Sejarah Indonesia XI - Semester 3 - Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa hingga Abad XX - Perlawanan Rakyat terhadap Portugis, Spanyol, Inggris, dan VOC

Sejarah Indonesia XI - Semester 3 - Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa hingga Abad XX - Perlawanan Rakyat terhadap Portugis, Spanyol, Inggris, dan VOC

SEJARAH INDONESIA SMA/MA

Kelas XI Semester 1




BAB 2
Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Penjajahan Bangsa-Bangsa Eropa hingga Abad XX


Pendalam Materi


    Perlawanan Pangeran Diponegoro merupakan salah satu perlawanan terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa yang terjadi sebelum abad XX. Perlawanan yang terjadi pada saat itu merupakan perlawanan fisik dan masih bersifat kedaerahan. Bermodalkan senjata tradisional, rakyat menghadapi penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Meskipun menimbulkan banyak korban jiwa, dengan gagah berani rakyat menentang penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Itulah strategi perlawanan rakyat sebelum abad XX. Lantas, bagaimana jalannya perlawanan tersebut? Uraian bab ini akan mengajak Anda menelusuri berbagai perlawanan rakyat terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa, baik Portugis, Spanyol, Inggris, VOC, maupun pemerintah kolonial Belanda.


A. Perlawanan Rakyat terhadap Portugis, Spanyol, Inggris, dan VOC


    Coba kemukakan kembali motivasi dan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia! Pada awalnya kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mendapat sambutan baik dari rakyat Akan tetapi. dalam perkembangannya bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda (VOC) mulai turut campur dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan kerajaan-kerajaan lokal Bahkan, bangsa-bangsa Eropa melakukan praktik monopoli perdagangan. Oleh karena itu, para pemimpin lokal di sejumlah daerah menggerakkan rakyat mengangkat senjata mehwan dominasi bangsa-bangsa Eropa. Berikut beberapa perlawanan rakyat Indonesia menghadapi hegemoni Portugis, Spanyol, Inggris, dan VOC.


1. Perlawanan Rakyat terhadap Portugis

    Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang di Indonesia. Pada awalnya kedatangan bangsa Portugis bertujuan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Dari beberapa penjelajah Portugis, pada 1511 Alfonso de Albuquerque berhasil menduduki Malaka yang menjadi tempat penting bagi perdagangan rempah-rempah. Penguasaan Portugis terhadap Malaka kemudian memicu berbagai perlawanan rakyat Indonesia. Beberapa perlawanan rakyat terhadap Portugis dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Perlawanan Rakyat Aceh

    Coba buka peta Pulau Sumatera dan temukan letak Aceh. Tahukah Anda, pada abad XV Aceh merupakan salah satu bandar perdagangan penting di wilayah Indonesia bagian barat? Kedudukan Aceh sebagai bandar perdagangan tidak terlepas dari jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511. Perkembangan Aceh menjadi bandar perdagangan dipandang Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis ingin memonopoli dan menaklukkan Aceh. Menanggapi aksi Portugis tersebut, rakyat Aceh melakukan perlawanan. Bagaimana jalannya perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis? Untuk mengetahui lebih lanjut, perhatikan uraian berikut.

1) Latar Belakang Perlawanan

    Wilayah Malaka memiliki kedudukan penting dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu, banyak bangsa asing memperebutkan wilayah ini. Aceh yang terletak berdekatan dengan Malaka juga tertarik untuk menguasai Malaka. Akan tetapi, upaya Aceh menguasai Malaka tidak mudah karena harus berhadapan dengan Portugis yang telah menduduki Malaka sejak 1511.

    Sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis, para pedagang Islam segera mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kebijakan Portugis yang melarang para pedagang Islam berdagang di wilayah Malaka. Kebijakan Portugis tersebut menyebabkan perdagangan di Aceh semakin ramai. Kondisi ini justru mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Dengan demikian, Kesultanan Aceh muncul sebagai kekuatan baru di wilayah Sumatra dan Indonesia bagian barat.

    Tampilnya Aceh sebagai kekuatan ekonomi dan politik di wilayah Sumatra menimbul kan kekhawatiran Portugis. Portugis menganggap Aceh sebagai sumber kekayaan sekaligus ancaman. Begitu pula Aceh menganggap kedudukan Portugis di Malaka sebagai ancaman untuk dapat menguasai Malaka. Oleh karena itu, Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis.

2) Jalannya Perlawanan

    Perkembangan Aceh yang begitu pesat mendorong Portugis berupaya menghancurkan Aceh. Pada 1523 dan 1524 Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Akan tetapi, kedua serangan tersebut mengalami kegagalan. Dalam kedua serangan tersebut, pasukan Aceh berhasil mengalahkan pasukan Portugis.

    Kegagalan dalam kedua serangan tersebut menjadikan Portugis terus mencari cara melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu meng ganggu kapal-kapal dagang Aceh dimana pun berada. Tindakan Portugis tersebut mem bulatkan tekad Kesultanan Aceh untuk melakukan perlawanan. Sebagai persiapan, Aceh menerapkan beberapa strategi sebagai berikut.

      a) Melengkapi kapal-kapal dagangnya dengan senjata, prajurit, dan meriam.
      b) Mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki.
      c) Melakukan kerja sama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kalikut dan Demak.

    Setelah cukup kuat, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Serangan pertama Aceh terhadap Portugis dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah al-Kahar. Dalam serangan tersebut, Portugis mengerahkan semua kekuatannya sehingga pasukan Aceh dapat dikalahkan. Sebagai balasan, pada 1569 Portugis melancarkan serangan balik ke Aceh, tetapi dapat digagalkan pasukan Aceh.

