Sejarah Indonesia XI - Semester 3 - Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan - Latar Belakang Sumpah Pemuda

Sejarah Indonesia XI - Semester 3 - Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan - Latar Belakang Sumpah Pemuda

SEJARAH INDONESIA SMA/MA

Kelas XI Semester 1




BAB 4
Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan


Pendalam Materi


    Kongres Pemuda Il yang berlangsung pada 27-28 Oktober 1928 menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Dalam kongres tersebut para pemuda dari berbagai wilayah hadir dan sepakat mendeklarasikan tiga "sumpah" yang kemudian dikenal sebagai ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Lantas, apa latar belakang Sumpah Pemuda? Bagaimana kronologi pengikraran Sumpah Pemuda? Bagaimana pula kedudukan Sumpah Pemuda dalam upaya meneguhkan jiwa kebangsaan di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan Anda temukan dalam pembahasan bab ini.


A. Latar Belakang Sumpah Pemuda


    Peristiwa pengikraran Sumpah Pemuda dapat dikatakan sebagai tonggak sebuah perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita kemerdekaan. Peristiwa pengikraran Sumpah Pemuda menjadi bukti nyata peran para pemuda pada periode pergerakan nasional Pada periode ini muncul golongan intelektual muda yang menggunakan media pers untuk membangkitkan kesadaran nasional dan memelopori terbentuknya organisasi pergerakan nasional Munculnya golongan intelektual juga berkaitan dengan kebijakan politik etis yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Apa kaitan antara politik etis, perkembangan pers, dan kebangkitan nasional di Indonesia? Pelajari uraian berikut untuk menemukan jawabannya.


1. Politik Etis dan Perbaikan Pendidikan Bumiputra

    Masih ingatkah Anda dengan kebijakan sistem tanam paksa yang Anda pelajari pada Bab 1? Coba kemukakan kembali pelaksanaan tanam paksa di Indonesia. Tidak semua orang Belanda sepakat dengan pelaksanaan kebijakan sistem tanam paksa. Penderitaan rakyat di tanah jajahan telah menggugah hati nurani sekelompok orang Belanda untuk melancarkan kritik. Berawal dari kritik tersebut, sistem tanam paksa akhirnya dihapuskan dan diganti dengan sistem ekonomi liberal.
Penerapan sistem ekonomi liberal ditandai dengan adanya kebebasan berupa pananaman modal swasta di bidang perkebunan dan pertambangan. Dalam perkembangannya, penerapan sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib orang-orang bumiputra. Orang-orang bumiputra justru semakin menderita. Penderitaan rakyat ini mendorong kaum liberal dan humanis melontarkan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda.

    Kaum liberal dan humanis meniai kebijakan yang diterapkan di tanah jajahan kurang memperhatikan kehidupan sosial bumiputra. Kondisi itu mendorong seorang mantan pejabat kolonial Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli menerbitkan sebuah novel berjudul Max Havelaar pada 1860. Dalam novel tersebut Eduard Douwes Dekker menceritakan tentang penindasan dan perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan aparatnya di Jawa. Selain itu, tulisan dalam novel ini memaksa Belanda menerapkan politik etis dengan mendidik kaum bumiputra elite, sebagai usaha."membayar" utang mereka pada rakyat bumiputra.

    Kehadiran novel Max Havelaar cukup berpengaruh sebagai pemantik bagi tokoh-tokoh humanis lain untuk menyuarakan pemikiran serupa. Tulisan tentang tuntutan pemenuhan kewajiban moral Belanda terhadap rakyat Hindia Belanda pun bermunculan di media massa Belanda. Salah satunya adalah artikel karya Robert Fruin dalam majalah De Gids tahun 1865 yang berjudul Nederland's rechten en verplichtingen ten opzichten van Indie. Dalam artikel tersebut untuk pertama kalinya praktik saldo laba (batig slot) dalam sistem tanam paksa dinyatakan sebagai kebijakan pemerintah yang berlawanan dengan hukum kedaultan negara Belanda.

    Artikel karya Robert Fruin kemudian memengaruhi tokoh-tokoh Belanda yang akhirnya turut menuntut pemerintah kolonial Belanda untuk meningkatkan peranan orang-orang bumiputera dalam kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Indonesia. Pemikiran tersebut dituangkan dalam sebuah kebijakan baru yang dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi.

    Politik etis merupakan suatu pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Belanda memiliki utang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan kaum bumiputera. Salah satu tokoh humanis di balik gagasan politik etis adalah Conraad Theodore van Deventer. la melontarkan kritik tajam melalui sebuah artikel berjudul Een Eerschuld (Utang Kehormatan), yang dimuat dalam majalah De Gids (1899). Dalam tulisannya tersebut, van Deventer menyatakan pemerintah Belanda telah mengeksploitasi wilayah jajahannya untuk membangun negeri mereka dan memperoeh keuntungan besar. Oleh karena itu, van Deventer menilai sudah sewajarnya Belanda membayar hutang budi itu dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negeri jajahan.

    Kritikan van Deventer mendapat perhatian serius dari pemerintah Belanda. Pada 17 September 1901 Ratu Wilhelmina secara resmi mengenalkan politik etis sebagai kebijakan baru di Indonesia. Kebijakan tersebut diberlakukan dengan tujuan meningkatkan ke sejahteraan bangsa Indonesia. Kebijakan politik etis diwujudkan melalui tiga program utama, yaitu irigasi (pengairan), migrasi (perpindahan penduduk), dan edukasi (pendidikan). Pemerintah Belanda kemudian menunjuk Alexander Idenburg sebagai gubernur jenderal di Indonesia menggantikan posisi Johannes van Heutsz untuk melaksanakan program politik etis tersebut.

