Sejarah Indonesia XI - Semester 3 - Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa di Indonesia - Perkembangan Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa di Indonesia

Sejarah Indonesia XI - Semester 3 - Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa di Indonesia - Perkembangan Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa di Indonesia

SEJARAH INDONESIA SMA/MA

Kelas XI Semester 1




BAB 1
Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa di Indonesia


Pendalam Materi


    Pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa, keberadaan perkebunan menduduki peran penting dalam kegiatan perekonomian. Salah satu jenis perkebunan yang berkembang adalah perkebunan kopi seperti tampak pada gambar 1.1. Keberadaan perkebunan kopi pada masa kolonial tidak lepas dari kebijakan pemerintah kolonial. Dapat dikatakan, perkebunan berkembang di Indonesia seiring perkembangan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Lantas, sejak kapan bangsa-bangsa Eropa menancapkan kekuasaannya di Indonesia? Apa saja kebijakan yang diterapkan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia? Pada bab ini Anda diajak mempelajari kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Seain itu, Anda diajak mengkaji berbagai peristiwa penting yang terjadi pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia.


B. Perkembangan Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa di Indonesia


Perhatikan kutipan lirik lagu berikut!

Tanah airku Indonesia
Negeri elok amat kucinta
Tanah tumpah darahku yang mulia
Yang kupuja sepanjang masa

Tanah airku aman dan makmur
Pulau kelapa yang amat subur
Pulau melati pujaan bangsa
Sejak dulu kala

    Kutipan di atas merupakan bagian lirik lagu "Rayuan Pulau Kelapa" karya Ismail Marzuki. Lagu tersebut menunjukkan Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bahkan, kekayaan alam Indonesia menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Terbukti, sejak abad XVI bangsa-bangsa Eropa mulai berdatangan untuk mengambil kekayaan alam di Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa silih berganti menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Bagaimana perkembangan penjajahan di Indonesia?
Perhatikan uraian berikut untuk menemukan jawabannya.


1. Masa Kekuasaan VOC (1602-1800)

    Setelah berhasil menemukan Kepulauan Indonesia, bangsa-bangsa Eropa saling menunjukkan keinginannya untuk menancapkan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Bangsa Eropa yang menerapkan kolonialisme cukup lama adalah Belanda. Kolonialimse bangsa Belanda di Indonesia berawal dari kongsi dagang Belanda, yaitu Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Dalam sejarah Indonesia, masa kekuasaan VOC dianggap sebagai akar kolonialisme di Indonesia. Mengapa demikian? Coba diskusikan bersama teman sebangku Anda dan kemukakan hasil diskusi Anda dalam diskusi kelas secara santun.

    Pada masa kekuasaan VOC di Indonesia seluruh kebijakan VOC mendapat izin dari pemerintah Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda menjadikan VOC sebagai wakil pemerintah Belanda di Indonesia. Bagaimana perkembangan kekuasaan VOC di Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya, perhatikan uraian berikut.

a. Pembentukan VOC

    Sejak kedatangannya pada 1596, bangsa Belanda berusaha melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Beberapa pedagang Belanda yang berhasil berlayar hingga Kepulauan Indonesia saling bersaing untuk menerapkan monopoli perdagangan dan meraup keuntungan berlimpah. Selain itu, kongsi dagang Belanda harus bersaing dengan kongsi dagang Inggris, yaitu East India Company (EIC). Oleh karena itu, beberapa kongsi dagang Belanda tersebut ingin membentuk sebuah perusahaan yang dapat mencakup kepentingan semua kongsi dagang.

    Pada dasarnya pembentukan VOC tidak lepas dari campur tangan pemerintah Belanda. Pada masa itu Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Organisasi-organisasi yang sudah berdiri sebelumnya (voorcompagnieen) tidak mampu memainkan peranan dalam perjuangan melawan Spanyol dan Portugis. Menurut pemerintah Belanda, kongsi-kongsi dagang yang bersatu akan menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah Belanda berusaha meyakinkan agar kongsi-kongsi dagang Belanda melebur menjadi satu organisasi.

    Prints Maurits sebagai wali negara Belanda dalam Staaten Generaal (parlemen) pun menyarankan agar antarkongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk perusahaan dagang yang lebih besar. Atas saran Prins Maurits tersebut, pada 20 Maret 1602 Kerajaan Belanda membentuk sebuah organisasi perdagangan bernama Oost Indische Compagnie (VOC) atau Persekutuan Dagang Hindia Timur.
Tujuan utama pembentukan VOC adalah menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda. Selain itu, VOC dibentuk dengan tujuan berikut

      1) Membantu keuangan pemerintah Belanda.
      2) Menyaingi pedagang-pedagang dari bangsa lain.
      3) Memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan.
      4) Menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur.