    Aceh semakin tumbuh menjadi kekuatan besar pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dalam upaya melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha melipatgandakan kekuatan pasukan nya. Angkatan laut Aceh diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat memuat 600-800 prajurit Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia. Aceh juga membentuk pasukan gajah dan milisi infanteri. Sementara itu, untuk mengamankan wilayahnya, Aceh menempatkan pasukan pengawas di jalur-jalur per dagangan.

    Sultan Iskandar Muda juga melakukan blokade perdagangan. Sultan Iskandar Muda melarang daerah daerah yang dikuasai Aceh menjual lada dan timah kepada Portugis. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan Portugis benar-benar lumpuh karena tidak memiliki barang yang harus dijual di Eropa. Upaya ini tidak berhasil sepenuhnya karena penguasa daerah yang merasa membutuhkan pemasukan secara sembunyi sembunyi menjual barang dagangan kepada Portugis.

    Meskipun Sultan Iskandar Muda telah menghimpun kekuatan dan melakukan taktik blokade ekonomi, tetapi Portugis belum berhasil dikalahkan. Kegagalan tersebut menyebabkan pasukan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda kembali melakukan serangan terhadap Portugis pada 1629. Serangan dilakukan secara besar-besaran sehingga membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatannya untuk meng hadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Meskipun demikian, serangan pasukan Iskandar Muda belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka.

    Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Thani yang kurang cakap. Akibatnya, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Lantas, bagaimana dominasi Portugis di Malaka dan upaya Aceh menguasai Malaka? Untuk menemukan jawabannya, carilah informasi dari berbagai literatur. Selanjutnya, catatlah informasi yang Anda peroleh dalam buku catatan sebagai tambahan belajar.

b. Perlawanan Rakyat Maluku

    Maluku merupakan salah satu daerah di wilayah Kepulauan Indonesia bagian timur yang terkenal memiliki sumber daya rempah-rempah yang saat itu sangat laku di pasaran Eropa. Kekayaan rempah-rempah yang tersimpan di Kepulauan Maluku menjadi daya tarik bagi bangsa Eropa, salah satunya Portugis. Setelah menguasai Malaka, Portugis mengalihkan perhatian untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam perkembangannya, pengaruh Portugis di Maluku menimbulkan perlawanan rakyat Bagaimana jalannya perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis? Mari perhatikan uraian berikut.

1) Latar Belakang Perlawanan

    Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada 1521. Saat itu rombongan Portugis berhasil mendarat di Ternate. Kedatangan Portugis di Ternate mendapat sambutan baik dari Sultan Ternate. Sejak saat itu, Portugis memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang Spanyol datang ke Maluku dan diterima baik oleh Sultan Tidore. Pada waktu yang bersamaan, Kesultanan Ternate dan Tidore yang merupakan dua kerajaan Islam terbesar di Kepulauan Maluku sedang berseteru. Portugis memanfaatkan situasi ini dengan mendukung Ternate. Penguasa Ternate saat itu, Sultan Bayanullah, berjanji akan menyerahkan monopoli perdagangan rempah-rempah kepada Portugis.

    Di sisi lain, tidak ada pilihan lagi bagi Spanyol kecuali berpihak kepada Kesultanan Tidore. Oleh karena itu, pecahlah perang berkepanjangan di tanah Maluku yang melibatkan dua kesultanan serumpun dengan dibantu oleh dua kelompok asing.

    Pada 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Perang ini terjadi karena kapal-kapal Portugis menembak jung-jung dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Tindakan tersebut memicu amarah penguasa Tidore. Bersama rakyat, penguasa Tidore mengangkat senjata melawan Portugis. Terjadilah perang antara Tidore dan Portugis. Dalam peperangan ini Portugis memperoleh kemenangan berkat bantuan dari Ternate dan Bacan.

    Kemenangan Portugis semakin bertambah setelah konflik persaingan antara Spanyol dan Portugis di Kepulauan Maluku diakhiri dengan kesepakatan penandatanganan Perjanjian Saragosa pada 22 April 1529. Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol harus segera meninggalkan Maluku. Dengan demikian, Portugis berhak sepenuhnya berkuasa di wilayah Kepulauan Maluku. Kedua kemenangan Portugis ini menyebabkan Portugis leluasa menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku.

    Kekuasaan Portugis di Maluku semakin kuat Portugis tidak hanya menerapkan praktik monopoli, tetapi turut campur urusan internal kerajaan-kerajaan lokal di Maluku. Tindakan Portugis tersebut memicu rakyat melakukan perlawanan.

2) Jalannya Perlawanan

    Dominasi Portugis semakin kuat setelah berhasil menyingkirkan Spanyol dari Kepulauan Maluku. Portugis memiliki kebebasan melakukan praktik monopoli perdagangan di wilayah Maluku. Praktik monopoli Portugis tersebut difokuskan ke daerah Ternate sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Dalam perkembangannya, Portugis turut campur dalam urusan pemerintahan Kesultanan Ternate. Kedudukan Portugis semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku.

    Melihat kesewenang-wenangan Portugis, pada 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Sultan Hairun menyerukan seluruh rakyat mengangkat senjata melawan Portugis. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Ternate, Gubernur Portugis di Maluku, Lopez de Mesquita mengajukan perundingan damai kepada Sultan Hairun. Lopez de Mesquita pun mengundang Sultan Hairun berkunjung ke benteng Sao Paulo untuk berunding. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Sultan Hairun menerima ajakan Portugis. Perundingan tersebut dilaksanakan pada 1570 di Benteng Sao Paulo. Ternyata, ajakan berunding tersebut hanya taktik tipu muslihat Portugis. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh.
Lopez de Mesquita menganggap terbunuhnya Sultan Hairun mengakhiri perlawanan rakyat Ternate. Akan tetapi, peristiwa pembunuhan Sultan Hairun justru semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan, seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis.