    Penerapan politik etis diimplementasikan melalui pembangunan beberapa infrastruktur yang bertujuan memudahkan kehidupan rakyat Indonesia. Seperti, pembangunan jalur kereta api Jawa-Madura dan trem listrik di Batavia. Di bidang pertanian, pemerintah kolonial Belanda membangun saluran irigasi yang diperlukan bagi sarana pengairan sawah dan perkebunan. Di bidang transmigrasi, pemerintah kolonial Belanda memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang masih memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Lantas, bagaimana penerapan program pendidikan dalam kebijakan politik etis?

    Untuk mendukung pelaksanaan politik etis di bidang pendidikan, pemerintah Belanda menunjuk J.H. Abendon sebagai Direktur Pendidikan di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan pada masa itu diharapkan mampu mendorong kesadaran para pemuda untuk memperhatikan nasib bangsanya.
Pemberlakukan politik etis melahirkan sekolah-sekolah bagi kaum bumiputera. Bukan hanya sekolah rendah, tetapi dibangun pula sekolah menengah, sekolah keguruan, dan sekolah tinggi. Sistem sekolah dasar sebenarnya telah dibuka oleh pemerintah kolonial sejak 1892 yang ditandai dengan pembukaan Eerste School (Sekolah Ongko Siji/Sekolah Angka Satu) untuk anak-anak bangsawan di kota-kota besar. Pemerintah kolonial Belanda juga membuka Tweede School (Sekolah Ongko Loro/Sekolah Angka Dua) yang ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa.

    Pada 1903 pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah rendah yang diberi nama Volkschool (sekolah desa) dengan masa belajar selama tiga tahun. Pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan sekolah lanjutan bernama Vervolgschool dengan masa belajar selama tiga tahun. Dalam perkembangannya, pemerintah men dirikan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) sebagai sekolah setingkat SMP dan Algemeene Middelbare School (AMS) sebagai sekolah setingkat SMA.

    Pemerintah kolonial Belanda membangun sekolah pendikan tinggi di berbagai daerah. Salah satu sekolah tinggi yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA). STOVIA didirikan dengan tujuan menghasilkan dokter bumiputera (dokter Jawa). Selain di Jakarta, sekolah kedokteran didirikan di Surabaya dengan nama Nederlandsch Indische Arsten School (NIAS). Pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan beberapa sekolah tinggi lain seperti Technische Hoge School (sekolah tinggi teknik) di Bandung, Rechts Hoge School (sekolah tinggi hukum) di Jakarta, dan Landbouwkundige Hooge School (sekolah tinggi pertanian) di Bogor.

    Pendidikan yang diberikan kepada kaum bumiputera mendorong munculnya kelompok elite intelektual. Kelompok ini tidak hanya menyerap ilmu pengetahuan Barat, tetapi mereka turut membangkitkan kesadaran masyarakat di sekitarnya sebagai bangsa. Dapat dikatakan, pendidikan Barat yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial menjadi senjata makan tuan. Dari kalangan intelektual inilah muncul tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan yang melahirkan berbagai organisasi pergerakan sebagai pelopor tumbuhnya semangat nasionalisme.


2. Media Massa sebagai Penyebar Semangat Kebangsaan

Perhatikan pernyataan berikut!

    Pers memegang peranan penting dalam menyebarluaskan berita. Oleh karena itu, pers menjadi salah satu senjata yang digunakan kelompok pergerakan untuk menyebarkan aspirasi, semangat dan kesadaran nasionalisme.

    Apa tanggapan Anda terkait pernyataan di atas? Kemukakan tanggapan Anda secara santun! Munculnya pers di Indonesia berkaitan erat dengan keberadaan orang-orang Eropa. Sebelum muncul media cetak, sudah ada laporan berkala orang-orang Eropa dalam bentuk tulisan tangan yang dikenal sebagai Memorie der Nouvellers. Laporan ini didistribusikan kepada pegawai-pegawai Belanda (VOC) yang memerlukan berita di seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia).

    Usaha penerbitan pers baru dapat direalisasikan pada 1659 oleh Kornelis Pijl dengan menerbitkan tidjboek. Dalam perkembangannya, pada 1744 Gubernur Jenderal Gustaaf W. Baron van Imhoff mengeluarkan izin penerbitan surat kabar di Indonesia. Pada 8 Agustus 1744 terbit surat kabar pertama di Indonesia, yaitu Bataviasche Nouvels. Penerbitan surat kabar Bataviasche Nouvels diikuti oleh kehadiran surat kabar berbahasa Belanda lain seperti Vendu Nieuws pada 1776, Batavische Koloniale Courant pada 1809, dan Bataviasche Courant pada 1816.

    Selain dalam bahasa Belanda, surat kabar di Indonesia diterbitkan dalam bahasa Jawa dan Melayu. Surat kabar berbahasa Jawa pertama yang terbit di Indonesia bernama Bromartani. Surat kabar Bromartani terbit di Surakarta pada 1855. Surat kabar tersebut berisi beragam artikel tentang ilmu pengetahuan, berita luar negeri, keputusan pemerintah, hikayat dan dongeng Sementara itu, perkembangan pers berbahasa Melayu terbit dalam periode mingguan dengan nama Soerat Chabar Melayoe. Surat kabar ini terbit di Surabaya pada 1856. Soerat Chabar Melaijoe memuat berita perdagangan di Jawa Timur.

    Setelah orang-orang Eropa memelopori usaha dalam bidang penerbitan pers, orang bumiputra turut tergugah untuk terjun dalam bidang jurnalistik. Pada pertengahan 1900 R.M. Koesoemo Oetoyo menerbitkan surat kabar Pewarta Prijaji. R.M. Koesoemo Oetoyo kemudian dikenal sebagai orang Jawa pertama yang menerbitkan surat kabar. Surat kabar Pewarta Prijaji memuat artikel-artikel yang berhubungan dengan dunia priayi. Surat kabar ini tidak bertahan lama. Surat kabar Pewarta Prijaji berhenti terbit pada pertengahan 1903 karena pemimpin redaktur terlampau sibuk dengan jabatannya sebagai bupati Ngawi.