    Selain sebagai organisasi dagang Belanda, VOC dianggap sebagai organisasi multinasional pertama. Anggapan tersebut muncul karena anggota VOC tidak hanya berasal dari Belanda, tetapi ada yang berasal dari Jerman, Belgia, dan beberapa bangsa lain di Eropa. Pada awalnya VOC dikelola oleh 73 orang. Dalam perkembangannya anggota VOC dikurangi menjadi 60 orang. Pengurus pusat VOC terdiri atas tujuh belas orang yang disebut dengan de Heeren Zeventien of Majores (Heeren Zeventien). Heeren zeventien merupakan delegasi dari setiap bagian (kamers) VOC. Proporsi delegasi VOC dalam Heeren zeventien ditentukan sesuai besar modal yang mereka bayarkan VOC memiliki enam kamers, yaitu Amsterdam, Middleburg (untuk Zeeland), Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam.

    Pada awal pembentukannya VOC hanya mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Hindia Timur (Indonesia). Dalam perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC menjadi wakil pemerintah Belanda di Indonesia. Dalam menjalankan perannya, VOC mendapat wewenang dari pemerintah Belanda berupa hak oktroi. Hak oktroi yang dimiliki VOC sebagai berikut.

      1) Hak mencetak uang.
      2) Hak memelihara angkatan perang.
      3) Hak memerintah daerah yang diduduki.
      4) Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja.
      5) Hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah.

    Dengan hak oktroi yang dimiliki, VoC tidak hanya berperan sebagai perusahaan dagang tetapi berperan dalam bidang militer dan politik. Bahkan, VOC berhasil mengembangkan angkatan lautnya. Keberhasilan tersebut terbukti ketika Angkatan Laut VOC mampu menggeser kekuasaan Portugis di Banten dan Ambon pada 1605. Selain itu, VOC berhasil merebut benteng pertahanan Portugis di Maluku dan mengganti nama benteng tersebut menjadi benteng Victoria.

    Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan pesat Di Indonesia bagian timur VOC memusatkan kedudukannya di Ambon. Pada 1605 VOC membantu Sultan Baabullah mengusir Portugis dari Maluku. Keberhasilan VOC mengusir Portugis dari Maluku membuka peluang bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan upaya tersebut, VOC menerapkan beberapa kebijakan berikut

      1) Hongi tochten (pelayaran Hongi), yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain dan jika melanggar akan mendapat hukuman berat.
      2) Contingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi.
      3) Ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah rempah tidak berlebihan.

    Keberhasilan VOC dalam memperluas wilayah kekuasaan justru menyebabkan Heeren Zeventien kewalahan dalam mengurus keorganisasian VOC. Akhirnya, Heeren zeventien memutuskan membentuk kelembagaan baru yang bertugas mengurusi VOC dan bermarkas di Jawa. Pada 1610 Heeren zeventien menunjuk seorang gubernur jenderal yang bertugas mengendalikan kekuasaan di wilayah kekuasaan VOC. Gubernur jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Ia berusaha menata kelembagaan VOC sebaik-baiknya. Tindakan Pieter Both selama menjadi gubernur jenderal sebagai berikut.

      1) Membangun pos perdagangan di Banten dan Maluku.
      2) Mengadakan perjanjian dan berusaha memengaruhi penguasa Maluku.
      3) Memasuki wilayah Jayakarta dan menjalin hubungan baik dengan penguasa Jayakarta.
      4) Membeli tanah seluas 50x50 vadem (1 vadem = 182 cm) di Jayakarta. Tanah ini menjadi cikal bakal Kota Batavia.

    Untuk membantu tugas gubernur jenderal, Heeren zeventien membentuk sebuah dewan bernama Raad van Indie (Dewan Hindia). Raad van Indie bertugas memberi saran dan masukan kepada gubernur jenderal Selain itu, dewan ini bertugas mengawasi gubernur jenderal dalam menjalankan kekuasaannya.

b. Perkembangan VOC

    Hingga 1619 VOC telah melakukan tiga kali pergantian posisi gubernur jenderal Pada 1614 kedudukan Pieter Both digantikan oleh Gerard Reynst yang memerintah selama satu tahun. Selanjutnya, pada 1615 gubernur jenderal voc dijabat oleh Laurens Reael. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Laurents Reael VOC berhasil membangun gedung Mauritius di tepi Sungai Ciliwung. Gubernur Jenderal Laurens Reael memimpin VOC hingga 1619 dan digantikan oleh Jan Pieterszoon Coen.

    Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen memiliki tugas sangat berat, yaitu merebut Jayakarta dari kekuasaan Banten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Jan Pieterszoon Coen mengerahkan delapan belas kapal perang untuk menyerang Jayakarta. Pada 30 Mei 1619 pasukan Jan Pieterszoon Coen berhasil menguasai Jayakarta dan membakar isi Kota Jayakarta. Selanjutnya, Jan Pieterszoon Coen membangun kota baru di atas puing-puing Kota Jayakarta. Kota baru tersebut diberi nama Batavia. Sejak saat itu Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC.