    Perlawanan rakyat Maluku pascaterbunuhnya Sultan Hairun dipimpin oleh Sultan Baabullah (putra Sultan Hairun). Sultan Baabullah menuntut Lopez de Mesquita untuk diadili, tetapi permintaan tersebut mendapat penolakan dari Portugis. Atas penolakan tersebut, Sultan Baabullah melakuka perlawanan terhadap Portugis.

    Dalam melakukan penyerangan terhadap Portugis, Sultan Baabullah mendapat bantuan dari seluruh rakyat Maluku dan para ulama Islam. Sultan Baabullah me lakukan penyerangan dengan menghancurkan benteng benteng pertahanan milik Portugis di Maluku. Pos-pos perdagangan dan pertahanan Portugis di berbagai tempat dihancurkan sejak 1571. Benteng pertahanan Portugis satu per satu direbut dan dihancurkan kecuali Benteng Sao Paulo. Sultan Baabullah memang sengaja tidak langsung menyerang benteng yang didiami Lopez de Mesquita karena benteng tersebut merupakan lokasi pembunuhan ayahnya.

    Sultan Baabullah kemudian menerapkan strategi pengepungan benteng Sao Paulo dengan menutup semua akses, baik jalan maupun distribusi bahan makanan. Pengepungan benteng Sao Paulo berlangsung selama lima tahun. Selama itu pula, orang-orang Portugis yang tinggal di dalamnya merasakan penderitaan dengan segala keterbatasan karena tidak bisa menjalin hubungan dengan dunia luar. Akhirnya, pada 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian meninggalkan Ternate dan menetap di Ambon.


2. Perlawanan Rakyat Minahasa terhadap Spanyol

    Minahasa merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah Minahasa tidak lepas dari pengaruh bangsa asing, salah satunya Spanyol. Sebagai daerah yang kaya hasil bumi terutama rempah-rempah Spanyol berkeinginan menjadikan tanah Minahasa sebagai daerah jajahannya. Dalam perkembangannya, pengaruh Spanyol di Minahasa menimbulkan perlawanan rakyat Bagaimana perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol? Perhatikan uraian berikut!

a. Latar Belakang Perlawanan

    Awal kedatangan Spanyol di Minahasa mendapat sambutan baik dari penduduk setempat Tujuan utama kedatangan Spanyol di Minahasa adalah menyebarkan agama Nasrani. Dalam perkembangannya, Spanyol membina hubungan dagang dengan membeli hasil bumi penduduk Minahasa seperti beras dan kelapa. Sebagai gantinya, Spanyol menyuplai barang-barang seperti gerabah, kain, dan alat-alat militer.

    Kegiatan perdagangan yang dijalankan Spanyol semakin memperkuat pengaruhnya di Minahasa. Kehadiran Spanyol di Minahasa mendominasi kegiatan perdagangan penduduk. Dominasi tersebut memicu perselisihan dengan penduduk Minahasa. Orang-orang Spanyol dinilai oleh pemimpin adat Minahasa sudah melanggar kesepakatan, seperti melakukan pemaksaan, perampasan atau perampokan hasil pertanian penduduk, penganiayaan, dan mewajibkan penduduk Minahasa membayar pajak.

    Tindakan-tindakan yang dilakukan prajurit Spanyol semakin merugikan rakyat Minahasa Tindakan tersebut lama kelamaan menumpuk menjadi kebencian yang ditujukan kepada semua orang Spanyol yang ada di Minahasa. Tindakan Spanyol tersebut mendorong rakyat Minahas mengobarkan perlawanan.

b. Jalannya Perlawanan

    Perang antara rakyat Minahasa dan Spanyol pecah ketika pasukan Spanyol yang berada di pedalaman Minahasa memukul dan melukai salah seorang pemimpin rakyat Minahasa yang ada di Tomohon. Rakyat menganggap tindakan pasukan Spanyol sudah melampaui batas serta menurunkan martabat dan harta diri pemimpin yang dihormati oleh seluruh rakyat Minahasa.

    Perlakuan Spanyol dianggap tidak lagi menghargai nilai persahabatan dengan rakyat Minahasa. Spanyol telah berani berlaku kejam terhadap pemimpin yang diangkat oleh rakyat Perlakuan Spanyol menyebabkan rakyat Minahasa mengangkat senjata.

    Pada 1644 rakyat Minahasa melakukan penyerangan terhadap orang-orang Spanyol Orang orang Spanyol terdesak dan bertahan di benteng Manado. Rakyat Minahasa kemudian melakukan pengepungan di benteng Manado. Kondisi tersebut menyebabkan Spanyol kehabisan bahan makanan sehingga terpaksa memutuskan untuk meninggalkan Minahasa. Perlawanan rakyat Minahasa terhadap kekuasaan Spanyol berhasil dimenangi oleh rakyat Minahasa. Mulai saat itu rakyat Minahasa terbebas dari dominasi Spanyol.