    Tokoh pers bumiputra lain yang dikenal sebagai pelopor jurnalistik Indonesia adalah Raden Mas Tirtoadisoerjo. Pada 1904 Raden Mas Tirtoadisoerjo menerbitkan surat kabar Medan Prijaji di Bandung. Medan Prijaji merupakan media massa pertama yang dicetak dan diterbitkan oleh golongan bumiputera sehingga dikatakan sebagai pelopor pers bumiputra di Indonesia, Medan Prijaji menjadi media bagi orang bumiputera untuk mengekspresikan pandangannya tentang kesejahteraan dan pendidikan rakyat bumiputera. Selain itu, surat kabar Medan Prijaji digunakan sebagai saluran untuk menyampaikan kritik terhadap golongan priayi yang sering bertindak korup dan pegawai negeri yang mengeksploitasi wong cilik atau rakyat jelata.

    Pada masa pergerakan nasional pers menjadi sarana komunikasi utama yang dimanfaatkan sebagai sarana penyebar semangat kebangsaan. Kelompok pergerakan memanfaatkan pers untuk menyebarkan sikap dan pemikiran mereka. Surat kabar yang memiliki pengaruh besar sebagai penyebar semangat kebangsaan pada masa pergerakan nasional antara lain Oetoesan Hindia, Saroetomo, Doenia Bergerak, dan De Expres. Di antara beberapa surat kabar tersebut De Expres merupakan surat kabar yang paling mendapat perhatian pemerintah kolonial karena memuat propaganda ataupun ide-ide yang bersifat radikal dan kritis terhadap sistem kolonial.

    Pers bumiputera semakin menunjukkan rasa keindonesiaannya. Pada 1924 para mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda menerbitkan surat kabar dengan nama yang mengekspresikan nasionalisme Indonesia secara jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Dengan demikian, perkembangan pers pada masa pergerakan nasional terbukti efektif membangkitkan semangat dan kesadaran nasionalisme.


3. Tonggak Kebangkitan Nasional melalui Organisasi Pergerakan Nasional

    Kebijakan politik etis melalui program perbaikan pendidikan telah melahirkan golongan intelektual yang memiliki cara pandang baru. Selain itu, perkembangan media massa di Indonesia telah mendorong bangsa Indonesia untuk keluar dari bayang-bayang bangsa asing. Bangsa Indonesia kemudian menerapkan strategi baru untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Strategi yang digunakan tidak lagi dengan berperang secara fisik, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi modern sebagai tonggak kebangkitan nasional Organisasi-organisasi modern yang didirikan pada masa pergerakan nasional sebagai berikut.

a. Budi Utomo

    Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Berdirinya organisasi ini tidak lepas dari peran Wahidin Sudirohusodo. Wahidin Sudirohusodo menyadari pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa Indonesia. Ia pun mempunyai keinginan menyebarluaskan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, ia tidak memiliki banyak dana untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh lapisan rakyat. Wahidin Sudirohusodo kemudian menggalang dana pelajar (studie fonds) guna membantu penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kecakapan tetapi kurang mampu secara finansial.

    Pada 1907 Wahidin Sudirohusodo berkunjung ke STOVIA. Dalam kunjungannya tersebut, Wahidin Sudirohusodo menemui para pelajar STOVIA dan menyampaikan pemikirannya mengenai nasib rakyat yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah kolonial Belanda, terutama dalam bidang pendidikan. Ia kemudian menganjurkan agar para pelajar mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meningkatkan martabat bangsa.

    Pemikiran Wahidin Sudirohusodo mendapat sambutan positif dari para pelajar STOVIA. Mereka sependapat dan menyadari buruknya nasib rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Pemikiran Wahidin Sudirohusodo kemudian menginspirasi Sutomo, salah seorang mahasiswa STOVIA. Selanjutnya, pada 20 Mei 1908 Sutomo bersama teman-temannya sesama mahasiswa STOVIA membentuk organisasi Budi Utomo. Organisasi ini merupakan kelanjutan pemikiran Wahidin Sudirohusodo. Hingga saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional. Mengapa demikian?

    Pada 3-5 Oktober 1908 Budi Utomo menyelenggarakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres pertama tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut.

      1) Budi Utomo membatasi kegiatannya hanya dalam lingkup Pulau Jawa dan Madura.
      2) Menetapkan R.T. Ario Tirtokusumo sebagai ketua Budi Utomo.
      3) Menetapkan Yogyakarta sebagai pusat organisasi.
      4) Budi Utomo memfokuskan kegiatannya dalam bidang pendidikan dan budaya.
      5) Mengubah slogan Budi Utomo dari "perjuangan untuk mempertahankan penghidupan" menjadi "kemajuan secara serasi".

    Corak perjuangan Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, aktivitas Budi Utomo dianggap tidak berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Status Budi Utomo kemudian diakui dan disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai sebuah badan hukum.
Dalam perkembangannya, corak perjuangan Budi Utomo mengalami perubahan. Budi Utomo tidak hanya bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga dalam bidang politik. Budi Utomo kemudian memutuskan meninggalkan sifat kedaerahan dan berkembang menjadi organisasi bersifat nasional.

    Untuk menjadi organisasi bersifat nasional, Budi Utomo membuka penerimaan anggota dari etnik selain Jawa serta membuka cabang organisasi di Pulau Sumatra. Selanjutnya, pada 1927 Budi Utomo memutuskan bergabung dalam Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Perubahan corak menjadi organisasi nasional yang terlibat dalam kegiatan politik menyebabkan beberapa pengurus inti Budi Utomo mengundurkan diri.

b. Sarekat Islam (SI)

    Berdirinya Budi Utomo mendorong munculnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya, salah satunya Sarekat Islam (SI). Sarekat Islam merupakan perkumpulan pedagang Islam yang semula bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI dibentuk oleh R.M. Tirtoadisuryo pada 1909. Tujuan SDI adalah melindungi hak-hak pedagang bumiputera muslim dari monopoli dagang yang dilakukan pedagang-pedagang besar Tionghoa.