    Setelah memiliki basis kekuatan di Ambon dan Batavia, VOC berusaha memperluas wilayah kekuasaan. Untuk memperluas wilayah kekuasaannya, VOC pandai memanfaatkan konflik-konflik pribumi. Dalam konflik-konflik yang terjadi, biasanya penguasa setempat akan meminta bantuan kepada VOC. Setelah berhasil, VOC akan meminta imbalan kepada penguasa tersebut. Biasanya imbalan yang diminta VOC berupa daerah kekuasaan. Daerah tersebut akan dijadikan pangkalan VOC dan tempat memasarkan barang dagangan. Kerja sama seperti ini biasanya menyebabkan penguasa pribumi bergantung pada VOC.

    Selama berada di Indonesia, VOC menjalankan kekuasaannya dengan beberapa cara berikut.
      1) Melakukan contingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak berupa hasil bumi.
      2) Menerapkan verplichte leverantie, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC.
      3) Melaksanakan preanger stelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di daerah Priangan.
      4) Menjalin kerja sama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah.

    Pada 1641 VOC berhasil menggantikan posisi Portugis di Malaka. Keberhasilan tersebut menyebabkan kedudukan VOC di wilayah Indonesia bagian barat semakin kuat. Setelah berhasil menguasai Malaka, VOC berhasil menguasai Aceh. Selanjutnya, pada 1667 VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin, penguasa Makassar, menyerah dan menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya menandai kekuasaan VOC di Makassar. Kekuasaan VOC semakin luas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan terpaksa memberikan hak monopoli dagang bagi VOC. Selain itu, VOC berusaha memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Papua.

    Untuk mengawasi kegiatan monopoli perdagangan di beberapa wilayah, VOC menjalankan pelayaran Hongi. Sementara itu, untuk memperkuat kedudukannya VOC mendirikan benteng pertahanan di wilayah yang berhasil dikuasai. Benteng pertahanan yang berhasil dibangun VOC antara lain benteng Duurstede di Saparua, benteng Nassau di Banda, benteng Orange di Ternate, dan benteng Rotterdam di Makassar.

    Di setiap wilayah yang dikuasai, VOC tidak hanya melakukan monopoli perdagangan. VOC juga berusaha mengatur kegiatan politik dan pemerintahan di wilayah tersebut Dengan hak oktroi yang dimiliki, VOC dapat bertindak layaknya sebuah negara. Tindakan inilah yang menjadi akar kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Apa yang dimaksud kolonialisme dan imperialisme? Coba temukan jawabannya dengan membaca berbagai literatur.

    Dalam perkembangannya, VOC berhasil mengumpulkan modal besar di wilayah Asia. Oleh karena itu, VOC sanggup membangun jaringan perdagangan antarkantor dagang di Asia. Perdagangan di kawasan Asia sendiri menghasilkan keuntungan besar bagi VOC sepanjang abad XVII dan XVIII. Bahkan, kantor-kantor VOC di Asia menjadi semakin besar.

    Besarnya kantor-kantor VOC di Asia mengakibatkan direksi VOC menyatakan perdagangan di semua kantor dagang VOC dapat dibagi menjadi tiga golongan. Ketiga golongan tersebut mencerminkan kedudukan politis tiap-tiap kantor dagang. Tiga golongan kegiatan perdagangan tersebut sebagai berikut.

      1) Kegiatan dagang yang dimiliki VOC karena berhasil merebut daerah yang bersangkutan dengan kekuatan militer. Sebagai contoh, Kepulauan Banda dan Taiwan.
      2) Kegiatan dagang yang dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian eksklusif. Sebagai contoh, VOC melakukan perjanjian dengan Sultan Ternate dan masyarakat Ambon.
      3) Kegiatan dagang yang dilakukan setelah tercapai kesepakatan dengan raja-raja atau bangsa bangsa Asia atas dasar asas berdiri sama tinggi duduk sama rendah.

c. Pembubaran VOC

    VOC mencapai masa kejayaan pada abad XVII dan XVIII. Hampir seluruh wilayah di Kepulauan Indonesia berada di bawah kekuasaan VOC. Bahkan, VOC menguasai jalur perdagangan yang membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, hingga Portugis. Dari wilayah kekuasaan yang luas tersebut, VOC meraup banyak keuntungan. Akan tetapi, di balik kejayaan ini VOC mempunyai beragam permasalahan. Banyaknya wilayah kekuasaan VOC menyulitkan pejabat tinggi VOC dalam melakukan pengawasan. Selain itu, Batavia sebagai pusat kekuasaan VOC di Indonesia semakin lama semakin ramai dan padat penduduk.

    Pada 27 Maret 1749 parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC. Dengan ketentuan tersebut, Heeren Zeventien harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja. Raja juga berkedudukan sebagai panglima tertinggi tentara VOC. Struktur organisasi seperti ini menyebabkan pengurus VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan.