3. Perlawanan Rakyat terhadap VOC

    Pada 20 Maret 1602 Kerajaan Belanda membentuk sebuah organisasi perdagangan bernama Vereenigde Oost Indisce Compagnie/VOC (Persekutuan Dagang Hindia Timur). Pada mulanya VOC hanya mengurusi pedagangan Belanda di wilayah Hindia Timur (Indonesia). Dalam perkembangannya, VOC bertindak seperti sebuah negara. VOC menerapkan praktik monopoli perdagangan sehingga berhasil mengandalikan aktivitas perdagangan di wilayah Kepulauan Indonesia. Tindakan tersebut mendorong munculnya perlawanan rakyat di berbagai wilayah. Untuk mengetahui perlawanan rakyat terhadap VOC, perhatikan uraian berikut.

a. Perlawanan Rakyat Maluku

    Setelah berhasil memenangi perlawanan terhadap Portugis di Maluku, bagaimana perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC? Carilah beberapa literatur yang menjelaskan perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Tulislah informasi penting yang Anda peroleh di buku catatan Anda.

    Kemenangan Sultan Baabullah menyebabkan Portugis memindahkan markasnya ke Ambon. Meskipun demikian, keberadaan Portugis di Ambon tidak berlangsung lama. Pada 1605 VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon. Dalam perkembangannya, keberadaan VOC di Maluku mendapat perlawanan dari rakyat Perlawanan tersebut terjadi karena VOC menerapkan praktik monopoli perdagangan rempah-rempah yang disertai pelayaran Hongi dan pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah agar harganya tetap tinggi (ekstirpasi).

    Pada 1635-1646 VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Telukabesi. Perlawanan ini meluas sampai Ambon. Selanjutnya, pada 1650 rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecili Said juga melakukan perlawanan terhadap VOC. Serangan-serangan tersebut berhasil dipatahkan karena VOC memiliki persenjataan lebih canggih.

    Pada 1680 VOC berhasil menjadikan Tidore sebagai salah satu vassal-nya (daerah bawahan). Akan tetapi, penempatan Tidore sebagai vassal menimbulkan kebencian dari Sultan Nuku. Kebencian Sultan Nuku memuncak ketika VOC ikut mencampuri suksesi di Kerajaan Tidore dengan mengangkat Putra Alam sebagai sultan. Tindakan VOC ini menyalahi tradisi kerajaan karena seharusnya Sultan Nuku yang berhak menjadi Sultan Tidore. Sultan Nuku yang merasa tertindas atas tindakan VOC kemudian melakukan perlawanan.

    Dalam perlawanan menghadapi VOC, pasukan Sultan Nuku mendapat bantuan dan dukungan dari Sultan Ternate, rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat, serta orang-orang Gamrange dari Halmahera. Selain itu, pasukan Sultan Nuku mendapat dukungan dari EIC/kongsi dagang Inggris. Dengan berbagai dukungan tersebut pasukan Sultan Nuku melakukan serangan dengan kekuatan besar dan bertubi-tubi. Penyerangan tersebut akhirnya berhasil mengembali kan kekuasaan Tidore. Keberhasilan tersebut mengantarkan Sultan Nuku kembali menduduki takhta kerajaan dan melepaskan Tidore sebagai vassal VOC.

b. Perlawanan Rakyat Mataram

    Mataram merupakan kerajaan terbesar di Pulau Jawa pada masa kekuasaan VOC. Mataram berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645 Masehi). Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram menguasal hampir seluruh Pulau Jawa. Salah satu wilayah yang saat itu belum berhasil ditaklukkan Sultan Agung adalah Batavia yang saat itu dikuasai oleh VOC. Sultan Agung menganggap kedudukan VOC di Batavia dapat mengancam dominasi Mataram. VOC sering menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Oleh karena itu, Sultan Agung mengirim pasukan Mataram ke Batavia untuk menyerang VOC.

    Serangan Sultan Agung ke Batavia ini terjadi dalam dua tahap. Bagaimana kronologi per lawanan Sultan Agung ke Batavia? Untuk menge tahuinya, Anda dapat memindai QR Code di samping atau mengunjungi laman http:// digilib.uinsby.ac.id/375/8/Bab 4.pdf.

c. Perlawanan Rakyat Banten

    Banten memiliki posisi strategis sebagai bandar perdagangan internasional Letak geografis Banten berdekatan dengan Selat Sunda. Selain itu, Banten merupakan penghasil lada terbesar di Jawa Barat Oleh karena itu, sejak abad XVI Banten telah menjadi salah satu bandar transito penting di wilayah Kepulauan Indonesia. Kemajuan Banten tersebut tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1631-1683) Banten dapat mengungguli Makassar dan Aceh sebagai bandar perdagangan lada terbesar di Kepulauan Indonesia. Kemajuan Banten sebagai bandar perdagangan telah menciptakan persaingan baru antara Kerajaan Banten dan VOC. VOC menilai kedudukan Banten dapat mengganggu praktik monopoli perdagangan lada yang dilakukan VOC. Sementara itu, Banten menganggap kedudukan VOC di Batavia dapat mengancam stabilitas dan kedaulatan kerajaan.

1) Latar Belakang Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC

    Sultan Ageng Tirtayasa berusaha menandingi kekuatan VOC di Batavia dan memperkuat posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, Sultan Ageng Tirtayasa menerapkan beberapa kebijakan antara lain, mengundang para pedagang Eropa seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis, serta mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Tiongkok. Dari kebijakan yang diterapkan tersebut, Banten mengalami perkembangan pesat.

    Perkembangan Banten dianggap ancaman oleh VOC. Oleh karena itu, VOC berusaha melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan dengan melakukan blokade terhadap aktivitas perdagangan di Banten. VOC melakukan blokade dengan cara melarang jung-jung Tiongkok dan kapal dagang dari Maluku untuk meneruskan perjalanan menuju Banten. Tindakan VOC tersebut, menimbulkan kebencian dalam diri Sultan Ageng Tirtayasa. Oleh karena itu, Sultan Ageng Tirtayasa pun memimpin rakyat Banten untuk menyerang VOC di Batavia.

