan penasihat pemerintah. Selanjutnya, pada awal abad XX pemerintah kolonial berusaha menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) yang pada saat itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan.

    Pemerintah kolonial melakukan politik pasifikasi kewilayahan di Aceh, Sumatra Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Penyatuan wilayah Hindia Belanda tersebut baru berhasil sekira tahun 1905. Bersatunya Hindia Belanda ini didasarkan pada gagasan Pax Neerlandica. Pax Neerlandica berarti penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Gagasan Pax Neerlandica dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Heutsz. Wilayah Hindia Belanda ini menjadi cikal bakal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah proklamasi kemerdekaan.

    Selain gagasan Pax Neerlandica, dampak politik penjajahan Belanda adalah lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional dan terbentuknya volksraad (dewan rakyat). Pada masa kolonial Belanda organisasi-organisasi pergerakan nasional menjadi wadah perjuangan bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Adapun volksraad merupakan sebuah dewan yang dibentuk Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum. Volksraad sengaja dibentuk sebagai penasihat Gubernur Jenderal Hindia Belanda bukan sebagai parlemen perwakilan rakyat Indonesia. Akan tetapi, oleh beberapa aktivis pergerakan nasional, volksraad digunakan sebagai wadah perjuangan mereka agar Indonesia mampu meraih kemerdekaan atau setidaknya menjadi sebuah wilayah otonomi tersendiri. Bagaimana perjuangan politik bangsa Indonesia melalui volksraad? Coba temukan jawabannya melalui berbagai literatur.


2. Bidang Ekonomi

    Upaya bangsa-bangsa Eropa menguasai sumber daya alam Indonesia mengakibatkan sistem perekonomian di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena pada masa pen jajahan bangsa-bangsa Eropa terjadi komersialisasi ekonomi dan industrialisasi. Komersialisasi ekonomi terjadi karena hasil perkebunan seperti kopi, teh, kapas, tebu, dan kina semakin meningkat. Perkembangan perkebunan tersebut mendorong terjadinya industrialisasi. Sebagai contoh, akibat perkembangan perkebunan tebu di wilayah Vorstenlanden, pemerintah kolonial Belanda mendirikan pabrik gula di wilayah tersebut. Salah satu pabrik gula tersebut dapat Anda amati pada gambar 3.5.
Industrialisasi merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selain industrialisasi, terdapat beberapa aktivitas perekonomian yang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan bangsa bangsa Eropa. Apa saja dampak aktivitas perekonomian yang diterapkan pemerintah kolonial tersebut? Coba diskusikan bersama teman Anda.

a. Masa Kekuasaan VOC

    Pada masa kekuasaan VOC kegiatan perekonomian terutama perdagangan rempah-rempah dikendalikan oleh VOC, yaitu dengan melakukan monopoli perdagangan. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan, VOC menerapkan beberapa kebijakan yang merugikan masyarakat. Misalnya, melarang rakyat menjual rempah-rempah selain kepada VOC dan mengatur jumlah serta tempat menanam rempah-rempah. Untuk memudahkan aktivitas perdagangan di wilayah Indonesia, pada 1746 VOC mendirikan De Bank van Leening. Dalam perkembangannya, De Bank van Leening berubah nama menjadi De Bank Courant en Bank van Leening pada 1752. De Bank van Leening merupakan bank pertama yang beroperasi di Indonesia.

    Secara keseluruhan, monopoli perdagangan yang dilakukan VOC memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif monopoli perdagangan adalah aktivitas perdagangan dan pelayaran di Indonesia semakin ramai. Selain itu, pedagang pribumi dapat mengetahui informasi mengenai komoditas yang laku di pasar internasional.

    Dampak negatif monopoli perdagangan adalah rakyat harus menjual rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Akibatnya, pendapatan rakyat menurun. Selain itu, terjadi penurunan jumlah penduduk karena penduduk dipaksa bekerja terlalu keras. Bahkan, produksi padi mengalami penurunan karena rakyat dipaksa menanam tanaman yang laku di pasar internasional.

b. Masa Pemerintahan Republik Bataaf

    Kebijakan Daendels dalam bidang pemerintahan telah membawa perubahan dalam sistem perekonomian tradisional Daendels mengubah sistem pemerintahan tradisional menjadi sistem pemerintahan modern. Dalam sistem pemerintahan modern, tanah-tanah raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, para petani diwajibkan membayar pajak dari penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial Belanda. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah kolonial Belanda.

    Selain membayar pajak kepada pemerintah kolonial Belanda, penduduk pesisir di utara Pulau Jawa dipaksa membantu pemerintahan Daendels membangun Grote Post-weg atau jalan raya pos Anyer-Panarukan. Jalan ini dibangun hampir di seluruh Pulau Jawa sebagai sarana pertahanan untuk menghadapi Inggris. Tindakan Daendels membangun jalan raya pos mendapat pujian dari pemerintah Republik Bataaf karena dapat mengurangi pengeluaran pemerintah kolonial.