    Sejak 1673 VOC terlilit banyak utang. Keuntungan yang diperoleh VOC mengalami penurunan drastis. Penurunan pendapatan VOC tersebut disebabkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah Belanda untuk membiayai serangkaian perang. Anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menerapkan feodalisme dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, para pegawai VOC memiliki kegemaran bergaya hidup mewah dan berupaya memperkaya diri. Mereka tidak lagi memikirkan keuntungan bersama untuk kemajuan VOC, tetapi mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi. Akibatnya, beban utang VOC semakin berat dan berujung pada kebangkrutan. Pada akhirnya, VOC sering diartikan Vergaan Onder Corruptie yang berarti tenggelam karena korupsi.

    Akibat berbagai kondisi buruk yang dialami VOC, saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Tindakan pemerintah Belanda ini dilakukan untuk menutup utang utang VOC. Akhirnya, pada 31 Desember 1799 pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC.


2. Masa Pemerintahan Republik Bataaf (1800-1811)

    Pembubaran Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada 31 Desember 1799 oleh Kerajaan Belanda tidak serta-merta mengakhiri praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Revolusi Prancis yang berlangsung pada abad XVI turut memengaruhi situasi politik dan pemerintahan Belanda. Pengaruh Revolusi Prancis di Belanda mulai terlihat pada 1795 saat Prancis berhasil menguasai Belanda. Sejak saat itu muncul kelompok yang disebut kaum patriot yang menghendaki adanya perubahan dalam pemerintahan Kerajaan Belanda. Mereka menginginkan Belanda menjadi negara kesatuan.

    Kondisi tersebut menyebabkan Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Prancis membentuk pemerintahan baru di Belanda dengan membentuk Republik Bataaf. Republik Bataaf dipimpin oleh Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di negeri Belanda ini memengaruhi kondísi politik di Hindia Belanda. Akhirnya, pemerintahan di Hindia Belanda berada di bawah Republik Bataaf. Bagaimana masa pemerintahan Republik Bataaf di Hindia Belanda? Perhatikan uraian berikut!

a. Pemerintahan Daendels

    Gambar di atas menunjukkan kondisi De Groote Post-Weg (jalan raya pos) atau saat ini disebut dengan jalur pantai utara (pantura). De Groote Postweg Merupakan salah satu ruas jalan yang dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels dan masih dimanfaatkan hingga saat ini. Selain pembangunan jalan raya pos, apa saja kebijakan yang diterapkan Daendels di Indonesia?

    Herman Willem Daendels merupakan gubernur jenderal pertama Belanda di Hindia Belanda (Indonesia). Daendels ditunjuk oleh Louis Napoleon sebagai gubernur jenderal pada 1808. Daendels merupakan salah satu patriot yang terpengaruh semangat Revolusi Prancis. Semangat tersebut diaplikasikan Gubernur Jenderal Daendels dalam menjalankan kekuasaan di Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Daendels berusaha menghapuskan praktik feodalisme untuk menciptakan masyarakat yang dinamis. Kebijakan-kebijakan Gubernur Jenderal Daendels selama di Hindia Belanda mencakup bidang-bidang berikut.

1) Bidang Politik dan Pemerintahan

    Jiwa revolusioner yang dimiliki Gubernur Jenderal Daendels diterapkan dalam menentukan kebijakan bidang politik dan pemerintahan. Ia mengganti sistem pemerintahan lama dengan sistem pemerintahan baru melalui kebijakan-kebijakan berikut.

      a) Membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi.
      b) Memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden (Menteng).
      c)Membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya.
      d) Mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda dan mengangkat raja-raja sesuai keinginan Belanda.
      e) Merombak sistem feodal dan menggantinya dengan sistem pemerintahan Eropa modern. Tindakan Gubernur Jenderal Daendels dalam merombak sistem feodal antara lain membatasi kekuasaan raja-raja lokal; mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah; serta menghapus Kerajaan Banten dan Cirebon.
      f) Mengangkat penguasa daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial.
      g) Membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan (residentie). Setiap keresidenan dibagi menjadi beberapa kabupaten (regentschap).
      h) Merombak Provinsi Jawa, pantai timur laut menjadi lima prefektur (wilayah yang memiliki otoritas).

2) Bidang Pertahanan dan Keamanan

    Gubernur Jenderal Daendels bertugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Daendels menerapkan beberapa kebijakan berikut.

      a) Memperbanyak jumlah pasukan.
      b) Membangun benteng-benteng per tahanan baru.
      c) Membangun kembali armada pertahanan di Surabaya dan Batavia.
      d) Membangun pelabuhan militer (pangkalan Angkatan Laut) di Ujung Kulon, Merak, dan Surabaya.
      e) Membangun jalan raya dari Anyer Panarukan sepanjang 1.100 km yang dikenal dengan nama Groote Postweg atau Jalan Raya Pos Daendels.
      f) Memengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk Legiun Mangkunegara.