2) Jalannya Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC

    Tindakan VOC yang menghalangi kegiatan perdagangan di Banten mendorong terjadinya perlawanan rakyat Sebagai balasan atas tindakan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa mengirim beberapa pasukan untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan mengganggu daerah kekuasaan VOC di Batavia. Selain itu, untuk melemahkan kedudukan VOC, rakyat Banten merusak perkebunan tebu milik VOC. Pada 1659 Kerajaan Banten menyerang VOC. Akan tetapi, VOC tidak dapat berbuat banyak karena pada saat bersamaan VOC harus menghadapi pemberontakan Trunojoyo di Mataram.

    Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC terus memperkuat Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan, salah satunya benteng Noordwijk. Sementara itu, Sultan Ageng Tirtayasa di pihak Banten membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Untung Jawa hingga Pontang. Selain untuk meningkatkan produksi pertanian, pembangunan saluran irigasi tersebut digunakan untuk memper mudah transportasi perang.

    Di tengah-tengah berkobarnya semangat anti-VOC, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan perubahan sistem birokrasi. Pada 1671 Sultan Ageng Tirtayasa meng angkat putra mahkota Abdulnazar Abdulkahar yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji sebagai raja pembantu. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab terhadap urusan dalam negeri Banten. Sementara itu, Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Arya Purbaya bertanggung jawab atas urusan luar negeri Banten. Pemisahan kekuasaan ini dimanfaatkan VOC untuk menerapkan politik devide et impera (adu domba).

    VOC menghasut Sultan Haji dengan menyatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Hasutan VOC ini menyebabkan Sultan Haji mencurigai Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Arya Purbaya. Tanpa berpikir panjang Sultan Haji kemudian menjalin kerja sama dengan VOC untuk merebut takhta Kesultanan Banten. VOC bersedia membantu Sultan Haji dengan beberapa syarat sebagai berikut.

      a) Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC.
      b) Perdagangan lada di Banten menjadi hak monopoli VOC.
      c) Pedagang Tiongkok, Persia, dan India dilarang berdagang di Banten.
      d) Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman harus ditarik.
      e) Apabila Banten mengingkari perjanjian ini, Banten wajib membayar 600.000 ringgit kepada VOC.

    Syarat yang diajukan VOC tersebut disetujui oleh Sultan Haji. Persetujuan tersebut menyebabkan perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji. Pada 1681 VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut kekuasaan Banten. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di istana Surosowan. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha me rebut kembali Kesultanan Banten dengan membentuk pemerintahan baru yang ber pusat di Tirtayasa. Pada 1682 pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana Surosowan. Sultan Haji yang terdesak segera meminta bantuan VoC. Dengan bantuan tentara VOC, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke benteng Tirtayasa. Benteng Tirtayasa juga dikepung oleh VOC. Meskipun demikian, Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Arya Purbaya berhasil meloloskan diri. Sultan Ageng Tirtayasa bersama dengan Pangeran Arya Purbaya terus melakukan serangan secara gerilya terhadap VOC dan Sultan Haji. Akan tetapi, pada 1683 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC.

d. Perlawanan Rakyat Makassar

    Perhatikan gambar 2.6! Gambar tersebut melukiskan suasana Kota Makassar pada abad XVII. Pada saat itu Kerajaan Makassar (Gowa Tallo) memiliki pelabuhan Somba Opu sebagai pendukung utama aktivitas perdagangan di Makassar. Dalam perkembangannya, pelabuhan Sumba Opu berkembang menjadi bandar transito yang berperan sebagai penghubung jalur perdagangan antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Kondisi ini mendorong Kerajaan Makassar berkembang pesat Makassar berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin (1654-1669). Pada masa itu Makassar menjadi pesaing utama VOC dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur.

1) Perdagangan Bebas di Makassar

    Makassar di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin menjadi wilayah terbuka bagi para pendatang. Oleh karena itu, banyak pedagang asing seperti Inggris, Denmark, dan Portugis tinggal di Makassar. Makassar mengizinkan para pedagang asing tersebut membangun loji di Makassar. Meskipun demikian, masyarakat Makassar sangat menentang tindakan monopoli perdagangan.

    Kedudukan Makassar dengan pelabuhan Somba Opu sebagai bandar transito menyebabkan banyak kapal dari berbagai daerah dan negara singgah di wilayah Makassar. Pelabuhan Somba Opu menjadi pasar utama rempah-rempah dari Maluku. Dengan melihat peran dan posisi Makassar yang strategis, VOC tertarik untuk menguasai Pelabuhan Somba Opu dan menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, VOC berusaha mencari cara untuk mewujudkan keinginannya tersebut.

2) Serangan VOC terhadap Makassar

    VOC melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keinginan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Makassar. Upaya pertama VOC dilakukan dengan menyerang pelabuhan Somba Opu. Pada 1634 VOC memblokade Pelabuhan Somba Opu. Akan tetapi, usaha ini gagal karena kapal Makassar berukuran kecil sehingga dengan gesit mencari jalur baru. Pada 1654 VOC kembali menyerang Makassar. Penyerangan VOC ini juga mengalami kegagalan karena rakyat Makassar memberikan perlawanan sengit di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin.

    Pada 1666 VOC mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar Perlawanan antara rakyat Makassar dan VOC berlangsung sengit. Dalam perlawanan tersebut, VOC melancarkan taktik devide et impera. Taktik tersebut dijalankan VOC dengan cara menjalin kerja sama dengan seorang Pangeran Bugis bernama Aru Palaka. Tujuan Aru Palaka membantu VOC dalam perang tersebut adalah membebas kan Kerajaan Bone dari kekuasaan Makassar.