    Menurut Daendels, pembangunan jalan raya pos membawa keuntungan ekonomis bagi daerah yang dilalui. Selain itu, jalan raya pos dapat memperpendek waktu perjalanan sehingga mempermudah akses perdagangan antardaerah. Meskipun demikian, pembangunan jalan raya pos menyebabkan rakyat mengalami kelaparan dan penyiksaan. Bahkan, tercatat ribuan nyawa menjadi korban pembangunan jalan raya pos Anyer-Panarukan. Menurut Anda, apakah pembangunan jalan raya pos membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar? Coba diskusikan bersama teman-teman Anda.

c. Masa Pemerintahan Inggris

    Pada masa pemerintahan Raffles terjadi perubahan kepemilikan tanah, yaitu tanah milik raja dan penguasa lokal menjadi milik pemerintah kolonial. Perubahan tersebut menyebabkan pemerintah mempunyai kewenangan untuk menyewakan tanah. Akibatnya, terjadi perubahan hubungan antara raja dan rakyatnya, yaitu dari patron-client menjadi hubungan komersial. Apa itu hubungan patron-client? Coba temukan jawabannya melalui berbagai literatur.

    Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles mendorong pemerintah menerapkan pajak tanah. Dengan demikian, pemerintah Inggris mendapat penghasilan pajak tanah untuk mengisi kas pemerintah. Dalam perkembangannya, sistem sewa tanah memberikan peluang bagi perusahaan swasta untuk menjalankan usaha yang didukung oleh kepastian hukum sehingga muncul perdagangan bebas. Perdagangan bebas menyebabkan sistem ekonomi uang di desa desa di Hindia Belanda (ekonomi swadaya) berubah menjadi sistem ekonomi komersial.

    Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles sangat memberatkan rakyat. Untuk menyewa tanah, sebagian besar rakyat bergantung pada rentenir Tionghoa. Dampaknya, rakyat terlilit utang dan tidak mampu membayarnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak kebijakan sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles, Anda dapat memindai QR Code di samping atau mengunjungi laman https://journalum.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/download/4740/2271.

d. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

    Pada masa pemerintahan kolonial Belanda sistem ekonomi uang terus berkembang dan kegiatan perdagangan semakin luas. Perkembangan kegiatan perekonomian didukung oleh perkembangan dalam bidang perbankan. Sejak 1828 era perbankan modern memasuki Hindia Belanda (Indonesia). Pada 24 Januari 1828 pemerintah kolonial Belanda mendirikan De Javasche Bank di Batavia. Dalam perkembangannya, berdiri bank-bank ain seperti Nederlansche Handels Maatschapij, De Nationale Handels Bank, dan Escompto Bank. Selain itu, berkembang bank-bank yang berasal dari Inggris, Australia, dan Tiongkok. Bahkan, muncul bank milik pribumi seperti bank desa dan lumbung desa.
Aktivitas perekonomian yang meluas menyebabkan berkembangnya sistem ekonomi uang. Sistem ini memperkenalkan masyarakat Indonesia dengan sistem permodalan. Pada periode liberal muncul praktik usaha dalam bidang permodalan bagi para pengusaha. Pada 1869 Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM) muncul sebagai "bank perkebunan" yang membiayai tujuh belas pabrik gula dengan wilayah perkebunannya. Sejak saat itu berdiri bank-bank permodalan seperti Rotterdamsche Bank, Crediet en Handelsvereeniging, De Internationale Credieten Handelsvereeniging Rotterdam, dan N.I. Handels Bank.

    Perkembangan permodalan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sektor perkebunan di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mengembangkan setor agraris (perkebunan) sebagai aktivitas perekonomian utama. Untuk meningkatkan hasil industri agraris, pemerintah kolonial Belanda menyewakan tanah-tanah pertanian kepada pihak swasta (pedagang Tionghoa dan Eropa). Dari hasil penyewaan tersebut pemerintah kolonial mendapat keuntungan besar.

    Sistem sewa tanah yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda berdampak pada peralihan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada awalnya para penyewa tanah (pengusaha asing) hanya menyewa lahan-lahan kosong. Dalam perkembangannya, mereka menyewa tanah pertanian milik petani. Para petani yang dahulu berhak atas tanah pertanian kemudian harus menyewakan tanahnya kepada pengusaha asing. Mata pencarian para petani pun beralih menjadi buruh.

    Industri manufaktur juga mulai didirikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sebagian besar industri manufaktur pada masa kolonial memproduksi makanan, minuman, gula, dan tembakau. Selanjutnya, kegiatan ekonomi meluas ke sektor pertambangan. Berdirinya berbagai industri dan pertambangan menyebabkan munculnya golongan majikan dan golongan buruh serta jabatan kuli dan mandor dalam masyarakat.

    Dampak lain kebijakan pemerintah kolonial adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan pembangunan jaringan transportasi. Jaringan transportasi tersebut berupa jalur-jalur kereta api di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa seperti tampak pada gambar 3.6. Selain membangun bangun jalur kereta api, pemerintah kolonial Belanda membangun jaringan transportasi antarpulau. Pengelolaan jaringan antarpulau diserahkan kepada Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Jaringan transportasi antar pulau berkaitan dengan keberadaan pelabuhan. Dengan adanya pelabuhan, kegiatan per dagangan antarpulau dan antarnegara dapat berjalan lancar.

    Demikian pembahasan mengenai dampak positif dan negatif penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang politik-pemerintahan dan ekonomi. Dampak positif penjajahan bangsa-bangsa Eropa memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Adapun dampak negatif menjadi pelajaran berharga bangsa Indonesia agar tidak kembali menjadi bayang-bayang bangsa lain. Sebagai generasi penerus bangsa Anda hendaknya berperan menjaga kedaulatan negara Indonesia agar tidak mendapat intervensi dari negara lain.





Post a Comment

0 Comments