    Pada 1911 H. Samanhudi mengambil alih kepengurusan Sarekat Dagang Islam. Di bawah pimpinan H. Samanhudi, Sarekat Dagang Islam berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Pada 1912 kedudukan H. Samanhudi sebagai ketua SDI digantikan oleh Haji Oemar Said Cokroaminoto atau lebih dikenal dengan nama H.O.S. Cokroaminoto. Pada 10 September 1912 H.O.S. Cokroaminoto mengubah nama organisasi menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama tersebut tetapi juga dalam bidang dilakukan agar Sarekat Islam tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, lain terutama politik dan sosial.

    Di bawah kepemimpinan H.O.S. Cokroaminoto Sarekat Islam mengalami perkembangan pesat. H.O.S. Cokroaminoto melakukan tindakan-tindakan yang mampu menarik antusias dan simpati rakyat.
Tindakan-tindakan tersebut sebagai berikut.

      1) Mendirikan beberapa koperasi di kota-kota besar di Jawa seperti Surakarta, Yogyakarta, dan Surabaya untuk memperkuat ekonomi pedagang bumiputera agar mampu bersaing dengan pedagang asing.
      2) Mendirikan perusahaan Setia Usaha. Pendirian perusahaan ini bertujuan membebaskan kehidupan ekonomi masyarakat bumiputra dari ketergantungan terhadap bangsa asing.
      3) Menerbitkan surat kabar Oetoesan Hindia. Sebagai seorang jurnalis, H.O.S. Cokroaminoto menuangkan banyak pemikirannya dalam tulisan yang kemudian diterbitkan melalui surat kabar tersebut.

    Dalam perkembangannya, Sarekat Islam mengajukan usulan sebagai organisasi berbadan hukum agar eksistensinya diakui pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi, pengajuan status badan hukum ini ditolak pemerintah kolonial Belanda. Penolakan tersebut didasari atas kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda tehadap munculnya paham-paham revolusioner yang terbentuk dari aktivitas Sarekat Islam. Pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan pengakuan hukum bagi Sarekat Islam tingkat lokal sebagai cabang Sarekat Islam di daerah.

    Tidak seperti organisasi pergerakan lain, Sarekat Islam memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia pada periode 1917-1920. Corak demokratis mendekatkan beberapa cabang Sarekat Islam lokal pada ajaran marxis. Salah satu cabang Sarekat Islam yang paling gencar menggelorakan semangat marxisme adalah cabang Sarekat Islam Semarang yang dipimpin oleh Darsono dan Semaun.
IIdeologi marxisme yang dianut Darsono dan Semaun semakin menyebar luas dalam keanggotaan Sarekat Islam. Semaun mengusulkan agar asas ekonomi Sarekat Islam bersifat dogmatis, sedangkan H.O.S. Cokroaminoto mengusulkan asas ekonomi bersifat nasional keagamaan. Perbedaan pendapat tersebut menyebabkan perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam.

    Pada Kongres tahun 1921 krisis di tubuh Sarekat Islam semakin memuncak. Pada kongres tersebut terjadi perdebatan antara H. Agus Salim-Abdul Muis dan Semaun-Tan Malaka.Perdebatan tersebut memicu perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam. Kongres tahun 1921 akhirnya menyetujui adanya disiplin partai. Beberapa pengurus lokal seperti Darsono dan Semaun dikeluarkan dari keanggotaan Sarekat Islam. Kebijakan disiplin partai tersebut menyebabkan Sarekat Islam terpecah menjadi dua.kubu berikut.

      1).SI Putih, berlandaskan nasionalisme dan keagamaan. Organisasi ini dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto, H. Agus Salim, dan Suryopranoto serta berpusat di Yogyakarta.
      2) SI Merah, berhaluan sosialisme kiri (komunis). Organisasi ini dipimpin oleh semaun, dan berpusat di Semarang.

    Setelah terjadi perpecahan, Sarekat Islam perlahan mengalami kemunduran karena tidak mampu bersaing dengan kelompok pergerakan yang baru bermunculan. Sebagian anggota Sarekat Islam bergabung dengan partai nasionalis sekuler. Dala kongresnya di Madiun, SI Putih berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), kemudian pada 1927 berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Sementara itu, SI Merah (Sosialis/Komunis) berganti nama menjadi Sarekat Rakyat (SR) yang merupakan pendukung kuat Partai Komunis Indonesia (PKI).

c. Indische Partij (IP)

    Apa yang Anda ketahui tentang organisasi.Indische Partij (IP)? Kemukakan pendapat Anda! Indische Partij merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang politik. Organisasi ini didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi). Douwes Dekker selanjutnya mengajak Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan dr. Cipto Mangunkusumo untuk bergabung dalam Indische Partij. Dalam perkembangannya, ketiga tokoh Indische Partij dikenal dengan sebutan Tiga SuGa Serangkai.

    Indische Partij memiliki cita-cita menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan bumiputera, Indo-Belanda, Tionghoa, maupun Arab. Cita-cita Indische Partij disebarluaskan melalui surat kabar De Expres. Menurut Douwes Dekker, usaha golongan bumiputra untuk mencapai tujuan pergerakan nasional tidak akan maksimal jika hanya berjuang sendiri tanpa bantuan golongan lain. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antargolongan untuk mewujudkan cita-cita pergerakan nasional
Indische Partij memperkenalkan paham kebangsaan yang disebut Indishce nationalism. Paham ini berusaha merangkul semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah air dan kebangsaannya. Paham tersebut tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Indische Partij juga memiliki tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indische Partij memiliki program kerja sebagai berikut. mewujudkan tujuan tersebut, Indische Partij memiliki program kerja sebagai berikut.