    Pasukan Aru Palaka pun berhasil me nguasai benteng pertahanan Gowa-Tallo di Barombang. Kemenangan Aru Palaka sekaligus menandai kemenangan VOC. Selanjutnya, VOC memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya pada 1667. Isi Perjanjian Bongaya sebagai berikut.

      a) VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar.
      b) VOC boleh mendirikan benteng per tahanan di Makassar.
      c) Wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa Tallo di luar Makassar menjadi milik VOC.
      d) Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Semua orang Eropa, kecuali Belanda harus meninggalkan Makassar.
      e) Gowa-Tallo harus membayar seluruh biaya perang.

    Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya, VOC berhasil mengendalikan peran politik Kerajaan Makassar. Meskipun demikian, VOC tetap tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia bagian timur. Dengan prinsip bebas berdagang orang-orang Bugis dan Makassar keluar dari wilayah Sulawesi Selatan untuk berdagang dan menyebar ke pulau-pulau lain.

e. Perlawanan Rakyat Riau

    Saat ini Riau merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Pada masa kekuasaan VOC, Riau menjadi salah satu daerah yang diincar oleh VOC untuk dijadikan wilayah kekuasaannya. Dengan politik adu domba VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar semakin terdesak oleh ambisi monopoli dan tindakan sewenang-wenang VOC. Oleh karena itu, beberapa kerajaan melancarkan perlawanan.

1) Perlawanan Siak Sri Indrapura

    Salah satu perlawanan di Riau terhadap VOC dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Siak, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah memimpin rakyat Siak untuk melawan VOC. Untuk memperkuat per tahanan, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah membangun benteng pertahanan di Pulau Bintan. Pembangunan benteng dilakukan untuk mempermudah serangan terhadap pertahanan VOC di Malaka. Serangan pasukan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke Malaka dipimpin Raja Lela Muda. Akan tetapi, sebelum penyerangan ini berakhir Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah wafat.

    Perlawanan Kerajaan Siak dilanjutkan oleh Sultan Abdul Jalil Muzhaffar Syah, putra Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Sultan Abdul Jalil Muzhaffar Syah kemudian mengangkat putra Raja Lea Muda, yaitu Raja Indra Pahlawan sebagai komandan pasukan Siak. Di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Jalil Muzhaffar Syah, rakyat Siak gigih melakukan perlawanan terhadap VOC.

    Pada 1751 perang berkobar antara Kerajaan Siak melawan VOC. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC berusaha melakukan blokade ekonomi dengan memutus jalur perdagangan menuju Siak. Upaya tersebut dilakukan VOC dengan cara membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang jalur pelayaran menuju Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Sungai Siak ditahan VOC di benteng-benteng tersebut Akibatnya, perdagangan di Siak menjadi sepi dan perekonomian kerajaan terganggu. Siak pun menyiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC.

    Pada 1752-1753 terjadi pertempuran antara pasukan Siak dan VOC di Pulau Guntung. Siak mempersiapkan kapal dengan persenjataan lengkap untuk menghancurkan pertahanan VOC. Meskipun demikian, pertahanan VOC di Pulau Guntung menyebabkan pasukan Siak kewalahan. Pasukan Siak kesulitan menembus benteng pertahanan VOC yang dilengkapi dengan meriam besar. Untuk menghadapi serangan Siak, VOC mendatangkan bantuan kekuatan yang terdiri atas orang-orang Tionghoa. Melihat situasi tersebut, panglima perang Siak menyerukan pasukannya untuk mundur ke Siak.

2) Siasat Hadiah Sultan

    Dalam pertempuran yang terjadi di Pulau Guntung pasukan Kerajaan Siak terpaksa harus mundur karena kalah jumlah pasukan dan persenjataan. VOC memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan canggih. Oleh karena itu, pasukan Kerajaan Siak mundur untuk menyusun strategi lain.

    Bersama panglima perang, Sultan Siak mengatur siasat baru. Mereka sepakat tidak akan melawan VOC dengan peperangan, tetapi melalui siasat tipu daya. Siasat perang ini dikenal dengan nama "siasat hadiah sultan". Dalam siasat tersebut, sultan berpura-pura berdamai dengan VOC. Ajakan damai ini pun disambut baik oleh VOC.

    Perundingan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di loji Pulau Guntung. Dalam perundingan itu Sultan Siak justru dipaksa untuk tunduk kepada VOC. VOC memaksa Sultan Siak melakukan kesepakatan yang isinya sangat merugikan rakyat Siak. Sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung loji itu Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di loji. Pasukan Siak membakar seluruh bangunan loji. Akhirnya, pasukan Siak berhasil menuai kemenangan. Meskipun demikian, keberhasilan "siasat hadiah sultan" belum mampu mengusir VOC dari Siak.

    Setelah Sultan Abdul Jalil Muzhaffar Syah wafat, perlahan Kerajaan Siak mengalami kemunduran. Bahkan, pada akhirnya Kerajaan Siak harus tunduk kepada VOC. Sultan Siak. akhirnya menandatangani kesepakatan dengan VOC melalui Traktat Siak pada 1858. Berdasarkan traktat tersebut, VOC mengakui otonomi Kerajaan Siak, tetapi beberapa wilayah Siak seperti Kota Pinang, Pagarawan, Batu Bara, Langkat, Temiang, dan Deli harus diserahkan kepada VOC.

f. Perlawanan Etnik Tionghoa

Perhatikan wacana berikut!

