Sejarah Indonesia XI - Semester 3 - Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan - Peneguhan Jiwa Kebangsaan

Sejarah Indonesia XI - Semester 3 - Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan - Peneguhan Jiwa Kebangsaan

SEJARAH INDONESIA SMA/MA

Kelas XI Semester 1




BAB 4
Sumpah Pemuda dan Peneguhan Jiwa Kebangsaan


Pendalam Materi


    Kongres Pemuda Il yang berlangsung pada 27-28 Oktober 1928 menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Dalam kongres tersebut para pemuda dari berbagai wilayah hadir dan sepakat mendeklarasikan tiga "sumpah" yang kemudian dikenal sebagai ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Lantas, apa latar belakang Sumpah Pemuda? Bagaimana kronologi pengikraran Sumpah Pemuda? Bagaimana pula kedudukan Sumpah Pemuda dalam upaya meneguhkan jiwa kebangsaan di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan Anda temukan dalam pembahasan bab ini.


C. Peneguhan Jiwa Kebangsaan


    Setelah pengikraran Sumpah Pemuda aktivitas kaum pemuda terutama dalam upaya menyebarkan semangat nasionalisme semakin meningkat. Aktivitas pemuda tersebut merupakan bagian dari proses peneguhan jiwa kebangsaan. Bagaimana proses tersebut dapat terwujud? Pelajari uraian berikut untuk menemukan jawabannya.


1. Politik dan Dinamika Perjuangan Pemuda

    Pada 1928 para pemuda bergerak dengan semangat persatuan untuk membangun Indonesia merdeka. Pergerakan pemuda pada waktu itu menuai keberhasilan dengan adanya ikrar Sumpah ikrar Sumpah Pemuda, semangat para pemuda untuk mengembangkan perkumpulan-perkumpulan politik Pemuda. Setelah yang berlandaskan rasa kebangsaan semakin meningkat.

    Pada 1930-an para pemuda Indonesia semakin aktif membentuk berbagai organisasi modern, seperti organisasi Suluh Pemuda Indonesia dan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia yang bercorak marhaen. Sementara itu, keberadaan perkumpulan pemuda Islam tampak dari pembentukan beberapa organisasi seperti Jong Islamieten Bond (JIB), Pemuda Muslim Indonesia, Pemuda Muhammadiyah, Anshor NU, Pemuda Perserikatan Ulama, dan Pemuda Persatuan Islam. Selain itu, masih banyak perkumpulan pemuda lain seperti Mudo Katolik, Persatuan Pergerakan Pemuda Kristen, Barisan Pemuda Gerindo, Persatuan Putri Cirebon, dan Kebangunan Sulawesi. Perkumpulan-perkumpulan tersebut dimanfaatkan oleh para pemuda untuk menyalurkan minat politik sesuai asas perjuangan organisasi masing-masing.

    Pada periode 1930-an banyak organisasi politik bermunculan. Sebagai organisasi politik tersebut berhasil memperluas pengaruhnya dalam kehidupan berpolitik. Ada pula organisasi yang terpaksa dibubarkan, salah satunya PNI. Pembubaran PNI disepakati oleh para anggotanya melalui Kongres Luar Biasa yang digelar di Jakarta pada 25 April 1931. Anggota PNI terpecah menjadi dua kubu. Selanjutnya, dua kubu tersebut membentuk organisasi baru, yaitu Partai Indonesia (Partindo) dan Partai Nasional Indonesia (PNI-Baru). Partindo dipimpin oleh Sartono, sedangkan PNI-Baru dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir.


2. Kongres Perempuan

    Semangat Sumpah Pemuda turut mengilhami kaum perempuan yang aktif dalam organisasi-organisasi perempuan untuk menyatukan gerakan mereka. Semangat persatuan yang terkandung dalam ikrar Sumpah Pemuda menjadi dasar bagi organisasi perempuan untuk meningkatkan kesadaran nasional Semangat tersebut mendorong organisasi-organisasi perempuan untuk mengadakan Kongres Perempuan I di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1928. Kongres ini diadakan atas inisiatif tujuh organisasi perempuan, yaitu Wanito Utomo, Putri Indonesia, Aisyiyah, Wanita Taman Siswa, Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling JIBDA), Jong Java Meijeskring, dan Wanita Katolik.