3) Bidang Ekonomi

    Kebijakan Gubernur Jenderal Daendels dalam bidang ekonomi ditujukan untuk memperbaiki keuangan pemerintah Belanda akibat kerugian VOC. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Daendels menerapkan kebijakan yang dapat mendatangkan keuntungan besar bagi pemerintah Belanda. Kebijakan tersebut sebagai berikut

      a) Mengeluarkan uang kertas.
      b) Melakukan pemungutan pajak-pajak swasta.
      c) Menerapkan penyerahan wajib berupa hasil bumi.
      d) Membentuk Dewan Pengawas Keuangan (DPK).
      e) Menjual tanah-tanah kepada pihak swasta atau partikelir (Tionghoa dan Arab).

4) Bidang Peradilan

    Gubernur Jenderal Daendels berusaha melakukan perbaikan di bidang peradilan. Kebijakan ini dilakukan untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat Kebijakan Gubernur Jenderal Daendels dalam bidang peradilan sebagai berikut.

      a) Membagi tiga jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang-orang Belanda dan Eropa; peradilan untuk orang-orang Timur Asing; serta peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk pribumi dibentuk di setiap prefektur di Jawa seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya.
      b) Membuat peraturan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi diberlakukan untuk semua golongan, termasuk orang-orang Eropa dan orang-orang Timur Asing.

    Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels hanya berlangsung sekira tiga tahun. Dalam
menjalankan pemerintahannya, Daendels sering memaksakan kehendaknya kepada penduduk lokal ataupun rekan-rekan sebangsanya. Ia juga tidak segan memberikan hukuman berat kepada pegawai dan pejabat Belanda yang korupsi. Kesalahan terbesar Daendels saat memerintah di Indonesia adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan Daendels untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, Daendels ditarik dari jabatannya.

b. Pemerintahan Janssens

    Setelah Daendels ditarik dari jabatannya, Louis Napoleon menunjuk Jenderal Jan Willem Janssens untuk menggantikan posisi Daendels. Janssens adalah seorang politikus Belanda yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan (1802-1806). Pada 1806 ia kehilangan jabatannya karena wilayah kekuasaannya jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena itu, Janssens ditugaskan menggantikan posisi Daendels sebagai gubernur jenderal di wilayah Indonesia.

    Janssens mulai memerintah di Indonesia sejak Mei 1811. Ia berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan Daendels. Tugas utama Janssens adalah melanjutkan upaya mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Akan tetapi, Janssens tidak memiliki kecakapan seperti yang diharapkan pemerintah Belanda. Akibatnya, serangan pasukan Inggris di Batavia pada 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Janssens. Akhirnya, pada 26 Agustus 1811 Batavia berhasil dikuasai Inggris.

    Setelah penguasaan Batavia oleh Inggris, Janssens dan pasukannya mundur hingga ke Semarang. Di Semarang Janssens berharap bantuan dari Legiun Mangkunegara untuk memukul mundur pasukan Inggris. Akan tetapi, pasukan Inggris lebih kuat dan berhasil mengalahkan Janssens beserta pasukannya. 

    Kekalahan Janssens atas Inggris terjadi di Tuntang, Salatiga. Akhirnya, pada 18 September 1811 Belanda dipaksa menandatangani Kapitulasi Tuntang. Melalui perjanjian ini, Belanda mengakui kekalahan kepada Inggris. Kapitulasi Tuntang berisi ketentuan sebagai berikut.

      1) Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris.
      2) Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris.
      3) Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.


3. Masa Pendudukan Inggris (1811-1816)

    Penandatanganan Kapitulasi Tuntang menandai berakhirnya periode pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia. Selanjutnya, wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris Masa kekuasaan Inggris ini disebut sebagai masa peralihan (interregnum). Pembentukan pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh Gubernur Jenderal East India Company (EIC) di Kalkuta, India, Lord Minto. Selanjutnya, Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Raffles dibantu oleh sebuah badan penasihat yang disebut Advisory Council.

    Raffles merupakan tokoh dari golongan liberal Oleh karena itu, Raffles berusaha mengadakan berbagai perubahan dalam bidang pemerintahan dan keuangan. Kebijakan Raffles selama memerintah di Indonesia sebagai berikut.

a. Bidang Pemerintahan

    Pada saat memerintah Indonesia, Raffles berusaha menghapus sistem feodal yang telah mengakar kuat di Indonesia. Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan sebagai berikut 1) Menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal yang anti terhadap Belanda. 2) Membagi Pulau Jawa menjadi delapan belas keresidenan. 3) Mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang.

    Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles sering mencampuri urusan kerajaan kerajaan lokal Sebagai contoh, Raffles ikut bertindak dalam konflik di Kesultanan Yogyakarta. Dalam konflik ini Raffles memihak Sultan Hamengku Buwono III, padahal sebelumnya Raffles berpihak pada Sultan Hamengku Buwono I.

b. Bidang Ekonomi

    Raffles berusaha memajukan perekonomian daerah kekuasaannya dengan tujuan meningkatkan keuntungan pemerintah Inggris. Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi sebagai berikut.