    Orang-orang Tionghoa telah membuka hubungan perniagaan dengan masyarakat Jawa sejak abad V Masehi. Sejak itu pula banyak orang Tionghoa berdatangan ke Pulau Jawa. Pemerintah Belanda (VOC) sendiri sengaja mendatangkan orang-orang Tionghoa demi memajukan roda perekonomian di Jawa, terutama Batavia. Akan tetapi, arus imigrasi yang makin sulit dibendung menyulut pertikaian antara pihak pemerintah dan orang-orang Tionghoa di Batavia.

    Apa yang dapat Anda simpulkan berdasarkan wacana di atas? Diskusikan bersama teman teman Anda! Selanjutnya, kemukakan pendapat Anda secara santun! VOC sengaja mendatangkan orang-orang Tionghoa untuk meningkatkan perekonomian di Batavia. Dalam perkembangannya, orang-orang Tionghoa justru melakukan perlawanan terhadap VOC. Mengapa demikian?

1) Latar Belakang Perlawanan

    Di bawah kekuasaan VOC Batavia menjelma sebagai pusat perdagangan yang sangat penting. Pelabuhan Batavia menjadi pintu keluar masuk bagi berbagai komoditas yang laku di pasar internasional. Akan tetapi, memasuki abad XVIII perekonomian dunia mengalami guncangan yang menyebabkan turunnya harga gula. Kondisi ini turut memengaruhi perekonomian Kota Batavia. Akibatnya, angka pengangguran di Batavia meningkat Jumlah pengangguran tersebut diperparah dengan jumlah imigran etnik Tionghoa yang tidak mempunyai keahlian.

    Jumlah pengangguran yang meningkat di Batavia mengganggu kenyamanan Kota Batavia. Aktivitas perekonomian pun berhenti. Keamanan kota terganggu dengan maraknya aksi pencurian. Kriminalitas juga meluas di sejumlah tempat Pemandangan Kota Batavia diwarnai dengan kemunculan pengemis di jalan-jalan. Akhirnya, VOC mengeluarkan kebijakan membatasi imigran etnis Tionghoa.

    Pada 1727 VOC mengeluarkan kebijakan bahwa setiap orang Tionghoa yang sekira 10-12 tahun tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut permissiebriefjes atau masyarakat sering menyebut "surat pas". Kebijakan tersebut dikeluarkan VOC untuk membatasai jumlah imigran Tionghoa di Batavia. Orang Tionghoa yang tidak memiliki surat izin, akan ditangkap dan dideportasi ke Tiongkok atau dikirim ke Sri Lanka untuk membangun benteng dan kota persinggahan.

    Orang-orang Tionghoa kemudian berusaha mendapatkan surat izin tersebut Akan tetapi, dalam pelaksanaannya peraturan itu menimbulkan berbagai penyimpangan, pemerasan, kesewenang-wenangan, dan korupsi. Masalah tersebut menjadi salah satu sebab meluasnya kegelisahan orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia dan sekitarnya. Etnik Tionghoa kemudian menolak keras kebijakan VOC tersebut Bahkan, mereka mengancam melakukan pemberontakan dan menyerang Kota Batavia. Mereka kemudian melengkapi diri dengan senjata yang dirampas dari petugas-petugas VOC.

2) Jalannya Perlawanan

    Perhatikan gambar 2.9! Gambar tersebut mengilustrasikan suasana mencekam Kota Batavia saat penumpasan etnik Tionghoa pada 1740. Pada 9 Oktober 1740 para serdadu VOC melakukan perampokan dan pembersihan etnik Tionghoa. Per mukiman etnik Tionghoa dibakar. Sementara itu, orang-orang Tionghoa yang sedang bekerja diseret keluar dari lingkungan permukiman kemudian dibantai dengan kejam.

    Tragedi 9 Oktober 1740 tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial politik di Batavia, tetapi juga berakibat pada ketidak stabilan politik di Jawa. Setelah peristiwa 9 Oktober 1740, etnik Tionghoa berusaha meninggalkan Batavia. Melihat kondisi ini Banten mengirim pasukan untuk menjaga wilayahnya agar tidak menjadi tempat pelarian etnik Tionghoa.

    Setelah gagal memasuki Banten, para pelarian bergerak ke arah timur. Sekira seribu orang bertemu di Pati, sebuah kota kecil di pantai utara Jawa Tengah. Sebagai aksi balasan, mereka bergabung dengan komunitas Tionghoa di Semarang dan mengepung benteng VOC di kota itu. Selain itu, mereka menyerang pertahanan VOC di Rembang. Serangan etnik Tionghoa ini mendapat dukungan dari para bupati di kota-kota pesisir utara Jawa yang merasa dirugikan oleh VOC. Setelah peristiwa itu, etnik Tionghoa tidak kembali ke Batavia. Mereka memilih menetap di pesisir utara Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Mereka kembali ke Batavia setelah VOC mengeluarkan kebijakan baru berupa pemberian izin tinggal kepada etnis Tionghoa di luar tembok Kota Batavia.


4. Perlawanan Rakyat terhadap Inggris

    Inggris mulai menduduki Indonesia sejak keberhasilannya mengalahkan pasukan Gubernur Jenderal Janssens pada 1811. Sejak saat itu Indonesia berada di bawah kekuasaan Thomas Stamford Raffles. Dalam menjalankan pemerintahan, Raffles melakukan perubahan di berbagai bidang. Dalam perkembangannya, kebijakan Raffles memicu perlawanan rakyat.

a. Perlawanan Rakyat Jawa

    Kedatangan Inggris di Jawa yang menempatkan Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal membawa pengaruh besar terhadap kedudukan Sultan Hamengku Buwono II (Sultan Sepuh). Thomas Stamford Raffles ingin memulihkan hak Raja Jawa yang dahulunya tidak didapatkan ketika Daendels berkuasa. Akan tetapi, kepemimpinan Thomas Stamford Raffles tidak jauh berbeda dari Daendels.