      1) Mengembangkan nasionalisme Indonesia dengan meresapi cita-cita kesatuan bangsa bagi seluruh golongan.
      2) Menghilangkan rasa kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupunngolongan. kemasyarakatan.
      3) Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain.
      4) Memperbesar pengaruh pro-Indonesia dalam bidang pemerintahan.
      5) Memperjuangkan persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.
      6) Memperkuat daya tahan rakyat Indonesia dengan memperbanyak aktivitas dan memperkuat kekuatan spiritual.
      7) Memperkuat pertahanan bangsa dan tanah air dari serangan bangsa asing.
      8) Mengadakan unifikasi dan perluasan kegiatan ekonomi llgolongan bumiputera.
      9) Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Indonesia, terutama memperkuat golongan ekonomi lemah.

    Tujuan dan program kerja yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut menunjukkan bahwa Indische Partij berlandaskan pada nasionalisme yang luas untuk mencapai Indonesia merdeka. Dengan demikian, Indische Partij menjadi partai politik kebangsaan pertama di Indonesia. Dukungan terhadap Indische Partij mengalir dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, dalam waktu singkat Indische Partij telah mempunyai 30 cabang dengan anggota sebanyak 1.500 orang bumiputra dan 7.300 orang dari kerjasama nyagolongan lain, terutama kalangan Indo-Belanda.

    Para pemimpin Indische Partij kemudian berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi, pemerintah kolonial Belanda menolak pendaftaran tersebut karena organisasi ini dianggap bertentangan dengan pemerintah kolonial Belanda. Menurut Gubernur Jenderal Idenburg, Indische Partij merupakan organisasi beraliran politik yang dapat mengganggu keamanan umum. Organisasi ini dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Meskipun pemimpin Indische Partij mengadakan audiensi, Gubernur Jenderal Idenburg tetap menolak permohonan organisasi tersebut. Bahkan, pada 11 Maret 1913 Gubernur Jenderal Idenburg menyatakan Indische Partij sebagai partai terlarang.

    Atas penolakan tersebut, Ki Hajar Dewantara melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Ki Hajar Dewantara mengkritik tindakan Belanda tersebut melalui tulisan berjudul Als Ik eens Nederlander was (Seandainya Aku Seorang Belanda ). Akibat tulisan tersebut, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Idenburg menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan, berupa hukuman internering (hukum buang).

    Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo kemudian menerbitkan tulisan yang membela Ki Hajar Dewantara. Atas tulisan tersebut, Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo turut dikenakan hukuman buang oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketiga pemimpin Indische Partij tersebut memilih Belanda sebagai tempat pengasingannya. Dengan diasingkannya ketiga pemimpin Indische Partij, kegiatan Indische Partij semakin menurun.

d. Perhimpunan Indonesia

    Organisasi pergerakan tidak hanya berkembang di wilayah Indonesia, tetapi juga di luar negeri, terutama di Belanda. Bagaimana organisasi pergerakan Indonesia dapat berkembang di Belanda? Coba lakukan penelusuran dari berbagai literatur, selanjutnya kemukakan pendapat Anda.

    Adanya kebijakan politik etis memberikan kesempatan bagi anak-anak bumiputra untuk menempuh pendidikan di Belanda. Pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda kemudian membentuk perkumpulan mahasiswa Indonesia yang bernama Indische Vereeniging (IV) pada 1908. Indische Vereeniging didirikan oleh Sutan Kasayangan, R.M. Noto Suroto, R.P. Sosrokusumo, Husein Jayadiningrat dan Notodiningrat.

    Pada 1922 Indische Vereeniging mengubah nama organisasi menjadi Indonesische Vereeniging. Sejak 1923 Indonesische Vereeniging aktif memelopori perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan melalui majalah Hindia Poetra. Pada 1925 Indonesische Vereeniging berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) untuk menegaskan keindonesiaannya.

    Pada 1926 Mohammad Hatta terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Pergerakan Perhimpunan Indonesia di bawah kepemimpinan Mohammad Hatta mengalami perkembangan pesat. Perkembangan Perhimpunan Indonesia mendorong para mahasiswa yang ada di Belanda untuk terus memikirkan nasib bangsa dan kemerdekaan tanah airnya. Kegiatan Perhimpunan Indonesia fokus pada perkembangan pergerakan di Indonesia dengan cara memberikan komentar dan kritik melalui media massa yang ada di Indonesia pada masa itu. Mohammad Hatta juga menulis banyak karya yang mendorong rakyat agar berjuang mencapai kemerdekaan. Karya-karya tersebut dimuat dalam majalah Indonesia Merdeka.

    Aktivitas Perhimpunan Indonesia tidak hanya dilakukan di Belanda dan Indonesia, tetapi juga dilakukan secara internasional Anggota Per himpunan Indonesia secara rutin menghadiri kongres-kongres internasional yang diadakan para pemuda dari negara-negara yang masih terjajah. Mereka bertukar pikiran mengenai cara mem bebaskan diri dari penjajahan.

    Perhimpunan Indonesia semakin keras menyuarakan tuntutannya. Pada kongres Liga Komintern di Berlin, Perhimpunan Indonesia menyuarakan tuntutan kemerdekaan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi bagi seluruh negara-negara terjajah. Dalam perkembangannya, pergerakan Perhimpunan Indonesia di bawah kepemimpinan Mohammad Hatta dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Karya-karyanya yang mengecam pemerintah kolonial teah membangkitkan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan.

    Aksi Perhimpunan Indonesia yang gencar membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia mendorong polisi Belanda melakukan pemeriksaan untuk mencari dokumen penting Perhimpunan Indonesia. Pada 23 September 1927 empat anggota Perhimpunan Indonesia ditangkap pemerintah Belanda. Keempat orang tersebut yaitu Mohammad Hatta, Nazir Pamoentjak, Abdulmadjid Djojoadiningrat, dan Ali Sastroamidjojo. Mereka kemudian dimasukkan ke penjara di Rotterdam, Belanda.