    Kongres Perempuan I diselenggarakan dengan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha perempuan Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh tiga puluh organisasi perempuan dari Jawa dan Sumatra. Adapun susunan panitia dalam Kongres Perempuan I sebagai berikut.

    Pelaksanaan Kongres Perempuan I menghasilkan beberapa keputusan penting. Keputusan tersebut antara lain pendirikan badan pemufakatan dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), mendirikan dana belajar (studiefonds) untuk anak perempuan yang kurang mampu membayar biaya sekolah, memajukan kegiatan kepanduan putri, serta mencegah perkawinan di bawah umur. Untuk merealisasikan keputusan kongres tersebut, organisasi perempuan melakukan berbagai usaha sebagai berikut

      a. Menerbitkan surat kabar yang akan menjadi tempat bagi kaum perempuan Indonesia mengemukakan gagasannya.
      b. Mengirim mosi kepada pemerintah Belanda agar secepatnya mengadakan dana untuk janda dan anak-anak, mencabut tunjangan pensiun, dan memperbanyak jumlah sekolah khusus anak perempuan.


3. Volksraad sebagai Forum Aspirasi Politik

    Apa yang Anda ketahui tentang volksraad? Kemukakan pendapat Anda secara santun! Volksraad merupakan sebuah dewan rakyat yang dibentuk padan16 Desember 1916. Pembentukan volksraad diatur pada Bab X dalam Regeerings Reglement.

    Volksraad dibentuk sebagai penasihat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, bukan sebagai parlemen perwakilan rakyat Indonesia. Akan tetapi, oleh beberapa aktivis pergerakan nasional keberadaan volksraad digunakan sebagai wadah perjuangan mereka agar Indonesia mampu meraih kemerdekaan atau setidaknya menjadi wilayah otonomi sendiri. Terdapat tiga upaya yang memiliki peranan besar dalam tubuh volksraad pada periode 1930-1942. Ketiga upaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pembentukan Fraksi Nasional

    Fraksi Nasional dibentuk pada 27 Januari 1930 di Jakarta. Pembentukan fraksi ini dipelopori oleh Mohammad Husni Thamrin. la merupakan ketua perkumpulan kaum Betawi yang menjadi salah satu wakil dalam Volksraad. Pembentukan Fraksi Nasional didasarkan atas faktor-faktor berikut.

      1) Sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap organisasi politik di luar volksraad, terutama PNI.
      2) Anggapan dan perlakuan sama yang ditunjukkan pemerintah kolonial Belanda terhadap organisasi yang bersikap kooperatif dan nonkooperatif. Fraksi Nasional juga menyoroti aksi penggeledahan yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda terhadap tokoh-tokoh PNI.
      3) Pembentukan Vaderlandsche Club (VC) yang dianggap menghalangi pelaksanaan ethisch beleid.

    Fraksi Nasional beranggotakan sepuluh orang yang merupakan wakil dari tokoh Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan. Meskipun memiliki anggota dalam jumlah sedikit, Husni Thamrin tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurut Husni Thamrin, hal terpenting adaah mutu anggota Fraksi Nasional, bukan sedikitnya jumlah anggota.

    Fraksi Nasional memusatkan kegiatannya dalam volksraad. Fraksi Nasional bertujuan menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya melalui beberapa cara berikut.