      1) Menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan sistem pajak.
      2) Menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan.
      3) Memberlakukan sistem sewa tanah (landrent).
      4) Melaksanakan monopoli garam.
      5) Menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi.
      6) Memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasar internasional

    Dari berbagai kebijakan yang diterapkan Raffles di Indonesia, pemerintah Inggris berusaha memperoleh keuntungan dari pemberlakukan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut.

      1) Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut
      2) Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah
      3) Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.
      4) Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

    Pandangan progresif yang dimiliki Raffles sangat berguna bagi perkembangan daerah jajahan. Ia memiliki cita-cita memberikan kesejahteraan bagi rakyat jajahan. Akan tetapi, dalam mencapai tujuannya Raffles sering menemui berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain sifat alami petani yang sulit diubah, kurangnya pengawasan pemerintah, peran penguasa lokal lebih kuat daripada asisten residen, dan masih terjebaknya Raffles dalam kultur penjajahan. Meskipun demikian, pemerintahan Raffles mampu memberikan pengaruh positif bagi bangsa Indonesia. Tindakan Raffles yang membawa pengaruh positif bagi bangsa Indonesia sebagai berikut.

      1) Menulis buku sejarah Pulau Jawa berjudul The History of Java.
      2) Mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta.
      3) Istri Raffles yang bernama Olivia Marianne merintis Kebun Raya Bogor.
      4) Menemukan tanaman endemik Indonesia, Rafflesia arnoldi (bunga bangkai).
      5) Berperan dalam pembentukan perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya Bataviaasch Genootschap di Harmoni, Jakarta.

    Pemerintahan Raffles di Indonesia tidak berlangsung lama. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh dewan direksi EiC di London, pemerintahan yang dijalankan Raffles dianggap kurang memuaskan. Kondisi tersebut terjadi karena Raffles dianggap hanya mampu memberikan sedikit keuntungan kepada pemerintah Inggris. Oleh karena itu, pada 1815 Raffles digantikan oleh John Fendall Meskipun demikian, pemerintah John Fendall tidak berlangsung lama karena Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda. Dalam proses penyerahan kekuasaan tersebut, pihak Inggris diwakili oleh John Fendall Adapun pihak Belanda diwakill oleh tiga komisaris jenderal yaitu Buyskes, Elout, dan van der Capellen.


4. Masa Pemerintahan kolonial Belanda (1816-1942) 

    Perhatikan perkebunan tebu pada gambar 1.13! Perkebunan tebu telah berkembang sejak masa kolonial Belanda. Bahkan, perkembangan per kebunan tebu pada masa kolonial Belanda diikuti dengan munculnya industri gula di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda membangun beberapa perusahaan gula di beberapa wilayah Indonesia. Pada masa kolonial Belanda tebu me rupakan salah satu komoditas unggulan pemerintah kolonial. Selain tebu, masih terdapat beberapa tanaman yang menjadi komoditas unggulan pe pemerintah kolonial Belanda. Apa saja tanaman tersebut? Bagaimana pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia? Mari temukan jawabannya dengan mempelajari uraian berikut.

a. Kekuasaan Komisaris Jenderal

    Setelah Konvensi London, kekuasaan Belanda di Indonesia dipegang oleh komisaris jenderal Pembentukan komisaris jenderal dilakukan atas saran Pangeran Willem VI. Komisaris jenderal terdiri atas tiga orang, yaitu Cornelis Theodorus Elout, Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, dan Arnold Ardiaan Buyskes. Tugas pokok komisaris jenderal adalah membangun daerah koloni untuk memberikan keuntungan bagi negeri Belanda. Dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, komisaris jenderal berpedoman pada undang-undang yang disusun oleh Pangeran Willem VI, yaitu Regerings Reglement (RR). 

    Ketiga komisaris jenderal tersebut tiba di Batavia pada 27 April 1816. Sesampainya di Batavia, ketiga komisaris jenderal tersebut mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Raffles. Hasilnya, ketiga gubernur jenderal tersebut sepakat untuk mengarahkan program tanam bebas dan pengenalan pajak tanah bagi masyarakat di Pulau Jawa. Adapun pelaksanaan kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada van der Capellen yang diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia sejak 16 Januari 1819. Adapun Theodorus Elout dan Ardian Buyskes ditarik pulang oleh pemerintah Belanda.

    Di bawah pemerintahan van der Capellen terjadi gejolak sosial politik di Jawa. Kondisi tersebut terjadi karena perubahan aturan persewaan tanah yang dilakukan oleh van der Capellen pada 1823. Perubahan tersebut menyulut terjadinya Perang Diponegoro pada 1825-1830. Perang Diponegoro mengakibatkan pemerintah Belanda harus mengeluarkan biaya besar. Bahkan, pemerintah Belanda harus menanggung banyak utang. Masa pemerintahan van der Capellen hanya berlangsung hingga 1826. Selanjutnya, posisi gubernur jenderal di Indonesia dipegang oleh Du Bus de Gisignes. Ia bertugas membangun modal, menaikkan ekspor, dan memperkuat pengaruh Barat Akan tetapi, upaya Du Bus de Gisignies menuai kegagalan. Kegagalan tersebut terjadi karena penduduk miskin terlalu berat membayar pajak. Selain itu, kehidupan agraris yang homogen menjadi hambatan bagi pe. merintah untuk membangun modal. Akibatnya, keuangan pemerintah Belanda semakin me. ngalami defisit.

b. Sistem Tanam Paksa

    Pemerintah Belanda berusaha mencari solusi untuk mengatasi defisit keuangan yang menimpa negerinya. Oleh karena itu, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel). Apa itu cultuurstelsel? Coba kemukakan pendapat Anda secara santun! Cultuurstelsel merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dengan cara mewajibkan rakyat melakukan tanam paksa. 