    Dalam sidang pengadilan Mohammad Hatta membacakan pembelaannya dengan judul Indonesia Vrij (Indonesia Merdeka). Pidato pembelaan tersebut menjeaskan nasib bangsa Indonesia akibat penjajahan Belanda, tujuan Perhimpunan Indonesia, serta penegasan bahwa Perhimpunan Indonesia tidak memakai kekerasan dan tidak menghasut rakyat untuk memberontak kepada Belanda. Atas pembelaannya tersebut, pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan Mohammad Hatta dan kawan-kawannya. Akhirnya, mereka dibebaskan dari semua tuduhan. Perjuangan para pemimpin Perhimpunan Indonesia tersebut menegaskan organisasi ini memiliki peran penting dalam perjuangan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

e. Organisasi Keagamaan

    Coba Anda sebutkan organisasi keagamaan di Indonesia yang Anda ketahui! Beberapa organisasi pergerakan bersifat keagamaan yang lahir pada masa pergerakan nasional sebagai berikut.

1) Muhammadiyah

    Pernahkah Anda mendengar nama Ahmad Dahlan? Siapakah K.H. Ahmad Dahlan? Beliau merupakan tokoh yang memelopori berdiri nya organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta pada 18 November 1912.

    Pembentukan organisasi ini berawal dari keprihatinan K.H. Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat Islam yang pada saat itu masih memercayai unsur mistik serta belum menerapkan ajaran Islam secara murni. Atas dasar itu, K.H. Ahmad Dahlan berusaha memperbaiki keadaan secara menyeluruh dengan menerapkan ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Alquran dan hadis.

    Organisasi Muhammadiyah menerapkan konsep Wahabiyah yang ditandai dengan sistem organisasi modern, lembaga pendidikan, serta penerbitan surat kabar dan buletin keagamaan. Aktivitas Muhammadiyah dalam bidang pendidikan ditandai dengan pendirian beberapa sekolah. Pada 1919 Muhammadiyah mendirikan Hooge School Muhammadiyah yang merupakan sekolah tingkat lanjutan. Pada 1921 nama sekolah tersebut diganti menjadi Kweekschool Muhammadiyah. Pada 1923 Muhammadiyah membagi sekolah menjadi dua, yaitu Mu'alimin untuk anak laki-laki dan Mu'alimat untuk anak perempuan.

    KH. Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah pada 1912-1922. Selanjutnya, pada 1923 Muhammadiyah mengadakan kongres di Yogyakarta. Kongres tersebut memutuskan memilih K.H. Ibrahim sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah menggantikan K.H. Ahmad Dahlan.
Di bawah pimpinan K.H. Ibrahim, Muhammadiyah mengalami perkembangan pesat. Dalam bidang ekonomi, K.H. Ibrahim mendorong berdirinya koperasi Adz-Dzakirat. Di bidang sosial, Muhammadiyah mendirikan lembaga kesehatan bernama Pertolongan Kesengsaraan Umum (PKU). Pada perkembangannya lembaga ini berubah menjadi rumah sakit yang kemudian berkembang di beberapa kota besar di Indonesia hingga saat ini. Selain itu, pada 1924 K.H. Ibrahim mendirikan Fonds Dachlan yang bertujuan membiayai sekolah bagi anak-anak kurang mampu dan mendirikan panti asuhan Muhammadiyah yang pertama.

    Pada 1929 Muhammadiyah menyelenggarakan kongres di Solo. Kongres tersebut memutuskan pembentukan badan usaha penerbitan buku-buku sekolah Muhammadiyah. Badan usaha tersebut dikelola oleh Majelis Taman Pustaka. Selanjutnya, pada 1932 Muhammadiyah menyelenggarakan kongres di Makassar. Kongres tersebut memutuskan berdirinya penerbitan koran Muhammadiyah, yaitu Daghal Adil.

2) Nahdlatul Ulama

    Perhatikan gambar di samping! Gambar tersebut merupakan lambang organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang Anda ketahui tentang organisasi tersebut? Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya atas prakarsa K.H. Wahab Hasbullah dan K.H. Hasyim Asy'ari. Tujuan organisasi Nahdlatul utama yaitu membela kepentingan kaum muslim dan para kiai, mendukung kemajuan sekolah-sekolah Islam, serta memelihara dan menyantuni fakir miskin.

    Nahdlatul Ulama berkembang pesat pada masa kepemimpinan K.H. Hasyim Asy'ari. Hingga tahun 1942 telah terbentuk 120 cabang Nahdlatul Ulama yang tersebar di Jawa, Kalimantan, dan Sumatra. Dalam pergerakannya, Nahdlatul Ulama turut berupaya m Pengajaran tersebut dilakukan dengan cara menjadi bahasa daerah.

    Perhatian utama para ulama pendiri Nahdlatul Ulama adalah gerakan pemberdayaan umat di bidang pendidikan. Perhatian tersebut dijalankan melalui Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau sering disebut Darul Ma'arif. Bersama jemaah Nahdlatul Ulama, lembaga ini secara keseluruhan melakukan strategi yang dianggap mampu memberdayakan program program pendidikan yang dicita-citakan Nahdlatul Ulama.

3) Perkumpulan Politik Katolik Jawi

    Organisasi pergerakan nasional dengan latar belakang keagamaan juga didirikan oleh kaum Nasrani. Salah satu organisasi tersebut adalah Perkumpulan Politik Katolik Jawi. Perkumpulan Politik Katolik Jawi dibentuk oleh I.J. Kasimo pada 22 Februari 1925. Organisasi ini bergerak di bidang sosial pendidikan. Melalui Perkumpulan Politik Katolik Jawi, I.J. Kasimo berusaha mengembangkan nasionalisme yang berpedoman pada ajaran-ajaran Katolik.

f. Partai Komunis Indonesia

    Kemunculan paham komunis di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehadiran seorang pemimpin kaum proletar (buruh) Belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet. Ia merupakan anggota Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Pada mulanya Sneevliet bekerja sebagai staf redaksi surat kabar Soerabajaasch Handelsblaad. Pada 1913 ia pindah ke Semarang menjadi sekretaris di Semarang Handelsvereninging.