      1) Mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan.
      2) Menghapus perbedaan politik ekonomi, dan intelektual sebagai antitesis kolonial
      3) Mengusahakan kedua hal tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

    Kegiatan pertama Fraksi Nasional adalah melakukan pembeban terhadap pemimpin-pemimpin PNI yang ditangkap pemerintah kolonial Belanda. Pembelaan tersebut diutarakan dalam sidang-sidang volksraad. Selain itu, sidang volksraad membicarakan masalah pertanahan. Pembicaraan masalah pertanahan muncul ketika pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal de Jonge mengusulkan penguatan sistem pertahanan wilayah Indonesia pada 1930. Akan tetapi, usul tersebut ditolak Fraksi Nasional karena penguatan sistem pertahanan pasti membutuhkan biaya besar. Adapun saat itu kondisi keuangan pemerintah kolonial Belanda sedang dilanda berbagai masalah akibat krisis ekonomi (malaise). Fraksi Nasional berpendapat wilayah Indonesia tidak memiliki potensi istimewa yang perlu dipertahankan. Oleh karena itu, Fraksi Nasional menyarankan agar dana tersebut digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.

    Krisis ekonomi pada periode 1930-an dan politik reaksioner yang diterapkan Gubernur Jenderal de Jonge memberikan dampak tidak menguntungkan bagi Indonesia, baik dalam segi sosial-ekonomi, maupun politik. Politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de Jonge tersebut menyebabkan Fraksi Nasional memilih menerapkan politik kooperatif.

    Fraksi Nasional tidak hanya menekankan pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Fraksi Nasional turut memperhatikan kondisi pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan yang paling disorot Fraksi Nasional adalah peraturan sekolah liar (wilde schoolen ordonantie) yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Fraksi Nasional menyatakan penerapan peraturan tersebut dapat menghambat kemajuan pendidikan penduduk pribumi. Bahkan, menurut Ki Hajar Dewantara, peraturan ini menghambat kemajuan golongan Tionghoa, India, dan Arab. Anggota Fraksi Nasional dalam sidang volksraad kemudian menuntut pemerintah kolonial Belanda agar mencabut peraturan tersebut.

    Situasi dalam volksraad semakin genting ketika Mohammad Husni Thamrin mengancam akan keluar dari volksraad jika tuntutan penghapusan peraturan sekolah liar tidak dipenuhi pemerintah kolonial Belanda. Langkah Mohammad Husni Thamrin tersebut diikuti oleh anggota volksraad ain yang juga mengancam akan keluar. Kondisi ini menyebabkan pemerintah kolonial Belanda khawatir karena volksraad akan kehilangan tokoh tokoh penting yang berasal dari Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda juga khawatir jika reaksi ini dapat menimbulkan ketegangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda memutuskan menghapus peraturan sekolah liar.

    Pada 1939 Fraksi Nasional mengalami perpecahan. Perpecahan tersebut muncul akibat perbedaan pendapat antara Muhammad Yamin dan Mohammad Husni Thamrin. Muhammad Yamin mengusulkan agar anggota volksraad yang berasal dari Fraksi Nasional menyusun rencana baru yang lebih modern. Sementara itu, Muhammad Yamin mengusulkan agar Fraksi Nasional menyusun suatu program yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan bangsa Indonesia, bukan hanya kepentingan masyarakat Jawa. Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan Muhammad Yamin mendirikan Golongan Nasional Indonesia (GNI) untuk menyaingi Fraksi Nasional dalam volksraad. Pada 1941 Fraksi Nasional dan GNI memutuskan untuk berfusi menjadi Fraksi Nasional Indonesia (Frani). Penggabungan ini bertujuan memantapkan perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia.

b. Pengajuan Petisi Sutardjo

    Pernahkah Anda mendengar nama Sutardjo Kartohadikusumo? Siapakah Sutardjo Kartohadikusumo? Perlu Anda tahu, Sutardjo Kartohadikusumo merupakan ketua Persatuan Pegawai Bestuur/Pamong Praja Bumi Putera (PBB) sekaligus pencetus gagasan yang kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutardjo.

    Pada 15 Juli 1936 Sutarjo Kartohadikusumo mengajukan sebuah petisi kepada Staaten Generaal (parlemen) di negeri Belanda. Petisi tersebut kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutardjo. Secara umum, Petisi Sutardjo berisi permohonan agar diselenggarakan suatu musyawarah untuk mempertemukan wakil bangsa Indonesia dan Belanda yang setiap anggotanya mempunyai hak yang sama.