    Ide kebijakan tanam paksa dicetuskan oleh seorang anggota golongan konservatif Belanda, yaitu Johannes van den Bosch. Menurut van den Bosch, daerah koloni merupakan tempat yang tepat untuk meraup keuntungan yang dapat digunakan untuk membangun negeri induknya. Dalam perkembangannya, van den Bosch ditunjuk sebagai gubernur jenderal untuk menjalankan kebijakan tanam paksa. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memusatkan kebijakan tanam paksa pada peningkatan produksi tanaman yang laku di pasar internasional.

    Tujuan sistem tanam paksa adalah mendapatkan komoditas-komoditas yang laku di pasaran dunia. Untuk mendukung kelancaran sistem ini, lahan yang dipakai adalah lahan milik orang orang pribumi. Sementara itu, tenaga kerja yang digunakan adalah orang-orang desa di Pulau Jawa yang dibujuk, bahkan dipaksa oleh para penguasa lokal Bagaimana pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia? Perhatikan uraian berikut untuk menemukan jawabannya.

1) Ketentuan Tanam Paksa

    Sistem tanam paksa merupakan penggabungan antara sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Pelaksanaan sistem tanam paksa menekankan pada kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk penyerahan hasil bumi natuna). Tanaman yang wajib ditanam dan diserahkan rakyat kepada pemerintah yaitu kopi, tebu, tembakau, teh, dan nila.

    Sistem tanam paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Staatsblad Nomor 22 Tahun 1834. Ketentuan tanam paksa sebagai berikut.

      a) Tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak.
      b) Pekerjaan menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi.
      c) Hasil tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah Belanda.
      d) Kegagalan panen karena bencana alam ditanggung oleh pemerintah Belanda.
      e) Penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh kepala pribumi atau pegawai Belanda.
      f) Setiap petani menyediakan 1/5 dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman sesuai ketetapan Belanda.
      g) Kewajiban menanam tanaman wajib dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk bekerja di pabrik milik Belanda.

2) Pelaksanaan Tanam Paksa

    Ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial dalam sistem tanam paksa tampak mudah dan menguntungkan, baik bagi pemerintah maupun rakyat Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sistem tanam paksa mengalami banyak penyimpangan. Pemerintah Belanda juga memberikan cultuur procenten (persenan) bagi penguasa pribumi yang mampu menyetorkan hasil lebih banyak dari ketentuan. Akibatnya, para penguasa pribumi berusaha meningkatkan setoran dengan melakukan penekanan kepada petani dalam penyerahan hasil panen.

    Sistem tanam paksa memberikan keuntungan melimpah bagi pemerintah kolonial Belanda. Keuntungan sistem ini berhasil mengatasi defisit keuangan yang terjadi di negeri Belanda. Keadaan ini terbukti ketika pada 1832-1867 jumlah keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda mencapai angka sekira 967 juta gulden, jumlah yang cukup besar pada masa itu.

    Di sisi lain, sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia karena berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Lantas, apa saja bentuk penyimpangan tersebut? Anda dapat memindai QR Code di samping atau mengunjungi laman https://www.kompasiana.com/andisulistyo/ 550ee732813311be2cbc6804/sistem-tanam paksa untuk menemukan jawabannya.

3) Penghapusan Tanam Paksa

    Pada 1840 pelaksanaan cultuurstelsel menghadapi berbagai masalah. Tanda-tanda penderitaan di kalangan rakyat Indonesia mulai tampak, khususnya di daerah-daerah penanaman tebu. Pada 1846-1849 wabah-wabah penyakit mulai menjangkit Sementara itu, kelaparan semakin meluas di Jawa Tengah sekira 1850. Di tengah kondisi demikian, pemerintah kolonial Belanda justru menetapkan kenaikan pajak tanah dan pajak-pajak lainnya secara drastis. Akibatnya, rakyat menjadi semakin menderita.

    Penderitaan rakyat Indonesia menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, terutama golongan humanis Belanda. Golongan humanis yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah Belanda antara lain Douwes Dekker (Multatuli) dan Baron van Hoevel Melalui tulisan berjudul Max Havelaar, Douwes Dekker menyampaikan kecamannya terhadap pemerintah kolonial Belanda atas penderitaan rakyat Jawa akibat pelaksanaan sistem tanam paksa.