    Pada 9 Mei 1914 Sneevliet bersama J.A. Brandsteder, H.W. Dekker, dan Bergsma memprakarsai berdirinya sebuah organisasi baru bernama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV). Agar ISDV mudah berkembang di tengah masyarakat Indonesia, Sneevliet memutuskan bersekutu dengan gerakan ataupun organisasi yang memiliki basis massa besar.

    ISDV pada mulanya bersekutu dengan Partai Insulinde, tetapi persekutuan ini hanya berlangsung selama satu tahun. Sasaran ISDV kemudian dialihkan kepada Sarekat Islam yang mempunyai ratusan ribu anggota. Sneevliet menggunakan taktik infiltrasi dengan menjadikan anggota Sarekat Islam sebagai anggota ISDV dan sebaliknya. Dalam waktu satu tahun Sneevliet telah memiliki pengaruh kuat di kalangan anggota Sarekat Islam terutama cabang Semarang. Beberapa faktor pendorong keberhasilan infiltrasi ISDV ke dalam tubuh Sarekat Islam sebagai berikut.

      1) Central Sarekat Islam (CSI) sebagai badan koordinasi pusat Sarekat Islam masih lemah kekuas annya. Tiap-tiap cabang Sarekat Islam bertindak sendiri-sendiri secara bebas. Para pemimp lokal yang kuat mempunyai pengaruh yang menentukan di dalam Sarekat Islam cabang.
      2) Kondisi partai pada masa itu memungkinkan seseorang untuk menjadi anggota lebih dari satu partai. Kenyataan ini terjadi karena pada mulanya organisasi-organisasi ini didirikan buka sebagai partai politik, melainkan organisasi yang mendukung kepentingan sosial, budaya, da ekonomi.

    Pasca-keberhasilan ISDV melakukan infiltrasi ke dalam tubuh organisasi Sarekat Islam, Sneevliet memengaruhi beberapa pemimpin muda Sarekat Islam seperti Darsono dan Semaun yang pada 1916 menjadi anggota Sarekat Islam cabang Surabaya. Tidak lama kemudian, Semaun pindah ke Semarang ketika itu Sarekat Islam cabang Semarang telah mendapat pengaruh kuat dari ISDV. Sarekat Islam Semarang pun berhasil dipengaruhi Sneevliet.

    Di bawah pengaruh ISDV, Sarekat Islam Semarang menjadi bertentangan dengan CSI yang dipimpin H.O.S. Cokroaminoto. Sarekat Islam Semarang menentang CSI sama seperti mereka menentang pemerintah kolonial dan kapitalis asing. Akibat perselisihan ini, pada Oktober 1917 Sarekat Islam memutuskan menghentikan segala hubungan dengan ISDV.

    Pada 1918 ISDV berubah nama menjadi Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) atau Partai Buruh Sosial Demokrat. Perubahan ini menimbulkan perpecahan dalam keanggotaan ISDV. Golongan moderat dalam ISDV menolak perubahan nama tersebut. Golongan moderat akhirnya memilih keluar dari ISDV. Golongan moderat kemudian membentuk perkumpulan baru bernama Indische Sociaal-Democratische Partij (ISDP).

    Tidak adanya golongan moderat menyebabkan ISDV murni bercorak komunisme. SDAP kemudian berubah nama menjadi Partai Komunis Hindia pada kongres yang berlangsung bulan Mei 1920. Pada Desember 1920 Partai Komunis Hindia berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Susunan kepengurusan PKI sebagai berikut.

      1) Ketua
      2) Wakil Ketua
      3) Sekretaris
      4) Bendahara :H.W. Dekker
      5) Anggota Pengurus : Adolf Baars, Sugono, dan Tan Malaka

    Dalam perkembangannya, PKI gencar melancarkan aksi propaganda untuk melawan kapitalisme di Indonesia. Aksi tersebut dijalankan melalui gerakan-gerakan di kalangan kaum buruh. Organisasi PKI semakin kuat ketika Darsono kembali dari Moskow pada Februari 1923. Ketika sudah merasa cukup kuat, pimpinan PKI memutuskan melakukan pemberontakan.

    Pada 1925 pecah gerakan pemogokan kerja di Semarang dan Surabaya. Aksi tersebut beranjut pada 1926 melalui gerakan pemberontakan di Banten, Jawa Barat, dan Sumatra Barat. Pemerintah kolonial Belanda menganggap aksi-aksi PKI sebagai sebuah teror yang harus ditekan. Pemerintah kolonial Belanda segera mengirim pasukan untuk mengatasi pemberontakan. Pada 1927 ribuan anggota PKI dan mereka yang dituduh sebagai simpatisan ditangkap dan diasingkan ke kamp tawanan politik di Boven Digoel, Papua. Pemerintah kolonial Belanda kemudian menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang.

h. Partai Nasional Indonesia

    Pada 1927 kelompok-kelompok pergerakan terkemuka mengalami kemunduran, Indische Partij telah dibubarkan, sedangkan PKI telah dinyatakan pemerintah kolonial Belanda sebagai organisasi terlarang. Lantas, bagaimana pergerakan rakyat Indonesia pada saat itu?

    Kondisi politik pemerintah yang reaksioner dan tumbuhnya gagasan nasionalisme modern di Indonesia telah mendorong terbentuknya suatu gerakan bercorak nasional murni dan bersifat radikal Soekarno merupakan salah satu tokoh yang memiliki pemikiran seperti demikian. Pemikiran Soekarno tersebut diwujudkan dengan mendirikan Algemeene Studie Club di Bandung pada 1925.