    Petisi Sutardjo diajukan karena meningkatnya rasa ketidakpuasan di kalangan rakyat terhadap kebijakan politik yang diterapkan Gubernur Jenderal de Jonge. Sutardjo berpendapat bahwa hubungan antara Indonesia dan Kerajaan Belanda perlu diperbaiki. Hubungan baik ini perlu dijalin karena dampak Perang Dunia I sangat berpengaruh terhadap nasib tanah jajahan Kerajaan Belanda.
Petisi Sutardjo kemudian dibahas dalam sidang volksraad pada 17 September 1936. Dalam sidang tersebut terjadi perdebatan yang berujung pada terpecahnya anggota sidang menjadi tiga kelompok berikut.

      1) Kelompok van Helsdingen-Notosoeroto, terdiri atas wakil-wakil dari Christelijke Staatspartij (CSP), Vaderlandsche Club, Ondernemersgroep, dan Indische Katholieke Party. Kelompok ini menolak Petisi Sutardjo karena menganggap bangsa Indonesia belum mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Kelompok ini kemudian mengusulkan agar dibentuk suatu komisi (staat commissie) yang terdiri atas wakil-wakil Indonesia dan Belanda yang ahli dalam masalah negara jajahan serta bertanggung jawab kepada Menteri Urusan Negara Jajahan.
      2) Kelompok Sukardjo Wirjopranoto, terdiri atas anggota Fraksi Nasional, PSII, dan Parindra dengan tegas menolak Petisi Sutardjo karena tidak ada gunanya. Sukardjo Wirjopranoto berpendapat bahwa petisi tersebut dapat melemahkan, bahkan mematikan cita-cita Indonesia merdeka. Bahkan, Sukardjo Wirjopranoto menuduh Sutardjo menjalankan opportunistische politiek.
      3) Kelompok Suroso, terdiri atas sebagian anggota Fraksi Nasional Politiek-Economische Bond (PEB), dan Indo-Europeesch Verbond (IEV). Kelompok ini berpendapat bahwa bangsa Indonesia sudah cukup matang dan sudah sepantasnya pemerintah kolonial Belanda memberikan hak kepada bangsa Indonesia untuk mengelola pemerintahan.

    Untuk menegaskan usul dalam petisinya, Sutardjo menyatakan keadaan dalam negeri sebenarnya bukanlah masalah primer tetapi sekunder. Masalah utamanya adalah hubungan antara Belanda dan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus berdiri sendiri sehingga mampu berkembang ke arah yang lebih maju.

    Pada 29 September 1936 volksraad melakukan pemungutan suara mengenai Petisi Sutardjo. Hasil pemungutan suara tersebut, yaitu 26 suara setuju dan 20 suara menolak Petisi Sutardjo. Pada 1 Oktober 1936 Petisi Sutardjo dikirimkan kepada Ratu Belanda, Staaten Generaal, dan Menteri Urusan Negara Jajahan. Selanjutnya, pada Februari 1937 Petisi Sutardjo dibahas dalam sidang Staaten Generaal (parlemen) Belanda. Akan tetapi, parlemen Belanda belum dapat memutuskan menerima atau menolak
Petisi Sutardjo karena masih menunggu saran dari gubernur jenderal di Indonesia. Petisi Sutardjo yang diajukan atas nama volksraad mendapat penolakan dari Ratu Belanda. Penolakan tersebut didasarkan oleh Keputusan Kerajaan Belanda Nomor 40 tanggal 16 November 1938. Ratu Belanda menolak petisi tersebut karena menganggap bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri. Surat penolakan tersebut disampaikan dalam sidang volksraad pada 29 November 1939.