    Berkat kritikan yang dilakukan oleh Douwes Dekker, tanam paksa perlahan-lahan dihapuskan. Penghapusan terhadap jenis-jenis tanaman dilakukan secara bertahap sebagai berikut

      a) Tanaman lada dihapuskan pada 1862.
      b) Tanaman teh dihapuskan pada 1865.
      c) Tanaman tembakau dihapuskan pada 1866.
      d) Tanaman tebu dihapuskan pada 1870.
      e) Tanaman kopi di Priangan dihapuskan pada 1917.

c. Politik Liberal

    Reaksi golongan humanis terhadap pelaksanaan tanam paksa di Indonesia dimanfaatkan oleh golongan liberal Golongan liberal Belanda menganggap cultuurstelsel merupakan sistem tanam wajib yang sangat memberatkan rakyat Oleh karena itu, golongan ini menuntut adanya pembaruan bersifat liberal Golongan liberal menuntut parlemen Belanda membuka Indonesia bagi para pemodal asing yang ingin menanamkan modainya di Indonesia. Selain itu, golongan liberal menuntut pemerintah agar bertindak sebagai pengawas, pelindung dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal

    Penerapan politik liberal di Indonesia membuka peluang bagi pihak swasta untuk turut membangun perekonomian. Pada masa ini pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur kegiatan perekonomian di daerah koloni. Beberapa undang undang yang dikeluarkan pemerintah kolonial sebagai berikut.

      1) Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Comptabiliet Wet). Undang-undang ini dikeluarkan pada 1864 untuk mengatur setiap anggaran belanja Hindia Belanda yang harus disahkan parlemen Belanda.
      2) Undang-Undang Gula (Suiker Wet). Undang-undang ini mengatur monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pihak swasta.
      3) Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet). Undang-undang ini dikeluarkan pada 1870 yang mengatur prinsip-prinsip politik tanah di daerah koloni. Undang-Undang Agraria memuat beberapa ketentuan berikut.
          a) Tanah di Hindia Belanda dibagi menjadi dua, yaitu tanah milik pribumi berupa persawahan, kebun, dan ladang, serta tanah pemerintah (tanah-tanah hutan yang tidak termasuk tanah pribumi).
          b) Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah.
          c) Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk pribumi. Tanah pemerintah dapat disewa sampai 75 tahun, sedangkan tanah penduduk dapat disewa hingga 30 tahun. Proses sewa menyewa tanah tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah.

1) Pelaksanaan Politik Liberal

    Politik liberal di Indonesia disebut politik pintu terbuka (open door policy). Pemberlakuan politik liberal ditandai adanya kebebasan usaha berupa penanaman modal swasta di bidang perkebunan dan pertambangan. Politik liberal resmi berlaku di Indonesia sejak peresmian Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada 1870.

    Undang-undang Agraria 1870 memberikan kebebasan kepada individu dan pihak swasta untuk mengelola tanah pemerintah. Akan tetapi, undang-undang ini tidak mengizinkan penduduk non pribumi memiliki tanah atas dasar hak milik mutlak, kecuali tanah untuk pabrik. Penyewa tanah hanya berhak memiliki tanah dengan masa kepemilikan selama sekira tujuh puluh tahun. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi hak pemilik tanah agar mereka tidak kehilangan hak atas tanahnya.

    Berdasarkan Undang-Undang Agraria 1870, penduduk pribumi dapat menyewakan tanahnya kepada para pengusaha swasta. Akan tetapi, pengusaha swasta tidak dapat menyewa tanah milik pribumi yang digunakan untuk menanam padi guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

    Perkebunan menjadi sektor yang mengalami perkembangan signifikan pada masa politik liberal. Perusahaan perkebunan swasta dibuka di beberapa wilayah di Indonesia. Pada umumnya para pemilik modal menyewa tanah penduduk pribumi. Para pemilik modal juga menjadikan penduduk sebagai pekerja perkebunan, baik sebagai buruh harian maupun buruh musiman.

2) Penyimpangan Politik Liberal

    Meskipun perkebunan pada masa liberal mengalami perkembangan pesat, pemerintah masih memanfaatkan birokrasi tradisional. Pemerintah dan pihak swasta tetap menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat kecil Sementara itu, para penanam modal asing memanfaatkan peran kepala desa untuk mendapatkan tanah sewaan dan pekerja pribumi.

    Dalam perkembangannya, pihak swasta tidak hanya menyewa lahan kosong milik pribumi, tetapi juga lahan persawahan. Pelanggaran ini terjadi tidak hanya karena keserakahan pihak swasta, tetapi juga keinginan dari penduduk pribumi untuk menyewakan tanahnya agar mereka dapat bekerja di perkebunan sebagai buruh. Pelaksanaan politik liberal di Indonesia terus berlanjut hingga akhir masa pemerintah kolonial Belanda pada 1942. Selanjutnya, pada 1942 pemerintah kolonial Belanda resmi berakhir seiring kedatangan Jepang di Indonesia.






Post a Comment

0 Comments