    Pada 4 Juli 1927 Algemeene Studie Club mengadakan rapat di Bandung. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan sebuah organisasi baru bernama Perserikatan Nasional Indonesia. Dalam perkembangannya Perserikatan Nasional Indonesia berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Bagaimana perjuangan PNI pada masa pergerakan nasional? Untuk mengetahui perjuangan PNI pada masa pergerakan nasional, Anda dapat memindai QR Code di samping atau membuka laman http://file.upi.edu/Direktori/ FPIPS/JUR_PEND SEJARAH/196303111989011- AYI BUDI SANTOSA/BUKU AJAR SPNI.pdf.

i. Taman Siswa

    Pergerakan nasional tidak hanya berkecimpung dalam bidang politik. Beberapa tokoh pergerakan juga terjun dalam dunia pendidikan untuk menciptakan kader pergerakan. Salah satunya adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan penggagas berdirinya Taman Siswa. Organisasi sekaligus institusi pendidikan ini didirikan di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Sebeium mendirikan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara merupakan anggota Indische Partij. Kegiatan beliau terkadang kontradiktif dan menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat meningkatkan derajat dan martabat bangsa.

    Ki Hajar Dewantara menekankan konsep pendidikan dengan istilah"sistem among". Dalam konsep tersebut, seorang guru harus mampu memosisikan diri menjadi pemimpin, memberi kesempatan untuk berkembangnya pemikiran siswa, serta menjadi teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut tecermin melalui slogan dalam bahasa Jawa yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani Slogan tersebut berarti di depan harus memberikan contoh, di tengah harus bisa menjalin kerja sama, dan di belakang harus memberi motivasi atau dorongan.

    Pelaksanaan pendidikan Taman Siswa menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang memperoleh kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya pendidikan di Taman Siswa mengedepankan terwujudnya bangsa yang setia, patriotik, bersemangat berdedikasi tinggi, serta memiliki kemandirian.

    Taman Siswa masih berkembang hingga saat ini. Bagaimana perkembangan Taman Siswa saat ini? Carilah informasinya melalui berbagai literatur. Diskusikan hasil pencarian Anda bersama teman teman Anda. Sampaikan hasil diskusi Anda kepada guru agar mendapat tanggapan.

j. Organisasi Perempuan

    Semangat kebangsaan yang tumbuh dan berkembang pada masa pergerakan nasional membawa pengaruh besar pada kaum perempuan bumiputera. Sama seperti kaum laki-laki, kaum perempuan mulai menyadari dan memikirkan kehidupan masyarakat yang terjajah. Oleh karena itu, tokoh-tokoh perempuan seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Rohana Kudus turut berjuang pada masa pergerakan nasional Mereka mendirikan organisasi-organisasi perempuan dengan menitikberatkan perjuangan pada perbaikan kedudukan sosial perempuan. Beberapa organisasi perempuan pada era pergerakan nasional sebagai berikut.

1) Putri Mardika

    Putri Mardika didirikan di Jakarta pada 1912. Organisasi ini didirikan dengan tujuan memberikan bantuan dan bimbingan kepada perempuan bumiputra dalam menuntut pendidikan serta menyatakan pendapat di muka umum. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pemberian beasiswa dan penerbitan majalah secara berkala. Tokoh-tokoh Putri Mardika antara lain PA. Sabarudin, R.A. Sutinah Joyopranoto, R.R. Rukmini, dan Sadikun Tondokusumo.

2) Kartini Fonds

    Kartini Fonds didirikan oleh Nyonya C. Th. van Deventer, tokoh humanis Belanda penggagas politik etis. Untuk mengembangkan peran kaum perempuan dalam pergerakan nasional organisasi ini mendirikan sekolah. Beberapa sekolah yang didirikan Kartini Fonds yaitu Sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, Semarang (1913), Madiun (1914), Malang dan Cirebon (1916), Pekalongan (1917), Surabaya, serta Rembang. Apakah Sekolah Kartini masih eksis hingga sekarang? Coba Anda telusuri informasi tersebut melalui berbagai sumber.

3) Kautamaan Istri

    Kautamaan Istri dirintis oleh Dewi Sartika melalui pembukaan Sakola Istri pada 16 Januari 1904. Pada 1910 nama sekolah tersebut diganti menjadi Sakola Kautamaan Istri. Sakola Kautamaan Istri bertujuan mengajar anak gadis membaca, menulis, berhitung dan memiliki keterampilan kerumahtanggaan. Kegiatan ini kemudian mulai diikuti oleh kaum wanita di Kota Tasikmalaya, Garut, Purwakarta, dan Padang Panjang.

4) Aisyiyah

    Aisyiyah merupakan organisasi perempuan bagian dari Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada 22 April 1917 atas prakarsa dari Hj. Siti Walidah atau yang lebih dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Kegiatan utamanya adalah memajukan pendidikan dan keagamaan bagi kaum perempuan, merawat anak yatim, dan menanamkan rasa kebangsaan melalui kegiatan organisasi agar kaum perempuan dapat turut berperan aktif dalam pergerakan nasional.

5) Wanito Katolik

    Wanito Katolik dibentuk pada 26 Juni 1924 di Yogyakarta. Pembentukan organisasi ini digagas oleh Raden Ayu Maria Sulastri Darmoseputro. Pada awal kemunculannya, kepengurusan Wanito Katolik dipimpin oleh Raden Ayu Catharina Harjodiningrat. Tujuan organisasi Wanito Katolik yaitu menampung aspirasi kaum perempuan Katolik dalam bidang pendidikan, keterampilan, dan kebudayaan.

    Demikian pemaparan mengenai kebijakan politik etis, perkembangan pers, dan munculnya berbagai organisasi modern pada masa pergerakan nasional Munculnya berbagai organisasi pada masa pergerakan nasional memperjelas perjuangan rakyat demi meraih kemajuan bangsa. Selain itu, munculnya berbagai organisasi tersebut menjadi faktor penting yang melatarbelakangi peristiwa pengikraran Sumpah Pemuda.






Post a Comment

0 Comments