    Penolakan tersebut mendorong Sutardjo mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan kepada seluruh partai politik dan organisasi pergerakan yang berisi penyesalan atas penolakan Petisi Sutardjo oleh pemerintah kolonial Belanda Sutardjo kemudian mengajak seluruh anggota volksraad menentukan sikap atas penolakan petisi tersebut dengan mengadakan konferensi di Jakarta pada 17-29 Desember 1939. Akan tetapi, konferensi tersebut tidak dapat terlaksana karena beberapa partai politik dan organisasi pergerakan memilih mengadakan Nationale Concentratie untuk membentuk Gabungan Politik Indonesia.(GAPI). Akhirnya, Sutardjo memutuskan tugas memperjuangkan petisi tekh usai.

c. Pembentukan Gabungan Politik Indonesia

    Gagasan membina kerja sama di antara partai-partai politik dalam bentuk federasi kembali muncul pada 1939. Munculnya gagasan tersebut didorong oleh faktor-faktor berikut.

      1) Kegagalan Petisi Sutardjo.
      2) Sikap pemerintah kolonial Belanda yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia.
      3) Semakin gawatnya situasi internasional akibat perkembangan fasisme.

    Ketiga faktor tersebut merupakan tantangan bagi para pemimpin Indonesia. Pers Indonesia.kemudian menyerukan agar kegagalan Petisi Sutardjo dalam forum volksraad dianggap sebagai cambuk.untuk menyusun kembali wadah persatuan berupa konsentrasi nasional.

    Parindra berpendapat perjuangan konsentrasi nasional harus dapat menyadarkan dan menggerakkan rakyat untuk memperoleh pemerintahan sendiri, serta menggugah pemerintah Belanda untuk menyadari cita-cita bangsa Indonesia agar memberikan kemudahan bagi pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, Parindra mengadakan pendekatan dan perundingan dengan PSII, Gerindo, PII, Pasundan, Persatuan Minahasa, dan Partai Katolik untuk membicarakan masa depan Indonesia.

    Pada 21 Mei 1939 beberapa organisasi politik menyepakati pembentukan Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI). Setiap partai politik yang menjadi anggota GAPI tetap memiliki kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan apabila timbul perselisihan antarpartai, GAPI dapat bertindak sebagai penengah. Dalam konferensi pertama GAPI pada 4 Juli 1939 dicanangkan usulan "Indonesia Berparlemen". Tuntutan tersebut menghendaki pembentukan suatu dewan perwakilan rakyat yang berlandaskan sendi-sendi demokrasi. Beberapa tokoh yang tergabung dalam kepengurusan GAPI antara lain Muhammad Husni Thamrin, Amir Syarifuddin, dan Abikusno Tjokrosujoso. Pengurus GAPI kemudian menyusun anggaran dasar yang didasarkan pada faktor-faktor berikut.

      1) Hak untuk menentukan nasib bangsa secara mandiri.
      2) Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial.
      3) Persatuan aksi seluruh pergerakan nasional.

    Pada 25 Desember 1939 GAPI menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia pertama di Batavia. Tujuan kongres tersebut adalah mewujudkan tujuan Indonesia Raya. Kongres Rakyat Indonesianmengambil keputusan sebagai berikut.

      1) Menetapkan kedudukan Kongres Rakyat Indonesia menjadi badan tetap.
      2) Menghendaki tujuan Indonesia berparlemen penuh.
      3) Membentuk badan-badan Komite Parlemen Indonesia di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kegiatan GAPI.
      4) Menetapkan bendera Merah Putih dan lagu "Indonesia Raya" sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia.
      5) Meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Setelah kongres pertama berhasil diselenggarakan, GAPI kemudian membentuk suatu panitia yang bertugas menyusun bentuk dan susunan ketatanegaraan Indonesia untuk memperjelas tuntutan. Hasil itu disampaikan dalam pertemuan antara wakil-wakil GAPI dan Komisi Visman pada 14 Februari 1941. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan keputusan baru yang berdampak bagi perubahan ketatanegaraan Indonesia. Kegagalan tersebut menyebabkan perjuangan GAPI untuk menyampaikan tuntutannya terhadap pemerintahan kolonial Belanda semakin berat. Meskipun demikian, perjuangan GAPI sangat berarti dalam pergerakan nasional.





Post a Comment

0 Comments