    Keinginan Hamengku Buwono II untuk kembali sebagai Sultan Yogyakarta ditolak oleh Inggris. Inggris lebih memilih Raden Mas Surojo (Hamengku Buwono I) untuk naik takhta karena ia dinilai lebih ramah dan penurut dibanding ayahnya. Hamengku Buwono II bersikeras dan tidak bersedia diajak bekerja sama oleh Inggris. Sikap keras Hamengku Buwono II ditunjukkan ketika Raffles pertama kali datang ke Keraton Yogyakarta. Oleh karena itu, Inggris melakukan penyerbuan ke Keraton Yogyakarta.

    Dalam waktu singkat, Keraton Yogyakarta berhasil dikuasai Inggris. Sejarawan Peter Carey menyatakan serangan Inggris tidak terduga. Kedatangan serdadu Inggris ke keraton tidak terdeteksi karena serangan dilakukan sebelum fajar datang.

    Di Surakarta pun terjadi perubahan politik. Paku Buwono IV tidak senang dengan Inggris dan mempunyai persepsi yang sama dengan Hamengku Buwono II. Dua orang raja ini kemudian bekerja sama untuk melakukan perlawanan terhadap Inggris. Akan tetapi, rencana tersebut diketahui oleh Inggris.

    Pada Juni 18 Inggris menyerang Keraton Yogyakarta dengan bantuan Notokusumo dan putra mahkota Hamengku Buwono III. Dalam penyerangan tersebut Inggris mengerahkan 1.200 serdadu Eropa dan sipahi (serdadu India) yang diperkuat 800 prajurit legiun Mangkunegaran. Paku Buwono IV tidak mampu berbuat banyak. Sementara itu, Hamengku Buwono II ditangkap dan dibuang ke Pulau Penang.

b. Perlawanan Rakyat Palembang

    Selain dengan rakyat Jawa, perlawanan terhadap Inggris dilakukan oleh rakyat Palembang Raffles merasa Palembang merupakan bekas daerah kekuasaan Belanda. Dengan demikian, secara otomatis Palembang adalah wilayah kekuasaan Inggris ketika Belanda menyerah kepada Inggris. Oleh karena itu, Raffles mengirim tiga orang utusan dipimpin oleh Richard Philips ke Palembang untuk mengambil alih kantor sekaligus benteng Belanda di Palembang dan meminta hak kuasa sultan atas tambang timah di Pulau Bangka.

    Sultan Badaruddin menolak permintaan Raffles dengan merujuk pada surat Raffles sebelumnya, apabila Belanda berhasil diusir, Palembang akan menjadi kesultanan yang merdeka. Raffles akhirnya memilih mengkhianati janji tersebut Raffles kemudian mengirim ekspedisi perang pada 1812 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Robert Gillespie.

    Untuk menghadapi serangan Inggris, pasukan Sultan Badaruddin membangun benteng pertahanan di setiap lokasi yang strategis. Benteng-benteng tersebut dilengkapi dengan 242 meriam. Selain itu, Sultan Badaruddin mempersiapkan rakit yang dilengkapi dengan meriam bersenjata api.

    Meskipun pertahanan diperkuat, Kesultanan Palembang akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Pertahanan pasukan Palembang di Pulau Borang belum mampu menandingi kekuatan Inggris. Selain itu, adik sultan yang bernama Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin sebagai komandan perang justru mengkhianati pasukannya. Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin kemudian bersedia berunding dengan Inggris. Pada 17 Mei 1812 diadakan perjanjian dengan Inggris yang menentukan Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin menjadi Sultan Palembang, sedangkan Inggris memperoleh Bangka dan Belitung sebagai daerah kekuasaannya. Lantas, bagaimana kedudukan Sultan Badaruddin?


    Mengetahui tindakan adiknya, Sultan Badaruddin segera meninggalkan Kesultanan Palembang dengan membawa seluruh tanda kebesaran kesultanan kemudian mempersiapkan perlawanan gerilya terhadap Inggris. Sultan Badaruddin membangun pertahanan di hulu Sungai Musi. Inggris kemudian mengirim serangan untuk menundukkan Sultan Badaruddin. Akan tetapi, serangan tersebut mengalami kegagalan. Inggris kemudian menempuh jalan diplomasi dengan mengirim Robinson untuk berunding. Pada 29 Juni 1812 ditandatangani perjanjian dengan isi sebagai berikut.

      1) Menetapkan dan mengakui Sultan Badaruddin sebagai sultan Palembang, sedangkan Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin diturunkan dari takhta.
      2) Memperkuat pengakuan kekuasaan Inggris atas Bangka dan Belitung.
      3) Menanggung biaya ekspedisi sebesar empat ratus tibu real Spanyol
      4) Mengganti kerusakan benteng Belanda sebesar dua puluh ribu real Spanyol.
      5) Mengamankan putra sultan ke Batavia.

    Pascapenandatanganan perjanjian tersebut, dominasi Inggris di Palembang semakin kuat Inggris turut campur tangan dalam urusan internal Kesultanan Palembang. Pada 4 Agustus 1813, armada Inggris dipimpin Mayor W. Colebrooke tiba di Palembang untuk menurunkan Sultan Badaruddin dari takhtanya dan dikembalikan kepada Sultan Najamuddin. Uang dalam perjanjian sebelumnya akan dikembalikan pihak Inggris kepada Sultan Badaruddin. Pada 21 Agustus 1813 Sultan Najamuddin kembali menduduki takhtanya di Kesultanan Palembang.





Post a Comment

0 Comments